QUARTELY REPORT. Periode Juli September 2012

QUARTELY REPORT Program Dukungan AIPD Terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi (Community Access To Information – CATI) Periode Juli – September 2012

QUARTELY REPORT Program Dukungan Aipd Terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi (Community Access To Information – CATI) Periode Juli – September 2012

AIPD I Community Access to Information

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................................................

1

BAB I: PROGRESS PEKERJAAN .......................................................................................................

5

BAB II: ANALISIS TERHADAP INPUT .............................................................................................. A. Output 1 (Badan Publik): PPID Terbentuk dan Berfungsi ................................................ B. Pencapaian output 2 (Badan Publik): Meningkatnya Kapasitas dan Kecakapan Badan Publik dalam Pelayanan Informasi ..................................................................................... C. Pencapaian output 3 (Badan Publik): Terbangunnya Sistem Pelayanan Informasi Yang Menjamin Terpenuhinya Hak Publik Atas Informasi ............................................... D. Pencapaian output 1 (Komisi Informasi Provinsi): Komisi Informasi Provinsi Terbentuk dan Berfungsi ........................................................................................................................ E. Pencapaian output 3 (Komisi Informasi Provinsi): Sistem Pengelolaan Lembaga KIPD terbangun ............................................................................................................................. F. Output 2 (Penguatan Masyarakat): Kemampuan masyarakat dalam melakukan akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak dasar meningkat ...................... G. Pencapaian output 1 (Pendukung): Baseline Survey .......................................................

9 9

13 13

BAB III: MANAJEMEN PROGRAM ...................................................................................................

19

BAB IV: TANTANGAN, RESIKO, DAN ANTISIPASINYA ..................................................................

25

BAB V: WORKPLAN PERIODE AGUSTUS – DESEMBER 2012 .....................................................

29

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................................................

32

11 11 12 12

QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012


RINGKASAN EKSEKUTIF

T

he Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) merupakan program dukungan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan dan pengefektifan otonomi daerah untuk perbaikan pelayanan publik di 5 Provinsi dan 20 kabupaten di Indonesia. Salah satu dukungan yang diberikan oleh AIPD adalah Penguatan Kapasitas Dan Pendampingan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi, (Community Access to Information - CATI). Fokus CATI adalah mendorong terwujudnya transparansi informasi, khususnya informasi yang mendukung dan terkait dengan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat propinsi dan kabupaten di daerah AIPD. Transparansi informasi diyakini akan memperkuat pengawasan dan partisipasi publik terhadap proses formulasi anggaran, pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Melalui transparansi informasi, memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, memberikan umpan balik kepada badan publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. PATTIRO adalah implementing partner untuk Program CATI.


Program CATI ini bertujuan untuk: (1) Menguatkan kapasitas jaringan masyarakat sipil untuk membangun akses masyarakat terhadap informasi publik dan mempergunakan data informasi tersebut dalam advokasi perencanaan/ anggaran untuk perbaikan pelayanan publik; (2) Mendorong penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya di SKPD Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan Bappeda di tingkat provinsi dan kabupaten; (3) Mendorong pembentukan KI Provinsi; (4) Memberikan peningkatan kapasitas kepada PPID dan KI Provinsi dan (5) Melakukan pendampingan terhadap PPID dan KI Provinsi. Pada tiga bulan pertama implementasi Program CATI (Juli-September 2012), dapat dikelompokkan dalam 2 jenis pekerjaan, yaitu (1) Persiapan dan konsolidasi tim pelaksana, (2) Kegiatan utama program. Selama periode ini, beberapa capaian utama telah dihasilkan, yaitu:

I. Persiapan dan Konsolidasi Tim Pelaksana 1. Kick off Meeting dengan AIPD telah dilaksanakan pada 5-6 Juli 2012 di Jakarta yang. diikuti oleh tim pelaksana Program CATI di tingkat nasional dan Koordinator Propinsi dengan narasumber dan fasilitator dari AIPD;

1


2

2. Rekrutmen dan mobilisasi staf pelaksana program. Total tim yang telah terekrut berjumlah 68 orang (13 perempuan dan 55 laki-laki). 3. Detail Implementation Workplan (DIWP) tahun pertama telah disusun sebagai panduan generik bagi tim pelaksana Program CATI di daerah.

generik PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah terlaksana 14 Agustus 2012. c. FGD Pembahasan SOP PPID Bappeda Propinsi Jawa Timur telah terlaksana 16 Agustus 2012. d. Sosialisasi UU NO 14/2008 bertajuk “PPID sebagai Ujung tombak Pelayanan

4. Sistem M & E dan Inception Report telah disusun dan mendapat persetujuan dari AIPD (20 Juli 2012) serta disosialisasikan Koordinator Propinsi pada saat kick off meeting, dan Training Pembekalan Korprop (27-29 Agustus 2012). 5. Workplan Semester 1 untuk setiap propinsi telah disusun. 6. Lokakarya Pelaksana Program telah terlaksana di tingkat propinsi dan kabupaten. 7. Set-up Kantor Pelaksana Program di Propinsi telah diselesaikan. Kantor Propinsi merupakan kantor gabungan program CATI dan Program Dukungan AIPD terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik (Program CSO Budgeting) yang juga dikelola oleh PATTIRO.

Informasi bagi Masyarakat” di Kabupaten Malang telah terlaksana pada 19 September 2012. e. Term Of Reference (TOR) untuk kegiatan Pembuatan Modul Pelatihan bagi PPID telah disusun, dikonsultasikan kepada AIPD dan disetujui untuk dilaksanakan (3 September 2012). Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu II September 2012 s.d November 2012. f. TOR kegiatan Pembuatan Pedoman Klasifikasi Informasi telah disusun, dikonsultasikan kepada AIPD dan disetujui untuk dilaksanakan (5 September 2012).

II. Kegiatan Utama Program

2. Kelompok Output Komisi Informasi Provinsi Term Of Reference (TOR) Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur telah disusun, dikonsultasikan kepada AIPD dan disetujui untuk dilaksanakan.

1. Kelompok Output Badan Publik a. FGD Review Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Utama Propinsi Jawa Timur telah terlaksana pada 26 Juli 2012. b. FGD Finalisasi SOP PPID Utama dan SOP

3. Kelompok Output Penguatan Masyarakat Penulis Modul Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Mengakses Informasi Publik telah ditentukan. Proses penulisan modul akan berlangsung selama dua bulan dari September – Nopember 2012.



4. Kelompok Output Pendukung Proses Tender Kegiatan Baseline Survey Program CATI sudah dilakukan. Pemenang tender ini yang juga pemenang Baseline Survey CSO Budgeting dijadwalkan menandatangai kontrak pada minggu ke-1 Oktober 2012, disusul pengambilan data pada minggu ke-3 dan ke-4 Oktober 2012. Seluruh proses Baseline Survey direncanakan selesai pada akhir bulan Nopember 2012. Beberapa kegiatan yang masih berlangsung pada periode ini dan akan dilanjutkan pada periode Oktober – Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Dukungan untuk Badan Publik a. Pembuatan Modul Pelatihan bagi PPID yang dilakukan oleh Tim Nasional; b. Pembuatan Pedoman Klasifikasi Informasi yang dilakukan oleh Tim Nasional;


2. Dukungan untuk KI a. Pemeringkatan/evaluasi PPID Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur; b. Pembuatan laboratorium informasi: maket dan diorama KI Provinsi Jawa Timur; 3. Dukungan Penguatan Masyarakat Penyusunan dua Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Mengakses Informasi Publik yang dilakukan oleh Tim Nasional; 4. Kegiatan Pendukung a. Pelaksanaan Baseline Survey di 5 Provinsi: Papua, Papua Barat, Jatim, NTT, dan NTB; b. Penyelenggaraan Lokakarya Pelaksana Program di Provinsi Jawa Timur, NTT, dan Papua;

3


4



BAB I PROGRESS PEKERJAAN 1.1. Kelompok Output Badan Publik Kegiatan yang sudah dilakukan pada kelompok ini adalah sebagai berikut: 1.1.1. Semiloka Sosialisasi Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Stakeholder Kunci Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan pemahaman yang menyeluruh tentang UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan aturan turunannya, (b) meningkatkan pemahaman mendasar tentang mekanisme implementasi teknis UU KIP di level badan publik, dan (c) menyiapkan pembentukan PPID Utama dan PPID SKPD di lingkungan pemerintah Propinsi/Kabupaten. Kegaitan ini sudah terlaksana di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 19 September 2012. Kegiatan ini diikuti oleh 72 orang, terdiri dari 52 lakiLaki dan 20 orang (29%) perempuan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain: (a) Terbangunnya kesamaan pandangan dari berbagai lintas SKPD untuk mendorong lahirnya PPID; (b) Rekomendasi untuk menyegerakan penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Tatakelola Pelayanan Informasi di Kabupaten Malang; dan (c) Rekomendasi untuk penunjukan PPID Kabupaten Malang. QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012

1.1.2. Asistensi Untuk Mendukung Adanya Penunjukan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) Asistensi ini bertujuan untuk memfasilitasi penetapan SK PPID dan PPID SKPD. Kegiatan ini merupakan tahap lanjut dari kegiatan 1.1.1.Semiloka Sosialisasi Peraturan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan asistensi ini telah dilakukan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada bulan September 2012 dilanjutkan sampai Januari 2013. Hasil yang dicapai berupa draft SK Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang yang sedang dalam proses persetujuan Sekda. Pilihan bentuk kegiatan berupa Rapat Para Kepala SKPD, Fasilitator Badan Publik Kabupaten Malang, dan Distric Facilitator AIPD jumlah peserta 15 orang, 6 orang (40 persen) perempuan. Rapat dipimpin oleh Asiten SETDA Bidang Pemarintahan, membahas draf Keputusan Bupati tentang Penetapan PPID Kabupaten Malang. 1.1.3. Penyusunan Modul Pelatihan bagi PPID Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan modul training peningkatan kapasitas PPID dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya yang terkait dengan pengelolaan dan

5


pelayanan informasi. Kegiatan ini di laksanakan oleh Tim Nasional dengar melibatkan narasumber dan konsultan, mulai bulan September sampai November 2012. Progress yang sudah dihasilkan adalah Draft Awal Modul. Draft awal ini disusun dengan mengembangkan modul PPID yang disusun oleh PATTIRO pada masa sebelum program CATI berkerja. 1.1.4. Asistensi Penyusunan SOP Sistem Kerja PPID dan Pelayanan Informasi untuk Badan Publik Asistensi ini bertujuan untuk: (a) Memfasilitasi Penyusunan Draft Peraturan Kepala Daerah/ Kepala SKPD tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi /Kabupaten/SKPD, (b) Menggali masukan dari stakeholder pelayanan informasi untuk prospek implementasinya. Draft kebijakan tersebut juga meliputi rancangan Standar Operasional Pelayanan (SOP) PPID dan SOP PPID Pembantu/ SKPD. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan di 20 kabupaten dan 5 Propinsi wilayah kerja AIPD dan baru terlaksana di Propinsi Jawa Timur sebanyak 3 kali dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 kali. Di Jawa Timur, kegiatan ini menghasilkan draft final SOP PPID utama, dan penyempurnaan draft SOP PPID BAPPEDA Jawa Timur yang mengakomodasi pada perubahan SOP PPID Utama. Sedangkan di Provinsi NTB, kegiatan ini menghasilkan: (a) Naskah final Draft Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Propinsi NTB, (b) Draf

