ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I Oleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket : 01, Krui – Biha Provinsi : Lampung

Third Party Monitoring (TPM)

Western Indonesia National Road Improvement Project

DAFTAR ISI

BAGIAN

Halaman

I

PENDAHULUAN

1

II

TUJUAN DAN SASARAN

2

III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

4

IV

HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I

5

1. Pemantauan Aspek Manajemen

5

2. Pemantauan Aspek Teknis

7

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial

9

V

SARAN DAN REKOMENDASI

11

LAMPIRAN 1

Hasil Pemantauan Lapangan dan Dokumentasi

2

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3

Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT. Perentjana Djaja

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha

i


I.

Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)

PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian

Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah USD 100 juta (70 : 30), atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat kegiatan pokok yaitu: 

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).



Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan pelaksanaan tahap konstruksi.



Penyebarluasan informasi kepada publik / Public Disclosure.



Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaannya / Complaint Handling System (CHS).

Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) untuk Paket 01 (Krui – Biha) telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Ketua Project Management Unit (PMU) WINRIP No. 0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01 September 2014. Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) adalah program peningkatan kapasitas dan status jalan di koridor pantai barat Sumatera, diprogramkan sebanyak 21 paket meliputi empat provinsi di bagian barat pulau Sumatera yaitu: Sumatera Utara 2 paket, Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

1



Sumatera Barat 9 paket, Bengkulu 7 paket, dan Lampung 3 paket. Salah satu paket yang berada di provinsi Lampung adalan paket 01: Krui – Biha. Berdasarkan undangan dari Project Management Unit (PMU) WINRIP, Direktorat Jenderal Bina Marga No. HL.0202/Bp-11/ 0074/ 2014 tanggal 29 Januari 2014 maka Tim TPM dari Universitas Bandar Lampung (UBL) ikut berpartisipasi sebagaai Third Party Monitoring (TPM) pada Paket 01: Krui – Biha, yang disahkan dengan Surat Keputusan

Direktur

Bina

Program

Ditjen.

Bina

Marga

selaku

Ketua

PMU

No.

0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01 September 2014, tentang Pembentukan Tim TPM untuk Paket 01, 03, dan 04.

II. TUJUAN DAN SASARAN Keikutsertaan Third Party Monitoring (TPM) sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar proyek diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan pada paket-paket WINRIP bertujuan untuk: 

Mendapatkan suatu kajian objektif secara makro dari hasil pemantauan yang independen tanpa intervensi dari pihak-pihak lain berkenaan dengan aspek manajemen pengelolaan proyek, aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, dan aspek dampak lingkungan akibat kegiatan proyek, untuk mngantisipasi kesalahan prosedur pelaksanaan konstruksi termasuk kesesuaian spesifikasi dan ketercapai mutu pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian.

 Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat pada plaksanaan proyek (Satker/PPK, Konsultan Supervisi, Kontraktor) dan masyarakat sekitar proyek. 

Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif tentang pelaksanaan anti korupsi kepada PMU WINRIP.



Pemantau oleh Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) juga dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan termasuk hubungan antara tiga komponen (Satker/PPK, Kontraktor dan Konsultan Supervise) serta hubungan antara ketiganya dengan masyarakat.



TPM juga menampung/ mencari tahu informasi dan keluhan dari masyarakat selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

2


1.


Diskripsi Proyek Yang Dipantau 

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Lampung. Nama Kepala Satuan Kerja: Adri Saputra, ST, MM, MT.



Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional, Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha (PPK) 08. Nama PPK: Joko Wisargo, ST, MT.



2.

No/Nama Paket: 01 / Krui – Biha

Pelaksana Pekerjaan / Penyedia Jasa 

Nama Kontraktor



Alamat Kontraktor : Perkantoran Taman Bintaro Jaya, Gedung B

: PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Jl. Bintaro Raya – Jakarta Selatan 12330



3.

Telephone

: 021 7363939

Fax

: 021 7363959

Email

: [email protected]

Website

: http://www.jayakonstruksi.com

General Superintendence: Ir. Erwin Triyana

Konsultan Supervisi / Enjinir (Field Team DSC) 

Konsultan Supervisi : Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya Creasi Mitrayasa, PT. Seecons, dan PT. Yodya Karya (Persero).



Alamat Konsultan : Jl. Raya Biha – Krui, Pekon Padang Haluan, STA 17+700. E-mail



: [email protected]

Site Supervision Engineer: Ir. Syafri Hedianto


3



III. PELAKANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN 1.

Tanggal dan Lokasi Pemantauan Tahap I Pemantauan Tahap I dilakukan dalam dua kali kunjungan ke lapangan oleh masing-masing

anggota Tim TPM. Kunjungan pertama dilaksanakan pada bulan April 2015 dengan lama kunjungan selama tiga (3) hari. Kujungan kedua dilakukan pada bulan Agustus 2015 juga selama tiga (3) hari. 

Jadwal kunjungan lapangan sebagai berikut: No 1

2.

Nama TPM Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

2

Ir. Juniardi, MT

3

Ir. Sugito, MT

Status TPM

Jadwal Kunjungan

01 – 03 April 2015   26 – 28 Agust. 2015  21 –23 April 2015   TPM Anggota 17 – 19 Agust. 2015  13 – 15 April 2015   TPM Anggota 05 – 07 Agust. 2015  TPM Utama

