ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I Oleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket : 02, Padang Sawah – Simpang Empat Provinsi : Sumatera Barat

Third Party Monitoring (TPM)

Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP)

DAFTAR ISI

BAGIAN

Halaman

I

LATAR BELAKANG

1

II

TUJUAN DAN SASARAN

2

III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

3

IV

HASIL OBSERVASI / PEMANTAUAN

3

1. Prosedur Pelaksanaan Pemantauan

3

2. Pemantauan Aspek Manajemen

4

3. Pemantauan Aspek Teknis

4

4. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial

7

SARAN DAN REKOMENDASI

8

V

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

2

Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT. Perentjana Djaja

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat, Prov. Sumatera Barat

i


I.

Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRI)

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian

Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah 70 : 30, atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat komponen pokok yaitu:  Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers(CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).  Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan pelaksanaan tahap konstruksi.  Penyebarluasan informasi kepada publik/ Public Disclosure.  Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaannya /Complaint Handling System (CHS).

II.

TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka program pengembangan kapasitas prasarana jalan

khususnya

memperlancar arus transportasi di Koridor Pantai Barat Sumatera oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), termasuk di dalam program tersebut meliputi Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu dan Lampung, maka kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan perlu Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat

1



dilakukan. Khusus untuk untuk Provinsi Sumatera Barat program WINRIP mencakup Sembilan (9) paket, salah satu diantaranya adalah Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat. Paket 02 dan paket 03 (Manggopoh – Padang Sawah) merupakan dua paket yang termasuk First Annual Works Program (AWP-1) dari program WINRIP. Paket 02 (Padang Sawah – Simpang Empat) telah mulai pekerjaan konstruksi pada Januari 2014 dan akan selesai pada akhir Desember 2015, dimana Tim Pemantau dari Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) dari Politeknik Negeri Padang terpilih sebagai wakil masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan pada paket 02 tersebut. Informasi secara ringkas tentang Paket 02 yang dipantau, adalah sebagai berikut: a. Deskripsi Proyek yang dipantau: 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat (Ir. Dahler, M.Sc )



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 09 Ujung Gading dan sekitarnya (Isman, ST).



No. / Nama Paket: 02 / Padang Sawah – Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) 

Kontraktor: PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama.Tbk



General Superintendence: Fanny Ardhian, ST

c. Konsultan Supervisi (Field Team DSC) 

Konsultan Supervisi: Renardet S.A In Joint Venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya Creasi Mitrayasa, PT. Seecons, PT. Yodya Karya (Persero)



Site Supervision Engineer: Stefanus Editya, ST,. MT

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat

2


III. 1.


PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN a. Tanggal dan Lokasi Pelakasanaan Pemantauan Tahap I Tanggal Pemantauan

Status TPM

Aspek Yang Dipantau

No

Nama TPM

1

Syaiful Amri, ST, MT.

16 – 19 Sept. 2015

TPM Utama

Manajemen

2

Ir. Riswandi, M.Si

19 – 22 Sept. 2015

TPM Anggota

Pekerjaan Teknis

3

Ir. Syaifullah Ali, MT

23 – 26 Sept. 2015

TPM Anggota

Lingkungan dan Sosial

b. Lokasi Mulai dari KM 134+200 s.d KM 154+700

2.

IV.

ASPEK YANG DIPANTAU 

Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak



Aspek Teknis/Jenis Pekerjaan



Aspek lingkungan dan social

HASIL OBSERVASI / PEMANTAUAN 1.

Prosedur Pelaksanaan Pemantau  Tim TPM (3 orang) tanggal 15 September 2015 menemui pihak PPK/Asisten perihal melaporkan tentang rencana pemantauan ke lapangan di kantor PPK.  Pemantauan ke lapangan dilaksanan tanggal 16 s.d 26 September 2015 dengan rincian ; 16 s.d 19 September 2015 anggota Tim TPM (Syaiful Amri,SST,.MT) bidang Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak, tanggal 19 s.d 23 September 2015 anggota Tim TPM (Ir. Riswandi,.MT) bidang Aspek Teknis/Jenis Pekerjaan dan tanggal 23 s.d 26 September 2015 anggota Tim TPM (Ir. Syaifullah Ali,.MT) bidang Aspek lingkungan dan sosial.  Tim menemui pihak kontraktor dan konsultan di kantor dan di lapangan, serta menginap di Hotel Pasaman.  Kemudian Tim melaporkan pada PPK secara lisan dan membuat laporan tertulis ke PMU WINRIP Jakarta.


3


2.