6

Lampiran Peraturan Gubernur sesuai dengan urutan dalam batang tubuh. 1.1.5. Fasilitasi terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pelayanan Informasi Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) Memastikan Draft Peraturan Kepala Daerah/Kepala SKPD tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, segera disyahkan menjadi regulasi; (b) Memastikan substansi draft kebijakan, khususnya substansi yang menjadi pembahasan serius, dituangkan dalam redaksi secara benar dan tepat makna. Kegiatan ini baru dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB. Asistensi revisi Peraturan Gubernur tentang SOP PPID Provinsi Jawa Timur dilaksanakan 14 Agustus 2012 sampai sekarang. Fasilitasi SOP PPID BAPPEDA Propinsi Jawa Timur dilaksanakan sejak pertengahan Agustus 2012, menghasilkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tentang SOP PPID Bappeda Propinsi Jawa Timur dan dipublikasikan pada website Bappeda Propinsi Jawa Timur dengan link http:// bappeda.jatimprov.go.id/ppid/daftarinformasi-publik/ Di Provinsi NTB, kegiatan ini dilaksanakan 25 September 2012 sampai akhir September, dan menghasilkan Peraturan Gubernur NTB tentang SOP PPID Provinsi NTB yang ditandatangai 28 September 2012. 1.1.6. Penyusunan Pedoman Klasifikasi Informasi Kegaitan ini bertujuan untuk menghasilkan panduan bagi PPID dalam klasifikasi informasi dan penyusunan daftar informasi



publik. Kegaitan ini melibatkan seorang konsultan dan narasumber dari Kementrian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Informasi Pusat. Draft pedoman klasifikasi disiapkan tim CATI PATTIRO Jakarta berdasarkan pengalaman asistensi penyusunan klasifikasi informasi PPID Propinsi Jawa Timur, sebelum berjalannya Proyek CATI. Konsultan dalam kegiatan ini melakukan kompilasi dan finalisai draft berdasarkan masukan dalam diskusi Expert Meeting dengan Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat. Konsultan terpilih telah mulai melaksanankan kerja pada minggu ke-2 bulan September 2012. Progress yang sudah dihasilkan adalah penyusunan Draft materi pedoman klasifikasi. Materi-materi dalam pedoman ini meliputi: (a) Struktur PPID Badan Publik, (b) Mekanisme Pengumpulan dan Pengklasifikasian Informasi, (c) Kategori Informasi, (d) Pengujian Informasi, (e) Daftar Informasi Publik.

1.2. Kelompok Output Komisi Informasi Provinsi 1.2.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Ekspose Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan ini bertujuan: (a) Melihat implementasi UU KIP yang berkaitan dengan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan, menyimpan dan mengelola informasi yang wajib disediakan, (b) Melihat tingkat ketersediaan informasi publik yang disediakan Badan Publik secara mudah, murah dan cepat, (c) Mengidentifikasi tingkat


kepatuhan PPID dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kegiatan ini terlaksana di Provinsi Jawa Timur pada September 2012, yang sepenuhnnya dilakukan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur beserta fungsional yang ditunjuk sesuai dengan kapasitas di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Program CATI PATTIRO di Jawa Timur. Sedangkan Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan Badan Publik Negara yang sudah memberikan Laporan Tahunan dan Evaluasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 dan PPID yang di minta untuk mengikuti kegiatan ini. Hasil dari kegiatan ini berupa (a) gambaran implementasi UU KIP yang diselenggarakan oleh Badan Publik di lingkungan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur; (b) gambaran ketersediaan informasi publik yang disediakan oleh Badan Publik secara mudah, murah dan cepat. Gambaran hasil tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tingkat pemeringkatan badan publik se-Jawa Timur.

1.3. Kelompok Output Penguatan Masyarakat 1.3.1 Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Mengakses Informasi Kegiatan ini bertujuan menghasilkan modul yang akan menjadi pedoman dan panduan standar pelatihan masyarakat sipil dalam mengakses informasi dari badan publik. Proses pengerjaan modul yang melibatkan konsultasn ini dimulai

7


10 September 2012 sampai 14 November 2012. Progress saat ini, sudah dihasilkan draft modul. Isi modul meliputi: (a) bina suasana, (b) Konsepsi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas keterbukaan informasi publik di Indonesia, (c) Konsepsi hak atas informasi sebagai hak asasi, (d) Konsepsi pelayanan publik dan keterbukaan informasi, (e) Konsepsi strategi umum dan pendekatan advokasi informasi publik, (f) Prinsipprinsip dasar pemenuhan hak atas informasi, (g) Keterkaitan UU KIP dengan Peraturan

lainnya, (h) Komisi Informasi dan PPID, (i) Aspekaspek teknis/skill: proses teknis permintaan informasi, pengajuan surat keberatan penolakan permohonan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, identifikasi kebutuhan informasi, penguatan akses informasi yang dapat di konversi menjadi manfaat langsung; (j) Evaluasi dan penilaian kemampuan peserta dalam penerimaan materi dengan model Pre-Test dan Post-Test, (j) Penilaian pelaksanaan kegiatan sebagai feedback kegiatan pelatihan selanjutnya.

1.4. Kelompok Output Pendukung 1.4.1. Baseline Survey Kegiatan ini bertujuan menentukan indikator yang akan digunakan untuk menilai capaian outcome dan dampak di tengah dan akhir program. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi tentang kondisi sebelum intervensi program yang akan dijadikan sebagai standar untuk mengukur pencapaian program di pertengahan dan akhir program. Pengumuman pemenang tender telah dilaksanakan pada 18 September 2012, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan AIPD pada 17 September 2012. Pemenang tender baseline survey adalah Yayasan Sketsa Pojok (SKEPO). Direncanakan tahapan pengambilan data Baseline Survey akan dilaksanakan pada minggu keempat Oktober 2012. Sedangkan hasil baseline survey baru bisa dilaporkan pada minggu kedua Desember 2012. Saat ini dalam tahapan kontrak kerjasama Service Provider dengan PATTIRO.

8



BAB II ANALISIS TERHADAP INPUT

S

ecara umum beberapa kegiatan utama yang sudah dilaksanakan selama periode Juli sampai September 2012, masih dalam koridor pencapaian milestone yang disepakati oleh AIPD dengan PATTIRO. Sejumlah kegiatan penguatan masyarakat tertunda karena menyesuaikan dengan kondisi proinsi/kabupaten masing-masing serta membutuhkan input dari selesainya tahapan CSO Mapping (dalam program CSO Budgeting). Selain kegiatan utama program, pasca mobilisasi para Koordinator Propinsi (Korprop) mulai awal Juli 2012, secara paralel juga dilaksanakan beberapa kegiatan di lokasi program, yaitu: (1) Koordinasi dengan APD dan staf program AIPD di daerah, (2) Roadshow atau komunikasi dan koordinasi dengan NGO dan stakeholder daerah, (3) Rekrutmen Officer Tim Propinsi dan Fasilitator Kabupaten, (4) Setup kantor sekretariat, dan (5) Persiapan dan advokasi anggaran APBD untuk implementasi keterbukaan informasi publik di sejumlah provinsi.


Analisis terhadap input disampaikan per output kegiatan dan tidak per provinsi dengan pertimbangan belum banyak kegiatan yang dilakukan di daerah yang dapat menggambarkan dinamika pelaksanaan CATI.

A. Output 1 (Badan Publik): PPID Terbentuk dan Berfungsi Pembentukan/penunjukan PPID antara satu propinsi/kabupaten dengan provinsi/ kabupaten lainnya, pada masing-masing daerah memiliki penjadwalan yang berbeda sesuai dengan konteks tingkat kesadaran penerapan keterbukaan informasi pada pemerintah daerah. Pencapaian kegiatan yang terlaksana dan capaian output pembentukan PPID Provinsi dan PPID Kabupaten baik PPID utama maupun PPID Pembantu/SKPD, seperti dalam tabel 2.1. berikut.

9


Tabel 1.1. Pencapaian Pembentukan PPID pada Wilayah Kerja AIPD No.

Provinsi

1

Jawa Timur

2

3

4

5

10

Tingkat Pencapaian Telah terbentuk PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

Nusa Tenggara Barat

1. Terbentuk PPID Utama dan 18 PPID SKPD di lingkungan Provinsi NTB. 2. Terbentuk PPID Utama Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dengan SK Bupati Dompu pada tanggal 5 September 2012; 3. Terbentuk PPID Utama Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dengan SK Bupati Dompu pada tanggal 29 September 2012;

Papua

PPID Utama Provinsi telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Papua nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2011. Kemudian diperbarui dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pada 18 April 2012.

Papua Barat

Penetapan SK Pembentukan PPID sedang dilakukan telahan kajian hukum oleh Bagian Hukum SETDA Provinsi; selesainya telaah draft Keputusan Gubernur akan segera diajukan ke Kepala Biro Hukum Provinsi untuk mendapat pesetujuan, dan selanjutnya akan diteruskan ke Sekda dan Gubernur untuk ditandatangani 1. PPID Utama Kabupaten Raja Ampat dan PPID Utama Kabupaten Fakfak 2. Sementara 2 PPID Kabupaten lain di Provinsi Papua Barat yaitu: Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Manukwari pada tahapan telaah kajian hukum pada Bagian Hukum SETDAKAB untuk selanjutnya akan diajukan ke Kabag Hukum dan HAM Kabupaten untuk mendapat pesetujuan. Tahapan berikutnya adalah pengajuan kepada Sekda dan Bupati untuk mendapatkan penandatanganan.

Nusa Tenggara Timur

Komitmen para sekertaris dinas untuk segera membentuk PPID cukup tinggi. Tim Pembentukan PPID Provinsi sudah 3 kali koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menyiapkan kegiatan berkenaan dengan pembentukan PPID. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk pembentukan PPID relatif kooperatif dibanding dengan pembicaraan untuk pembentukan KIPD



Pada level provinsi, telah terbentuk 3 PPID Utama Provinsi sedangkan dan PPID SKPD bervariasi ada yang terbentuk 1 PPID SKPD Provinsi dan ada juga yang sudah semua SKPD; 2 propinsi lagi yang masih dalam proses yaitu provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara kuantitas pembentukan PPID Utama provinsi sampai periode 3 bulan I program ini telah tercapai 60 persen, sedangkan PPID Pembantu tercapai 1 SKPD Bappeda Provinsi Jawa Timur, 18 SKPD Provinsi NTB, dan 43 SKPD Provinsi Papua. Sedangkan pada level kabupaten sebanyak 4 kabupaten (Dompu NTB, Bima NTB, Fak Fak dan Raja Ampat Provinsi Papua) atau 20 persen dari wilayah kerja AIPD. Sebagai catatan bahwa Terbentuknya PPID Utama/SKPD Pada 3 Provinsi merupakan hasil kerja sebelum program CATI. Sedangkan, belum signifikannya pencapaian PPID Utama/SKPD kabupaten disebabkan karena fasilitator badan publik yang baru mulai bekerja 3 minggu sampai 1 bulan. Pencapaian ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penunjukan PPID adalah dalam rangka pencapaian output 1 (Badan Informasi) yaitu PPID terbentuk dan berfungsi. Berfungsinya PPID secara optimal juga mensyaratkan ketersediaan anggaran yang cukup, serta staf/sumberdaya yang akan menjalankan tugas teknis pelayanan informasi. Keputusan Bupati tentang PPID tersebut signifikan bagi pencapaian output 1 (badan publik) karena menjadi justifikasi hukum untuk mengalokasikan anggaran pada APBD dan penempatan staf teknis.


