EFFECT NUMBER OF LABOR collector LEVY, COST OF MAINTENANCE AND REPAIR VEHICLES ON LABOR INCOME LEVY (Case Study at Department of Transportation, Communications and Informatka Tasikmalaya City) ABSTRACT By. Dindin Ilhamudin 113403194 Email :
[email protected] Program Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Guidance : Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak, CA Rita Tri Yusnita, S.E., M.M
Income levy is the amount of money received by the local government of collection activity area as payment for use or for obtaining services or owned businesses work area concerned, or because the services provided by the area, either directly or indirectly. The factors that can cause a decline in revenue that is the poor quality of services that occur due to lack of manpower and lack of maintenance levy collectors and automotive repair labor service support operations. From some description above can be concluded that basically the Department of Transportation, Communications and Information Technology will use a variety of resources as inputs to increase income levy as output including the human factor which is labor collector. The role of resource masusia is able to increase or decrease the income of an institution. To support the increased levy revenue to consider the amount of work in the transport sector so that the result of increased revenue retribution. Likewise, the cost of maintenance and repairs to vehicles made in the service is intended to extend the economic life of existing vehicles, so that maintenance and repair program will assist agencies in increasing the income levy, because without the maintenance and improvement of the services, not can operate properly.
Keywords: Labor collector Levy, Vehicle Maintenance and Repair Costs, Income Levy.
PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA PEMUNGUT RETRIBUSI, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatka Kota Tasikmalaya) ABSTRAK Oleh : Dindin Ilhamudin 113403194 Email :
[email protected] Program Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Pembimbing : Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak, CA Rita Tri Yusnita, S.E., M.M
Pendapatan retribusi adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari aktivitas pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan yaitu buruknya kualitas jasa yang terjadi karena kurangnya jumlah tenaga kerja pemungut retribusi dan kurangnya pemeliharaan serta perbaikan kendaraan tenaga kerja yang menunjang kegiatan operasional dinas. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan menggunakan berbagai macam sumber daya sebagai input untuk meningkatkan pendapatan retribusi sebagai output yang termasuk di dalamnya adalah faktor sumber daya manusia yakni tenaga kerja pemungut. Peranan sumber daya masusia inilah yang mampu menaikan atau menurunkan pendapatan suatu lembaga. Untuk menunjang peningkatan pendapatan retribusi perlu dipertimbangkan jumlah yang bekerja pada sektor perhubungan sehingga hasil pendapatan retribusinya meningkat. Demikian juga dengan biaya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan untuk kendaraan yang dilakukan di dalam dinas adalah bertujuan untuk memperpanjang umur ekonomis dari kendaraan yang ada, sehingga program pemeliharaan dan perbaikan ini akan membantu dinas dalam meningkatkan pendapatan retribusi, karena tanpa adanya pemeliharaan dan perbaikan maka dinas, tidak dapat beroperasi dengan baik.
Kata Kunci : Tenaga Kerja Pemungut Retribusi, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan, Pendapatan Retribusi.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan ini maka dilaksanakan pembangunan di segala bidang dan pelaksanaan operasinya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahunnya. Disisi lain, pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah harus mampu menggali segala sumber dana yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar.
Peran pemerintah daerah juga diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.
Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-undang No. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus ruah tangga dan penerimaan pendapatan (Simanjuntak,1985). Pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja dapat juga diartikan penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat
memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau beradaptasi dalam aktivitas tersebut (Mulyani Subri, 2003). Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi adalah banyaknya orang yang melakukan pekerjaan sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Dishubkominfo, 2003). Tenaga Kerja Pemungut Retribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup kota. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Hal ini berdampak pada pada besarnya jumlah tenaga kerja pemungut retribusi di daerah-daerah bersangkutan. Disisi lain, di lihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi publik setiap daerah juga sangat bervariasi, dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya masih ada yang belum memadai. Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sumbernya dari pendapatan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pihak dinas harus meningkatkan jumlah tenaga kerja pemungut retribusi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka
kualitas layanannya harus meningkat juga. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan retribusi daerah karena dalam kenyataannya lembaga atau dinas tertentu akan menggunakan berbagai macam sumber daya sebagai input yang termasuk di dalamnya adalah faktor sumber daya manusia. Peranan sumber daya masusia inilah yang mampu menaikan atau menurunkan pendapatan suatu lembaga. Untuk menunjang peningkatan pendapatan retribusi perlu dipertimbangkan jumlah yang bekerja pada sektor perhubungan sehingga hasil pendapatan retribusinya meningkat. Tenaga kerja pemungut retribusi juga merupakan salah satu faktor penting yang sangat dominan dalam menghasilkan laba atau pendapatan. Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi mempunyai indikator yaitu jumlah tenaga kerja pemungut retribusi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, semakin banyak jumlah tenaga kerja pemungut (input) maka pendapatan retribusi (output) akan semakin meningkat pula begitu juga sebaliknya karena dengan adanya jumlah input yang banyak maka output atau pendapatannya juga akan semakin meningkat pula. Demikian juga halnya dengan kendaraan tenaga kerja yang ada pada Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika haruslah benar-benar diperhatikan, karena bila ditinjau dari segi dana, pada umumnya kendaraan dalam suatu lembaga membutuhkan biaya pemeliharaan dan perbaikan dengan dana yang cukup besar. Begitu pula bila ditinjau dari segi pengadaan, selalu memakan waktu lama. Kendaraan termasuk dalam aktiva tetap yang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam suatu neraca yang bersifat permanen dan dapat digunakan secara terus menerus selama taksiran umur ekonomis aktiva tersebut sehingga harus diperhatikan, karena kualitas jasa
layanan suatu lembaga didukung oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya untuk menarik perhatian masyarakat. Program pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja bertujuan agar lembaga dapat beroperasi dengan baik sehingga proses pemungutan yang dilakukan oleh tenaga kerja dapat berjalan lancar. Pernyataan ini sejalan dengan yang dikemukakan Suryadi Prawirisentono (2001:315) yaitu : “Kegiatan pemeliharan dan perbaikan pada perusahaan untuk menunjang operasi produksi mutu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa atau non manufaktur, kegagalan melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan adalah macetnya salah satu rangkaian proses produksi sehingga dapat menghambat operasi perusahaan selanjutnya”. Kegiatan pemeliharaan dan pebaikan pada umumnya kurang mendapat perhatian kepala atau pimpinan lembaga. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sofyan Assauri (2008:133) bahwa : “Dalam masalah pemeliharaan dan perbaikan ini perlu diperhatikan bahwa sering terlihat dalam suatu lembaga kurang diperhatikannya bidang pemeliharaan dan perbaikan ini, sehingga terjadilah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak teratur”. Kurangnya perhatian akan pemeliharaan kendaraan atau aktiva tetap disebabkan karena manfaat dari pemeliharaan itu sendiri tidak langsung dapat dirasakan secara langsung. Peranan dari kegiatan pemeliharaan ini dapat disadari setelah kendaraan atau aktiva tetap yang dimiliki mengalami kerusakan. Apabila kendaraan atau aktiva tetap ini mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi, maka dinas akan mengalami kerugian ganda. Kerugian pertama lembaga harus mengeluarkan biaya perbaikan dan kerugian kedua yaitu proses pemungutan dinas akan terhenti sehingga para tenaga kerja dan kendaraan akan menganggur dan tidak akan mendapatkan pendapatan. Perbaikan kendaraan bila telah rusak, bukan merupakan kebijaksanaan pemeliharaan yang baik, karena pemeliharaan yang baik adalah mencegah terjadinya kerusakan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan kendaraan yang lebih fatal maka diperlukan perencanaan yang
baik dalam kegiatan pemeliharaanya. Kerusakan kendaraan dapat menghambat proses pemungutan dan dapat mengakibatkan pendapatan retribusi menurun drastis. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan operasi (pemungutan) dinas, seperti yang dikemukakan oleh Sofyan Assauri (2008:134) bahwa salah satu tujuan dari kegiatan pemeliharaan adalah : “Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu”. Selain itu, program pemeliharaan dan perbaikan akan membantu dinas dalam meningkatkan pendapatan retribusi, karena tanpa adanya pemeliharaan maka dinas tidak dapat beroperasi dengan baik. Adapun indikatornya menurut Zaki Baridwan (2000:30) adalah : 1. Biaya pemakaian perlengkapan 2. Biaya pergantian komponen 3. Biaya service 4. Biaya gangguan operasi Biaya permeliharaan preventive merupakan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan pemeriksaan dan penyesuaian peralatan, penggantian atas perbaikan komponen-komponen dan kehilangan waktu produksi yang diakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan biaya pemeliharaan perbaikan adalah biaya-biaya yang timbul bila peralatan rusak atau tidak dapat beroperasi, yang meliputi waktu produksi, biaya pelaksanaan pemeliharaan ataupun biaya pengganti peralatan. Dengan adanya pemeliharaan dan perbaikan yang baik dari kendaraan yang ada di dalam dinas antara lain : 1.
Kendaraan (fasilitas tenaga kerja) yang ada akan dapat dipergunakan di dalam jangka waktu yang (relatif) lebih panjang.
2.
Pelaksanaan proses pemungutan di dalam dinas yang bersangkutan akan berjalan dengan lancar.
3.
Dapat menghindarkan atau setidak-tidaknya dapat menekan seminimal mungkin terjadinya kerusakan-kerusakan berat dari kendaraan yang dipergunakan selama proses pemungutan.
