ANNUAL REPORT Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Tahun 2013 ⎙ Program Monitoring Divisi Advokasi Korupsi Berdasarkan hasil monitoring GeRAK Aceh tahun 2013 terkait pengelolaan keuangan Negara Baik APBN, APBA maupun APBK yang terindikasi pada dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Aceh. terdapat beberapa kasus baru dan kasus lama yang ditangani oleh aparatur Hukum pada tahun 2013 diantaranya : a. Kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK Tahun 2013 1. Dugaan Korupsi Pada Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) Kasus Ini sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 dan sampai akhir Desember 2013 KPK telah menetapkan beberapa tersangka yaitu; Ramadhani adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja BPKS dan Heru merupakan Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation b. Kasus Korupsi Yang Ditangani oleh Polda Aceh Tahun 2013 1. Indikasi Korupsi pada Penggunaan uang negara hasil pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) di Pemkab Bireuen dari tahun 2007 hingga 2010. Saat ini Polda Aceh telah melimpahkan kasus ini kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh pada 8 Februari 2013 dan kasus ini sudah dua kali P-19 Kasus ini telah merugikan keuangan Negara Rp. 36,8 miliar. 2. Dugaan Korupsi Pengadaan Kakao di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 2,6 Miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan tersangka berinisial Mw dan kawan-kawan. 3. Dugaan korupsi Anggaran otsus APBA tahun 2009 dan 2010. Anggaran ini dipergunakan untuk pembangunan objek wisata Ie Seu Um. Kerugian negara mencapai Rp230,9 juta. Kasus ini Polisi telah menetapkan tersangka Drs.H RMA beserta sejumlah teman-temannya 4. Dugaan korupsi pembangunan peningkatan Free Intake Lueng III Cot Gud tahun 2010 dengan nilai kontrak mencapai Rp3,2 miliar. Dugaan korupsi ini menggunakan dana Otsus Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan tersangka yang berinisial TNP. Dalam proyek yang sama, namun beda pekerjaan, Polda Aceh juga telah menetapkan tersangka atas nama HS. Tersangka dalam hal ini diindikasikan melakukan korupsi dalam pembangunan pengamanan tebing Free Intake Lueng III Cot Gud tahun 2010. 5. Indikasi kasus Pengrusakan Kawasan Rawa Tripa. Polda Aceh telah menetapkan tiga tersangka dari empat perusahaan yaitu; berinisial SR dari PT KA. Tersangka HH dari PT GSM, tersangka USA dari perusahaan PT DPL 6. Kemudian kasus PT CA, Polda Aceh masih membuat hasil penyelidikan dilapangan dalam rangka gelar perkara bersama UKP4 dan Bareskrim Polri di Jakarta. Kasus ini masuk pada ranah tindak pidana membuka perkebunan secara ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Nagan Raya.
c. Kasus Korupsi Yang Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2013 1. Dugaan korupsi pembangunan pusat pemerintahan Pemkab Aceh Timur senilai Rp22 miliar. ( Kasus ini sudah di tingkatkan ke penyidikan) 2. Dugaan korupsi bantuan hibah dari Biro Isra Pemerintahan Aceh untuk Yayasan Cakradonya pada tahun 2010 senilai Rp1,2 miliar untuk proyek land clearing (pembersihan lahan) di Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat (Kasus ini sudah dalam tahapan pemeriksaan saksi diantaranya Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar) 3. Dugaan korupsi Peminjaman dana kas bon Pemkab Aceh Utara senilai Rp 7,5 miliar 4. Dugaan Korupsi Pengelolaan TPK pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara Rp 3,7 miliar 5. Dugaan korupsi dana hibah di Nagan Raya Rp 34 miliar 6. Dugaan Korupsi dana pemeliharaan rutin jalan nasional di Aceh Rp 75 miliar 7. Dugaan korupsi Beasiswa Unsyiah APBA Tahun 2009–2010 Senilai Rp.3,6 miliar.
I.
Daftar Advokasi GeRAK Aceh terhadap Dugaan Korupsi Aceh Tahun 2013 yaitu :
Indikasi Kerugian Negara
No
Nama Kasus
1
Indikasi Korupsi pengadaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2
Indikasi Korupsi pada Badan Penanggulangan Rp. 3,4 miliar Bencana Aceh (BPBA)
Rp. 249 miliar.
Tindak Lanjut Advokasi
Keterangan Kasus
KPK sudah Menetapkan dua Tersangka yaitu; Ramadhani Sudah adalah pejabat pembuat dilakukan komitmen (PPK) Satuan Kerja pelaporan ke BPKS dan Heru merupakan KPK pada Kepala PT NK Cabang tahun 2011 Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation Kasus BPBA sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, dalam proses sidang Sudah Kadis BPBA Saudara Drs ditangani oleh Asmadi Syam. Majelis hakim Polresta mem vonis empat tahun Banda Aceh penjara, dalam amar Tahun 2013 putusannya juga memvonis terdakwa untuk membayar denda Rp100 juta subsidair lima bulan kurungan.