Pemantauan Aspek Manajemen:  Melakukan wawancara dengan PPK, Konsultan dan Kontraktor, mengunjungi Kantor Manajemen di lapangan, melihat dokumen/ arsip pengelolaan, memantau lokasi AMP serta pelaksanan pekerjaan.  Koordinasi dari PPK, Konsultan dan Kontraktor berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari agenda dan Berita Acara yang dilakukan secara inten dan periodik.  Bobot pekerjaan keseluruhan di lapangan mengalami keterlambatan -9,3 % dari bobot rencana 83,4% dan bobot realisasi 74,1 %.  Berdasarkan infomasi keterlambatan ini salah satu dampak dari perubahan disain pada Jembatan Air Gadang yang selesai Mei 2015.  Pelaksanaan secara umum pada KM 134+200 s.d KM 154+700 sudah 98 %.  Sehubungan ada rencana kegiatan even olah raga sepeda Internasional yaitu TdS (Tour de Singkarak), maka perlu ada pekerjaan trase yang harus dipercepat, pihak pelaksana telah berkordasi dengan pihak terkait dengan baik.

3.

Pemantauan Aspek Teknis:  Melakukan wawancara dengan PPK, Konsultan dan Kontraktor, mengunjungi Kantor Manajemen di lapangan, melihat dokumen/ arsip pengelolaan, memantau lokasi AMP serta pelaksanan pekerjaan.  Kondisi Kantor Lapangan Kontraktor cukup memenuhi persyaratan


4



 Kondisi dan lokasi Base Camp, Asphalt Mixing Plan (AMP) dan Stone Crusher cukup memenuhi persyaratan.

 Pekerjaan perkerasan badan jalan memenuhi aspek keteknisan baik prosedur maupun kualitas.


5



 Dibeberapa lokasi terdapat lereng yang terlalu curam

sehingga

ada

potensi

longsor,

diperlukan penanganan kemiringan tebing / lereng yang memenuhi sudut geres tanah setempat, atau perlu slope protection (tembok penahan tanah yang tinggi dan kuat.  Dibeberapa lokasi terdapat drainase atau saluran pembuangan air yang tidak jelas design dan atau konstruksinya sehingga air dari badan jalan mengalir ketepi jalan dan mengakibatkan abrasi pada bahu jalan.

 Dibeberapa segmen tertentu pada bentang pantauan pada KM 134+200 s.d KM 154+700, terdapat bahu jalan sudah lama digali tetapi belum diurug. Disamping akan membuat kerusakan pada badan jalan utama juga membahayakan pemakai jalan/lalu lintas


6



 Dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktor kurang mengindahkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kurang memperhatikan keselatan pengguna jalan terutama tidak memasang rambu-rambu lalu-lintas (management traffic) dan pagar pengaman, sehingga membayakan pengguna jalan.

 Secara umum pelaksanaan berjalan sesuai aspek-aspek keteknisan, hanya saja kulitas pekerjaan pasangan batu kualitas kurang memenuhi persyaratan, secara visual kurang campuran PC (semen) sehingga rapuh dan tampilannya kurang rapi.

4.

Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial  Melakukan wawancara dengan PPK, Konsultan dan Kontraktor, mengunjungi Kantor Manajemen di lapangan, melihat dokumen/ arsip pengelolaan, memantau


7



lokasi AMP, memantau lokasi pelaksanan pekerjaan serta wawancara dengan masyarakat sekitarnya.  Berdasarkan pantau dan wawancara dengan masyarakat hampir tidak ada keluhan dari masyarakat, kecuali masyarakat yang tidak kebagian / dapat berkerja.  Pihak pelaksana ada memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.  Beberapa catatan hasil pemantauan:  Beberapa lokasi terdapat bahu jalan yang belum diurug tetapi tidak dipasang ramburambu lalu lintas dan pengaman, yang bisa menyebabkan kecelakaan pemakai jalan.  Pengangkut material tidak ditutupi terpal, sehingga debu berterbangan menimbulkan polusi udara.  Penimbunan anggregat ada yang berserakan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.  Alat berat yang bergerak / berpindah ke lokasi yang cukup jauh tanpa pengawalan polisi/petugas, dapat membahayakan pemakai lalu lintas lainnya.  Kurangannya rambu-rambu jalan dan petugas pengatur lalul intas pada saat pelaksanaan pekerjaan.  Penerapan K3 pada pekerja sudah cukup baik.

V.