Aspek Pemantauan Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat

Subjek Yang Dipantau Pemantauan pada kunjungan pertama belum semua item pekerjaan dikerjakan dan juga pada

saat itu kontraktor mengalami kesulitan dalam bekerja dikarenakan adanya konflik dengan warga dan pemerintah daerah setempat berhubungan dengan ijin quarry dan base camp. Komponen yang dipantau pada kunjungan pertama bulan April 2015 terbatas pada item pekerjaan pemeliharaan jalan existing berupa patching dan leveling, pekerjaan tanah (galian pelebaran dan bahu jalan), pekerjaan berbutiran base A dan B, pekerjaan drainase dan pasangan batu. Pada kunjungan kedua, hampir seluruh item pekerjaan sudah mulai berjalan walaupun pengerjaannya terkesan tidak menerus atau ada lokasi tertentu yang belum dikerjakan dengan berbagai alasan. Aspek yang dipantau pada kunjungan kedua ini meliputi: 1.1. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak 1.2. Aspek Teknis /Jenis Pekerjaan yang dipantau 

Pekerjaan Umum antara lain:


4



- Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, Stone Crusher, dll) - Ringkasan pekerjaan - Jadwal pelaksanaan 

Pekerjaan Drainase



Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan)



Pekerjaan Berbutir (Base A dan B)



Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan



Pekerjaan Aspal



Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor



Pekerjaan Harian

1.3. Aspek lingkungan dan sosial

IV. HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I 1.

Pemantauan Aspek Manajemen Yang dimaksud aspek manajemen adalah penerapan syarat umum kontrak atau geral

condition of contract (GCC) berdasarkan Multilateral Development Banks (MDB) Harmonised Edition 2005 (amanded 2006), dimana MDB hampir mendekati Buku Merah FIDIC, yang telah dimodifikasi. Menyangkut hubungan kerja antara tiga komponen pengelola proyek yaitu Pengguna Jasa (PPK 08, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional, Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha) dengan Penyedia Jasa (Kontraktor PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk) serta Enjinir (Konsultan Supervisi / Field Team DSC, Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya Creasi Mitrayasa, PT. Seecons, dan PT. Yodya Karya (Persero). Organisasi dalam pelaksanaan paket 01 (Krui – Biha) ini telah memenuhi kaidah struktur organisasi pelaksanaan proyek berdasarkan FIDIC dimana pelaksanaan teknis konstruksi kontraktor diawasi oleh konsultan supervisi, dimana pengendalian secara umum dilakukan oleh PPK 08 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha. Beberapa hal yang mengemuka tentang pengelolaan manajemen proyek pada paket 01 adalah sebagai berikut: Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

5





Terjadi kesalahpahaman antara kontraktor dan masyarakat (supplier) tentang penambangan quarry dan transport pengangkutan material ke lokasi pekerjaan melewati jalan desa.



Penambangan quarry dan lokasi Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, Stone Crusher, dll) belum memiliki ijin dari pemerintah daerah setempat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan yang cukup lama.



Koordinasi internal kontraktor masih kurang.



Terjadi perubahan / review design dan justifikasi teknisnya memakan waktu yang lama hingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.



Kontraktor menganggap peran konsultan masih lemah, sehubungan dengan kurangnya personil konsultan.



Konsultan Supervisi menganggap kontraktor tidak sepenuhnya mengikuti saran atau instruksi konsultan.



Akibat dari persoalan diatas mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Progress pekerjaan fisik pada bulan April 2015 baru mencapai sekitar 26%, dan pada bulan Agustus progressnya mencapai sekitar 49%, padahal closing date kontrak Oktober 2015.



Ada wacana kontraktor akan mengajukan addendum waktu pelaksanaan.

Kontraktor kurang memahami adanya TPM, sepengetahuan kontraktor bahwa TPM hanya memantau masalah lingkungan, sehuingga pada saat akan melakukan pemantauan masalah teknis pihak kontraktor keberatan karena masalah teknis sudah dikontrol oleh konsultan supervise, sehingga untuk masalah teknis TPM berkoodinasi dengan konsultan supervise. Berdasarkan keluhan kontraktor bahwa di beberapa lokasi tertentu (misalnya pada sekitar STA 10+…) terjadi kesalahpahaman, dimana menurut warga lokasinya belum bebas (belum ada ganti rugi) sehingga kontraktor tidak boleh mengerjakan lokasi tersebut. Kontraktor sendiri tidak memiliki data tentang pembebasan lahan sehingga kesulitan untuk melakukan konfirmasi. Yang memiliki data tentag pembebasan lahan hanya pihak PPK. Tim TPM telah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak PPK secara lisan, selanjutnya perlu komunikasi yang intensif antara kontraktor dengan konsultan supervisi dan PPK untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. Diharapkan pihak PPK lebih proaktif dalam pengelolaan proyek terutama untuk urusan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan setempat ataupun pihak lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan konstruksi proyek. Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

6


2.


Pemantauan Aspek Teknis

2.1. Umum Base Camp PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini berada di dua lokasi yaitu: 

Base Camp di Tenumbang (STA 10+150) untuk lokasi Aspahlt Mixing Plan (AMP) dan Stone Crusher serta Laboratorium.



Base Camp kedua berada di Kampung Mandiri (STA 12+000) untuk stock file material beton dan produksi beton.

Dari hasil pengamatan dan interview dilapangan AMP dan Stone Crusher dapat melakukan aktivitas produksi dengan baik. Kelengkapan Laboratorium sudah cukup baik dan memadai untuk pengujian yang bersifat umum dalam menunjang pekerjaan quqlity control pada proyek tersebut. Kedua base camp tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar setelah sebelumnya diblokir oleh warga dikarenakan belum ada ijin lokasi dan melewati jalan pedesaan. Setelah jalan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya serta tuntutan warga untuk dibangunkan masjid terpenuhi, maka persoalan dengan masyarakat sudah teratasi. 2.2. Pekerjaan Drainase Pekerjaan drainase sedang dalam tahap pelaksanaan, beberapa catatan dari hasil pemantauan tim TPM adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan pekerjaan drainase saluran samping dan gorong-gorong dikerjakan oleh beberapa sub kontraktor, tetapi tidak terkoordinir dengan baik sehingga kualitas hasil pekerjaannya tidak standar.



