ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I Oleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM) dari UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)

Paket Provinsi

: 11, Bantal – Mukomuko : Bengkulu

Laporan Pemantauan Tahap I Paket. 11: Bantal – Mukomuko

Third Party Monitoring (TPM) Universitas Bengkulu (UNIB) Bengkulu

DAFTAR ISI

BAGIAN

Halaman

I

LATAR BELAKANG

1

II

TUJUAN DAN SASARAN

1

III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

2

IV

SUMMARY HASIL PEMANTAUAN

3

V

SARAN DAN REKOMENDASI

8

LAMPIRAN 1

Catatan Hasil Pemantauan dan Dokumentasi

2

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3

Copy Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dari Dekan Fakultas Teknik dan ditanda-tangani oleh unsur PPK

Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP)

i


I.


LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah 70 : 30, atau total nilai proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati penerapan AntiCorruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat kegiatan pokok yaitu: 

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/ Community Representative Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).



Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan pelaksanaan tahap konstruksi.



Penyebarluasan informasi kepada publik/Public Disclosure.



Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaanny / Complaint Handling System (CHS).

II.

TUJUAN DAN SASARAN

Proyek Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), diprogramkan terdiri 21 paket, berlokasi di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera pada empat Provinsi (Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara). Paket yang dipantau oleh Tim TPM dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu adalah Paket 11 (Bantal – Mukomuko) dengan informasi sebagai berikut: Menguraikan secara ringkas tentang WINRIP dan Paket yang dipantau, dengan dilengkapi informasi sbb:


1



1. Diskripsi Proyek yang dipantau: 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu (Zakaria, ST)



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 11 (Bantal – Mukomuko) dan Sekitarnya (Dicky Erlangga, S.T.,M.Si)

2. Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) 

Nama Kontraktor: PT. Hutama Karya, Tbk JO PT. Daya Manunggal Turangga (DMT)



Alamat: Jl. Lintas Sumatera Bengkulu – Padang, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko



Nama General Superintendence: Muh. Ikhsan Harsono, ST

3. Konsultan Supervisi (Field Team DSC) 

Nama Konsultan Supervisi: PT. Renardet S.A Joint Venture PT. Cipta Strada



Alamat: Jl. Tirtayasa II No 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12160)



Telepon: 0217398946 / 0217268753 (Fax = 0217245206)



Nama Site Supervision Engineer: Ir. Joko Wibowo (PT. Cipta Strada)

III.

PELAKSANAAN PEMANTAU LAPANGAN

1. Tanggal dan Lokasi Pelakasanaan Pemantauan Tahap I 

Nama Tim TPM: No



Nama TPM

Tanggal Pemantauan

1

Dr. Muhammad Fauzi, S.T.,M.T.,

28 Oktober – 31 Oktober 2015

2

Hesti Aulia Sari S.T.,

4 - 7 November 2015

3

Hot Maria Angelina, S.T.

11 – 14 November 2015

Lokasi : Bantal – Mukomuko


2



2. Subjek yang dipantau 2.1. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak 2.2. Aspek Teknis /Jenis Pekerjaan yang dipantau 

Pekerjaan Umum antara lain:  Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, Stone Crusher, dll)  Ringkasan pekerjaan  Jadwal pelaksanaan



Pekerjaan Drainase



Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan)



Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan

2.3. Aspek lingkungan dan sosial IV.

SUMMARY HASIL PEMANTAUAN

1. Pemantauan Aspek Manajemen: Dari hasil kunjungan di lapangan, terpantau bahwa Time Schedule pelaksanaan pekerjaan pada bulan Oktober 2015 direncanakan progress sebesar 20.01% sedangkan realisasinya sebesar 17.23% dengan demikian ada deviasi sebesar -2.79%. Deviasi relative masih kecil, tetapi perlu diwaspadai ke depannya, agar lebih dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar progress sesuai dengan perencanaan. Dari hasil pengamatan TPM sampai pada pertengahan November 2015 ada harapan bahwa hasil pekerjaan diprediksi sesuai rencana. Diharapkan Team Konsultan Supervisi (Field Team DSC) dapat mempertahankan kesolidan diintern team, sehingga dapat mengarahkan pekerjaan pihak Kontraktor (Penyedia Jasa) sesuai dengan desain dan spesifikasi dan memberikan jasa pengawasan sesuai harapan pihak Pemberi Kerja (PPK).


