ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I Oleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket : 04, Ipuh – Bantal Provinsi : Bengkulu

Third Party Monitoring (TPM)

Western Indonesia National Road Improvement Project

DAFTAR ISI

BAGIAN

Halaman

I

LATAR BELAKANG

1

II

TUJUAN DAN SASARAN

1

III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

2

IV

SUMMARY HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I

3

V

SARAN DAN REKOMENDASI

5

LAMPIRAN 1

Catatan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh TPM

2

Form Pemantauan Lingkungan

3

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 04: Ipuh – Bantal – Provinsi Bengkulu

i


I.


LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah 70 : 30, atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan AntiCorruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat kegiatan pokok yaitu: 

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).



Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan pelaksanaan tahap konstruksi.



Penyebarluasan informasi kepada publik/Public Disclosure.



Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaannya/Complaint Handling System (CHS).

II.

TUJUAN DAN SASARAN

Proyek Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), diprogramkan terdiri 21 paket, berlokasi di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera pada empat Provinsi (Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Paket yang dipantau oleh Tim TPM dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu adalah Paket 04 (Ipuh – Bantal), dengan informasi sbb: 1. Diskripsi Proyek yang dipantau: 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu (Zakaria, ST)

Laporan Pemantauan Tahap I Paket 04: Ipuh – Bantal – Provinsi Bengkulu

1





Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 04 Ipuh - Bantal dan Sekitarnya (Dicky Erlangga, ST, M.Si).

2. Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) 

Kontraktor



General Superintendence: Bela Iwan Setiawan, ST



Alamat

: Talang Baru, Ipuh, Kab. Muko-muko



Telephon

: Telephon: 082377511161,



E-mail

: [email protected]

: PT. Waskita Karya, PT. Daya Mulia Turangga (Jo)

3. Konsultan Supervisi (Field Team DSC) 

Konsultan Supervisi



Site Supervision Engineer : I r t i a d i, ST



Alamat

: Jalan Pendidikan Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh



Telephon

: 081369740221,



E-mail

: [email protected]

III.

: PT. Renardet S.A

PELAKSANAAN PEMANTAU LAPANGAN

1. Tanggal dan Lokasi Pelakasanaan Pemantauan Tahap I 

Nama Tim TPM: 1. Dr. Muhammad Fauzi S.T., M.T, tanggal 12 – 15 Agustus 2015 2. Hardiansyah, ST., MT, tanggal 18 – 21 Agustus 2015 3. Agung Febrianto, ST, tanggal 24 – 27 Agustus 2015.



Lokasi : dari KM 0+00 (Ipuh), s.d KM 42+250 (Bantal) Kabupaten Moko-muko.

2. Subjek yang dipantau 2.1. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak 2.2. Aspek Teknis /Jenis Pekerjaan yang dipantau 

Pekerjaan Umum antara lain:  Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, Stone Crusher, dll)  Ringkasan pekerjaan  Jadwal pelaksanaan



Pekerjaan Drainase


2





Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan)



Pekerjaan Berbutir (Base A dan B)



Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan



Pekerjaan Aspal



Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor



Pekerjaan Harian

2.3. Aspek lingkungan dan sosial IV.

SUMMARY HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I

1. Pemantauan Aspek Manajemen: Pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengalami keterlambatan dan berada jauh di bawah kurva S rencana. Kontraktor sudah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja. Namun ketika langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dilakukan, muncul masalah baru di lapangan yaitu muncul masalah-masalah non teknis yang menghambat produktivitas kerja. 2. Pemantauan Aspek Teknis: Pekerjaan Umum: Dari hasil pengamatan dilapangan, AMP dan Stone Crusher milik PT. Waskita Karya tidak dapat melakukan aktivitas produksi karena harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Informasi yang didapat di lapangan bahwa kapasitas mesin Genset yang digunakan untuk menggerakkan AMP dan Stone Crusher melebihi yang di syaratkan dalam peraturan yang ada. Kelengkapan laboratorium sudah cukup baik namun pada saat tim kujungan laboratorium dalam keadaan tertutup tanpa ada laboran di dalamnya. Akibat kendala perizinan dari pihak terkait maka jadwal pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan. Pekerjaan Drainase 

Pekerjaan drainase kurang rapi pelaksanaanya dan ada beberapa titik di daearah depan pertokoan terlihat drainase yang telah amblas.