Jenis konstruksi saluran samping ada beberapa yaitu pasangan batu, U-Ditches dan gorong-gorong yang dicor insitu. Hasil pekerjaannya kurang rapi (permukaannya tidak rata).



Saluran samping ada yang tidak ada saluran untuk mengalirkan air dari badan jalan ke saluran tepi atau lubang suling (weep hole), di beberapa lokasi tersedia lubang suling dengan ukuran kecil dan jarak yang bervariasi, serta ada yang tertimbun timbunan bahu jalan sehingga tidak berfungsi.



Pemasangan saluran samping tidak di leveling sehingga sehingga air tergenang, tidak jelas air akan mengalir kemana, seperti di STA 25 + 125 setelah dibuatkan drainase air hujan tidak mengalir melalui gorong-gorong tetapi mengalir ke saluran tepi jalan karena


7


saluran drainase tepi


lebih rendah dari gorong-gorong, akibatnya air luber ke

pemukiman warga. 

Ada beberapa titik dimana tulangan untuk U-Ditches sudah dipasang lama tetapi tidak segera dilakukan pengecoran sehingga tulangan sudah berkarat bahkan sebagian ada yang tertimbun tanah.



Saluran U-Ditches sebagian besar berupa saluran terbuka sehingga menghambat akses kendaraan masyarakat ke jalan raya, seperti pada STA 20 + 125 (Desa Sukajadi). Kontraktor tidak membuat penutup / jembatan diatasnya (karena tidak ada dalam gambar design), sehingga masyarakat membuat sendiri jembatan untuk akses ke halaman rumahnya.



Dibeberapa lokasi belum dikerjakan drainasenya dikarenakan belum ada persetujuan dari warga terkena dampak proyek yang belum menerima ganti rugi atas tanahnya.

2.3. Pekerjaan Tanah 

Pekerjaan galian tanah untuk drainase dan pelebaran jalan kurang memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan akses warga sekitar lokasi pekerjaan.



Galian tanah dilakukan di lapangan dibiarkan terbuka dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya rambu-rambu dan pagar pengaman dapat membahayakan penduduk sekitar dan pengguna jalan.



Galian menggunakan baby excavator, dan pemadatan timbunan menggunakan baby Roller, hasilnya kurang optimum.

2.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Berbutiran 

Pekerjaan pelebaran dan bahu jalan dengan penggalian tanah permukaan atau top soil sedalam sekitar 45 cm dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, mengganggu akses pemilik rumah sekitar proyek terhadap jalan raya. Selain itu juga mengganggu keselamatan warga dan pengguna jalan. Sebaiknya penggalian dilakukan secara bertahap kemudian langsung ditimbun dan dipadatkan.



Metode pekerjaan tidak konsisten dalam penerapan holding point atau titik tunggu sehingga terkesan pelaksanaan pekerjaan tidak beraturan. Seharusnya konsultan supervisi tegas menerapkan holding point dimana kontraktor tidak boleh melakukan pekerjaan berikutnya apabila pekerjaan sebelumnya belum dinyatakan memenuhi persyaratan metode dan mutu oleh konsultan supervisi.


8





Material untuk Base A dan B banyak ditumpuk di badan jalan tidak segera dilakukan penghamparan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan kelancaran transportasi, apalagi tidak diberi rambu-rambu lalu-lintas dan pengamanan.



Pekerjaan penghamparan Base B dan A dengan pemadatan menggunakan baby Roller tidak memenuhi spesifikasi teknis, konsultan supervisi terkesan membiarkan tanpa instruksi atau peringatan.



Setelah penghamparan dan pemadatan base A dibiarkan cukup lama dengan jarak yang cukup panjang, hal ini menimbulkan polusi udara karena debu. Kontraktor tidak melakukan penyiraman pada lokasi yang jarang penduduknya, sedang pada lokasi yang padat hanya dilakukan dengan intensi yang jarang, sebagian masyarakat melakukan penyiraman sendiri.

2.5. Pekerjaan Asphalt 

Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan selalu dikontrol oleh konsultan supervisi dan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang memadai.



Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kurang diperhatikan, para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mereka hanya menggunakan sandal jepit, hal ini membahayakan keselamatan para pekerja, padahal mereka bekerja material asphalt dengan suhu yang tinggi.

3.

Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial

3.1. Aspek Lingkungan 

Kontraktor telah menyusun Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) tetapi belum diimplementasikan di lapangan.



Secara umum kontraktor belum mengakomodir masalah lingkungan yang menjadi keluhan masyarakat, seperti: - Penyiraman jalan yang menimbulkan pencemaran udara berupa debu, frekuensi dan intensitasnya rendah / jarang sehingga tidak menanggulangi masalah debu. - Tidak memberikan akses bagi masyarakat terhadap jalan raya, akibat penggalian pelebaran dan drainase.


9



- Perbaikan jalan desa yang digunakan untuk lalu-lintas angkutan material kontraktor sudah diperbaiki sehingga dapat mengurangi penolakan dari masyarakat. 

Dampak lingkungan seperti Lalu-lintas, Base Camp, Stockpile, Quarry, Limbah, Erosi/sedimentasi, Vetrasi, Utilitas, secara visual belum menimbulkan dampak negative yang signifikan, kecuali mutu udara akibat debu, tetapi kontraktor belum melakukan pengujian terhadap pencemaran udara, pencemaran / kualitas air, kebisingan, dan kerusakan lingkungan (flora dan Fauna).

3.2. Aspek Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dapat disimpulkan tidak terjadi kecemburuan sosial terkait adanya tenaga kerja dari luar daerah, bahkan mereka saling membantu.



Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat sekitar proyek bahwa tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek awalnya cukup banyak tetapi akhir-akhir ini tinggal sedikit < 10%, hal ini dikarenakan upah yang diberikan relative kecil, itupun sering terlambat dan tidak dibayar seluruhnya.