B. Pencapaian output 2 (Badan Publik): Meningkatnya Kapasitas dan Kecakapan Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Dihasilkannya Modul Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Lokakrya dan Pelatihan peningkatan kapasitas PPID, yang saat ini masih dalam bentuk bahan/materi Modul versi Pattiro yang siap dikonsultasikan dengan stakeholder, akan memberikan dampak signifikan bagi pencapaian output 2 (badan publik), yaitu meningkatnya kapasitas dan kecakapan Badan Publik dalam Pelayanan Informasi. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa modul terebut akan menjadi peletak dasar peningkatan kapasitas PPID.

C. Pencapaian output 3 (Badan Publik): Terbangunnya Sistem Pelayanan Informasi yang Menjamin Terpenuhinya Hak Publik atas Informasi Pada level provinsi, telah diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pelayanan Informasi di 2 provinsi (Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB). Perlu disampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur telah menetapkan SOP PPID Provinsi sebelum Program CATI bekerja. Setelah Program CATI bekerja, CATI memfasilitasi review SOP PPID utama atas pemintaan stakeholder kunci walaupun revisi tersebut belum ditetapkan. CATI juga telah menghasilkan Peraturan Kepala SKPD Bappeda tentang SOP PPID SKPD Bappeda

11


Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, CATI telah menghasilkan Peraturan Gubernur mengenai SOP PPID di lingkngan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 3 propinsi lagi (Papua, Papuan Barat, NTT) sedang difasilitasi untuk penerbitan regulasi ini. Dengan demikian secara kuantitas pencapaian pergub sampai periode 3 bulanan I sebesar 40 persen. Sedangkan pada level kabupaten masih 0 persen. Terbitnya Peraturan Gubernur tersebut memberikan kontribusi besar bagi pencapaian output 3 (badan publik) yaitu terbangunnya sistem pelayanan informasi yang menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi. Sistem yang telah mulai dibangun dengan penganggkatan PPID melalui keputusan kepada derah (regulasi yang level hirarkinya lebih rendah dari pada regulasi peraturan gubernur) akan mendapatkan penguatan dengan Peraturan Gubernur ini. Pergub itu juga memberikan sandaran bagi usulan anggaran bagi implementasi peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik. Pergub tersebut juga menjadi benchmark bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun dan menetapkan kebijakan serupa di tingkat kabupaten.

D. Pencapaian output 1 (Komisi Informasi Provinsi): Komisi Informasi Provinsi Terbentuk dan Berfungsi Pada periode Juli-September 2012, capaian pembentukan komisi informasi belum tampak, karena Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB sudah memiliki Komisi Informasi Provinsi sebelum CATI bekerja, dan 3 propinsi lainnya

12

belum terbentuk saat ini. Hal ini disebabkan karena kegiatan untuk pencapaian output ini sedang diarahkan untuk membangun fondasi advokasi seperti: audiensi dan penjajagan stakeholder untuk pembentukan Komisi Informasi Provinsi, dan penyiapan/pengusulan aggaran pembentukan Komisi Informasi Provinsi dalam APBD/APBD(P). Terdapat 2 aspek dasar yang berkontribusi pada pencapaian output 1 (Komisi Informasi Provinsi) dan sedang dikerjakan program. Pertama, dalam logika pemerintahana setiap aktifitas harus tersedia anggarannya. Oleh karena itu advokasi anggaran yang diupayakan Provinsi NTB (berhasil meningkatakan anggaran operasional KIP dari 224 juta menjadi 500 juta), Provinsi NTT, Papua Babarat dan Papua cukup signifikan bagi upaya terbentuk dan berfungsinya Komisi Informasi Provinsi. Aspek kedau, enggagement kepada stakeholder kunci yang mulai dilakukan secara lebih intensif untuk persetujuan anggaran pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Disamping itu juga dilakukan enggagemet pada level masyarakat, NGO dan kelompok masyarakat sipil untuk menguatkan komitmen advokasi hak publik memperoleh informasi. Pekerjaanpekerjaan fondasi ini berkontribusi pada pencapaian output terbentuk dan berfungsinya komisi informasi provinsi.

E. Pencapaian output 3 (Komisi Informasi Provinsi): Sistem Pengelolaan Lembaga KIPD terbangun Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian output ini belum bisa dilaksanakan. Disamping 3



propinsi belum terbentuk, pada 2 provinsi yang telah membentuk pun sedang melaksanakan agenda internal yang mendesak. KI Provinsi Jawa Timur sedang melaksanakan kegiatan Pemeringkatan Badan Publik sebagai Instrumen Monev Implementasi KIP di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, agenda utama mendesak KI Provinsi adalah mengadvokasi kecukupan anggaran keterbukaan informasi. Supporting Program CATI adalah mengasistensi penyusunan dan pengusulan anggaran KI Provinsi dan PPID dalam APBD (Perubahan) tahun 2012. Advokasi anggaran ini walaupun tidak berkaitan langsung dengan pencapaian output 3 (komisi informasi provinsi) namun berkontribusi pada prasyarat pencapaian sistem pengelolaan lembanga KIPD, yaitu dalam implementasi sistem membutuhkan dukungan anggaran yang tersedia.

F.

Output 2 (Penguatan Masyarakat): Kemampuan masyarakat dalam melakukan akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak dasar meningkat

Pencapaian output 2 ini, sangat signifikan disumbang oleh Kegaitan Penulisan Modul yang sedang berjalan. Hal ini mengingat bahwa modul akan menjadi panduan standar untuk kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat seperti pelatihan mengakses informasi, pendampingan bagi community centre dalam menyusunan/ mengimplementasikan program kerja.


G. Pencapaian output 1 (Pendukung): Baseline Survey Baseline survey bertujuan untuk menentukan informasi tentang kondisi sebelum intervensi program, yang akan dijadikan sebagai standar untuk mengukur pencapaian program pada pertengahan dan akhir program. Sampai tahap ini, baseline survey yang masih dalam tahap penandatanganan kontrak, belum bisa memeberikan peta situasi terhadapa end of program outcome yakni “Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap transparansi informasi khususnya yang berkaitan dengan hakhak dasar dan perencanaan penganggaran untuk perbaikan pelayanan publik”. Namun demikian base line ini akan memastikan adanya petunjuk yang jelas terkait dengan intervensi yang akan dilakukan selama proyek. Pada gilirannya petunjuk arah intervensi ini kemudian akan menyumbang secara signifikan pada optimalnya pencapaian output. Analisa Terhadap Output dan Pencapaian End of Program Outcome (EoPO) Selain seperti yang sudah dijelaskan pada setiap item pencapaian pekerjaan, berikut adalah ringakasan kegiatan yang mengarah pada pencapaian output-ouput. Dalam Triwulan I periode Juli – September 2012, ada beberapa kegiatan yang mengarah pada pencapaian output Lembaga Publik PPID, Komisi Informasi Provinsi output Penguatan Masyarakat, sebagai berikut:

13


Outcome

Output

Kegiatan

Tahap Kegiatan

Badan Publik 1. PPID Terbentuk dan Berfungsi

Dukungan terhadap pembentukan dan penguatan KIPD & PPID

Semiloka Sosialisasi Pera- a. Terlaksana di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada turan terkait Keterbukaan 19 September 2012 Informasi Publik kepada b. Empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Stakeholder Kunci 8-12 Oktober 2012 Asistensi Untuk Mendukung Adanya Penunjukan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)

c. Dalam proses Penetapan SK Pembentukan PPID (sedang dilakukan telahan kajian hukum oleh Bagian Hukum SETDA Propinsi) d. Terlaksana di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada 19 September – 1 Oktober 2012 e. Terlaksana di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat f. Terlaksana di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat g. Terlaksana di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat h. Dalam Proses Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Manukwari, Papua Barat (tahapan telaah kajian hukum pada Bagian Hukum SETDAKAB) i. Dalam proses Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk pembentukan PPID Prop NTT

2. Peningkatan kecakapan badan publik dalam pelayanan informasi.

Penyusunan Modul Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Masih berlangsung dan akan selesai pada Nopember 2012, prosentase capaian 60%

3. Sistem pelayanan informasi yang menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi.

1. Asistensi Penyusunan SOP Sistem Kerja PPID Dan Pelayanan Informasi Untuk Badan Publik, dan 2. Fasilitasi terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pelayanan Informasi

a. Terlaksana FGD Review Standard Operasional Prosedur PPID Utama Provinsi Jawa Timur b. Terlaksana FGD Finalisasi SOP PPID Utama dan SOP generik PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Jawa Timur c. Terlaksana FGD Pembahasan SOP PPID BAPPEDA Provinsi Jawa Timur d. Terlaksan FGD tahap I : legal draf Pergub NTB e. Terlaksana FGD tahap II: lanjutan legal draf, sinkronisasi dan harmonisasi antar batang tubuh dan lampiran Pergub NTB f. Terlaksana FGD tahap III: Finalisasi draf dan klinis untuk pengajuan Pergub ke Biro Hukum Provinsi NTB

3. Penyusunan Pedoman Klasifikasi Informasi

Masih berlangsung dan akan selesai pada Oktober 2012, prosentase capaian 70%

Komisi Informasi Publik Daerah 1. Terbentuknya Lembaga Komisi Informasi Publik di tingkat Propinsi

Asistensi untuk pembentukan Panitia Seleksi dan Proses Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi

a. Terlaksana Advokasi Peningkatan Anggaran Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada APBD Perubahan 2012 di Prov NTB b. Masih Berlangsung Asistensi Pembentukan Panita Seleksi KI Provinsi NTT c. Masih Berlangsung Asistensi Pembentukan Panita Seleksi KI Provinsi Papua Barat

2. Terbangunnya sistem pengelolaan kelembagaan KI Propinsi.

Asistensi untuk implementasi SOP tentang pengelolaan kelembagaan KIPD Propinsi

a. Sedang berlangsung Pemeringkatan/evaluasi PPID SeProvinsi Jawa Timur; b. Tahap awal pembahasan mengenai SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi NTB

Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Mengakses Informasi

Sedang berlangsung sampai 14 November 2012

Penguatan Masyarakat Kemampuan masyarakat dalam melakukan akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hakhak dasar meningkat.