3
Indikasi Korupsi pada Kasatpol PP dan WH Rp. 650 Juta Aceh
Sudah ditangani oleh Polresta Banda Aceh tahun 2013
4
Indikasi Korupsi Pemotongan uang saku yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh
Rp. 500 ribu S/d 900 ribu. (belum dilakukan Audit oleh BPKP)
Sudah ditangani oleh Polresta Banda Aceh
Rp. 3,6 miliar
Sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh
5
6
7
8
Indikasi beasiswa Unsyiah
Indikasi Korupsi proyek Normalisasi dan Pengerukan Kuala Gigieng Aceh Besar. Pada tahun 2009 dengan sumber Anggaran APBK Kabupaten Aceh Besar.
Indikasi Korupsi pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Aceh sumber Anggaran APBA tahun 2013 dengan Pagu Rp.39,2 miliar, Nilai kontrak Rp. 33,9 Miliar. Indikasi korupsi pengadaan Ambulance APBA P
Kejaksaan Negeri Aceh Besar. (Jantho)
Polresta Banda Aceh telah menetapkan Kasatpol PP dan WH Aceh sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Berdasarkan hasil Audit BPKP Negara telah dirugikan sebesar Rp. 650 Juta. Kasus ini sudah ditangani oleh Polresta Banda Aceh dan saat ini polresta sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi baik peserta maupun Pimpinan Dayah.
Kasus ini masih dalam tahapan proses persidangan di pengadilan Tipikor Banda Aceh dan sudah tahapan pemeriksaan saksi-saksi.
Sampai akhir tahun 2013 kasus ini belum ditingkan kan ke penyidikan (belum ditetapkan Tersanka) padahal rekomendsai jaksa penyelidik (Kasi Intel Kajari Jantho) sudah merekomendasikan untuk ditingkatkan kepada penyidikan. Dugaan yang terlibat Saudara Muklis Basyah (Bupati Aceh Besar priode 2012-2017/ Sekjen PA)
Indikasi Kerugian Keuangan Negara Rp. 7,8 Miliar
Sudah ditangani oleh Polresta Banda Aceh.
Saat ini polresta sedang dalam proses penyelidikan dan audit BPKP Provinsi Aceh. Indikasi yang terlibat : Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan selaku pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggara, PPTK, PHO dan Rekanan.
Indikasi Kerugian negara (total
Sedang dalam penanganan Polresta
Kasus ini diduga terlibat Kadis Kesehatan, Kadis pengelolaan Aset Aceh dan Gubernur Aceh.
9
2013 dengan metode penunjukan Langsung ( melanggar Kepres no 70 tahun 2012 tentang pengadaan jasa pemerintah) Rp. 29 miliar. Indikasi Korupsi alokasi anggaran untuk BP2A (Badan Penguatan Perdamaian Aceh) APBA dan APBA P tahun 2013.
loss)
Banda Aceh.
Indikasi kerugian keuangan Negara Rp.75 Miliar
Belum ada penangan oleh aparatur penegak hukum
Indikasi penyimpangan ini disebabkan BP2A sampai hari ini belum punya dasar hukum (Badan Ilegal) yang terindikasi terlibat Gubernur dan Kepala BP2A.
2. Pengaduan Masyarakat kepada GeRAK Aceh Tahun 2013 No Nama Kasus
Indikasi Kerugian
Tgl/Blan dilapor November 2013
1
Pengadaan alat-alat PKK di Kota Langsa.
2.
Indikasi korupsi Rp. 3,4 miliar pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Indikasi korupsi Rp. 35,4 miliar Bantuan Hibah pemerintah Aceh tahun 2013
Oktober 2013
Tembusan via surat atas kasus penangkapan bawang di Kabupaten Aceh Tamiang Tembusan surat via Rp. 1 miliar Pos atas indikasi
Desember 2013
3.
4.
5
Desember 2013
November 2013
RTL
Keterangan Laporan ini dilaporkan dengan via Telfon setelah dijelaskan proses alur pengadaan, pihak pelapor baru memahami proses anggaran. (tidak memahami prosedur anggaran) Masih dalam proses pengumpulan dokumen. Sedang dalam Investigasi ke beberapa kabupaten/ kota di Aceh. LSM Lembahtari sudah melaporkan ke Polres Aceh Tamiang. Sudah dilakukan pelaporan oleh
6
7
8
9
proses pengadaan Bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Jaya Indikasi korupsi di Rp. 4 miliar Bank Aceh Capem Banda Aceh dengan cara membuat kredit fiktif. Indikasi kasus pengalihan izin fungsi lahan di Kabupaten Aceh Tamiang Indikasi penjualan Rp. 1,5 milar tanah Negara di Bener Meriah Indikasi korupsi dana Rp. 3,4 miliar bencana pada dinas BPBA
10
Indikasi korupsi atas Rp.650 juta pemotongan honorarium anggota satpol PP dan WH Aceh
10
Indikasi korupsi kasus Tambang di Aceh Selatan
rekanan kepada Kejari Aceh Jaya November 2013
September 2013
Masih dalam pengumpulan dokumen.