Berdasarkan informasi dari kontraktor bahwa tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek sekitar 30%, terutama untuk pekerjaan non-skilled.



Pada umumnya warga sangat mengapresiasi proyek ini dengan harapan juga pada proses pelaksanaannya tidak mengganggu aktivitas warga serta masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi sebagai tenaga kerja.



Masyarakat menolak kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan saluran drainase di lokasi depan rumahnya karena mereka merasa belum dibayar misalnya di STA 16 ada sekitar 4 rumah; di STA 2+1; dan pada satu (1) km menjelang titik akhir proyek. Meskipun proses pembayaran LARAP untuk Paket 01 tersebut sudah selesai, masyarakat mengaku kepada kontraktor belum menerima uangnya. Menurut kontraktor, kemungkinan permasalahannya ada di bank penerima, dan beberapa masyarakat mengaku masih awam dalam hal ini.



Beberapa pemilik rumah menolak penggalian di depan rumahnya karena penggalian tersebut akan mengenai pagar rumahnya. Mereka mengaku pembayaran uang ganti rugi hanya untuk tanahnya saja, tidak termasuk penggantian pagarnya sehingga mereka meminta pembayaran lagi untuk penggantian pagar.


10





Ada warga yang melarang pohon tanamannya ditebang, karena menurutnya pohon tersebut belum dibayar ganti ruginya, dan apabila kontraktor mau menebang maka harus membayar tanaman tersebut.

V.

SARAN DAN REKOMENDASI 

Kontraktor hendaknya selalu memasang rambu-rambu keselamatan (Manajemen Lalulintas) disepanjang lokasi pekerjaan dan menghindari penumpukan material di badan jalan yang mengakibatkan terhambatnya lalu-lintas.



Pekerjaan penggalian pelebaran sebaiknya dilakukan bertahap dengan panjang tertentu dan langsung dilakukan penimbunan dan pemadatan sehingga tidak mengganggu akses masyarakat terhdap jalan, demikian juga galian drainase hendaknya langsung dilakukan pekerjaan pasangan ataupun pengecoran beton pada drainase U-Ditch sehingga galian tidak dibiarkan terbuka terlalu lama yang akan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketenangan masyarakat. Sebaiknya juga diadakan dialog dengan masyarakat tentang jembatan di atas saluran drainase agar memudahkan masyarakat mengakses jalan raya.



Kontraktor sebaiknya konsisten mengajukan rencana kerja kepada Konsultan Supervisi sebelum melaksanakan pekerjaan berikutinya, dan Konsultan sebaiknya konsisten menerapkan holding point (titik tunggu) yang memastikan pekerjaan sebelumnya telah memenuhi spesifikasi dan standar mutu, sebelum merekomendasikan pelaksanaan pekerjaan berikutnya.



Konsultan Supervisi disarankan agar lebih proaktif dan mengoptimalkan perannya dalam melakukan tugas pengawasan sehingga terjamin hubungan kerja yang harmonis antara kontraktor dan konsultan sesuai dengan tanggung-jawabnya masing-masing. Selama ini kontraktor merasa arahan dari konsultan masing kurang optimum dan permasalah lebih banyak diselesaikan oleh pihak PPK.



Kontraktor masih kurang dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lapangan, hal ini diperlukan dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja.



Sebaiknya kontraktor lebih mengawasi dan mengkoodir para sub-kontrak dalam melaksanakan pekerjaan agar hasilnya sesuai spesifikasi dan terjamin mutu hasil kerjanya.


11





Kontraktor disarankan untuk melakukan penyiraman secara rutin untuk meminimalkan polusi debu yang berdampak pada kesehatan masyarakat.



Kontraktor juga sebaiknya lebih peka terhadap keluhanan masyarakat

dan

mengakomodir sejauh keluhan itu logis dengan memberdayakan masyarakat sekitar proyek untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanaan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus / non-skilled, dengan memberikan imbalan upah yang memadai sesuai dengan standar setempat.


12


Western Indonesia National Road Improvement Project

DAFTAR LAMPIRAN

1

Hasil Pemantauan Lapangan dan Dokumentasi

2

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3

Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT. PERENTJANA DJAJA)

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Lampung Province



LAMPIRAN 1: HASIL PEMANTAUAN LAPANGAN OLEH TPM 1. Pekerjaan Saluran Air / Drainase  Penggalian drainase dilakukan terpotong-potong karena kendala penolakan masyarakat terkait ganti rugi seperti dijelaskan diatas.  Saluran drainase baik U-Ditches ataupun pasangan batu pengerjaannya kurang rapi (tidak rata permukaannya), terkesan asal jadi, dibanyak tempat tidak ada lubang saluran air dari badan jalan ke saluran drainase, sebagian ada lubang 2 – 3 inch dengan jarak cukup jauh dan tertimbun bahu jalan, hal ini menyebabkan badan jalan tergenang bila hujan.  Pengerjaan drainase tidak di leveling sehingga air tergenang, tidak jelas air akan mengalir kemana, seperti di STA 25 + 125 setelah dibuatkan drainase air hujan tidak menalir melalui gorong-gorong tetapi mengalir ke saluran tepi jalan / drainase karena saluran drainase lebih rendah dari goronggorong, akibatnya air luber ke pemukiman warga.  Saluran drainase tepi jalan (U-Ditches) berupa saluran terbuka dan tidak dibuatkan penutup / jembatan oleh kontraktor, karena tidak ada dalam gambar design, sehingga menghambat akses masyarakat ke jalan raya, seperti pada STA 20 + 125 (Desa Sukajadi), masyarakat membuat sendiri jembatan untuk akses ke rumahnya, karena setelah adanya saluran drainase, kendaraan pribadi mereka tidak dapat masuk ke halaman rumah.  Pada STA 15/125, tim TPM bertemu dengan pekerja (SubKontraktor) yang sedang mengerjakan saluran drainase. Pekerja mengaku mengerjakan saluran drainase secara sepotong-sepotong karena pada tempat-tempat tertentu khususnya pada akses-akses jalan masuk (gang), kebanyakan akses jalan masuk tersebut tanahnya padat atau malah sudah terbuat dari beton sementara mereka diminta menggali secara manual.  Tidak tersedia saluran pembuangan akhir, karena tidak ada dalam design, hal ini berpotensi menimbulkan genangan yang cukup luas. Untuk membuat saluran pembuangan akhir perlu lahan yang cukup luas diluar daerah milik jalan dan tentunya perlu dana yang besar, tetapi bila tidak disediakan maka akan merusak struktur jalan dan juga potensi banjir bagi warga sekitar. Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

