LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PROFESI HUKUM
bp hn
(CONTINUING LEGAL EDUCATION/CLE)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. TAHUN 2013
DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................... Daftar Isi.................................................................................................. Kegiatan Continuing Legal Education/CLE Tahun Anggaran 2013............ A. Latar Belakang................................................................................. B. Pengertian Continuing Legal Education/CLE.................................. C. Tujuan dan kegunaan..................................................................... D. Nara Sumber................................................................................... E. Peserta........................................................................................... F. Pelaksanaan..................................................................................... G. Penutup..........................................................................................
bp hn
Lampiran CLE 1 Pemberantasan Korupsi (Pencegahan dan Penindakan) Oleh: M. Busyro Muqoddas CLE 2 Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi dalam sengketa Pemilu Oleh: Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS. CLE 3 Kebijakan Zero to Corruption di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Oleh: Prof. Denny Indrayana, SH.,LL.M CLE 4 Restitusi bagi korban Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Viktimologi Oleh: DR. Angkasa. SH.,MH. CLE 5 Perkembangan Regulasi Jabatan Fungsional Peneliti di Indonesia Oleh: Prof. DR. Enny Soedarmonowaty CLE 6 Cost Effective Analysis dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia Oleh: Erni Setyowati, SH.,MH. CLE 7 Cost Benefit Analysis dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia Oleh: Rival Ahmad Ghulam, SH.,LL.M CLE 8 Metode Penelitian dengan pendekatan Socio Legal Research (Teori dan Praktik) Oleh: Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, MA. CLE 9 Metode Penelitian dengan pendekatan Socio Legal Research (Teori dan Praktik) lanjutan Oleh: Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, MA. CLE 10 1. Penerapan Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research dalam Praktik iii
halaman i iii 1 1 3 3 3 3 3 5
2. 3.
Oleh: Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, MA. Penerapan Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research dalam Praktik Oleh: Erni Setyowati, SH.,MH. Penerapan Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research dalam Praktik Oleh: Rival Ahmad Ghulam, SH.,LL.M
bp hn
Surat Keputusan Pelaksanaan CLE 1-10 Foto-foto CLE
iv
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan karunia Nya maka laporan pelaksanaan kegiatan Continuing Legal Education (CLE) tahun anggaran 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan realisasi sekaligus evaluasi atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh panitia dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan profesionalisme pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
bp hn
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan hukum, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan pemahaman hukum di Indonesia pada umumnya dan para pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada khususnya. Hal yang bisa dilakukan untuk menuju hal ini salah satunya adalah dengan mengadakan Continuing Legal Education (CLE), sebagai sarana memberikan peningkatan pemahaman hukum secara berkelanjutan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan hukum serta mewadahi berbagai pemikiran untuk menanggapi berbagai isu dan persoalan hukum yang berjalan sangat cepat. Disamping itu, tujuan kegiatan ini adalah menginformasikan berbagai pemikiran kritis para ahli hukum mengenai berbagai permasalahan aktual kepada para pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional serta masyarakat hukum yang lain; mensosialisasikan berbagai pemikiran atau tanggapan para ahli hukum atas berbagai isu aktual; serta menginventarisir berbagai pemikiran atau tanggapan para ahli hukum atas isu aktual yang muncul di tengah masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan bagi perubahan atau pembuatan peraturan baru. Pendidikan hukum ini diharapkan bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur dengan proses yang teratur dan sistematis agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi saat ini dunia hukum dihadapkan dengan perkembangan kemajuan tekhnologi dan informasi. Pendidikan hukum juga harus menyentuh pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan hukum juga harus merespon dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan semua pihak, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM 2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan HAM i
3. Para Narasumber dan Moderator 4. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terakhir, sebagai hasil kegiatan, laporan ini merupakan realisasi sekaligus evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh panitia dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan profesionalisme pegawai di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional – Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna baik yang bersifat redaksional maupun substansi. Semoga mampu memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional serta mampu mempekaya khasanah pemikiran pembangunan di Indonesia.
bp hn
Jakarta, Desember 2013 Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN
Yunan Hilmy, SH., MH.
ii
KEGIATAN CONTINUING LEGAL EDUCATION (CLE) TAHUN ANGGARAN 2013 A.