3





Pekerjaan drainase sedang dilakukan, namun pelaksanaan di lapangan tidak mengindahkan / memperhatikan elevasi dasar saluran. Saluran banyak digenangi air akibat pembuatan elevasi dasar saluran yang tidak baik.

Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan) 

Pekerjaan galian tanah untuk drainase dan pelebaran jalan tidak mengindahkan keselamatan pengguna jalan.



Galian tanah yang dilakukan di lapangan (sangat dalam) dibiarkan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya rambu-rambu dan pagar pengaman, membahayakan penduduk dan pengguna jalan.

Pekerjaan Berbutir (Base A dan B) 

Dari pengamatan dilapangan, penghamparan pekerjaan berbutir cukup lama dilakukan pemadatannya, sehingga material banyak tertumpuk dipinggir jalan.



Dari hasil pengamatan dilapangan, sampel pekerjaan berbutir Base A ada beberapa sampel yang terlihat memiliki ukuran yang tidak sesuai spesifikasi.

Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan 

Pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan sangat mengganggu pemilik rumah yang berada disekitar jalan. Akibat pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan masyarakat disekitar jalan tidak bisa mengeluarkan kendaraan roda empat karena galian bahu jalan dengan kedalaman rata-rata 40 cm dan tidak tersedia jembatan penghubung di atas drainase dari halaman ke badan jalan.

Pekerjaan Aspal 

Hasil pengecekan di lapangan diperoleh bahwa ketebalan AC-BC Binder yang seharusnya mempunyai ketebalan 6 cm, namun sampel dilapangan mempunyai ketebalan 4,5 cm saat pengambilan sampel menggunakan alat Core driil.

Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 

Dari hasil kunjungan lapangan, pekerjaan Base A setelah dipadatkan kontraktor tidak melakukan penyiraman, hal ini menjadi keluhan masyarakat karena debu akibat itu cukup tinggi.


4



Pekerjaan Harian 

Dari pengamatan dilapangan, banyak rambu-rambu keselamatan (K3) yang roboh dan hilang. Manajemen kontraktor bidang K3 tidak melakukan perbaikan dan pemantauan harian untuk hal itu.

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial Aspek Lingkungan adalah: 

Masyarakat mengeluhkan tentang galian tanah untuk pelebaran bahu jalan, Penyedia jasa (kontraktor) tidak memberikan akses bagi masyarakat yang berada di sekitar jalan untuk jalan keluar masuk mobil. Sehingga masyarakat merasa sangat terganggu akibat hal tersebut.



Akibat galian tanah tersebut, masyarakat merasa terancam keselamatannya dikarenakan tidak adanya rambu-rambu di lapangan (K3).

Aspek Sosial: 

Dari hasil pengamatan dilapangan, kontraktor tidak dapat memberikan data pengujian laboratorium terkait dengan lingkungan seperti Uji Kebisingan, Uji Kualitas Udara, Uji Kualitas Air, dan TPM tidak mendapatkan data yang jelas.



Penempatan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek ini melibatkan sekitar 40 orang masyarakat sekitar.



Warga mengeluhkan tumpukan material dan galian pada pelebaran yang tinggi elevasinya dan dalam waktu yang lama membuat masyarakat sekitar mengalami kesulitan untuk akses keluar masuk dari rumah mereka.

V. SARAN DAN REKOMENDASI 

Kegiatan pekerjaan di lapangan mengalami progress yang tidak baik yaitu mengalami keterlambatan. Saat ini kegiatan produksi AMP dan stone crusher dari pihak PT. Waskita Karya berhenti total. Hal ini disebabkan masalah perizinan dari pihak berwajib (polres kabupaten Muko-muko telah menghentikan segala aktivitas di AMP dan Stone Crusher akibat kapasitas genset yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka Kontraktor hendaknya secepatnya menyelesaikan masalah perizinan yang terkendala agar pekerjaan dalam sesuai dengan jadwal yang ada.


5





Galian tanah di kiri dan kanan jalan dalam rangka pelebaran badan jalan, dilakukan dengan tidak adanya rambu-rambu dan dapat membahayakan pengguna jalan, hendaknya pihak pelaksana memasang rambu-rambu keselamatan (K3) agar tidak terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa.