3



2. Pemantauan Aspek Teknis: 2.1. Umum: Dari pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan ada beberapa catatan tentang kualitas teknis pekerjaan konstruksi sebagai berikut: 1. Rendahnya Kualitas Saluran Drainase Samping 2. Pemasangan Box-Culvert kurang memenuhi kualitas dan kurang kuat 3. Kualitas pasangan tembok penahan (Retaining wall) rendah dengan campuran adukan kurang semen bahkan dibeberapa tempat sudah retak 4. Manajemen pengaturan Asphalt Mixing Plan kurang terkoordinasi dengan baik. 5. Pembuangan material sisa pekerjaan pad daerah bahu jalan 6. Masih kurangnya produksi Agregat 7. Kurangnya Tanda Peringatan sementara untuk lalu-lintas dan keselamatan 8. Adanya segregasi pada material klas B 9. Sering terlihat adanya perbedaan ketinggian bahu jalan dan drainase saluran samping (saluran samping lebih tinngi dari pada bahu jalan) 10. Masih banyak lokasi yang belum dibangun saluran drainase samping. 11. Konstruksi drainase yang tidak memadai kualitas dan kuantitasnya 12. Tampak ada segregasi pada campuran aspal 13. Metode pekerjaan pelebaran kurang memadai

2.2. Pekerjaan Drainase 

Sisa-sisa galian, bongkaran aspal dan kotoran lainnya menumpuk dan menutup saluran drainase samping jalan yang mengakibatkan terhambatnya aliran air sehingga menimbulkan genangan dan menggangu lingkungan.



Ada pekerjaan saluran box culvert yang kurang rapi, perancahnya terlihat kurang meyakinkan dan tidak kuat (STA 14+300).



Pekerjaan drainase kurang diperhatikan pelaksanaanya kurang rapi pelaksanaanya, dan ada saluran drainase yang alignment-nya terlalu menyudut serta kasar mengakibat aliran air tidak lancar (misalnya pada STA 12+00, 14+00) serta di beberapa tempat diprediksi akan tergerus longsoran dari tebing samping saluran.


4





Pada STA 48+350 dan sekitarnya sangat kurang lubang saluran air pada pasangan batu retaining wall di samping bahu atau drainase samping (weep holes) sehingga berpotensi terjadi longsoran akibat tekanan air tanah.



Pada STA 50 + 500 jarak sekitar 100 meter, sistem drainase kelihatan kurangnya lubang pembuangan (discharge holes)

ukuran lubang tidak cukup besar serta

interval antara lubang pembuangan tidak cukup. Ini mengarah terlalu jauh. 

Pada STA 50+000 kelihatan saluran kotor banyak sampah sehingga aliran air terhambat.

2.3. Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan) 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa ditemukan masih banyak spot-spot yang belum dilakukan pekerjaan penggalian, atau penggalian dilakukan hanya pada salah satu saja sedangkan sisi lainnya belum dilakukan penggalian.



Banyaknya Galian yang tergenang air, sehingga membahayakan pengguna jalan dan menggangu masyarakat yang berada dilokasi tersebut.



Banyaknya galian yang cukup tinggi di pemukiman cukup ramai, dan galian tersebut tidak diberi tanda rambu-rambu (papan Peringatan) atau pengamanan sementara sehingga cukup membahayakan pengguna jalan, dan cukup menyulitkan masayarakat untuk naik ke jalan dikarenakan tidak diberi jembatan darurat atau timbunan.



Tingginya tumpukan material yang terdapat di galian, tepatnya berada di depan rumah warga dan tidak segera di ratakan, sehingga menggangu kenyamanan masyarakat untuk naik kebadan jalan



Dari hasil pengamatan Tim TPM, terdapat banyak timbunan material yang cukup tinggi yang diletakkan di badan jalan dan belum dihamparkan, sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas didaerah tersebut.

2.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan 

Di beberapa tempat seperti pada STA 9+300, 14+250, 16+850, dan tempat lainnya material dari pemotongan lereng dihampar pada bahu jalan, sebaiknya dibuang pada lokasi pembuangan akhir yang sudah disetujui dalam RKPPL. Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP)

5





Pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan sangat mengganggu pemilik rumah yang berada disekitar jalan. Akibat pekerjaan pelebaran jalan dan bahu jalan masyarakat disekitar jalan tidak bisa mengeluarkan kendaraannya karena galian bahu jalan yang dalam dan tidak tersedia jembatan penghubung di atas drainase dari halaman ke badan jalan.