Latar Belakang Peneliti mutlak diperlukan keberadaannya di setiap satuan kerja. Jabatan peneliti juga sangat strategis. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan sifat strategis dari profesi peneliti sekaligus menjaring calon peneliti, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah. Hal ini antara lain berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH05.OT.01.01 Tahun 2010, tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum meliputi antara lain: Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.1 Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Penelitian dan Pengembangan
bp hn
Sistem Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional;
b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang kelembagaan dan penegakan hukum;
c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang substansi hukum; d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang budaya hukum dan masyarakat; dan
e. pelaksanaan pengembangan hukum dan kerja sama penelitian, pertemuan ilmiah serta fasilitasi kegiatan penelitian dan jabatan fungsional peneliti hukum Kementerian Hukum dan HAM 2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sistem Hukum Nasional memiliki oragan-organ sebagai berikut : a. Bidang Penelitian Kelembagaan dan Penegakan Hukum; b. Bidang Penelitian Substansi Hukum; c. Bidang Penelitian Budaya Hukum dan Masyarakat; d. Bidang Pengembangan Hukum dan Fasilitasi Penelitian; dan 1 2
Pasal 1082 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Pasal 1029 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
1
e. Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 1030). Berdasarkan fungsinya tersebut, Puslitbang SHN melakukan kegiatan yang berkaitan dengan “Pembinaan dan Pengembangan Hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, (Cetakan Pertama, 1988), yang dimaksud sebagai :
Pembinaan adalah proses, perbuatan pembaharuan, penyempurnaan; atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Pembinaan hukum adalah kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan mastarakat.
Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian
bp hn
data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkankan prinsipprinsip umum.
Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
Peningkatan kompetensi tenaga peneliti merupakan salah satu bagian dari
proses pembinaan dan pengembangan hukum dengan tujuan meningkatkan kualitas serta kompetensi para tenaga peneliti hukum sesuai dengan bidang tugas yang
dimilikinya, dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Dalam mencapai hal tersebut maka:
a. Perlu disosialisasikan pemahaman mengenai pentingnya peran penelitian dalam pembangunan hukum nasional, baik di Pusat maupun di daerah; b. Perlu adanya peningkatan kemampuan para peneliti hukum (capacity building); c. Perlu sarana penuangan gagasan ilmiah para peneliti dalam berbagai media ilmiah; d. Perlu penyebarluasan gagasan pemikiran para peneliti hukum dalam upaya pengembangan hukum melalui Pertemuan ilmiah; e. Perlu pengujian kompetensi para peneliti hukum.
2
Upaya pencapaian 5 (lima) hal di atas dapat melalui beberapa kegiatan seperti Forum Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum, Penerbitan Jurnal Ilmiah Puslitbang (Jurnal Rechtsvinding), Pengujian Kompetensi Pejabat Peneliti Hukum, dan Pendidikan hukum yang berkelanjutan (Continuing Legal Education /CLE). B.
Pengertian Continuing Legal Education /CLE Continuing Legal Education/CLE adalah peningkatan pengetahuan hukum secara berkelanjutan bagi sarjana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Continuing Legal Education/CLE Tahun Anggaran 2013 pelaksanaannya dibagi dalam dua tema yakni, Peningkatan substansi hukum yang difokuskan pada sub thema pemberantasan korupsi dan peningkatan kapasitas melalui peningkatan
C.
bp hn
pengetahuan metodologi penelitian hukum dan Regulasi Administrasi peneliti.
Tujuan dan kegunaan
Continuing Legal Education/CLE bertujuan untuk: 1.