Galian yang dilakukan di depan rumah penduduk sangat dalam dan menganggu aktivitas keseharian masyarakat, hendaknya kontraktor membuat akses jalan masyarakat menuju rumah dengan mudah.



Kontraktor hendaknya secepatnya menyelesaikan masalah perizinan yang terkendala agar pekerjaan dalam sesuai dengan jadwal yang ada karena kegiatan pekerjaan di lapangan mengalami progress yang tidak baik yaitu mengalami keterlambatan. Saat ini kegiatan produksi AMP dan stone crusher dari pihak PT. Waskita berhenti total. Hal ini disebabkan masalah perizinan dari pihak berwajib (polres kabupaten Mukomuko

telah menghentikan segala aktivitas di AMP dan Stone Crusher akibat

kapasitas genset yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

Pekerjaan drainase merupakan komponen kelengkapan yang harus diperhatikan, karena pekerjaan drainase dari hasil pengamatan dilapangan terlihat asal terpasang dan banyak drainase yang telah amblas. Hendaknya kontraktor memperbaiki bagianbagian drainase yang telah rusak.



Material Pekerjaan berbutir Base A harus di sortir lebih baik agar sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan level yang telah direncanakan.



Hendaknya rambu-rambu keselamatan (K3) yang berada dilapangan harus selalu di periksa, karena dari hasil pengamatan dilapangan banyak rambu-rambu yang telah roboh bahkan tidak ada.



Galian yang dilakukan di depan rumah penduduk sangat menganggu aktivitas keseharian masyarakat, hendaknya kontraktor membuatkan akses jalan masyarakat menuju rumah dengan mudah.



Pihak kontraktor diharapkan rutin untuk melakukan penyiraman agar debu dapat diminimalisir agar tidak menggangu kenyaman masyarakat. LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Catatan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh TPM 2. Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU. 3. Form Pemantauan Lingkungan.


6



DAFTAR LAMPIRAN 1

Catatan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi oleh TPM

2

Form Pemantauan Lingkungan

3

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 04: Ipuh – Bantal – Provinsi Bengkulu

Lampiran 1 Catatan Hasil Monitoring Kegiatan TPM WINRIP Paket : 04 (Ipuh – Bantal) Provinsi Bengkulu

1. Papan Informasi Proyek  Papan informasi proyek yang terpasang pada titik awal STA 0 + 00 proyek telah banyak bagian yang rusak. Papan informasi proyek pada titik akhir STA 42 + 450 (lihat gambar) tidak sama dengan titik awal (tidak konsisten). Pada kedua papa informasi tidak tersedia informasi tentang alamat pengaduan bagi masyarakat. Disekitar Kantor Proyek tidak ada papan informasi. Kontraktor menberjanjikan akan diperbaiki dan dilengkapi lagi.

2. Base Camp dan Kelengkapannya. 

Stone Crusher dan AMP Kontraktor PT. Waskita Karya (Persero) tidak dapat berproduksi dikarenakan adanya permasalahan izin dari Dinas terkait tentang penggunaan Mesin Diesel (Genset). Hanya Stone Crusher dan AMP milik PT. Daya Mulia Turangga yang masih berfungsi.



Hal ini membuat kontraktor kesulitan untuk memproduksi agregat serta AMP tidak berproduksi. Dari pengamatan kami Tim TPM, terlihat beberapa titik belum dilakukannya pekerjaan, dan menurut informasi dari kontraktor karena terhambat tidak berproduksinya Stone Crusher dan AMP tersebut, bahkan dibeberapa lokasi belum ada pekerjaan samasekali

1

3. Saluran Air / Drainase  Beton U-Ditches untuk saluran drainase terlihat tidak adanya perawatan sebelum digunakan, banyak juga yang telah rusak (hancur) sebelum digunakan dan diletakan di pinggiran jalan yang tumpuk berserakan.  Pekerjaan drainase yang dilakukan terlihat kurang baik dan rapi, banyak dinding dan dasar saluran drainase yang tidak rata.  Saluran drainase U-Ditches pengerjaannya kurang rapi (tidak rata permukaannya), terkesan asal jadi, dibanyak tempat tidak ada lubang saluran air dari badan jalan ke saluran drainase, sebagian ada lubang 2 – 3 inch dengan jarak cukup jauh dan tertimbun bahu jalan, hal ini akan menyebabkan badan jalan tergenang bila hujan.