14



Pencapaian Milestone Secara keseluruhan ada 14 milestone yang disepakati untk dicapai sampai dengan bulan September 2012, yang terdiri dari 4 Kegiatan Pendukung, 3 kegiatan yang berkaitan dengan output Badan Publik PPID, 2 kegiatan untuk

Milestone 1

2

3

Tenggat 15 hari setelah kontrak - juli

Minggu kesatu Agustus 2012

Minggu kesatu September 2012

output Komisi Informasi Provinsi, dan 1 kegiatan untuk output Masyarakat. Dalam realisasinya, ada 16 kegiatan yang dilaksanakan. Rincian detil sebagai berikut:

Rencana

Realisasi

1

Inception Report

1

Inception Report

2

Kerangka Monitoring dan Evaluasi

2

Kerangka Monitoring dan Evaluasi

3

ToR Kick Off Meeting

4

ToR FGD Review Standar Operasional Prosedur PPID Utama Provinsi Jawa Timur

5

FGD Finalisasi SOP PPID Utama dan SOP generic PPID Pembantu di lingkungan Provinsi Jawa Timur

6

FGD Pembahasan SOP PPID BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

1

Minggu kesatu Agustus 2012

1

ToR Baseline Survey

2

Laporan kick of meeting

2

ToR Peningkatan Kapasitas Pelaksana CATI

3

ToR Semiloka Sosialisasi UU KIP dan Badan Pubik

3

Laporan bulanan

4

ToR Lokakarya Pelaksana Program 1

5

TOR Semiloka Sosialisasi KID di tingkat Provinsi

6

Laporan bulanan

1

TOR Workshop membangun jaringan masyarakat

1

ToR Lokakarya Pelaksana Program 1

2

ToR kegiatan Pembuatan Pedoman Klasifikasi Informasi

2 3

Tor Paket diskusi terbitnya regulasi daerah

3

ToR Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

4

Assitensi Untuk pembentukan panitia calon KIPD

4

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Mengakses Informasi Publik

5

TOR Paket semiloka sosisalisasi PPID 1 tinggkat provinsi

5

ToR Sosialisasi UU NO 14/2008 PPID sebagai ujung tombak pelayanan Informasi bagi Masyarakat di Kabupaten Malang Jawa Timur

6

Laporan bulanan

6

ToR Fasilitasi Terbitnya Regulasi Daerah tentang SOPLIP dan Pengukuhan PPID

7

ToR kegiatan Pembuatan Modul Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

8

Laporan bulanan


15


15 hari setelah Kontrak (Juli 2012). Milestone 1 sejak ditandatangani kontrak (pada akhir Juni 2012) sampai 15 hari telah diserahkan Inception Report dan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Dalam bulan Juli ini ada kegiatan Kick off Meeting dan 3 kali FGD di Jawa Timur. Kegiatan. Kegiatan FGD di Jawa Timur dilakukan berdasarkan kesepakatan antara CATI dan CS Officer mengingat kebutuhan counterpart pemerintah daerah Jawa Timur. Agustus 2012. Lima (5) milestones yang disepakati, hanya 1 diantaranya yang dapat dilaksanakan, yaitu ToR Baseline Survey diserahkan pada bulan Juli 2012. ToR Lokakarya Pelaksana

16

Program 1 belum dapat diselesaikan di bulan ini dengan pertimbangan Tim CATI belum terisi secara lengkap. Sebagai gantinya diselenggarakan Training peningkatan kapasitas dimana pesertanya adalah korrdinator provinsi, Tim Cati Jakarta dan CS Officer. Milestone ToR Semiloka Sosialisasi UU KIP dan Badan Pubik, TOR Semiloka Sosialisasi KID di tingkat Provinsi, ToR Semiloka Sosialisasi UU KIP dan Badan Pubik tidak dapat diselesaikan pada bulan Agustus dengan beberapa pertimbangan, Tim CATI di daerah memerluan waktu untuk menginternalisasi substansi program dengan perkembangan dan pendekatan kapada stakeholder di daerah. Milestone tersebut diselenggarakan pada bulan September.



September 2012. Enam (6) milestones yang direncanakan pada September 2012 hanya 1 yang dapat dilaksanakan yaitu Pembuatan Laporan bulanan. ToR Lokakarya Pelaksana Program 1 baru dapat dilaksanakan bulan September setelah Tim CATI terekrut lengkap. Pada bulan September ada milestone yang diselenggarakan di luar yang telah disepakati yaitu ToR kegiatan Pembuatan Pedoman Klasifikasi Informasi, ToR Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. ToR penyusunan modul baik di level badan publik maupun di level masyarakat telah diselesaikan dan penyusunannya diharapkan selesai pada akhir Desember 2012. Untuk terkait kegiatan di daerah diselenggarakan sesuai perkembangan implementasi Undang-Undang KIP juga pendekatan Staff CATI.

Provinsi NTB misalnya, tentu berbeda dengan kegiaan sosialisasi di Papua. 3. Dalam milestone yang telah disepakati, tidak menggambarkan perkembangan pelaksanaan CATI karena hanya merujuk pada hasil pra output. Contoh, milestone “ToR Workshop membangun jaringan masyarakat” akan lebih representatif diganti dengan milestone “terbangunnya jaringan masyarakat”. Milestone merujuk pada output bukan pada ToR kegiatannya. Dari catatan di atas, maka direkomendasikan untuk merevisi milestone yang telah disepakati dengan mengacu pada kerangka Monitoring dan Evaluasi sehingga lebih dapat menggambaran tahapan pelaksanaan CATI.

Catatan dan rekomendasi milestone Beberapa catatan dan usulan rekeomendasi terkait milestone adalah sebagai berikut; 1. Milestone dibuat dengan asumsi kegiatan di daerah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang sama, sehingga dalam penyusunan ToR dianggap dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Faktanya perkembangan implementasi UU KIP berbeda tiap daerah. 2. Persetujuan terhadap ToR tidak memungkinkan dilakukan untuk beberapa kegiatan yang atributnya sangat berbeda dari tahapan maupun output meski nama budget line yang sama. Untuk kegiatan kegiatan sosialisasi di


17


18



Bab III Manajemen Program 3.1. Dukungan Tim Support (Jakarta) dan Koordinasi Program Tim Program CATI terdiri dari tim di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten. Di tingkat nasional dipimpin oleh Direktur Program (Sad Dian Utomo) yang memberikan supervisi kepada Program Manager/PM (Budi Rahardjo) untuk memastikan kualitas dan output program berjalan sesuai dengan target dan tepat waktu. Seluruh pengelolaan program berada di bawah kendali PM yang mengkordinasikan pelaksanaannya di lapangan. Tim nasional dilengkapi dengan Officer Monitoring dan Evaluasi (Ahmad Rofik) dan beberapa spesialis, yaitu Spesialis Badan Publik (Muhamad Fahazza), Spesialis Komisi Informasi (Agus Salim), Spesialis Penguatan Masyarakat (Patchurahman) dan Spesialis Training dan Advokasi (Wawanudin). Para spesialis ini bekerja memberikan dukungan substansi berdasarkan capaian output program. Tim juga didukung oleh tim support administrasi (Amin Sudarsono) dan Manajer Keuangan (Dilah Utami) untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan AIPD. Di tingkat propinsi, tim dipimpin oleh Kordinator Propinsi (Korprop) dan 2 orang officer, yaitu QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012

Officer Badan Publik dan Officer Komisi Informasi, serta 1 orang Admin. Sementara di setiap kabupaten, tim dilengkapi 2 orang Distrik Fasilitator yang bertugas di bidang penguatan masyarakat dan badan publik dan berkordinasi langsung kepada Korprop. Pada tiga bulan pertama implementasi program CATI, seluruh staf telah terekrut dengan total 68 orang (13 perempuan dan 55 laki-laki). Tim nasional dan Korprop telah bekerja sejak akhir Juni 2012, dan sebagian besar officer dan distrik fasilitator telah bekerja sejak 27 Agustus dan 3 September 2012. Seluruh staf bekerja penuh waktu, kecuali Direktur Program, Spesialis Training dan Advokasi, dan Manajer Keuangan, masing-masing 25% waktu. Daftar staf pelaksana program PATTIRO support to CATI terlampir.

3.2. Set-up Office di Tingkat Provinsi Di setiap propinsi, ada Kantor Propinsi yang disewa oleh PATTIRO untuk pelaksanaan program CATI bersama-sama dengan Program CSO Budgetting. Sewa tahunan kantor dibebankan pada Program CSO Budgeting, sedangkan Program CATI menanggung set-up Office, yang telah dilakukan melalui mekanisme bidding.

19


Daftar alamat kantor PATTIRO terlampir.

3.3. Penyerapan Anggaran Sampai 30 September 2012, Program CATI telah menyerap anggaran sebesar Rp 753.624.927 atau 2,4% dari total anggaran. Rincian tingkat serapan anggaran adalah: 1. 2. 3. 4.

personal fee sebesar procurement cost sebesar operational dan travel cost sebesar fixed management fee sebesar

Rp 386,154,324 Rp 140,206,333 Rp 227,264,270 Rp 83,368,268

Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional Dukungan AIPD terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Fund Accountability Statement Periode Juli 1, 2012 to September 30, 2012 Fixed Fee

Reimbursable

Total

Penerimaan Penerimaan 1

83.368.268

365.177.957

448.546.225

83.368.268

365.177.957

448.546.225

Reimbursable Personnel Fees

392.284.733

392.284.733

Reimbursable Procurement Cost

260.635.333

260.635.333

Reimbursable Operational and Travel Costs

227.264.270

227.264.270

Total Penerimaan Pengeluaran

Manajemen Fee

83.368.268 Total Pengeluaran

Saldo penerimaan dikurangi pengeluaran Saldo Awal Saldo Akhir

20

83.368.268

83.368.268 880.184.336

963.552.604

- (515.006.379) (515.006.379) -

-

(515.006.379) (515.006.379)



Tabel Serapan Nasional, Provinsi & Kabupaten

753.757.604

166.982.400 53.330.232

Nasional

Propinsi

Kabupaten

Tabel Serapan Propinsi & Kabupaten Tabel Serapan Provinsi & Kabupaten

Kabupaten

Propinsi

230.617.698 159.234.248 118.045.998 39.436.480

31.886.480

31.886.480

138.547.831

31.886.480

107.311.831

31.886.480

157.482.478 262.504.178 191.120.728 170.434.311 139.198.311


21


3.4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (M&E) Program CATI ini menerapkan dua pendekatan, yaitu: (1) monitoring kinerja untuk menghasilkan informasi kuantitatif dan (2) kerangka evaluasi untuk menghasilkan informasi kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, M&E ditujukan mengindentifikasi dampak intervensi program pada tiga ranah utama sekaligus, yaitu badan publik sebagai pengelola dan penyedia layanan informasi publik, masyarakat sebagai penerima informasi publik dan pengguna pelayanan publik, serta KI Propinsi sebagai institusi yang menjadi penengah bila terjadi sengketa antara badan publik dengan masyarakat. Logika yang dibangun adalah keterbukaan informasi publik menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik. Intervensi program terhadap masyarakat tidak sekadar pada kemampuannya mengakses informasi saja, namun perlu dipastikan agar masyarakat dapat melakukan konversi informasi tersebut menjadi manfaat langsung dalam mendapatkan pelayanan publik. M&E Program CATI ini terutama untuk mengidentifikasi compliance dan outcome. Compliance merujuk pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan agenda dan kualitas kegiatan yang direncanakan, menilai apakah pelaksanaan program mencapai kualitas hasil/produk sesuai dengan yang direncanakan dan tepat waktu. Sedangkan outcome berkaitan dengan outcome segera dan outcome jangka menengah yang ada di hirarki hasil AIPD. Apakah produk digunakan

22

secara terus-menerus oleh penerima manfaat; apakah terjadi peningkatan alokasi sumberdaya pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; dan apakah pelayanan tersebut menjadi semakin baik dan berkualitas.

