EXECUTIVE SUMMARY
STUDI KELAYAKAN KPK PERWAKILAN
PUSAT KAJIAN ANTIKORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2009
Alasan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah
• Pemberantasan korupsi di daerah tidak ditangani dengan layak • Pengadilan negeri menjatuhkan vonis korupsi yang rendah
Problem
Analisis Problem KPK Perwakilan
• Prospek pembentukan KPK perwakilan di Indonesia? • Format pelembagaan KPK perwakilan? • Kriteria daerah potensial untuk membentuk KPK perwakilan?
• Pendekatan KualitatifDiskriptif
Metode Penelitian
• Tujuh Lokasi Penelitian (Medan, DKI Jakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura)
Pertimbangan Pemilihan Lokasi
• Daerah yang memiliki posisi strategis di wilayah regional masing-masing (termasuk Papua dengan otonomi khususnya) • Pola korupsi yang kompleks dan intensitas korupsi yang tinggi di daerah tersebut
Kemajuan dan Problematika Pemberantasan Korupsi di Daerah
• Kedalaman dan persebaran korupsi di daerah • Tidak maksimalnya penegakan hukum di daerah • Tebang pilih penanganan korupsi di daerah • Judicial Corruption di daerah • Fragmentasi kekuatan antikorupsi dan lemahnya inisiatif penguatan jaringan antikorupsi di daerah
Alternatif Desain Pelembagaan KPK di Daerah…(a)
Model Sentralisasi
• Landasan Filosofis 1. Menepis isu pembajakan KPK pusat oleh KPK perwakilan 2. Batu loncatan untuk “permanisasi” KPK 3. Perbandingan dengan beberapa negara, “KPK” sentralistik 4. KPK membentuk spesial force yang bersifat adhoc
• Basis hukum pembentukan Alternatif Desain • Format dan pola pembagian Pelembagaan KPK di kewenangan Daerah…(a) • Struktur organisasi dan SDM • Pelembagaan budaya organisasi dan kode etik • Pembiayaan • Jejaring organisasi
Model Sentralisasi
Alternatif Desain Pelembagaan KPK di Daerah…(b)
Model Dekonsentrasi
• Dekonsentrasi sebagian = mencangkokkan sebagai kewenangan KPK pusat ke KPK perwakilan • Dekonsentrasi penuh = mencangkokkan seluruh kewenangan KPK pusat ke KPK perwakilan
Mengapa pilihan itu? • Pilihan Pasal 19 Ayat (2) yang hanya memberikan kemungkinan perwakilan. Bukan KPK daerah.
• Mustahil adanya KPK daerah dalam sistem negara kesatuan, makanya pilihan KPK perwakilan
Alternatif Desain Pelembagaan KPK di Daerah…(b)
Model Dekonsentrasi
• Model yang responsif terhadap tuntutan publik di daerah • Jawaban yang konkrit atas tidak optimalnya penegak hukum konvensional • Bersifat kontekstual
Alternatif Desain Pelembagaan KPK di Daerah…(b)
Model Dekonsentrasi
• Basis hukum pembentukan • Struktur organisasi dan manajemen SDM • Pelembagaan budaya organisasi dan kode etik • Pembiayaan • Jejaring organisasi • Indikator penentuan prioritas lokasi
Beberapa Catatan • KPK harusnya punya peta korupsi • Sehingga punya pendekatan kebutuhan KPK Perwakilan di daerah
• Sumber daya yang cukup
Kesimpulan kala itu • Medan (Lokasi Penentuan Lokasi KPK Perwakilan dengan Model Dekonsentrasi Inkremental Pencegahan
strategis, kota roda penggerak ekonomi di wilayah Sumatera)
• Surabaya (Sebagai kota industri, membawahi Jatim, Jateng, dan DIY)
• Denpasar (Lokasi
strategis, pola korupsi dengan pergerakan kultural)
Kesimpulan kala itu • Makassar (Akses Penentuan Lokasi KPK Perwakilan dengan Model Dekonsentrasi Inkremental Pencegahan…(a)
yang lebih mudah dan infrastruktur yang lebih baik)
• Balikpapan (Mengcover wilayah di Kalimantan, Akses lebih mudah)
Kesimpulan kala itu • Pilihan strategis yang didasarkan pertimbangan Manajemen Transisi “KEBUTUHAN”.
Pelembagaan KPK di Daerah dengan Model Dekonsentrasi
• Pilihan strategis yang didasarkan pertimbagan “KEMAMPUAN”.
Variasi tambahan • Bisa dengan model dekonsentrasi yang dilakukan secara bertahap penuh
• Bisa dengan model dekonsentrasi yang dilakukan secara bertahap dan asimetris
TERIMA KASIH
SALAM ANTI KORUPSI!! PUSAT KAJIAN ANTIKORUPSI FAKULTAS HUKUM UGM YOGYAKARTA 2009