Pada STA 48+… terdapat kondisi dimana antara saluran drainase samping dengan bahu jalan yang dicor beton, diisi dengan tanah. Hal ini akan mengakibatkan air hujan masuk kebawah konstruksi jalan dan dalam waktu yang lama akan terjadi erosi dan rongga sehingga melemahkan daya dukung pondasi jalan.

2.5. Pekerjaan Berbutir (Base A dan B) 

Penghamparan Base A dan Base B dilapangan pada dalam satu layer yang sama menyulitkan sehingga terdapat ada beberapa bagian yang tercampur.



Penghamparan base B ada indikasi terjadi segregasi karena blending proses tidak menggunakan mesin blending hal ini akan sulit untuk mencapai tingkat kepadatan sesuai spesifikasi.



Dari pengamatan dilapangan, pekerjaan penghamparan dan pemadatan Base A dan Base B cukup lama baru dilakukan, sehingga material banyak tertumpuk dipinggir jalan.

2.6. K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 

Dari hasil pemantauan Tim TPM, masih banyak pekerja yang tidak menggunakan seragam kerja dan alat pelindung diri (rompi, helm proyek, safety shoes / sepatu boot, sarung tangan, dll, bahkan ada pekerja yang sama sekali tidak menggunakan alat pelindung diri dan seragam kerja dan hanya memakai sandal saja sehingga cukup membahayakan diri sendiri dan orang lain.



Tidak melaksanakan manajemen pengaturan lalu lintas saat dilakukan pekerjaan.

2.7. Stone Crusher dan AMP 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim TPM, di lokasi Stone Crusher terdapat peralatan yang letaknya tidak beraturan dan pada lokasi AMP terdapat banyak genangan dan ceceran oli atau BBM tidak dilakukan penimbunan atau disediakan saluran drainase. Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP)

6





Lokasi AMP (STA 26+300) tergenang air karena system drainase yang buruk sehingga material asphalt/aggregate terkontaminasi limbah oli/BBM atau lumpur, hal ini mengurangi kualitas aspal.



Secara visual material aggregate untuk aspal ataupun beton kelihatan kurang bagus kualitasnya, kotor tercampur tanah atau debu, batu pecah tercampur kerikil batu kali, atau tidak seragam.

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial 3.1. Aspek Lingkungan adalah: 

Masyarakat mengeluhkan tentang galian tanah untuk pelebaran bahu jalan, Penyedia jasa (kontraktor) tidak memberikan akses bagi masyarakat yang berada di sekitar jalan untuk jalan keluar masuk mobil. Sehingga masyarakat merasa sangat terganggu akibat hal tersebut.



Tidak adanya penyiraman pada lokasi yang padat penduduk, sehingga debu dari material, dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dilokasi tersebut.



Material pekerjaan, diletakkan secara sembarangan, dan memakan badan jalan, serta tidak diberi rambu peringatan, hal ini dapat mengganggu pengguna jalan.

3.2. Aspek Sosial: 

Tidak adanya pengamanan pada pekerjaan penggalian dengan menggunakan alat berat, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan bagi kendaraan yang melintas. Begitu juga pada pekerjaan penghamparan AC-BC (L), tidak adanya pengaturan arus lalu lintas, sehingga pengguna jalan terlihat berebut untuk menggunakan jalan, hal ini dapat membahayakan bagi pengguna jalan terutama untuk pengguna sepeda motor.



Hasil pengamatan dilapangan, kontraktor tidak dapat memberikan data hasil penerapan RKPPL seperti pengujian laboratorium terkait dengan lingkungan seperti Uji Kebisingan, Uji Kualitas Udara, Uji Kualitas Air, dan TPM tidak mendapatkan data yang jelas namun kontraktor berkata aspek tersebut pernah diuji.


7





Warga mengeluhkan tumpukan material dan galian pada pelebaran yang tinggi elevasinya dan dalam waktu yang lama membuat masyarakat sekitar mengalami kesulitan untuk akses keluar masuk dari rumah mereka.



IV.

Penyiraman lapangan masih kurang dilakukan karena tidak tersedia pada BOQ.

SARAN DAN REKOMENDASI 

Dari hasil pengamatan TPM terlihat bahwa letak peralatan dilokasi Stone Crusher untuk kurang rapi dan terdapat genangan-genangan air pada lokasi AMP sebaiknya dilakukan penimbunan dan membuat saluran pembuangan air, agar tidak mengganggu kualitas hasil dan mobilisasi kegiatan.