Pertanyaan Kunci Pertanyaan kunci yang hendak dijawab dalam M&E ini diturunkan dari perubahan yang ingin diraih pada akhir program, yakni masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap transparansi informasi khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan informasi perencanaan dan penganggaran untuk perbaikan pelayanan publik. Sejumlah pertanyaan kunci itu adalah: 1. Apakah Pemerintah Daerah sasaran AIPD sudah menyebarkan informasi hak dasar pelayanan publik dan informasi perencanaan dan penganggaran secara reguler? 2.

Bagaimana tingkat respons/pemenuhan badan publik pada pemerintah daerah sasaran AIPD terhadap permintaan informasi oleh masyarakat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menempati sektor kunci pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan informasi perencanaan pengganggaran pada Bappeda?

3. Bagaimana kemampuan Komisi Informasi Propinsi sasaran AIPD dalam penyelesaian sengketa informasi?



Dalam penyelenggaraan program ini, M&E dilaksanakan secara reguler dan berkesinambungan untuk memantau pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk membantu melakukan tindakan perbaikan secara kontinyu. M&E dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan mencapai hasil yang direncanakan atau tidak. Penilaian ini didasarkan pada standar yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Hasil M&E akan dijadikan sebagai input untuk perbaikan, sehingga pelaksanaan program bisa mencapai hasil/prestasi yang direncanakan. Hal ini berkaitan dengan pemantauan terhadap perkembangan implementasi program, capaianOutput

capaian, serta mengukur dan menilai kinerja agar penyelenggaraan program berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai output yang diharapkan. Informasi dan penilaian dari M&E akan menjadi masukan kepada pelaksana program untuk memutuskan tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya: mengatasi tantangan yang dihadapi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang terlambat. Selain itu M&E juga dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi output-output yang dihasilkan pada pencapaian outcome di program AIPD. M&E Program CATI terutama ditujukan untuk menilai sembilan output besar, yaitu: Indikator Output

Badan Publik 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan.

5 provinsi dan 20 kabupaten yang semua SKPD (sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan Bappeda) telah menetapkan PPID dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan


100 orang terlatih (data gender terpilah) total seluruh wilayah AIPD

3. Sistem pelayanan informasi yang menjamin 5 provinsi dan 20 kabupaten wilayah sasaran AIPD terpenuhinya hak publik atas informasi yang PPID-nya telah: - Memiliki SOP dan Klasifikasi informasi - SOP yang memuat sistem pelayanan informasi yang memperhatikan keberpihakan bagi kelompok perempuan Komisi Informasi Publik Daerah 1. Terbentuknya Lembaga Komisi Informasi Publik di tingkat Provinsi

5 provinsi yang telah membentuk KI Provinsi dan menganggarkannya dalam APBD dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok perempuan 5 provinsi yang yang KI Provinsi-nya telah siap secara sarana dan prasarana yang memperhatikan kemudahan aksesibilitas bagi kelompok perempuan. 5 KI Provinsi yang telah memiliki dan melaksanakan program kerja


23


Output

Indikator Output

2. Komisioner dan staf pendukung KI Provinsi yang terlatih dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, baik mediasi dan/ atau ajudikasi.

Modul pelatihan tersusun

3. Terbangunnya sistem pengelolaan kelembagaan KI Provinsi.

5 KI Provinsi yang telah memiliki dan menjalankan SOP Kelembagaan dan Mekanisme Penanganan Sengketa

35 orang komisioner dan staf yang mengikuti pelatihan

Jumlah peserta sosialisasi SOP-SOP KI Provinsi Penguatan Masyarakat 1. Terbangunnya jaringan masyarakat untuk advokasi informasi publik.

20 kabupaten wilayah AIPD yang community center/ jaringan masyarakat sipil-nya telah terbentuk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang terlibat.

2. Kemampuan masyarakat dalam melakukan akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak dasar meningkat.

Modul pelatihan mengakses informasi tersusun

3. Mekanisme dialog secara reguler antara masyarakat dan badan publik sebagai bagian dari umpan balik dari masyarakat atas pelayanan publik terbangun.

6 kabupaten wilayah sasaran AIPD yang telah melaksanakan dialog publik secara reguler dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok perempuan

M&E juga dilakukan terhadap indikator output langsung dari rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan sembilan output besar tersebut di atas. Rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mencapai outputoutput tersebut, sebagaimana terdapat dalam action plan sebagaimana terlampir.

24

75 warga masyarakat mengikuti pelatihan 2 best practice yang teridentifikasi dan disebarkan

Untuk monitoring bulanan, semua staf akan membuat Laporan bulanan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Untuk laporan 3 bulanan Korprop membuat progress pelaksanaan program dengan mengacu pada format yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kerangka Monitoring & Evaluasi.



Bab IV Tantangan, Resiko, dan Antisipasinya 4.1. Tantangan Selama 3 bulan perjalanan program, beberapa tantangan yang dihadapi oleh tim pelaksana program di Jakarta dan di level provinsi diantaranya adalah: 4.1.1. Pemahaman terhadap tata kelola program yang belum terpahami bersama antara PATTIRO dan AIPD, khusunya di level Provinsi. Sebelum Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas (Korprop dan CSO Officer) di Bogor, 27-29 Agustus 2012, kebingungan menyangkut pola komunikasi dan koordinasi, pembagian peran antara implementing partner dan AIPD pelaksana program, berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Harus diakui bahwa PATTIRO selaku implementing partner belum terbiasa dengan mekanisme pengelolaan program berskala besar. 4.1.2 PATTIRO sebagai implementing partner AIPD, dalam pelaksanaannya senantiasa harus menyesuaikan dengan dokumen annual workplan (AWP) yang telah disepakati sebelumnya antara AIPD dengan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan bisa jadi sama, tapi juga banyak kegiatan yang berbeda, sekaligus berbeda dalam jumlah anggaran yang disediakan. AWP QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012

yang sebelumnya tidak diperhitunggkan oleh implementing partner (PATTIRO), harus diacu baik pada tingkat pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Dalam kondisi tersebut diperlukan upaya dan waktu tambahan untuk bisa mensinkronkan workplan (baik dalam kegiatan maupun pendanaan) yang telah disusun dengan implementing partner dengan mitra utama program (pemerintah daerah). 4.1.3 Komitmen pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan secara terus-menerus dalam upaya mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih untuk inisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi masih direspon dengan kekhawatiran akan terganggunya alokasi kebutuhan anggaran lainnya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya, walaupun DPRD pada tahun sebelumnya telah pengalokasian anggaran untuk pembentukan Komisi Informasi Provinsi namun alokasi tersebut tidak digunakan secara maksimal. Di layer Badan Publik, pemerintah daerah masih menggunakan “persepsi belum merasa membutuhkan” dalam pembentukan PPID, dibanding dengan pemenuhan tuntutan konstitusi perundangan dan masyarakat akan pelayanan hak memperoleh informasi.

25


4.1.4 Letak Geografis dan kondisi daerah program membuat komunikasi dan koordinasi khususnya daerah di wilayah timur, dan provinsi ke kabupaten cukup mengalami kendala mobilitas dan komunikasi.

4.2. Resiko 4.2.1. Sulitnya membangun koordinasi dan mengimplementasikan workplan dengan, calon pelaksana program yang masih kurang memiliki pemahaman terhadap isu keterbukaan informasi; 4.2.2. Adanya penolakan terhadap pekerjaan dalam program CATI, yang disebabkan oleh pemahaman yang tidak utuh dari pemerintah daerah. Pemahaman yang tidak utuh ini terjadi karena sumberdaya yang belum cukup didistribusikan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pemda sebelum dimulainya Program CATI; 4.2.3. Terkendalanya capaian output program jika pemerintah daerah selalu mempertimbangkan aspek internal organisasinya dibanding kepatuhannya dalam menjalankan amanat UU KIP. 4.2.4. Terhambatnya pola koordinasi program yang berefek pada penyelesaian pekerjaan yang semestinya segera direspon dengan cepat.

26

4.3. Antisipasi Antisipasi yang dilakukan oleh pelaksana program CATI diantaranya, sebagai berikut: 4.3.1. Membangun pemahaman melalui pembekalan program baik pada level nasional, Koordinator Provinsi dan Kabupaten untuk mensinergikan peran dan fungsi dalam menjalankan program serta target capaian yang harus dirujuk sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Menurunkan standar penilaian rekrutmen dengan tetap meletakkan pondasi dasar penilaian diantara pernah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat dan badan publik. Pemahaman akan disupport melalui kegiatan lokakarya dan couching clinic dan memberikan panduan kerja dan capaian output program serta support lainnya; 4.3.2. Melakukan pendekatan secara intensif kepada stakeholder kunci yang menjadi leading sektor pembentukan Komisi Informasi dan PPID. Dengan melakukan pertemuan-pertemuan kecil serta diskusi yang melibatkan stakeholder pemangku kebijakan untuk mendiseminasi gagasan dan mengarahkan persepsi yang utuh terhadap keterbukaan informasi serta mengembangkan kesepahaman bersama tentang keterbukaan informasi, akan berdampak pada tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah



daerah. Pada gilirannya keterlibatan aktif masyarakat akan berdampak pada meningkatnya minat investor untuk berinvestasi ke daerah; 4.3.3. Menyusun pola-pola komunikasi dan koordinasi intensif antara implementing partner dengan CS officer AIPD dalam menyesuaikan agenda-agenda kerja masing-masing peran dan fungsinya. Upaya stretegis yang dinilai penting adalah menjadikan annual workplan


yang ada, dilakukann penyesuaian dan sinkronisasi sehingga dapat menjadi pegangan bersama dalam menjalankan kegiatan bersama. Annual workplan yang telah dilakuan penyepakatan ulang dapat menjadi “kontrak baru” bagi implementing partner dan pemerintah daerah untuk meningkatkan frekuensi komunikasi dengan stakeholder pemerintah daerah. 4.3.4. Mengefektifkan penggunaan media dan jaringan komunikasi telepon/email.