4. Pengujian Sampel  Pengambilan sampel pengujian dilakukan dengan menggunkan alat coredrill, saat pengamatan dilakukan di lapangan pada STA 21+250 sedang mengambil sampel AC-BC Binder dengan ketebalan rencana 6 cm, namun saat pengukuran sampel dilakukan ketebalan rata-rata hanya 4,5 cm.

5. Pekerjaan Teknis dan K3 Hasil pemantauan tim TPM di lapangan tentang pekerjaan teknis dan K3 sebagai berikut:  Di sepanjang lokasi pekerjaan, rambu-rambu peringatan sangat sedikit, bahkan ada beberapa ruas jalan yang tidak ada sama sekali rambu-rambu peringatan keselamatan (manajemen lalu-lintas).

2

 Ketika melakukan pemantauan, tim TPM kesulitan untuk membandingkan kualitas pekerjaan dengan spesifikasi yang disyaratkan. Tim TPM tidak diberikan akses informasi mengenai kualitas pekerjaan karena Kontraktor berpikir tim TPM hanya memantau aspek lingkungan saja.  Menurut pemantauan pelaksanaan, K3 para pekerja sangat diabaikan. Pekerja hanya memakai sandal pada saat melakukan pekerjaan dan tidak ada seragam/rompi lapangan.

 Jarak pekerjaan penggalian ke pekerjaan selanjutnya sangat lama, yang dapat membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar (holding point tidak dilakukan dengan benar).

 Jembatan untuk akses ke rumah warga tidak disediakan,yang membuat warga yang didepan rumahnya mengalami galian jadi terhambat dan susah untuk akses jalannya.  Di beberapa titik, belum ada pekerjaan sama sekali.

6. Lingkungan dan Sosial 

Pekerjaan Stone Crusher dan AMP berada berseberangan dengan rumah warga yang berjarak kurang lebih 500 m dari lokasi Stone Crusher dan AMP.

3



Banyak tumpukan material diletakan di tepid an di badan jalan, yang membuat lalu lintas terhambat dan debu akibat tumpukan material mengganggu para pengguna jalan yang melitas.

 Pelaksanaan RKPPL : Kontraktor mengaku melakukan penyiraman di lokasi sekitar basecamp, sesuai tuntutan warga dan dilokasi daerah yang banyak permukiman warga tetapi dilokasi proyek lainnya tidak dilakukan karena menurut kontraktor item tersebut tidak ada didalam spesifikasi sehingga tidak dapat ditagihkan.  Menurut informasi dari kontraktor tenaga kerja yang dipakai sekitar 35% dari luar daerah, sedangkan sisanya warga setempat terutama untuk pekerjaan non-skilled.

4

KEMENTERIAN

DIREKTORAT

DIREKTORAT

PEKERJAAN

JENDERAL

BINA

BINA

UMUM

MARGA

PROGRAM

JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta 12110, Telp.(021) 7200281, 7393928, Fax. (021) 7201760

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NOMOR: 00~4 (~~.If (~Tr- (~f4 TENTANG PElMBENTUKAN PEMANTAU PlHAK KETIGAffHIRD I?ARTY MONITORING (TPM) PADA PAKET-PAKET AWP-l (PAKET 01; PAKET 03; PAKET 04) PROGRAM WINRIP LOAN mRD No. 8043-ID TAHUN ANGGARAN 2014 MENIMBANG: a. Bahwa pada kegiatan Pelaksanaan Program Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, terdapat kesepakatan untuk memerangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan N epotisme (KKN) melalui komponen Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP) melalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat. b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) sebagai Pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi. c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program, Direktorat lenderal Bina Marga. MENGINGAT: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan lasa Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72IPMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 418/KPTS/M12011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419IKPTS/M/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 418IKPTS/M/2011 dan Nomor 86/KPTS/M/20 12; 6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 261KPTS/M/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 418/KPTS/M/2011; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08.a1KPTSlDb/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang PenunjukanIPengangkatan PejabatlPegawai Project Management Unit (PMU) Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP); 8. Loan Agreement program WINRIP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia 14 Desember 2011.