1



 Tim TPM mengkonfirmasi pekerjaan saluran drainase yang permukaannya terlihat sangat tidak rapi. Kontraktor mengatakan bahwa untuk STA 21/800 – 25 nantinya permukaannya akan ditutup, dan untuk saluran yang terbuka akan dilakukan finishing lagi seluruhnya agar permukaannya rata dan rapi. 2. Utilitas  Untuk masalah pemindahan tiang listrik, Kontraktor sudah berdiskusi dengan pihak PLN, namun pihak PLN belum ada anggaran untuk memindahkan tiang listrik saat ini (membutuhkan proses pengajuan anggaran yang akan memakan waktu) sehingga kontraktor memutuskan untuk menanggung biaya pemindahan tersebut agar pekerjaan tidak semakin mundur dari target penyelesaian.  Kontraktor juga mengaku ada masalah dengan pipa air bersih (STA……) di saluran drainase. Kontraktor mengaku bingung untuk memindahkan/membongkar pipa tersebut karena masyarakat/pemerintah setempat juga tidak dapat memberikan informasi yang jelas terkait pemilik pipa tersebut.  Kemungkinan adanya utilitas lain (kabel listrik, pipa air minum, kabel Telkom, dll) di area sekitar kota Krui yang sampai sekarang belum dikerjakan.

3. Permasalahan Lingkungan dan Sosial Masyarakat.  Dibeberapa tempat warga mengaku belum terima ganti rugi lahan, seperti di STA 16/50, masyarakat belum biasa transaksi melalui rekening Bank. Masyarakat diminta untuk membuka rekening Bank dengan saldo Rp. 0,- dengan jangka waktu setahun, tetapi setelah jangka waktu setahun habis ada yang tidak memperbaharui rekeningnya sehingga menyluitkan transaksi.  Kontraktor memang belum mengerjakan pekerjaan saluran drainase di beberapa titik (STA 16 sekitar 4 rumah; STA 2+1; dan 1 km menjelang titik akhir proyek) karena masyarakat menolak pekerjaan tersebut karena mereka merasa belum dibayar. Meskipun proses pembayaran LARAP untuk Paket 01 tersebut sudah selesai, masyarakat mengaku kepada kontraktor belum menerima uangnya. Menurut kontraktor, kemungkinan permasalahannya ada di bank penerima, dan beberapa masyarakat mengaku masih awam dalam hal ini.  Terkait dengan pembebasan lahan, Kontraktor mengatakan bahwa beberapa pemil ik rumah menolak penggalian didepan rumahnya karena penggalian tersebut akan mengenai pagar rumahnya. Pemilik rumah mengaku Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

2



pembayaran uang ganti rugi hanya untuk tanahnya saja, tidak termasuk penggantian pagarnya sehingga mereka meminta pembayaran lagi untuk penggantian pagar.  Ada juga beberapa warga yang melarang pohon tanamannya ditebang, karena menurut mereka pohon tersebut belum dibayar ganti ruginya, dan apabila kontraktor mau menebang maka harus membayar tanaman tersebut.  Untuk masalah pembangunan masjid sesuai tuntutan warga di desa tempat basecamp berada, kontraktor mengaku sudah tidak ada masalah lagi karena sudah meberikan bantuan berupa uang tunai. Semula kontraktor ingin membangun masjid tersebut sampai selesai tetapi masyarakat setempat menolak, karena mereka hanya menagihkan uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan dan ingin membangun sendiri masjid tersebut walaupun sampai sekarang belum selesai.  Kontraktor mengaku melakukan penyiraman di lokasi sekitar basecamp, sesuai tuntutan warga.  Penyiraman di lokasi pekerjaan dan di lokasi proyek lainnya tidak melakukan karena menurut kontraktor item tersebut tidak ada didalam spesifikasi sehingga tidak dapat ditagihkan. Jika memang harus dilaksanakan penyiraman kontraktor berpendapat perlu ada instruksi tertulis dari Engineer atau dari Pemberi pekerjaan /owner, agar bisa ditagihkan pembayarannya. Catatan: penyiraman tersebut termasuk dalam RKPPL yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor.  Pekerjaan penambangan pada Quarry ditutup pada pukul 15.00 WIB atas klaim masyarakat sekitar, karena menurut masyarakat setelah jam 15.00 WIB, sungai tersebut akan digunakan masyarakat, hal ini menggangu pasokan ketersediaan material yang siap digunakan sebagai aggregate pondasi A / B, dan juga bahan Asphalt Concrete  Ada informasi dari kontraktor bahwa pada 1 km menjelang akhir proyek (Tugu Ikan Krui) akan banyak ditemui permasalahan dengan warga dikarenakan pemukiman perkotaan yang kompleks. Tim TPM menanyakan apakah untuk pengerjaan di nantinya akan diadakan sosialisasi ke masyarakat mengingat banyaknya masalah yang akan dihadapi?. Kontraktor merasa tidak perlu ada sosialisasi lagi karena pada awal pekerjaan kemarin sudah pernah ada sosialisasi. Tim TPM WINRIP menyarankan agar Kontraktor membawa dokumen status pembebasan lahan (dapat diminta kepada PPK), sehingga jelas lokasi mana saja yang sudah dibayarkan atau belum dibayarkan penggantiannya dan untuk item apa saja (tanah, bangunan/pagar, tanaman, dll).  Pada STA 15 + 20 ada sebuah masjid yang temboknya terlalu mepet jalan sehingga tidak dimungkinkan untuk penggalian saluran drainase. Alternatif solusi adalah as jalan digeser sedikit atau saluran drainase dibuat di bahu jalan kemudian ditutup.  Menurut informasi dari kontraktor tenaga kerja yang dipakai sekitar 35% dari luar daerah, sedangkan sisanya warga setempat terutama untuk pekerjaan non-skilled. Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung

3



4. Pekerjaan Teknis dan K3 Hasil pemantauan tim TPM di lapangan tentang pekerjaan teknis dan K3  Di sepanjang lokasi pekerjaan, rambu-rambu peringatan sangat sedikit, (manajemen lalu-lintas).  Ketika melakukan pemantauan, tim TPM kesulitan untuk membandingkan kualitas pekerjaan dengan spesifikasi yang disyaratkan. Tim TPM tidak diberikan akses informasi mengenai kualitas pekerjaan karena Kontraktor berpikir tim TPM hanya memantau aspek lingkungan saja.  Menurut pemantauan pelaksanaan, K3 para pekerja sangat diabaikan. Pekerja hanya memakai sandal pada saat melakukan pekerjaan dan tidak ada seragam/rompi lapangan.  Tim TPM menemui keluhan masyarakat berupa sangat sedikitnya tenaga kerja local yang dilibatkan, setelah dikonfirmasi ternyata masyarakat setempat yang menolak bekerja pada proyek ini karena sering kurang bayar (kerja selama 9 hari tetapi dibayar hanya 6 hari).  Jarak pekerjaan penggalian ke pekerjaan selanjutnya sangat lama, yang dapat membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar (holding point tidak dilakukan dengan benar).  Jembatan untuk akses ke rumah warga tidak disediakan, malah beberapa masyarakat mengaku diminta bayaran jika menginginkan jembatan ke rumahnya. Namun, saat dikonfirmasi ke Kontraktor, kontraktor mengaku tidak pernah menerima uang tersebut.  Penyiraman di sepanjang (Pelaksanaan RKPPL).

lokasi

tidak

dilakukan

 Di beberapa titik, belum ada pekerjaan sama sekali, karena Masyarakat mengaku pembayaran pembebasan lahan belum dilakukan.  Alat berat yang dilakukan untuk pekerjaan penggalian tidak sesuai spesifikasi (terlalu kecil).  Pada STA 14/… pemasangan saluran terbalik, air akan mengalir dari gorong-gorong ke saluran, bukan sebaliknya, (leveling tidak dilakukan dengan benar).  Pekerjaan penambangan pada Quarry ditutup pada pukul 15.00 WIB sore atas klaim masyarakat sekitar, karena menurut masyarakat setelah jam 15.00 WIB sore, sungai tersebut akan digunakan masyarakat, hal ini terjadi karena kontraktor kurang melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat setempat, karena menurut pengamatan kontraktor, pekerjaan di lokasi quarry tidak akan mempengaruhi kualitas air yang akan digunakan masyarakat.


4



 Pekerjaan AC Base Course digambar adalah 6 cm sedangkan di spesifikasi 7,5 cm mana yang akan diikuti.

5. Informasi lainnya  Untuk papan informasi proyek hanya terpasang pada titik awal proyek dengan informasi yang sangat sederhana (lihat gambar pada lampiran) tidak informasi tentang alamat pengaduan, sedangkan di titik akhir dan di depan kantor proyek tidak terpasang. Kontraktor berjanji nantinya akan diperbaiki dan dilengkapi lagi.  Kontraktor merasa peran Engineer (Konsultan Suvervisi) DSC/Field Team kurang membantu memberikan arahan dikarenakan kekurangan personil. Sewaktu test case terakhir, Site Engineer (SE) tidak hadir, dan selama ini masalah di lapangan diselesaikan langsung oleh owner.  Amendment Variation Order memakan waktu lebih dari 6 bulan (selesai Januari 2015), oleh karenanya kontraktor mengajukan addendum selama 6 bulan.  GS dari kontraktor juga beberapa kali ganti personil.


5

KEMENTERIAN

DIREKTORAT

DIREKTORAT

PEKERJAAN

JENDERAL

BINA

BINA

UMUM

MARGA

PROGRAM

JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta 12110, Telp.(021) 7200281, 7393928, Fax. (021) 7201760

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NOMOR: 00~4 (~~.If (~Tr- (~f4 TENTANG PElMBENTUKAN PEMANTAU PlHAK KETIGAffHIRD I?ARTY MONITORING (TPM) PADA PAKET-PAKET AWP-l (PAKET 01; PAKET 03; PAKET 04) PROGRAM WINRIP LOAN mRD No. 8043-ID TAHUN ANGGARAN 2014 MENIMBANG: a. Bahwa pada kegiatan Pelaksanaan Program Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, terdapat kesepakatan untuk memerangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan N epotisme (KKN) melalui komponen Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP) melalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat. b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) sebagai Pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi. c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program, Direktorat lenderal Bina Marga. MENGINGAT: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan lasa Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72IPMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 418/KPTS/M12011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419IKPTS/M/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 418IKPTS/M/2011 dan Nomor 86/KPTS/M/20 12; 6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 261KPTS/M/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 418/KPTS/M/2011; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08.a1KPTSlDb/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang PenunjukanIPengangkatan PejabatlPegawai Project Management Unit (PMU) Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP); 8. Loan Agreement program WINRIP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia 14 Desember 2011.