Disarankan kepada pihak Konsultan Supervisi mengarahkan kontraktor agar melakukan pekerjaan pada daerah yang sama sekali belum dilakukan pekerjaan tentu saja dengan memepertimbangkan holding point, begitu juga bila ada masalah ganti rugi yang belum diselesaikan, agar pihak yang berwenang (PPK) cepat menyelesaikannya sehingga masyarakat mendukung pelaksanaan pekerjaan.



Sebaiknya Konsultan memerintahkan Kontraktor agar selalu menyediakan rambu dan pengaman pada daerah yang sedang dikerjakan terutama pada daerah galian cukup tinggi



Sebaiknya galian dilakukan dengan panjang tertentu dan harus cepat dilakukan penimbunan agar tidak terjadi genangan air yang mengganggu masyarakat disekitar lokasi tersebut



Pembersihan serta penyiraman lokasi yang ramai penduduk harus rutin dilaksanakan, agar masyarakat tidak terkena dampak dari polusi debu material.



Kontraktor diharapkan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan menegur pekerja yang tidak menggunakan seragam kerja secara lengkap serta menyediakan alat pengaman diri dan kostum lapangan bagi pekerjanya guna meminimalisir angka kecelakaan dalam kerja.



Sebaiknya Konsultan Supervisi dan Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan desain yang tersedia pada setiap item dari divisi pekerjaan, selain itu perlu diperhatikan metode kerja dan kerapian hasil pekerjaan.


8



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Catatan Hasil Pemantauan dan Dokumentasi. 2. Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU. 3. Copy Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalan Dinas dari Dekan dan ditandatangani unsur PPK.


9



DAFTAR LAMPIRAN 1

Catatan Hasil Pemantauan dan Dokumentasi

2

Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3

Copy Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dari Dekan Fakultas Teknik dan ditanda-tangani oleh unsur PPK


Lampiran 1 Catatan Hasil Pemantauan dan Dokumentasi Nama Paket : 11 (Bantal – Mukomuko) Provinsi Bengkulu Hari/Tanggal: 28 Oktober – 14 November 2015 I.

Tujuan Kegiatan: 1. Melakukkan pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan termasuk pelaksanaan manajemen proyek (hubungan antara kontraktor dan konsultan supervisi, hubungan kontraktor dengan masyarakat), pelaksanaan pekerjaan teknis, dan mengetahui keluhan dari masyarakat selama berlangsungnya pekerjaan. 2. Menyiapkan/menyediakan dokumentasi hasil pemantauan (back up data) dan buktibukti pertanggungjawaban yang diperlukan dalam untuk invoice reimbursement.

II.

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan monitoring dilaksnakan oleh 3 (tiga) orang TPM, yang dilaksanakan pada kurun waktu pada tanggal 28 Oktober – 14 November 2015, masing-masing empat hari (jadwal seperti tercantum pada summary laporan) dengan agenda sebagai berikut: 1. Pada hari pertama berkoordinasi dengan PPK setempat terkait perkenalan tim TPM, serta menjelaskan tugas dan fungsi TPM dan informasi/dokumen apa saja yang dibutuhkan TPM dalam menjalankan tugasnya, serta berangkat menuju lokasi proyek yaitu Bantal - Mukomuko. 2. Pada hari kedua dan ketiga, tim TPM melakukan tinjauan lapangan dari menyusuri sepanjang lokasi dari Bantal sampai Mukomuko, berhenti di beberapa titik untuk berdialog dengan masyarakat setempat untuk mencari tahu apakah ada keluhan yang ingin disampaikan dan mendokumentasikan hasil pekerjaan kontraktor. Tim TPM mengunjungi Basecamp milik Kontraktor untuk berdialog dengan Kontraktor dan mengkonfirmasi beberapa temuan di lapangan. Tim juga berdiskusi dengan Site Manager, PT Hutama Karya (Bapak Muh. Ikhsan, ST). 3. Pada hari keempat Tim TPM kembali pulang dengan menyusuri kembali lokasi proyek dan berdialog dengan pekerja dari kontraktor, pengawas dari konsultan supervisie dan dengan masyarakat bila ada hal-hal yang dianggap perlu. Penyiapan/penyediaan document (back up data) bukti-bukti pertanggung-jawaban yang diperlukan untuk invoice reimbursement keuangan. 1

Catatan Hasil Pemantauan oleh Tim TPM 1. Stone Crusher dan AMP  Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim TPM, di lokasi Stone Crusher terdapat peralatan yang letaknya tidak beraturan, dan lokasi AMP terdapat banyak genangan air.  Sebaiknya peralatan dilokasi Stone Crusher dirapikan agar tidak mengganggu mobilisasi, dan pada lokasi AMP perlu dilakukan penimbunan dan diadakan saluran drainase pembuangan material tidak tercampur sisa minyak dan lmpur.