Memutuskan: Menetapkan:

Pertama Kedua

Ketiga

Keempat

Membentuk Tim TPM untuk masing-masing Paket AWP-1 Program WINRIP: Paket 01; Paket 03; dan Paket 04. Rincian Tugas Tim TPM ada1ah: - Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim TPM (pemantau Utama dan Pemantau Anggota) telah mengikuti training pembekalan yang dilakukan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP. - Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan konstruksi selama masa pelaksanaan proyek. - Menghadiri setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari SatkerlPPK terkait. - Mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan tidak diperkenankan memberi perintah kepada Pelaksana Lapangan. - Mencatat dengan rinci dan jelas apabila ada hal-hal yang menyimpang dari yang ditetapkan dalam Dokumen Teknis. - Membuat laporan hasil rapat dan Pemantauan kemudian menyampaikannya kepada PMU dengan tembusan kepada Balai Besar..Pelaksanaan Jalan NasionaVSatkerlPPK terkait. Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Contract for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC WINRIP) No: 06-20ICTCrrAiLN/804311112, tanggal5 November 2012, sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Negosiasi RAB dalam Perjanjian Kerja yang telah disetujui. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

JAKARTA

o{ )e~~~",r

DIREJ(TUR BINA PROGRAM/ KETUA PMU WINRIP

Tembusan disampaikan kepada yth: . 1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai Iaporan). 2. Bapak Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen. Bina Marga. 3. Kepa1a Ba1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1 II Padang. 4. Kepa1a Ba1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1 III Pa1embang. . 5. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina Program. 6. Kasubdit Sistem Pengendalian Wi1ayahI Dit. Binlak I/Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP. 7. Kasatker Pembinaan Administrasi dan P2PHLN, Dit. Bina Program. 8. PMUWINRIP. 9. eTC WINRIP. 10.Tim TPM Paket 01, Paket 03, Paket 04. 11.File.

?.(J

r~

C<:l ......

.s0 .s0

s

C<:l ....... 0

::s s:: C<:l S ~

::s C<:l::s ::s C<:l til .s::s ...... ~ ~ s:: ~ s:: C<:l C<:l S ~ S ~ ~ ~ ~

0

C<:l

C<:l

C<:l ...... C<:l .......

0

0

en en en en S en en en en C<:l en ~ C<:l en en S C<:l ....... ;:::J ~ ~ ::5 ~ ~ ::5 ~ ~ ~

~

C<:l ......

C<:l

S SS

~ ~ ~ ~ ~ ~

til ......::sC<:l ......::sC<:l

~ s:: s:: ro C<:l

S

S ~ S ~ ~ ~ ~ ~

,

t-< ~

t-< ~ .....6

t-< ~"

ui'

.2

~ t-< t-< V1 CI:l ·N ~" V1 ~ 6 ::s C<:l V1 ~ ...... ~ ro ·0 "0 ...d' ~ ~ ~ If! ~ rJi .... ~ C<:l en

~ t-< ~ .,..., ~ C<:l » o: ~ S ~ Z

::s

~ ~ t-< Z ~ 6 ] ...... ::r:: .,..., ro en N ::s ~ V1 =< Q ~ ~ ,.::i ~ ::r:: Q ~ ,.::i ~ ......

S

] ::s

en

s:: ::s

t-< 0 ~

.§ ] ::s

en

]

s:: C<:l

S

en

"0

s:: ~

C<:l

~

C<:l

~

i

p:)

en

s:: ::s

C<:l ...... ......

S j

......

.... ~

V1

;:::J

t: t-<

s:: ro

z

~

en

s:: ~

p:) v: C<:l .-<;::

p:)

r/:)

ro

p:)

V1

.2

C<:l

::r:: en s:: ::s .-<;::

r/:)

r/:)

r/:)

C<:l

iJ

iJ ;>

.-<;::

r/:)

iJ ;>

;> .,...,

5

8

8

~ ,..q

ro

~ ro

V1

~C<:l ~

t-<

- ·s 0

~ ~

"E ro

"0

p:)

IJ.l

~

c;j

~ ro

0 '""

I

g

ro

..q-p:) 0 I

~

I ,..q

....,

'3

0

..9<

fr en

'-'

~ ro ~ '--' 0

Z

-

N

'""

o 3

~

V>

OJ

;:0;-

III

3

::t .~.