Memutuskan: Menetapkan:

Pertama Kedua

Ketiga

Keempat

Membentuk Tim TPM untuk masing-masing Paket AWP-1 Program WINRIP: Paket 01; Paket 03; dan Paket 04. Rincian Tugas Tim TPM ada1ah: - Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim TPM (pemantau Utama dan Pemantau Anggota) telah mengikuti training pembekalan yang dilakukan oleh PMU dibantu oleh CTC WINRIP. - Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan konstruksi selama masa pelaksanaan proyek. - Menghadiri setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari SatkerlPPK terkait. - Mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan tidak diperkenankan memberi perintah kepada Pelaksana Lapangan. - Mencatat dengan rinci dan jelas apabila ada hal-hal yang menyimpang dari yang ditetapkan dalam Dokumen Teknis. - Membuat laporan hasil rapat dan Pemantauan kemudian menyampaikannya kepada PMU dengan tembusan kepada Balai Besar..Pelaksanaan Jalan NasionaVSatkerlPPK terkait. Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Contract for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC WINRIP) No: 06-20ICTCrrAiLN/804311112, tanggal5 November 2012, sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Negosiasi RAB dalam Perjanjian Kerja yang telah disetujui. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

JAKARTA

o{ )e~~~",r

DIREJ(TUR BINA PROGRAM/ KETUA PMU WINRIP

Tembusan disampaikan kepada yth: . 1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai Iaporan). 2. Bapak Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen. Bina Marga. 3. Kepa1a Ba1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1 II Padang. 4. Kepa1a Ba1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1 III Pa1embang. . 5. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina Program. 6. Kasubdit Sistem Pengendalian Wi1ayahI Dit. Binlak I/Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP. 7. Kasatker Pembinaan Administrasi dan P2PHLN, Dit. Bina Program. 8. PMUWINRIP. 9. eTC WINRIP. 10.Tim TPM Paket 01, Paket 03, Paket 04. 11.File.

?.(J

r~

s

C<:l ....... 0

0

C<:l ......

C<:l

.s0 .s0

C<:l

til .s::s til

0

0

C<:l ...... C<:l .......

......

::sC<:l ::sC<:l

en en S en en S en en en en C<:l en ~ C<:l en en C<:l ....... ~ ;:::J ~ ~ ::5 ~ ~ ::5 ~ ~

::s C<:l::s C<:l::s C<:l::s

C<:l ......

,

S SS

S

~ s:: ~ ~ ......s:: ~ s:: ~ ......s:: s:: ro C<:l C<:l C<:l C<:l S ~ S ~ S ~ ~ ~ ~ S ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

S

Q ~

en

s:: ::s

S

C<:l

~ en

s:: ::s

S

j

s::

.... ~ r/:)

] ::s

::s

.§ ]

::s

]

i

~

c;j

"E ro

'-'

..9<

'3

....,

..q-p:) 0 I

5

;> .,...,

iJ

r/:)

p:) v: C<:l .-<;::

s:: ~

en

~

.2

p:)

en

s:: C<:l

~

'--'

~

ro

~

en

fr

0

I ,..q

~

"0

ro ro

V1

ro

s:: ~

~ ,..q ro

~

'""

"0 C<:l

~

C<:l ...... ...... C<:l

::r:: en s:: ::s p:) r/:)

ro

.-<;:: r/:)

iJ ;>

C<:l

r/:)

8

iJ

8

I

- ·s 0

g

0 '""

;>

p:)

~C<:l ~

N

en

t-< t-< ~ t-< ~" ui' ~ .2 ~ t-< t-< V1 .....6 CI:l ·N ~" V1

...... V1

;:::J

t: ro

t-< V1

p:) .-<;::

-

z

t-<

IJ.l

~ ~

0

Z

~~~""""""\MINISTRY

OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GEi'~ERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID Perentjana

Djaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 01: KRUI- BIHA, PROVINSI LAMPUNG NO: 4b
Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

di Jalan Selatan, WINRIP

2. Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang berdomisili di Jalan Z.A. Pagar Alarn No. 26 Bandar Lampung, sebagai Pemantau dad Pihak Ketigo (PP3) I Third Party Monitoring (TPM} ..Paket 01: Krui - Biha, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 01: Krui - Biha dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 LlNGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe), rnencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasil kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktititas pekerjaan. 5. PIHAK KEDUA dapat rner.yampaikan hasil analisa pengamatan jika ada l:liSUr-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan peke.jaan kepada PMU dan ata' ..1 Pejabat Pembuai Komitmen (PPK) untuk diklaritikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal2 DASAR PELAKSANAAN

PEKERJAAN

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLlI WINRIP/027 tertanggal 3 Juni 2014 peri hal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP~)I Third Party Monitoring (TPM). 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25/U/FT-UBL/V11/2014 tanggal 15 Juli > 2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM serta kesediaannya sebagai WPM pada paket 01: Krui - Biha. 3. Surat Keputusan Direktur Bina Program Di.ektorat Jenderal Bina Ma~ga selaku Ketua PMU VVINRIP dengan Namor 0694/BP.1 :t<:PTS/2014. tertanggal 'I Septenn r,er 2014, tentanq Pembentut'an TPM Paket 01, 03, dan 04. 4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.

121 PT, Perentjana

Djaja in associated

with

~ Yongma Engineering Co. Ltd and E'PL Epadascon Permata Engineering Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

Pasal3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan se!ama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM. yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (empat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada CTC WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal4 TENAGA PEMANTAU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadlan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PasalS NILAI PEKERJAAN

.

Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 71.817.900,00 (Tujuh puluh satujuta delapan ratus tujuh belas sembi/an ratus rupiah). Pasal6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal 7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perlntah Tuqas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader eTC WINRIP.

filJ PT. Perentjana

Ojaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and ilPT. Epadascon Permata Engineering Consultants CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dari

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dlsampalkan bersamaan dengan laporan hasil pemantauan. PASAL 8 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

A'Jr. Bambang H. Wikanta. MM..MT (j /'

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung

Direktur Utama PT. Perentjana Djaja

MENGETAHUI

I2J

PT. Perentjana

Ojaja in associated

with

p.:\ Yongrna Engineering

Co. ltd and ii1PT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTCOffice: JI. Ciniru VIINo. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 72198n