Sedang dalam pengumpulan dokumen dan analisa. November Masih dalam 2013 pengumpulan dokumen September Sudah PN Tipikor 2013 ditindaklanjuti Banda Aceh oleh Polresta telah memvonis Banda Aceh Kadis BPBA dan Aceh empat ditetapkan tahun penjara tersangka dan denda serta ditahan, Rp.100 juta saat ini kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Oktober Sudah Kasatpol PP dan 2013 ditindaklanjuti WH Aceh sudah oleh Polresta di tetapkan Banda Aceh sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh Polresta Banda Aceh Oktober Masih dalam 2013 proese pengumpulan dokumen
Output 1. Adanya kerjasama Antara GeRAK Aceh dan Polresta Banda Aceh dalam penanganan sejumlah indikasi korupsi di Aceh. Diantaranya Indikasi Korupsi Pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Indikasi korupsi Pemotongan honorer di Dinas Kasatpol PP dan WH Aceh, Indikasi Pemotongan Uang saku pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh, Indikasi Korupsi Pengadaan Traktor di Dinas Pertanian Aceh. Dari ke empat kasus tersebut satu sudah di limpahkan ke Pengadilan Banda Aceh yaitu Dinas BPBA, kemudian Dinas Satpol PP dan WH Aceh sudah ditetapkan tersangka dan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk dinas Kesehatan Aceh dan Dinas Pertanian masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan oleh Polresta Banda Aceh. Sampai akhir desember 2013 GeRAK Aceh masih terus melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang di tangani baik Polresta Banda Aceh maupun Apartur hukum lainnya. Outcome Beberapa Indikasi kasus korupsi di atas banyak masukan-masukan yang kita terima sebagai upaya untuk memperkaya informasi baik proses tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh apartur hukum khusunya Provinsi Aceh, antara lain : 1. Dugaan Korupsi di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2013 (Polresta Banda Aceh) 2. Indikasi Korupsi Pemotongan Honorer pada Kasatpol PP dan WH Aceh Tahun 2013 (Polresta Banda Aceh) 3. Indikasi korupsi Pemotongan uang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh tahun 2013 (Polresta Banda Aceh) 4. Dugaan korupsi Pengadaan Traktor di Dinas Pertanian Aceh Tahun 2013 (Polresta Banda Aceh) 5. 6 Dugaan Kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Aceh 6. 7 Dugaan Korupsi yang ditangani oleh Kejati Aceh Dari ke empat dugaan korupsi yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh berserta jajarannya khususnya Satuan Reskrim, merupakan kasus baru dalam Pemerintahan ZIKIR di tahun 2013 dan ini menjadi catatan baru dalam pemberantasan korupsi secara cepat, transparan di Provinsi Aceh. Upaya tindaklanjut yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh atas laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh publik menjadikan contoh sebenarnya bagi aparatur penegak hukum lainnya.
Kemudian dugaan korupsi yang ditangani oleh Polda Aceh, dari enam kasus yang ditangani oleh Polda Aceh rata-rata kasus lama yang sampai akhir tahun 2013 belum ada kejelasan bagaimana proses hukum yang dilakukan begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi Aceh hingga akhir 2013 masih menangani sejumlah dugaan korupsi lama sebanyak 7 kasus. Sehingga mencerminkan image bahwa
Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh lamban dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan ini menjadi cacatan buruk dalam pembertasan korupsi. seharusnya Polda dan Kejati menjadikan contoh bagi jajarannya di dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Aceh secara propesional dan transparan.
Pembelajaran 1. Perlunya gerakan sosial untuk melawan serta mengawasi setiap kasus korupsi yang ditangani oleh aparatur penegak hukum khususnya Aceh. hal ini penting untuk melihat sejauhmana proses penanganan kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh aparatur hukum. Sehingga kemudian publik tidak mencurigai adanya oknum-oknum yang memainkan kasus yang sedang ditangani. 2. Instansi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan yang ada di Provinsi Aceh perlu dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola penegakan hukum yang profesional dan transparan. Berdasarkan hasil monitoring GeRAK Aceh tahun 2013 banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi baik yang ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dalam wilayah hukum Provinsi Aceh belum berjalan dengan baik dan terkesan sangat tertutup hinnga akhir tahun GeRAK mencatat ada 14 kasus yang terlihat sampai akhir tahun 2013. sejumlah dugaan kasus tersebut merupakan anggaran yang bersumber dari APBN,APBA dan APBK.