::J

w'

;:0;-

""0

@

:;, CJQ C

(il

3 3

III

;:0;-

-< w

:;,

w

3

OJ

~, III V>

m

;:0;-

:::l

OJ

a.

!:!" OJ :;,

=OJ

m .....

""0

'"

OJ

......

OJ

OJ :;,

~, , ;:0;-

""0

3

OJ

iii'

a.

:;,

OJ'

;:0;-

(il

:r

"'0 C

U'1

"

~

.....

III

-0

a.

~ ....,

::J CJQ

OJ

:r I

III

:E

Vl=OJ OJ

O'Q

w :;,

a.c

-o?':: III .....

r

0

Z

:;,

w

.....

"'0

z

.....

,m

0-

3'

< m

o

0'

OJ

e-+

....

w

;:0;-

OJ

._

....

'0

3 3

w

I

MINISTRY

OF

PUBLIC

WORKS

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WIN RIP) IBRD Loan No. 8043-10 Perentjana

Djaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 04: IPUH - BANTAL, PROVINSI BENGKULU NO: lie.'> DISK /PO/LIIII ZO\'-\ Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan, bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Khairul Amri, ST, MT

Dekan Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu yang berdomisili di JI. W.R. Supratman KandanQ Limun - Bengkulu, sebagai Pemantau dari Piha~ Ketiga (PP3)', Third Party Monitoring (TPM) Paket 04: Ipuh - Bantal, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. ""

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 04: Ipuh - Bantal dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 LINGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe),mencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasil kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktifitas pekerjaan. 5. PIHAK KEDUA dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PMU dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BUI WINRIP/027A tertanggal 3 Juni 2014 perihal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP3)1Third Party Monitoring (TPM). 2. Surat Dekan Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu No. 1841/UN30.13/KP/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM serta kesediaannya sebagai W~M pada paket 04: Ipuh - Bantal. 3. Surat Keputusan Direktur Bina Progr.am Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Ketua PMU WINRIP dengan Nomor 0694/BP.II/KPTS/2014 tertanggal 1 September 2014, tentang Pembentukan TPM Paket 04. 4. Surat Mobilisasi dari PT Perenljana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.·

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and ~T. Epadascon Permata Engineering Consultants CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

Pasal 3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (em pat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada eTe WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal 4 TENAGA PEMANTAU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pa§al 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebaqairnana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh eTe WINRIP dan resiko akibat kejadian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 5 NILAI PEKERJAAN Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 72.753.450,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Pasal 6 TATA eARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. ' 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader WINRIP.

ere

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated

with

~

:Vongma Engineering Co. Ltd and ;5iPT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil

Pemantauan.

{

PASAL 8 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Teknik

MENGETAHUI Kepala Satuan Kerja Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian (PAP2PHLN) Pinjaman dan

("f El/

3'\ 14\

1\'$$

-1,tr

-t-\i

lou

./s

/-q t

Ill et. terentlana

Djaja in associated with 6 Yongr" Engineering Co. Ltd and &T. Epadascon Permata Engineering Consultants CTC Office: J[. Ciniru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone /Fax: (021) 7229823

I

MINISTRY

OF

DIRECTORATE

PUBLIC

GENERAL

WORKS

OF HIGHWAYS

DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WIN RIP) IBRD Loan No. 8043-10 Perentjana

Ojaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 04: IPUH - BANTAL, PROVINSI BENGKULU NO: liG~ DISK /PO/L111/:2.0\Y Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan, bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Khairul Amri, ST, MT

Dekan Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu yang berdomisili di JI. W.R. Supratman Kandang Limun - Bengkulu, sebagai Pemantau dari Pihak Ketiga (PP3)'/ Third Party Monitoring (TPM) Paket 04: Ipuh - Bantal, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. ~

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 04: Ipuh - Bantal dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 LlNGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe),mencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasil kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktifitas pekerjaan. 5. PIHAK KEDUA dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PMU dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLlI WINRIP/027A tertanggal 3 Juni 2014 perihal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP3)1Third Party Monitoring (TPM). 2. Surat Dekan Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu No. 1841/UN30.13/KP/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM serta kesediaannya sebagai W~M pada paket 04: Ipuh - Bantal. 3. Surat Keputusan Direktur Bina Progr.am Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Ketua PMU WINRIP dengan Nomor 0694/BP.II/KPTS/2014 tertanggal 1 September 2014, tentang Pembentukan TPM Paket 04. 4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.·