SARAN DAN REKOMENDASI Setelah Tim TPM melakukan kunjungan dan pemantauan di lapangan, pada paket 02, ada

beberapa saran perbaikan yang kami sampaikan dalam Pemantauan tahap-I ini :  Disaranakan penggunaan alat komunikasi lainnya selain HP seperti HT, karena di lokasi proyek sering gangguan sinyal dari provider.  Sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat perlu ditingkatkan, supaya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak dapat pekerjaan dapat di minimalisir.  Dilakukan segera penyelesaian bahu jalan lokasi konstruksi yang telah siap, dengan pengurugan material yang sesuai spesifikasi serta penempatan rambu-rambu jalan perlu ditingkatkan.  Kendaraan pembawa material supaya ditutupi, dan material tidak tercecer di jalan, supaya tidak menggangu pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat

8



 Pada saat pelaksanaan konstruksi yang diindikasikaan akan mengganggu kelancaran lalu-lintas, perlu dipasang rambu-rambu dan diadakan petugas pengatur lalu-lintas.  Hendaknya Konsultan Supervisi tidak mengijinkan kontraktor melaksanaan pekerjaan penghamparan dan pemadatan lapisan perkerasan pada saat cuaca kurang baik atau pada saat hujan.  Hendaknya kontraktor tidak melaksanaan pekerjaan penghamparan dan pemadatan lapisan permukaan (pengasphalan) pada saat cuaca buruk atau pada saat hujan.


9


Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP)

DAFTAR LAMPIRAN

1

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

2

Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT. PERENTJANA DJAJA)

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 02: Padang Sawah – Simpang Empat, Prov. Sumatera Barat

KEMI;:NTERIAN

DIREKTORAT

PEKERJAAN

JENDERAL

DIREKTORAT

UMUM

BINA

MARGA

BINA PROGRAM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telepon : (021) 7200281,7393928, Fax. 7201760 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NOMOR: Ok#)k (~·l( (~1'S (;20(4 TENTANG PEMBENTUKAN PEMANTAU PIHAK KETIGA/THIRD PARTY MONITORING (TPM) PADA PAKET -PAKET AWP-1 (PAKET 02: PADANG SAWAH - SIMP ANG EMP AT) PROGRAM WINRIP LOAN IBRD No. 8043-ID TAHUN ANGGARAN 2014 MENIMBANG: a. Bahwa pada kegiatarr Pelaksanaan Program Western Indonesia -National Roads Improvement Project (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, terdapat kesepakatan untuk memerangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) rnelalui komponen Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP) melalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat. b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) sebagai Pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi. c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program, DirektoratJenderal Bina Marga. MENGINGAT: 1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419IKPTSIMI2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon IIa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 93IKPTSIMl2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian da Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013; 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08.a/KPTS/Db/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang PenunjukanlPengangkatan PejabatiPegawai Project Management Unit (PMU) Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP); 6. Loan Agreement program WINRIP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia 14 Desember 2011; 7. Anti-Corruption Action Plan untuk WINRIP; 8~ Kerangka Acuan Kerja Pemantauan Pihak Ketiga/ThirdParty Monitoring (TPM).

Memutuskan: Menetapkan: Pertama Kedua

Membentuk Tim TPM untuk masing-masing Paket AWP-1 ProgramWINRIP: Paket 02. Rincian Tugas Tim TPM adalah: Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim TPM (pemantau Utama dan Pemantau Anggota) telah mengikuti training pembekalan yang dilakukan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP. -

Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan masa pelaksanaan proyek.

konstruksi selama

Menghadiri setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari SatkerlPPK terkait. -

Ketiga

Keempat

Mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi perintah kepada Pelaksana Lapangan.

dan tidak diperkenankan

memberi

Mencatat dengan rinci dan jelas apabila ada hal-hal yang rnenyimpang ditetapkan dalam Dokumen Teknis.

dari yang

Membuat laporan hasil rap at dan Pemantauan kemudian menyampaikannya kepada PMU dengan tembusan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionaliSatkerlPPK terkait. Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Contract for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC WINRIP) No: 06-20ICTCrrAlLN/80431l112, tang gal 5 November 2012, sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Negosiasi RAB dalam Perjanjian Kerja yang telah disetujui. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITET APKAN DI PADA TANGGAL D~l
: JAKARTA" SEPTEMBER 2014

: Or

PROGRAMI WINRIP

.... ~A

, <.~TU~PMP :\V::"--~ .:','':<.,~,r

..... "''''.,~ ..., '1'.p

'\%\

l~~ ,I ~

'* ( ~ . ~~_~f,i1

'~I{

I ~'-:

, -; __

•

l~~ '~_

~(. HARRIS H. B-ATUBARA, M.Eng.Sc \~\NIP. 195704i-i'~85011 001

""1'~ " "7,' ~-_~-"

., '"~'/.1 /,/

-, J"NDER "\..'0"\'/,,,-.. -~

Tembusan disampaikan kepada yth: l. Bapak Direktur Jenderal Billa Marga (sebagai laporan). 2. Bapak Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen. Billa Marga. 3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang. 4. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Dit. Billa Program, 5. Kasubdit Sistem Pengendalian Wilayah I Dit. Binlak IIKetua Pelaksana Harian PMU WINRIP. 6. Kasatker Pembinaan Administrasi dan P2PHLN, Dit. Billa Program. 7. PMU WINRlP. 8. ere WINRlP. 9. Tim TPM Paket 02. 10.File.