Meningkatkan pengetahuan hukum untuk menunjang tugas dan fungsi lembaga.
2.
Meningkatnya pemahaman para sarjana terhadap arti penting metode penelitian hukum dan administrasi jabatan fungsional peneliti.
D.
Nara Sumber
Nara Sumber dalam kegiatan Continuing Legal Education/CLE terdiri dari
akademisi dan praktisi hukum serta pejabat beberapa lembaga negara dan perguruan tinggi. E.
Peserta Peserta Continuing Legal Education/CLE adalah para sarjana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khususnya Fungsional Peneliti.
F.
Pelaksanaan 3
Untuk tahun 2013, kegiatan Continuing Legal Education (CLE) dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut: CLE 1 Judul Nara Sumber Pelaksanaan CLE 2 Judul Nara Sumber Pelaksanaan
: Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (Perspektif Pembinaan Hukum dan Demokrasi) : Prof. DR. Arief Hidayat, SH.,M.S. (Hakim Konstitusi MK) : Jumat, 3 Mei 2013 : Kebijakan Zero Tolerance Corruption di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pendekatan, Capaian dan Upaya Percepatan). : Prof. DR. Denny Indrayana, SH.,LL.M (Wakil Menkumham) : Kamis, 4 Juli 2013
bp hn
CLE 3 Judul
: Peran dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. : Prof. DR. M. Busyro Muqoddas, SH.,MH. (Wakil Ketua KPK) : Selasa, 9 April 2013
Nara Sumber Pelaksanaan CLE 4 Judul
Nara Sumber Pelaksanaan
: Kompensasi Bagi Pihak yang menderita kerugian Tindak Pidana Korupsi (perspektif Viktimologi). : DR. Angkasa, SH.,M.Hum. (Dekan FH Unsoed) : Selasa, 3 September 2013
CLE 5 Judul Nara Sumber Pelaksanaan
: Perkembangan Regulasi Jabatan Fungsional Peneliti di Indonesia. : Prof. DR. Enny Soedarmonowaty (Kapusbindiklat LIPI) : Kamis, 24 Oktober 2013
CLE 6 Judul Nara Sumber Pelaksanaan
: Cost Effective Analysis dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia : Erni Setyowati, SH.,MH. (PSHK) : Rabu, 6 November 2013
CLE 7 Judul Nara Sumber Pelaksanaan
: : :
Cost Benefit Analysis dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. Rival Ghulam Ahmad, SH.,LL.M. (PSHK) Kamis, 7 November 2013 4
:
Nara Sumber Pelaksanaan
: :
CLE 9 Judul
:
Nara Sumber Pelaksanaan CLE 10 Judul
: :
Nara Sumber
:
Pelaksanaan
:
:
Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research (Teori dan Praktik) Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, M.A. (UI) Kamis, 14 November 2013 Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research (Teori dan Praktik) Lanjutan Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, M.A (UI) Jumat, 15 November 2013 Penerapan Metode Penelitian dengan Pendekatan Socio Legal Research dalam praktik. 1. Prof. DR. Dra. Sulistyowati Irianto Soewarno, M.A. 2. Rival Ghulam Ahmad, SH.,LL.M. 3. Erni Setyowati, SH.,MH. Jumat, 6 Desember 2013
bp hn
G.
CLE 8 Judul
Penutup
Pelaksanaan Continuing Legal Education (CLE) tahun 2013 dari sisi tema dapat
disimpulkan bahwa tema pemberantasan korupsi sebanyak 30 (tiga puluh) %, tema hukum 10 (sepuluh) %, tema regulasi jabatan fungsional 10 (sepuluh) % dan tema
peningkatan kompetensi melalui peningkatan pemahaman metodologi penelitian dan penulisan hukum sebanyak 60 (enam puluh) %.
5
bp hn
bp hn
bp hn
bp hn
bp hn