2. Saluran dan Drainase  Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim TPM, terdapat beberapa titik yang sama sekali belum dilakukan pekerjaan, baik itu galian, drainase, maupu pekerjaan lainnya.  Banyak plat decker ataupun buis beton gorong-gorong yang diletakkan begitu saja dan tidak di rawat, sehingga dikhawatirkan dapat merusak material tersebut dan mengganggu pengguna jalan

2

3. Galian  Dari pengamatan yang dilakukan Tim TPM ada beberapa galian yang cukup dalam dengan rambu peringatan dan pengaman ada yang rusak dan tidak diperbaiki.  Ada beberapa bagian titik pada galian yang terdapat genangan dan tidak segera dilakukan penimbunan, sehingga cukup mengganggu masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi proyek

3

4. Timbunan  Dari hasil pengamatan Tim TPM, terdapat material timbunan yang diletakkan di badan jalan, di titik pengamatan yang lain banyak timbunan material di bahu jalan yang cukup tinggi dan belum dihamparkan,sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas didaerah tersebut.

5. Pasangan Penahan Tebing (Retaining Wall)  Dari hasil Pemantauan Tim TPM, kemiringan tebing terlalu curam hamper tegak lurus belum/tidak dipasang penahan tebing turap atau tembok penahan (retaining wall) hal in berpotensi longsor.

4

6. K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)  Sebagian besar lokasi pekerjaan tidak dipasang garis pengaman, banyak garis pengaman yang rusak dan tidak segera diperbaiki dan diganti, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan  Sebagian pekerja tidak menggunakan seragam K3 pengaman diri secara lengkap.

5

7. Aspek Sosial  Peletakan material konstruksi yang berserakan dan tidak di atur tata letaknya  Tidak ada informasi kontak pengaduan pada papan proyek

 Tidak adanya penyiraman pada lokasi yang padat penduduk, sehingga debu dari material, dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dilokasi tersebut.

6

KEMENTERIAN

DIREKTORAT

DIREKTORAT

PEKERJAAN

JENDERAL

BJNA

UMUM

BJNA MARGA

PROGRAM

JI. Pattimura No. 20 I<ebayoran Baru-Jakarta 12110, Telp. (021) 7200281, 7398928, Fax. (021) 7201760

SURATXEPUTUSAN DIRJOCrURBINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA ~GA NOMOR; 0300 I~r f TENTANG PEMBENTUKAN PEMANTAU PiHAK KETIGAlTHIRD PARTY MONITORING (TPM) PADAPAKET 11 (BANTAL-MUKOMUKO) PROVlNSl BENGKULU PROGRAMW1NRIPLOANIBRD No. 8043-lD TABUN ANGGARAN 2015 MENIMBANG: a. Bahwa pada kegiatan Pelaksanaan Program Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) Loan ffiRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, terdapat kesepakatan -untuk memerangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui komponen Rencana Tindak. Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP) melalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pemantau .Pihak. Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) sebagai Pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi, c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengaa Surat Keputusan Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