27


28



Bab V Workplan Periode Oktober – Desember 2012

P

ada pelaksanaan program periode bulan Oktober 2012 sampai bulan Desember 2012 ada 19 item kegiatan yang akan di laksanakan di program AIPD CATI PATTIRO, 9 di antaranya merupakan kegiata lanjutan bulan yang lalu. Kegiatan yang akan dimulai pada bulan Oktober 2012 berjumlah 10 kegiatn, sebagai berikut: Kelompok Output Lembaga Publik PPID, yaitu: (1) Sosialisasi mekanisme pelayanan informasi badan publik melalui PPID kepada masyarakat, (2) Dukungan sarana dan prasarana PPID, (3) Assistensi penyusunan DIP (klasifikasi informasi) di tingkat provinsi, (4) Pelatihan PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Kelompok Output Komisi Informasi Provinsi, yaitu: (1) (Semiloka) Sosialisasi peraturan KIP, terutama pembentukan dan kelembagaan KIPD propinsi, (2) Dukungan sarana dan prasarana KIPD, (3) Peningkatan kapasitas komisioner KIPD, (4) Penyusunan SOP tentang sistem pengelolaan kelembagaan KIPD, (5) Pendampingan untuk penyusunan Program Kerja dan pelaksanaan program kerja KI. Kelompok Output Penguatan Masyarakat, yaitu: (1) Workshop membangun jaringan masyarakat sipil Semiloka Sosialisasi Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012

Stakeholder Kunci Secara formal baru terlaksana di Kabupatem Malang Jawa Timur. Pada Oktober 2012, hampir semua provinsi menjadwalkan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan tahap awal untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap Keterbukaan Informasi Publik kepada stakeholder kunci. Kegaitan ini ditindaklajuti dengan penyiapan pembentukan PPID Utama dan PPID SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten. Kegiatan ini dirangkai dengan Asistensi Untuk Mendukung Adanya Penunjukan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati). Penyusunan Modul Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim jakarta, sudah berjalan sejak bulan September –dan direncanakan selesai pada bulan November 2012. Penyusunan Pedoman Klasifikasi Informasi Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim jakarta. Pedoman yang dihasilkan akan digunakan dalam Fasilitasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Provinsi dan PPID Kabupaten. Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Informasi Badan Publik melalui PPID kepada masyarakat

29


Diharapkan dengan sosialisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi hak mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh tentunya harus dapat dikonversi sehingga masayarakat bisa mendapatkan manfaat langsung.

media massa, akademisi) terutama mengenai keberadaan KIPD propinsi. Dilakukan melalui seminar dan lokakarya (Semiloka) bagi provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi, yaitu: Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dukungan sarana dan prasarana PPID Kegiatan ini dilakukan sebagai jaminan bekerjanya PPID dan sekaligus insentif bagi PPID yang sudah terbentuk.

Asistensi untuk pembentukan Panitia Seleksi dan Proses Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kegiatan ini terutama dilakukan pada provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan Gubernur agar membentuk panitia seleksi. Asistensi juga akan dilakukan di tahapan seleksi pada Panita Seleksi, dan fit and propertest di legislatif.

Assistensi penyusunan DIP (klasifikasi informasi) Dilakukan untuk membantu badan publik dalam melakukan klasifikasi informasi di badan publik untuk memudahkan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan berupa, diskusi kelompok dan mentoring. Pelatihan PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan “Penyusunan Modul Pelatihan PPID”. Materi berorientasi pada peningkatan kemampuan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan peratutran perundangan. (Semiloka) Sosialisasi peraturan KIP Kegiatan ini dilakukan sebagai wahana sosialisasi kepada berbagai kalangan (pemda, masyarakat,

30

Workshop membangun jaringan masyarakat sipil Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk workshop di tingkat kabuapten untuk memaparkan bagaimana peluang dan tantangan CSO-CSO di kabupaten tersebut untuk mendorong akses keterbukaan informasi publik, khususnya informasi perencanaan pengagggaran daerah dan informasi pelayanan dasar. Selengkapnya workplan bulan Oktober – Desember 2012 dalam Lampiran 1: Matrik Workplan Periode Oktober – Desember 2012




31


Lampiran 1: Matrik Workplan Periode Oktober – Desember 2012 Output

Kegiatan

Badan Publik 1. PPID Terbentuk dan Berfungsi

Semiloka Sosialisasi Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Stakeholder Kunci Asistensi Untuk Mendukung Adanya Penunjukan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) Dukungan sarana dan prasarana PPID


Penyusunan Modul Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelatihan PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten

3. Sistem pelayanan informasi yang menjamin 1. Asistensi Penyusunan SOP Sistem Kerja PPID Dan Pelayanan terpenuhinya hak publik atas informasi. Informasi Untuk Badan Publik, dan 2. Fasilitasi terbitnya Peraturan Kepala Daerah tetang Sistem Pelayanana Informasi Penyusunan Pedoman Klasifikasi Inforamasi Assistensi penyusunan DIP (klasifikasi informasi) di tingkat provinsi Sosialisasi mekanisme pelayanan informasi badan publik melalui PPID kepada masyarakat Komisi Informasi Daerah 1. Terbentuknya Lembaga Komisi Informasi Publik di tingkat Provinsi

(Semiloka) Sosialisasi peraturan KIP, terutama pembentukan dan kelembagaan KIPD provinsi Asistensi untuk pembentukan Panitia Seleksi dan Proses Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Pembuatan Laboratorium Informasi Pendampingan untuk penyusunan Program Kerja dan pelaksanaan program kerja KI

32

2. Komisioner dan staf pendukung KI Provinsi yang terlatih dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, baik mediasi dan/ atau ajudikasi.

Peningkatan kapasitas komisioner KIPD

3. Terbangunnya sistem pengelolaan kelembagaan KI Provinsi.

Penyusunan SOP tentang sistem pengelolaan kelembagaan KIPD Asistensi untuk implementasi SOP tentang pengelolaan kelembagaan KIPD Provinsi



Jatim

NTB

Oktober 2012

8-12 Oktober

Oktober 2012

Oktober 2012

NTT

Okt—Des 2012

Desember 2012 (kab/prop)

Papua Barat

Papua

Oktober 2012

9-19 Oktober

Oktober 2012 (Prop)

Okt—Nov 2012

Okt—Nov2012 (Prop)

Desember 2012 November 2012 (kab)

Okt—Nov 2012

Okt—Nov2012

Oktober (SKPD Prop)

Nop-Des 2012 (PPID Prop)

Oktober 2012 November 2012

Nov—Des 2012 (Prop)

Okt—Nov 2012

Okt--Nov 2012

24 Oktober

Okt—Des 2012

Nop 2012—Jan 2013

Okt—Nov 2012

Oktober 2012 Okt-Desember 2012

Des 2012 – Feb 2013

Nov—Des 2012

Okt—Nov 2012


33


Kegiatan

Output Penguatan Masyarakat 1. Terbangunnya jaringan masyarakat untuk advokasi informasi publik.

FGD Sosialisasi di tingkat Kabupaten pendalaman terhadap UU14/2008, PP61/2010 dan Permendagri 13/2011 Workshop membangun jaringan masyarakat sipil

2. Kemampuan masyarakat dalam melakukan akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak dasar meningkat.

Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Mengakses Informasi

3. Mekanisme dialog secara reguler antara masyarakat dan badan publik sebagai bagian dari umpan balik dari masyarakat atas pelayanan publik terbangun. Pendukung

Baseline Survey Lokakarya pembekalan pelaksana program di tingkat provinsi

34



Jatim

NTB

NTT

Papua Barat

Papua

Oktober 2012

Okt—Nov 2012

Okt—Nov 2012

Okt—Nov 2012

Nov—Des 2012

November 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

Okt—Nov 2012

Spt – Des 2012

Spt – Des 2012

Spt – Des 2012

Spt – Des 2012

Spt – Des 2012 Oktober 2012


35


Lampiran 2: Rencana Kegiatan M&E 2.1. Level Output Indikator Kinerja

Definisi Kata Kunci dan Unit Analisis/Ukur

Sumber Data

# Pemerintah daerah yang semua SKPD (sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan Bappeda) telah menetapkan PPID dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Surat Keputusan Bupati/ Sekda/ Kepala SKPD

# orang terlatih (data gender terpilah) per provinsi dan total seluruh wilayah AIPD

Data Gender terpilah adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Laporan Pelaksanaan Pelatihan

Terlatih adalah orang yang mengikuti pelatihan, kemudian mendapatkan asistensi sehingga memiliki kecakapan dalam memberikan materi yang dilatihkan.

Laporan Montoring kapasitas petugas

# wilayah sasaran AIPD yang PPIDnya telah: - Memiliki SOP dan Klasifikasi Informasi - SOP yang memuat sistem pelayanan informasi yang memperhatikan keberpihakan bagi kelompok perempuan

SOP adalah standar prosedur operasional untuk pengelolaan dan pelayanan informasi

SK PPID tentang SOP Klasifikasi Informasi

# wilayah yang telah membentuk KI Provinsi dan mengganggarkannya dalam APBD dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok perempuan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi di masing-masing provinsi.

Peraturan/ Keputusan Gubernur

Menganggarakan dalam APBD adalah usulan pendanaan operasionalisasi KI Provinsi yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi

Perda Provinsi tentang APBD

Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi Sistem pelayanan Informasi adalah sistem untuk pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh badan publik

Keterwakilan kelompok perempuan adalah representasi perempuan dalam KI Provinsi sehinga memiliki nilai lebih bagi kaum perempuan.

36



Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data

Jadwal/ Frekuensi

Analisis Data Penanggung Jawab

Jenis Data/ Frekuensi

Penanggung Jawab

Review dokumen

Setelah Surat Keputusan dikeluarkan

- Officer Badan Publik dan Fasilitator Badan Publik - Koordinator Provinsi (selaku validator),

Kualitatif dan Kuantitatif

M&E Officer

Review dokumen laporan kegiatan

Setelah laporan diterima

Kuatitatif dan Kualitatif

M&E Officer

Wawancara dan observasi

Setelah laporan Monitoring diterima/tiap 3 bulan

- Officer Badan Publik dan Fasilitator Badan Publik - Koordinator Provinsi (selaku validator),

Review Dokumen

Setelah Surat Keputusan PPID dikeluarkan

- Officer Badan Publik dan Fasilitator Badan Publik - Koordinator Provinsi (selaku validator)

Kuantitatif dan kualitatif

Setelah Surat Keputusan dikeluarkan dan

- Officer KI dan - Koordinator Provinsi (selaku validator),


Review dokumen

Dana yg Dibutuhkan

Spesialis Badan Publik M&E Officer Spesialis Badan Publik

M&E Officer

Spesialis KI Setelah APBD Provinsi ditetapkan


37


Indikator Kinerja


Sumber Data

# wilayah yang KI Provinsi-nya telah siap secara sarana dan prasarana yang memperhatikan kemudahan aksesibilitas bagi kelompok perempuan.

Sarana dan prasarana adalah barang dan perlengkapan lain yang berfungsi sebagai peralatan dan pendukung kerja KI Provinsi

# KI Provinsi yang telah memiliki dan melaksanakan program kerja

Program kerja adalah kumpulan dari berbagai kegiatan yang merupakan uraian dan penjabaran dari suatu rencana kerja. Program kerja menjadi pedoman kerja dari setiap organisasi.

Dokumen Program Kerja Laporan Officer KI

Modul pelatihan tersusun

Modul untuk peningkatan kapasitas terkait penyelesaian sengketa informasi dan pengelolaan kelembagaan

Modul

# komisioner dan staf yang mengikuti pelatihan

Komisioner adalah orang yang menjadi anggota KI. Komisi Informasi (KI) sendiri ada di level pusat dan di provinsi. Dalam program CATI yang dimaksud adalah KI Provinsi


Daftar Inventaris sarana dan prasarana Denah situasi Sekretariat KI Provinsi

Kemudahan aksesibilitas bagi kelompok perempuan adalah kemudahan yang disediakan bagi perempuan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan.

Staf adalah orang yang bekerja pada KI Provinsi. # KI Provinsi yang telah memiliki dan menjalankan SOP Kelembagaan dan Mekanisme Penanganan Sengketa

SOP Kelembagaan adalah standar prosedur operasional terkait tatakelola sejumlah aspek lembaga KI Provinsi. Sengketa informasi adalah perselisihan antara pemohon informasi dan badan publik yang penyelesaiannya difasilitasi oleh KI.