II~ !

MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WIN RIP) , Ii3RD loan No. 8043-1D Perentjana

Djaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 02: PADANG SAWAH - SIMPANG EMPAT, PROVINSI SUMATERA BARAT NO: 4('''''' ~/:;\'\ /PD/LItl/20t4 Pada hari ini, Selasa tangga! Sebelas November bawah ini:

tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di

1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan, bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2, Drs. Roswaidi, SK., SST., M.Kom

Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), Politeknik Negeri Padang yang berelomisili di Kampus Unand Limau Manis Padang, sebagai Pemantau dari Pihak Ketiga (PP3) I Third Party Monitoring (TPM)'Paket 02: Padang Sawah - Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA. Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 02: Padang Sawah - Simpang Empat dengan ketentuan sebagai berikut: ': Pasal 1 LlNGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oIeh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosia! terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2, Pemantauan o!eh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe),mencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasii kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PfHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) i Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktifitas pekerjaan, 5. PIHAK KEDUA dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PMU dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal2 DASAR PELAKSANAAN

PEKERJAAN

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomoi: UM.0206/BLII WINRIP/027A tertanggal 3 Juni 2014 peri hal hasil wawancara pemilihan Pernantau Pihak Ketiga (PP3)/ Third Party Monitoring (TPM). Negeri Padang No. 226A/PL9.1-11/AK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ten tang persetujuan hasil wawancara dar. evaluasi proposal biaya operasional TPM s=rta

2. Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil, Politeknik

kesediaannya sebagai WPM ~a"';"l paket OL: Padang Sawah+ Simpang Frnpat. 3 .. Surat Keputusan Direktur Bina Program Direktorat .lenderal Bina Marga selaku Ketua PMU WII'JRII-' dengan Nomor 0696/BP,IIlKPTS/2014 tertanggal 1 September 2014, tentang Pembentukan TPM Paket 02.

r2I PT. Perentjana

Djaja in associated with

~

Yongma Engineering Co. Ltd and i;'PT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTC Office: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP. Pasal3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (empat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada CTC WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal4 TENAGA PEMANT AU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. , 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebaqairnana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak KetigaiLembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal5 NILAI PEKERJAAN Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 72.337.650,00 (Tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh rupiah). Pasal6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal 7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusiTPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader CTC WINRIP.

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated with •

Yongma Engineering Co. Ltd and ;ilPT. Epadascon Permata Engineeri~g Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPO adalah satan satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasiona! (reimburse) dan PIHAK KEOUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pemantauan.

PASAL8

Segala sesuatu yang belum CUkupdiatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut daJam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini. Oemikian SUral Perjanjian Kerja inl dlouat di Jakarta pada han dan langgal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekualan hukum yang sama.

P'HAK PERT.A.M.A.

If!. tfamDang

lZ ./"

rio WIKanta, MM.,MI Si\ SST fvI';(om

Oirektur Utama PT. Perentjana Ojaja

MENGETAHUI

~

PT. Perentfana Otala In assodated with

. Yonruna Emzlneerlflll Co. Ltd and SlPT. Eoaclascon Permata Enllineerlnll ConSUltants

II~ !

MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WIN RIP) , Ii3RD loan No. 8043-1D Perentjana

Djaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 02: PADANG SAWAH - SIMPANG EMPAT, PROVINSI SUMATERA BARAT NO: 4('''''' ~/:;\'\ /PD/LItl/20t4 Pada hari ini, Selasa tangga! Sebelas November bawah ini:

tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di

1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan, bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2, Drs. Roswaidi, SK., SST., M.Kom

Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), Politeknik Negeri Padang yang berelomisili di Kampus Unand Limau Manis Padang, sebagai Pemantau dari Pihak Ketiga (PP3) I Third Party Monitoring (TPM)'Paket 02: Padang Sawah - Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA. Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 02: Padang Sawah - Simpang Empat dengan ketentuan sebagai berikut: ': Pasal 1 LlNGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oIeh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosia! terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2, Pemantauan o!eh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe),mencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasii kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PfHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) i Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktifitas pekerjaan, 5. PIHAK KEDUA dapat menyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada unsur-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PMU dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diklarifikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal2 DASAR PELAKSANAAN