!~e·l{(~ts

MENGINGAT: 1. Lo'8Il Agreement of WINRIP, Loan Number 8043-ID between Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction Development (lBRD) World Bank, dated December 14, 2011, Schedule 2 Section Ie "The Borrower (Government of Republic of indonesia) shall ensure thai the Project is carried out tn accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines and the Anti-Corruption Aciion Plan; 2. Loan Agreement WINRIP, Appendix, Definition 2, .The Borrower seuing forth the action to be taken Ami-Corruption Action Plan (ACAP) to promote good' governance and accountability included in Project Management Manual (P.MM) ": 3_ Loan Agreement WINRIP, Appendix; Definition 3 about Anti-Corruption Guidelines: "The World Bank's Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants, Dated October 15, 2006 and Revised in January, 2011"; 4. Project Implementation Plan (PIP) WINRIP Part 3.7 and Part 4, annex 10 and annex 11; 5. Surat Kepntusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419IKPTSIMI2010 tanggal 21 Juri 20]0 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Ese Lon II.a di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Sura! Keputusan Menteri Pekerjaan Umnm Nomor 418/KPTS/M/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja di LingkunganDirektorat Jenderal Bina Marga Kementeri an Pekerjaan Umum; 7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 931KPTS1MI2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 4181KPTSJMl2011, Nomor 419IKPTSIM(20] 1 dan Nornor 2S4/KPTS/M/2012; 8. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26JKPTSIM12014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengangkataa Pejabat Struktural Eselon ill dan TV di Lingkungan Direktorat JenderaJ Bina Marga; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Billa Marga Nomor 08.a/KPTSfDb/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat/Pegawai Project Management Unit (PMU) Western lndonesiaNational Road Improvement Project (WINRIP); 10. Contract for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC) WTNRlP No: 06-29/CTCIrAILN/8043J1112, tanggal 5 November 2012; 11. Peraturan Menteri Keuangan R1 Nomor nIPMk02f2013 tentang Stander Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 12: Kerangka Acuan Kerja Pemantauan Pihak KetigalIhird Party Monitoring (TPM).

Memutuskan: Menetapkan: Pertama : Membentuk Tim TPM untuk Paket l l (Bantal- Mukomuko) Kedua : Rincian Tugas Tim TPM adalah; Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim TPM (Pemantau Utama dan Pemanlau Anggota) telah rnengik..uti training pembekalan yang dilakukan oleh PMU dibantu oiehCTC WINRTP. Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pefaksanaan konstruksi seJama masa pelaksanaan proyek. Menghadin setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari Satker!PPK terkait - Mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan tidak diperkenankan memberi perintah kepada PelaksanaLapangan, Mencatat dengan Unci dan. jelas apabila ada hal-hal yang menyimpang dari yang ditetapkan dalam Dokurnen Teknis. - Membuat iaporan hasil rapat dan Pemantauan kemudian menyampaikanrrya kepada Jl1ID denzan tembusan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionallSatkerTPPK t terkait, Ketiga Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat.Keputusan ini dibebankan kepada Contract for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC WINRIP) No: 06-20JCTCrrAlLN/8 043III 12, tanggal 5 November 2012, sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Negosiasi RAE dalam Perjanjian Kerja yang telah disetujui. Keempat . Surat,Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal berakhimya masa pelaksanaan kontrak, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Sura! Keputnsan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana rnestinya, DITET APKAN Dr .PADA TANGGAL

: JAKARTA : Of.- APRIL 2015

D~UR BINA PROOR<\MI &ETUAPMU WIN.RlP

Tembusan disarnpaikan kepada Yth: 1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan). 2. Bapak.Direkrur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Dirjen, Bina Marga 3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionallii Palembang, 4. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasarna Lnar Negeri. Dit, Bina Program. 5. Kasuhdit Sistem Pengendalian Wilayah [Dit. Binlak I/Ketua Pelaksana Hanan PMU WINRIP. 6. Kasatker Pembinaan Administrssi danP2PRLN, Dit. Bina Program 7. Kasaiker Pelaksanaan Jalan Nasional (PIN) Wilayah I Provinsi Bengkulu, 8. PPKOL 9. PMU WINRIP. 10. ere WINRlP.

1L Tim TPM Faket 11. 12. File.

. Surat Keputusan Direkiur Bma Program

Lampiran NomOI

_(JjQfJ(6p· {f 07- Aprc"(

Tanggal

!~TS !~rY ~(C;

DAFTAR NAMA PEMANTAU PlBAKKETIGAlTHIRD PARTY MONITORING (TPM) PADA PAKET 11 (BANTAL - :\11JKOMUKO) PROVINSI BENGKULU ROGRAM WINRIP TA1:lUN ANGGARAN 2015

NO 1

PAKET 11 (BantaJ Mukomuko)

lNSTITUSl Universitas Bengkulu

PROVINSI Bengkulu

NAMA Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT

I. Pemantau JABAI_AN Utama

Hesti Aulia Sari, ST Hot Maria Angelina, ST

I Pemantau Anggota

I Pemantau Anggota

DlREKTUR BINA PROGR-<\MI , KETU.\_ PM{: WINRIP

It-. HARRIS H. BATGBAR;\. M.Eng.Sc

NIP. 19570421 198501 1001

-

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP I

Recommend Documents