SK KI Provinsi tentang SOP Kelembagaan dan SOP Mekanisme Penanganan Sengketa

Penanganan Sengketa adalah penanganan tentang sengketa informasi SOP Mekanisme Penanganan Sengketa adalah Standar Operasional prosedur yang mengatur mekanisme penanganan tentang sengketa informasi

38

# peserta sosialisasi SOP-SOP KI Provinsi

Sosialisasi SOP adalah kegiatan terkait penyebarluasan SOP yang Laporan Pelaksanaan telah ditetapkan oleh KI Provinsi Sosialisasi

# kabupaten wilayah AIPD yang community center/jaringan masyarakat sipil telah terbentuk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Community Center disingkat CC adalah pusat kegiatan masyarakat, khususnya untuk merespon keterbukaan informasi publik

Modul pelatihan mengakses informasi tersusun

Mengakses informasi adalah kegiatan untuk meminta informasi kepada badan publik. Kegiatan mengakses informasi dilakukan oleh orang atau badan hukum yang telah ditetapkan dalam UU 14/2008

Laporan Pelaksanaan Workshop Pembentukan Community Center

Jaringan Masyarakat Sipil adalah jaringan masyarakat yang terkoordinasi dalam kegiatan advokasi Modul



Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data Review dokumen

Jadwal/ Frekuensi



Setelah sarana prasarana diserahterimakan dan dilakukan penataan pada ruang pelayanan yang disediakan

- Officer KI - Koordinator Provinsi (selaku validator),

Review dokumen

Setelah KI Provinsi menyusun/ menyepakati Program Kerja

- Officer KI dan - Koordinator Provinsi (selaku validator)

Kualitatif dan kuantitatif

M&E Officer

Review dokumen

Setelah Modul selesai dicetak

Spesialis KI

Kualitatif

M&E Officer




Kuantitatif

M&E Officer

Review Doku-men

Setelah Surat Keputusan dikeluarkan



M&E Officer




Kuatitatif dan Kualitatif

M&E Officer

- Review dokumen laporan kegiatan - Wawan cara


Fasilitator Kuatitatif dan Penguatan Kualitatif Masyaraka dan Koordinator Provinsi (selaku validator),

M&E Officer

Review Modul

Setelah Modul selesai dicetak

Spesialis Penguatan Masyarakat

M&E Officer

Observasi, wawancara

Kualitatif dan kuantitatif

Penanggung Jawab

Dana yg Dibutuhkan

M&E Officer

Spesialis KI


Kualitatif

39


Indikator Kinerja


Sumber Data

# masyarakat yang mengikuti pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kapasitan masyarakat dalam meminta informasi dan melakukan sengketa informasi.


# best practice yang teridentifikasi dan disebarkan

Best practice adalah praktek-praktek cerdas community center dalam mengakses informasi publik

Buku Best Practice

# wilayah sasaran AIPD yang telah melaksanakan dialog publik secara reguler dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok perempuan

Badan Publik yang dimaksud dalam M&E ini adalah PPID

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Dialog publik adalah dialog yang dilakukan antara badan publik dan masyarakat untuk pemantauan pelayanan publik yang disediakan badan publik Secara Reguler adalah secara terus menerus rutin dan sudah hampir menjadi kebiasaan Keterwakilan kelompok perempuan adalah representasi perempuan dalam kegiatan, sehingga memiliki nilai lebih bagi kaum perempuan.

2.2. Level Outcome Pernyataan Indikator dan Target Rata-rata tingkat % penyelesaian sengketa informasi di tingkat KI Provinsi

Definisi Kata Kunci Dari Pernyataan Indikator Dan Pengukurannya Sengketa informasi adalah perselisihan antara pemohon informasi dan badan publik yang penyelesaiannya difasilitasi oleh KI Provinsi

Sumber Data Laporan Kinerja KI Provinsi

Penyelesaian Sengketa Informasi adalah penyelesaian atas perselisihan antara pemohon informasi dan badan publik yang difasilitasi oleh KI Provinsi

# Pemerintah Daerah sasaran AIPD yang secara reguler menyebarkan informasi hak dasar pelayanan publik, dan informasi perencanaan dan penganggaran.

40

Kapasitas KI paling tidak memenuhi beberapa kriteria utama yaitu proses beracara di persidangan, dan berpengalaman dalam mediasi sengketa dan atau ajudikasi nonlitigasi

Komisioner KI Provinsi

Akses masyarakat terhadap informasi didefiniskan sebagai kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik

Masyarakat

Pemerintah Daerah mempublikasikan informasi adalah tindakan memasukkan jenis informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyebarluaskan informasi dan dokumen publik kepada masyarakat

Laporan Pelayanan Badan Publik kepada KI Provinsi Daftar Informasi Publik (DIP)



Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data

Jadwal/ Frekuensi



Penanggung Jawab

Review Laporan

Setelah Laporan diterima

Fasilitator Kualitatif dan Penguatan kuantitatif Masyarakat dan Koordinator Provinsi (selaku validator),

M&E Officer

Review Buku

Setelah Buku selesai dicetak


M&E Officer

Setelah selesai menerima Laporan

Fasilitator Kualitatif dan Penguatan kuantitatif Masyarakat dan Koordinator Provinsi (selaku validator),

Kualitatif

Dana yg Dibutuhkan

Wawancara Review Laporan Kegiatan Wawancara

Pendekatan Untuk Mendapatkan Data Dari Sumberdaya

Perkiraan Waktu Pengumpul an Data

Review dokumen

Setiap akhir tahun

Koordinator Provinsi Kuantitatif dan dan Officer KI kualitatif

M&E Officer

Interview

Monitoring tahunan/ 6 bulanan

Program Manager

Kualitatif

Spesialis KI

Survey (sampling)

Baseline & Endline

Pihak ketiga/service provider

Kuantitatif & kualitatif

Pihak Ketiga/ service provider

Review dokumen

Setiap akhir tahun

Fasilitator dan Kuantitatif dan Officer Badan kualitatif Publik, dan Koordinator Provinsi sebagai (validator)

Penanggung Jawab


Perkiraan Waktu Untuk Melakukan Analisis

M&E Officer

Pelaksana

Dana yg Dibutuhkan

Rp 445.000.000

M&E Officer

41


Pernyataan Indikator dan Target

Definisi Kata Kunci Dari Pernyataan Indikator Dan Pengukurannya

Sumber Data

Informasi hak dasar pelayanan publik adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat Informasi perencanaan dan penganggaran adalah informasi dan dokumen yang dihasilkan dalam setiap tahapan proses perencanaan dan penganggaran (APBD

#Tingkat respon (%) badan publik terhadap permintaan informasi oleh masyarakat di SKPD sektor kunci, (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan Bappeda) (dipenuhi, parsial dan yang tidak dipenuhi) per wilayah AIPD

Kapasitas Badan Publik adalah kapasitas minimal dalam memahami UU 14/2008, memahami penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, memahami dokumentasi informasi publik, memahami pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan sengketa informasi publik

PPID


Masyarakat

Tingkat Respon Badan Publik adalah persentase antara jumlah permintaan informasi oleh masyarakat dengan jumlah permintaan yang dipenuhi oleh badan publik.

Laporan Tahunan Laporan Pelayanan Badan Publik kepada kepada KI Provinsi

Permintaan Informasi Oleh Masyarakat adalah tindakan masyarakat untuk meminta informasi publik kepada badan publik

Laporan tahunan Badan Publik kepada KI Provinsi

Permintaan Informasi Oleh Masyarakat Sektor pendidikan adalah tindakan masyarakat untuk meminta informasi publik berkaitan dengan pelayanan pendidikan

Laporan tahunan Permintaan Masyarakat pada PPID Sektor Pendidikan

Permintaan Informasi Oleh Masyarakat sektor kesehatan adalah tindakan masyarakat untuk meminta informasi publik berkaitan dengan pelayanan kesehatan

Laporan tahunan Permintaan Masyarakat pada PPID Sektor Kesehatan

Permintaan Informasi Oleh Masyarakat sektor infrastruktur adalah Laporan tahunan tindakan masyarakat untuk meminta informasi publik berkaitan Permintaan Masyarakat dengan pelayanan infrastruktur pada PPID sektor infrastruktur

42

Permintaan Inforamasi Oleh Masyarakat perencanaan dan penganggaran adalah tindakan masyarakat untuk meminta informasi publik berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah

Laporan tahunan Permintaan Masyarakat pada PPID Bappeda


Masyarakat



Pendekatan Untuk Mendapatkan Data Dari Sumberdaya

Perkiraan Waktu Pengumpul an Data

Penanggung Jawab

Perkiraan Waktu Untuk Melakukan Analisis

Pelaksana

Interview

Monitoring tahunan/ 6 bulanan

Program Manager

Kualitatif

Spesialis Badan Publik

Survey (sampling)

Baseline & endline


Kuantitatif & Kualitatif

Pihak Ketiga/service provider

Review dokumen

Setiap akhir tahun

Fasilitator dan Kuantitatif dan Officer Badan kualitatif Publik, dan Koordinator Provinsi sebagai validator

M&E Officer

Survey (sampling)

Baseline & endline


Pihak Ketiga/service provider


Kuantitatif & kualitatif

Dana yg Dibutuhkan

43


Lampiran 3: Dukungan AIPD untuk komisi Informasi Jawa Timur 3.1. Pemeringkatan/Evaluasi PPID No.

Bentuk Dukungan

1

Bloking media

2

Waktu

Biaya (Rp)

Keterangan

Minggu II Sept

40.000.000 Publikasi proses pemeringkatan PPID dengan memblokling halaman pada dua media dengan wilayah edar provinsi jawa timur dengan status oplah besar dan kecil.

Visitasi 10 besar PPID provinsi dan10 besarKabupaten

Minggu II IV sept

15.000.000 Kegiatan ini adalah rangkaian dari pemeringkatan PPID, sebagai bentuk verivikasi factual lapangan. Kegiatan ini mengikutsertakan pers dalam kunjungan

3

Bloking media untuk award PPID

29 Sept - 1 Okt

40.000.000 Publikasi hasil pemeringkatan PPID dengan memblokling halaman pada dua media dengan wilayah edar provinsi jawa timur dengan status oplah besar dan kecil.

4

Siaran langsung JTV dan TVRI

29 Sept atau 1 Okt

60.000.000 Publikasi Hari H award PPID dengan method siaran langsung di televise local dan nasional (JTV dan TVRI). Durasi waktu adalah 1,5 jam.

5

Jumpa Pers

29 Sept atau 1 Okt

6

Pencetakan kaos banner dan spanduk

2.500.000 Konferensi Pers PPID Award 10.000.000 Dukungan kampanye untuk bulan informasi publik. Dukungan berupa pembuatan kaos, banner dan spanduk.