~~~""""""\MINISTRY

OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GEi'~ERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING Core Team Consultant for Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID Perentjana

Djaja

SURAT PERJANJIAN KERJA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP PAKET 01: KRUI- BIHA, PROVINSI LAMPUNG NO: 4b
Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili Letjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

di Jalan Selatan, WINRIP

2. Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang berdomisili di Jalan Z.A. Pagar Alarn No. 26 Bandar Lampung, sebagai Pemantau dad Pihak Ketigo (PP3) I Third Party Monitoring (TPM} ..Paket 01: Krui - Biha, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Paket 01: Krui - Biha dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 LlNGKUP PEMANTAUAN 1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek, pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek. 2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengan cara mengamati (Observe), rnencatat (record), dan melaporkan (report). 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasil kerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (Penyedia Jasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikan produktititas pekerjaan. 5. PIHAK KEDUA dapat rner.yampaikan hasil analisa pengamatan jika ada l:liSUr-unsur penyimpangan dalam pelaksanaan peke.jaan kepada PMU dan ata' ..1 Pejabat Pembuai Komitmen (PPK) untuk diklaritikasi dan dilakukan penanganan segera. Pasal2 DASAR PELAKSANAAN

PEKERJAAN

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLlI WINRIP/027 tertanggal 3 Juni 2014 peri hal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP~)I Third Party Monitoring (TPM). 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25/U/FT-UBL/V11/2014 tanggal 15 Juli > 2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM serta kesediaannya sebagai WPM pada paket 01: Krui - Biha. 3. Surat Keputusan Direktur Bina Program Di.ektorat Jenderal Bina Ma~ga selaku Ketua PMU VVINRIP dengan Namor 0694/BP.1 :t<:PTS/2014. tertanggal 'I Septenn r,er 2014, tentanq Pembentut'an TPM Paket 01, 03, dan 04. 4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.

121 PT, Perentjana

Djaja in associated

with

~ Yongma Engineering Co. Ltd and E'PL Epadascon Permata Engineering Consultants

CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

Pasal3 DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaan konstruksi proyek. 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan se!ama 12 (dua belas) hari per anggota Tim TPM. yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatan maksimum 4 (empat) hari. 3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepada CTC WINRIP dan kepada PPK terkait. 4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuang dalam perjanjian kerja ini. Pasal4 TENAGA PEMANTAU 1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orang Pemantau Anggota. 2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidak diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya. 3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada PMU WINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadlan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PasalS NILAI PEKERJAAN

.

Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 71.817.900,00 (Tujuh puluh satujuta delapan ratus tujuh belas sembi/an ratus rupiah). Pasal6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN 1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatan menggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaran biaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasuk back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansi yang asli. 4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan copy-an dari Laporan TPM kepada PMU WINRIP. Pasal 7 KELENGKAPAN PERSYARATAN TAGIHAN (REIMBURSEMENT) 1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan Surat Perlntah Tuqas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, dan wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh Team Leader eTC WINRIP.

filJ PT. Perentjana

Ojaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and ilPT. Epadascon Permata Engineering Consultants CTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dari

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pemantauan. PASAL 8 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

~-~ ;; Ir. Bambang H. Wikanta, MM..MT

l!/'

Direktur Utama PT. Perentjana Djaja

MENGETAHUI

~

PT. Perentjana

Ojaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and ;;ilPT. Epadascon Permata Engineering Consultants CTCOffice: JI. Ciniru VII Ne. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

r~

C) C) 6 8

g ~ ....

C) C) 6 8 g C) .,;

8 8 C) o 55 .,;

88 66 88 00 CON

C)C)C) C)C)C) 666 888 ";ai

C)C)C) C)C)C) 6C)-6 888

ggg I() ....

.,;.,;.,;

I()I()I()

~~~

ggg

(")(")

CO CO CO

I()I()I()

aimai

888 8-88 C)C)C) 000 NNN ,....,....,....

0I0l0l

88

-':=ai

I() ....

CO N

00

c)c)

88

C)C)' C)C) 6 C)88 I()C!

....

~g

•

I()

8 8C) o

e-j

I()

88C) C) ~~ eN

....

C!

....

8C) 6

8

g

·= ·~.I~~~4--C)--4---C)----+-~C)-+-C)-rC)-+--rC)-+-C)~C)-+--rC)_'-C)-+~rC)-+C)~~,+--C)--rC)-+-C)~C)-+-C)-rC)-t--+--+--~-r-+----r--i 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ~ ~ ~ ~ 8 8 88 :::';: g g 000 ggg gg.... g~gg .... .... ~~~ :: 8

.2 o ~~::::I III

..c

..,E~

...

·2

...

T""

g

....

8 goo

N

NNN .... ........

N N N ............

N.

....N

C) 8 (")

C) N

C) C)C)NC)N 55 8 N

I()

)(

o

-e--

C)

oe.

)(

I-

o ~

:i~I~~--r-8C)--~--C)----r-4-C)~C)-+C)-4--rC)-+C)-4-C)-+-4-C)~C)-+-4~C)-+-+-C)4--C)--+C)~-,~C)-t-,+C)-4r-4--+-4r-4--t---+---i 8.1~ 8 8 8 888 8 8 ~ 8 ~ ~ 55 8 0 000 g g Lt"i N g ooa;a:; ~~~ MM 'V ,.... 01=

n.! o

::::I III

..c

..,E~

ci

z

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

Recommend Documents