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated with • Yongma Engineering Co. Ltd and ~T. Epadascon Permata Engineering Consultants CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

Pasal 3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (em pat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada eTe WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal 4 TENAGA PEMANTAU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pa§al 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebaqairnana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh eTe WINRIP dan resiko akibat kejadian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 5 NILAI PEKERJAAN Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 72.753.450,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Pasal 6 TATA eARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. ' 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader WINRIP.

ere

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated

with

~

:Vongma Engineering Co. Ltd and ;5iPT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPD adalah salah

satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dari

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pemantauan

PASAL 8 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermateraicukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK

fr,ss

MENGETAHUI Kepala Satuan Kerja Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pinjaman dan Hibah Luar Negei(PAP2PHLN)

6rR;

I{l

CTC

with *

Yong,n" Engineering Co. Ltd and *bt. Epadascon Permata Engineering Consultants Office: Jl. Ciniru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Setatan, 12180, Phone lFax: (021)7229823

Rt. eerentlana Djaja in associated

I

""'.

,. .I"

-. t:

Lamp iran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Direktur Bina Program

06~4 (ef- If (~TI: : Of sef~~b,?(/" ~(.tl

.

(M(4

DAFfARNAMA PEMANTAU PIHAKKETIGAffRJRD PARTY MONITORING (TPM) PADA PAKET-PAKET AWP-l (pAKET 01; PAKET 03; PAKET 04) PROGRAM WINRIP TAlIUN ANGGARAN 2014 NO

PAKET

INSTITUSI

KOTA

01

Universitas Bandar Lampung

Lampung

1 (Krui - B iha)

2 03 (Manggopoh - Padang Sawah)

Universitas Bung Hatta

Padang

04 (Ipuh - Bantal)

Universitas Bengkulu

Bengkulu

3

NAMA Dr. Ir. Hery Riyanto, MT Ir. Sugito, MT

. ",

JABATAN Pemantau Utama .Pemantau Anggota

Ir. Juniardi, MT

Pemantau Anggota

Ir. M. Nursyaifi Yulius, MT Ir. Alzahri Ir. Drs. HeIdi, M.Si

Pemantau Utama Pemantau Anggota Pemantau Anggota

Muhammad Fauzi,ST.,MT Hardiansyah, ST.,MT Agung Febrianto, ST

Pemantau Utama Pemantau Anggota Pemantau Anggota

III "III

"2

::I I:: Gl

Cl

iii

a.

E .!

1& 1::III

'0

I-

ci

z

,..

o

o ci o q o I{)
o o ci o o

o I{) '
o o q o I{) ..-

000 000

000 000

..roi

00 00

00' 00

I{)0 NO I{)q

qq

o_q

000

00

00 00

..-

000 00 I{)0

0'0 0

..- ..-

000 000

OJ

0

0

ci

cicici I{) '
o

o

000 000

ci o o

cicici

000 000 000 000

cicici 000 000

000

0 0

000

000 000

N

000 C')

o

o

000 0'0 I{) 0 000 ..- q 000 I{) 000 I{)OC') '
..-

r-.:N..r

~~~ <0 <0 <0

<0 <0 <0

I{)I{)I{)

r--r--

r-,

000 000 qqq I{)I{)I{) r--r--r-I{)I{)I{)

cqcqcq

000 000 qqq 000

000

000 000 0000 000<0

000

00'

000 000

I{)I{)I{)

cici

000

cicici

000 000

..r..r..r

cicici

o r-.:r-.:r-.:

000 00 00 00

o

o I{)

o o ci o

..r

o C')

o o ci o o o o I{)

..r

o o q o I{) ..-

M

000000 000000

cicicicicici

..- ..-

000000 qqqqqq 01{)0000 Or--..-I{)OO r--..-'
N

gg:;~ 01{)

0001

000

cicici 000 qqq I{)0 0 ~Ol{) 00 C')..-

N ..-

,.....

o I{)

000' '0 I{)I{)O o ..-..-1{) o

OONOON I{)0 I{)N OOT"""

x

x

o (ij ";:

~ III "'C

o

~

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

Recommend Documents