Sub Total

167.500.000

3.2. Pembuatan laboratorium informasi: maket dan diorama No.

Bentuk Dukungan

Biaya (Rp)

Keterangan

1

Pembuatan Maket

Oktober

25.000.000 Maket adalah miniature permohonan informasi dan sengketa

2

Pembuatan Film

Oktober

25.000.000 Film akan bercerita tentang urgensi UU KIP, mulai dari proses permohonan informasi sampai sengketa.

3

LCD dan Layar

Oktober

10.000.000 Set up mini bioskop

4

Pembuatan leaflet dan poster

Oktober

15.000.000 Leaflet dan poster akan dibuat dengan model kartun. Dicetak 1000 eks. Biaya sudah termasuk honor kartunis

5

Pembuatan buku panduan (sekaligus penggandaan)

Oktober

25.000.000 Buku panduan akan dicetak sebanyak 500 eks. Biaya sudah termasuk honor penulisdan editor.

6

Penggandaan CD

Oktober

Rp5.000.000 CD akan digandakan sebanyak 1000 buah. Biaya sudah termasuk pencetakan cover CD

Sub Total

44

Waktu

105.000.000 QUARTELY REPORT: Periode Juli – September 2012


3.3. Peningkatan kapasitas KI Jatim No.

Bentuk Dukungan

Waktu

Biaya (Rp)

Keterangan

1

Pelatihan

November

30.000.000 Refreshing materi mediasi sampai dengan putusan. Peserta adalah komisioner dan staff KI jatim. Jumlah total peserta diperkirakan sejumlah 20 orang, dan dilaksanakan selama 3 hari.

2

Pembuatan Modul

November

25.000.000 Modul ini adalah output dari pelatihan peningkatan kapasitas KI jatim dan staff. Biaya termasuk honor penulis, editor dan penggandaan modul. Penerima manfaat dari modul ini adalah KI.

3

Buku pedoman beracara di KI

November

25.000.000 Buku pedoman ini adalah buku yang akan digunakan KI untuk beracara dalam sidingsidangnya. Juga untuk public yang sedang bersengketa.

Sub Total

80.000.000

Dari ketiga kelompok dukungan berdasarkan AWP yang ada maka dukungan untuk Komisi Informasi Jawa Timur dibutuhkan anggaran Rp.352.500.000,-


45


Lampiran 4: Daftar Staf Pelaksana No.

Posisi

Lokasi

Nama

Telepon

Email

Bergabung

Jakarta 1

Direktur Program

Jakarta

Sad Dian Utomo

08128003045

[email protected]

2

Program Manager

Jakarta

Budi Rahardjo

08174845123

[email protected]

3

Spesialis KI

Jakarta

Agus Salim

081393153564

[email protected]

4

Spesialis Badan Publik

Jakarta

Muhamad Fahazza

0818387705

[email protected]

5


Jakarta

Patchurrahman

081310722527

[email protected]

6

Training Advokasi

Jakarta

Wawanudin

081906292354

[email protected]

7

M E Officer

Jakarta

Ahmad Rofik

087812950976

[email protected]

8

Administrasi

Jakarta

Amin Sudarsono

081328193554

[email protected]

Jawa Timur

46

1

Officer Badan Publik Provinsi

Jatim

Mochamad Yanto

082140806030

[email protected]

03-Sep

2

Officer KIPD Provinsi

Jatim

Idham Cholid

085649698860

idham_pattiro@yahoo. com

27 Aug

3

Administrasi Keuangan

Jatim

Aries Fakhruddin As’ad

085733338882

[email protected]

27 Aug

4

Fasilitator Badan Publik

Malang

Imam Karya Bakti

085878253492

[email protected]

03-Sep

5

Fasilitator Penguatan Masyarakat

Malang

Zainul Akhsin

081233198586

[email protected]

03-Sep

6


Sampang

Haris Mustofa

081332021996

haris_mustofa@yahoo. co.id

03-Sep

7


Sampang

Syamsudin

081216744111

8


Situbondo

Mursidi

081217111011

mursyid_situbondo@ yahoo.co.id

03-Sep

9


Situbondo

Murti Jasmani

081230856486

murtijasmani_edellweis@ yahoo.com

03-Sep

10


Trenggalek

M. Shofa Rohmana Mubarok

085235151200

shofa_mubarok82@yahoo. com, shofamubarok@ yahoo.co.id

03-Sep

11


Trenggalek

Ahrish Hidayah, Sip

081335399974 08883309211

[email protected]

27 Aug

12

Kordinator Provinsi

Surabaya

Joko Purwanto

0811313129

[email protected]

03-Sep



No.

Posisi

Lokasi

Nama

Telepon

Email

Bergabung

[email protected]

27 Aug

Nusa Tenggara Barat Officer Badan Publik Provinsi

NTB

Lalu Ahmad Busyairi

081805205355

2


NTB

Juraidin SH, MH

081915977877

[email protected]

27 Aug

3

Administrasi Keuangan Provinsi

NTB

Farazona Orega, SE

087861888881

farazonaorega@yahoo. com

27 Aug

4


Bima

Nurningsih

085237078346

[email protected]

27 Aug

5


Bima

Djohansyah

081917281996

djohansyahjohan@yahoo. com

27 Aug

6


Dompu

Nursyamsiah

087866967666

[email protected]

27 Aug

7


Dompu

Eka Fitriani

087872056568

echa_fitriani86@yahoo. co.id

27 Aug

8


Lombok Barat

Bahrun

08175725119

[email protected]

27 Aug

9


Lombok Barat

Nurjanah, SPd

087864016999

[email protected]

27 Aug

10


Lombok Utara

Al Maududi

087864009495

rimbamonggal@yahoo. com

27 Aug

11


Lombok Utara

Saprudin Ote, SPd

08907735037

[email protected]

27 Aug

12

Kordinator Provinsi

Lombok

Hendriadi

081916030379

[email protected]

1

Nusa Tenggara Timur Officer Badan Publik Provinsi

NTT

Ekoningsih Megelina Lema, S.Pd, M.Si

081381067177 081246781775

2


NTT

Elvis Toni Giri

3

Administrasi Keuangan Provinsi

NTT

4


5

1

[email protected]

13-Sep

081339442512

[email protected]

03-Sep

Aneti Krisianty Bewa

08123709227

anetikrisianty@rocketmail. com

27 Aug

Flores

Veronika Lamahoda

085239806568

[email protected]

03-Sep


Flores

Yohanes Igo Kelen

082145097606

[email protected]

03-Sep

6


Ngada

Paulina wea bue

0852 239191509

[email protected]

7


Ngada

Andreas Goru

081353737046

[email protected]

8


Sumba Barat Daya

Muhammad Ruslan

085253757933

[email protected]

27 Aug

9


Sumba Barat Daya

Cris Ramone

[email protected]

27 Aug

10


Timor Tengah Utara

Defrianus Yosef Etta

085338789869

[email protected] / [email protected]

27 Aug

11


Timor Tengah Utara

Yulius Kolo

085239032566

[email protected]

03-Sep

12

Kordinator Provinsi

Kupang

Agus Yahya

08132552305

[email protected]


47


No.

Posisi

Lokasi

Nama

Telepon

Email

Bergabung

Papua Barat 1


Papua Barat

Donny E. S. Karauwan

085244714881

[email protected]

27 Aug

2


Papua Barat

Jefferson Jemi Liunsanda

081343366370

[email protected]

03-Sep

3


Papua Barat

Tio Mindo Simanjuntak

082191678178

[email protected]

27 Aug

4


Fakfak

Suriadi (Djijin)

081527101256

[email protected]

27 Aug

5


Fakfak

Salahudin Sarasa

081344886780

[email protected]

03-Sep

6


Manokwari

Yules M. Rumbewas

085244110109

rumbewasyules@yahoo. co.id

03-Sep

7


Manokwari

Rosa Hilly Gaspersz

085254175259

[email protected]

27 Aug

8


Raja Ampat

Agustinus Tereng

081344148145

[email protected]

27 Aug

9


Raja Ampat

Gandarius Wondiwoy

085343457173

gandariuswondiwoy@ yahoo.com

10


Sorong Selatan

Bonifasius Min

081344498885

[email protected]

11


Sorong Selatan

Brandon Makabe

081240156500

12

Kordinator Provinsi

Manokwari

Loury Da Costa

081344336752

[email protected]

1


Papua

Khairil Anwar

087774819549

awangs_1974@yahoo. co.id

15-Sep

2


Papua

Irwan Chalid

081248365999

[email protected]

27 Aug

3


Papua

Rudi Guntara

081248504947

guntara.rudi72@gmail. com

03-Sep

4


Keerom

Petrus Pit Supardi

082198350878

[email protected]

10-Sep

5


Keerom

Hieronimus Hamu, S.Sos

081344561130

[email protected]

13-Sep

6


Merauke

Kosie Ogie

085254325567

[email protected]

03-Sep

7


Merauke

Zakarias Kelyaum, SH

081344016764

[email protected]

13-Sep

8


Peg. Bintang

Jhon Kalaka

081248140684

[email protected]

03-Sep

9


Peg. Bintang

Hengki Bidana

081344181454

[email protected]

03-Sep

10


Supiori

Calvin Mansoben

081248804491

[email protected]

10-Sep

11


Supiori

Adolf bransano

085244454333 081248035343

[email protected]

10-Sep

12

Kordinator Provinsi

Jayapura

Rusmawardi

085640546217

[email protected]

03-Sep

Papua

48



Lampiran 5: Daftar Alamat Kantor Provinsi

Jakarta

Jawa Timur

Papua

Alamat & Contat Person

Photo Setelah Setup Kantor

Kantor baru: Jalan Intan No. 81 Cilandak, Jakarta Selatan Telp : (021) 8379 0541 e-mail: [email protected] Contact Person: Budi Raharjo HP. 08174845123

Jl. Gayungan 8 No. 46 (kompleks perumahan BCA) Surabaya Email: [email protected] Contact person : Joko Purwanto HP. 0811313129

Perumahan Grand Blok C-12 Kotaraja Jayapura, Papua e-mail: [email protected] Contact person: Rusmawardi HP. 085640546217


49


Provinsi

Papua Barat

50

Alamat & Contat Person

Photo Setelah Setup Kantor

Jln. Pertanian Wosi Gg Gorong-gorong Manokwari, Papua Barat Telp : 098-6213359, Email: [email protected] Contact person : Loury Da Costa HP : 081344336752

NTT

Jl.Batham (Bajawa Thamrin), Kelurahan Kayu Putih, RT 30 RW 10 Kota Kupang. Telp: 0380-822415, e-mail: [email protected] Contact person : Agus Yahya HP. 08132552305

NTB

Jl. Surabaya No 18 BTN Taman Baru, Mataram e-mail: [email protected] Contact person: Hendriadi HP. 081916030379



Program Dukungan AIPD Terhadap Penguatan Kapasitas Dan Pendampingan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi (Community to Access Information) mendorong terwujudnya transparansi informasi, khususnya informasi yang mendukung dan terkait dengan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat propinsi dan kabupaten di daerah AIPD. Keberadaan transparansi informasi akan memperkuat pengawasan dan partisipasi publik terhadap proses formulasi anggaran, pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pada sisi lain, melalui transparansi informasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemberian pelayanan publik yang dapat digunakan oleh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan umum di atas dielaborasi ke dalam beberapa tujuan khusus yang lebih operasional, yaitu Mendorong penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan, Kesehatan, Bappeda dan infrastruktur di tingkat propinsi dan kabupaten; Mendorong pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) di tingkat propinsi; Memberikan peningkatan kapasitas kepada PPID dan KIPD; Melakukan pendampingan terhadap PPID dan KIPD; dan Membangun akses masyarakat terhadap informasi publik dan mempergunakan data dan informasi tersebut dalam advokasi anggaran pelayanan publik.

aipd.or.id


pattiro.org

51

QUARTELY REPORT. Periode Juli September 2012

Recommend Documents