PEKERJAAN

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomoi: UM.0206/BLII WINRIP/027A tertanggal 3 Juni 2014 peri hal hasil wawancara pemilihan Pernantau Pihak Ketiga (PP3)/ Third Party Monitoring (TPM). Negeri Padang No. 226A/PL9.1-11/AK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ten tang persetujuan hasil wawancara dar. evaluasi proposal biaya operasional TPM s=rta

2. Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil, Politeknik

kesediaannya sebagai WPM ~a"';"l paket OL: Padang Sawah+ Simpang Frnpat. 3 .. Surat Keputusan Direktur Bina Program Direktorat .lenderal Bina Marga selaku Ketua PMU WII'JRII-' dengan Nomor 0696/BP,IIlKPTS/2014 tertanggal 1 September 2014, tentang Pembentukan TPM Paket 02.

r2I PT. Perentjana

Djaja in associated with

~

Yongma Engineering Co. Ltd and i;'PT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTC Office: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP. Pasal3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (empat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada CTC WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal4 TENAGA PEMANT AU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. , 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebaqairnana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak KetigaiLembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal5 NILAI PEKERJAAN Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 72.337.650,00 (Tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh rupiah). Pasal6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal 7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusiTPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader CTC WINRIP.

121 PT. Perentjana

Ojaja in associated with •

Yongma Engineering Co. Ltd and ;ilPT. Epadascon Permata Engineeri~g Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pemantauan.

PASAL8

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada han dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sarna.

P!H.A,K PERTA'v'.P.

!'r. () • .,/'

~-~ ~amDang H. VvIKama. j'yJ-M ..M I Direktur Utama PT. Perentjana Djaja

MENGETAHUI

~

PT. Perentlana Dlala In assoclated with 0 YOnllma Enillneeril'lQCo. Ltd and :!'IPT.EDaciasconPerrnata EnmneerinlZConsultants

~ CU

r:c

j

8 ci o o

o 10 ~

00

8

§ It)

o o ~

00

000 000

ooci

000 000

00 00

cicici

8§ g~

000 000

000 000 ~ai

It) It) It)

It)~

~~~

000 000

000 r-:r-:r-:

to to to ~~~

0 0 0 000

0 0 00

gg

NNN

000

0>0>0>

00

N"" ~N

000

101010 MM

ggg ~ ~~~ ~~~

M

o

g

0 0 0 000

00' 00 00 00 00

.00 NO

It)q

100

"'q

o o ci o o

00000 00000 00000 00000 00000 0

g

o

~ ~

0

8 8 g g ~ ~

g ~g~gg g

........_~'¢~co

~

o

~

o

'" q

g~gg

100 0 0 0 "'0000

!~, __ ~~+--o--t---o--~--+o~-o-to-i--to-i-o-to-+--to-+-o-t-i-o-to-t-,'_-o--+-o-ro-to-i-o-ro-t--t--t~~+--t---i---i

CII'-a; Gl ~

~!

ci

~~h=· g ~~:l

::I

.c .!!

..,E

Iii

I-

0

,~ 1]i

0

0

eoreoreo

~IO

f5' ~ . f5. ~ .

000 NNN r-:r-:r-:

000

0 0

o o o

0

N

00 00 00 M

..,.

It)

000 000 000

o

000

~~~

~

000 000 000 ~It)

o

8 ~~~

.0

000 ~~~

o 00 It)

s

000

o o o o o .q

If)

00 NN r-:<"i

!5i

00

cci ~

.

.oMai"'<"i I'I'to

...... OlIOU;

0

o o

'0

OM

..,.","":o~o

U')

"!

8 N

g g N

III

ro

(5 I-

-e ro

(5 I-

It)

x

~ o It)

x

~ o

:::.

o

o

~

'C ......

IV

';:

o

o

eft.

x

(5 l-

o ro

to

~. 0 <':!

en

....

CO!

CD ."

_~~t-+-+---t-----t-+-t-t-t-t-t-~~t-~~t-~~--~~-+-+-+~-+~O~~O~-+~O~_' CD 8 8 888_ 888 88 8 8 8 8 '8 '88_0808 ~ g ci 000 cicici cici 0 ci ci ci ci ciocici~"'M fIIi 8 8 8 8 8 888 88 8 8 8 8 8 8 8 f5 f5 to PI ~ ~ CUE

en:::::s tn C

ci

z

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

Recommend Documents