4.
Oleh karena itu kendaraan yang dipergunakan dalam lembaga dapat berjalan dengan stabil dan baik, maka pengendalian proses dan pengendaian kualitas proses dalam lembaga tersebut akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik pula.
5.
Dengan dapat di hindarkannya kerusakan-kerusakan total dari kendaraan yang dipergunakan perusahaan tersebut, maka berarti lembaga yang bersangkutan akan dapat menekan biaya pemeliharaan dan perbaikan bagi kendaraan tenaga kerja tersebut.
6.
Apabila kendaraan berjalan dengan baik, maka pendapatan retribusi yang masuk akan dapat berjalan dengan baik juga.
7.
Dengan adanya kelacaran penggunaan kendaraan yang ada di dalam lembaga, maka pembebanan kendaraan yang ada akan semakin baik. Sejalan dengan tujuan pemeliharaan diatas, maka kegiatan pemungutan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selalu berusaha memberikan pelayanan prima di bidang administrasi publik, perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan program pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja membutuhkan biaya yang dikenal dengan biaya pemeliharaan. Karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit jumlahnya dan bukan merupakan biaya tetap, maka pihak manajemen melakukan evaluasi dengan cara membandingkan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pendapatan retribusi.
Meningkatnya pendapatan retribusi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Eldon S. Hendriksen (2000:376), mendefinisikan pendapatan sebagai berikut : “Pendapatan adalah pernyataan moneter dari sebuah produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode tertentu”. Pendapatan didapat dari hasil penjualan barang atau jasa yang diukur berdasarkan jumlah yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen atas barang atau jasa yang diserahkan kepada mereka. Selain itu penapatan termasuk pula hasil penjualan atau pertukaran aktiva selain barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan retribusi menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) yaitu : “Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”. Jadi pengertian pendapatan retribusi adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari aktivitas pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah ayng berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan yaitu buruknya kualitas jasa yang terjadi karena kurangnya jumlah tenaga kerja pemungut retribusi dan kurangnya pemeliharaan serta perbaikan kendaraan tenaga kerja yang menunjang kegiatan operasional dinas. Untuk itu jumlah tenaga kerja dan kegiatan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan tenaga kerja perlu diperhatikan agar pada saat kegiatan operasional berlangsung tidak terjadi kekurangan tenaga kerja dan juga kerusakan atau gangguan kendaraan yang menyebabkan kegiatan operasional terganggu, sehingga pendapatan retribusi dapat diraih secara optimal. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan menggunakan berbagai macam sumber daya sebagai input untuk meningkatkan pendapatan retribusi sebagai output yang termasuk di
dalamnya adalah faktor sumber daya manusia yakni tenaga kerja pemungut. Peranan sumber daya masusia inilah yang mampu menaikan atau menurunkan pendapatan suatu lembaga. Untuk menunjang peningkatan pendapatan retribusi perlu dipertimbangkan jumlah yang bekerja pada sektor perhubungan sehingga hasil pendapatan retribusinya meningkat. Tenaga kerja pemungut juga merupakan salah satu faktor penting yang sangat dominan dalam menghasilkan laba atau pendapatan retribusi. Demikian juga dengan biaya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan untuk kendaraan yang dilakukan di dalam dinas adalah bertujuan untuk memperpanjang umur ekonomis dari kendaraan yang ada, sehingga program pemeliharaan dan perbaikan ini akan membantu dinas dalam meningkatkan pendapatan retribusi, karena tanpa adanya pemeliharaan dan perbaikan maka dinas, tidak dapat beroperasi dengan baik. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja terhadap pendapatan retribusi karena pendapatan retribusi setiap tahunnya rata-rata meningkat dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara. METODE PENELITIAN Menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian ilmiah yang membahas dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan yang diteliti. (Moch. Nazir, 2003) PEMBAHASAN Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi Pada umumnya setiap dinas atau lembaga yang menghasilkan jasa selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik agar dapat diterima di masyarakat juga sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dinas dapat tercapai. Dalam melakukan kegiatan pemungutan retribusi tentunya memerlukan tenaga kerja.
Adapun data jumlah tenaga kerja pemungut retribusi yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun
Jumlah
2005
253
2006
270
2007
289
2008
304
2009
312
2010
334
2011
355
2012
368
2013
411
2014
445
Jumlah
3.341
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh bahwa jumlah tenaga kerja pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 312 orang tenaga kerja pemungut retribusi dari 304 orang tenaga kerja pemungut retribusi di tahun 2008, terjadi peningkatan sebesar 8 orang atau 1,7% dan peningkatan terbesar pada tahun 2013 yaitu 411 orang tenaga kerja pemungut retribusi dari 368 di tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 10,5% atau sebesar 43 orang tenaga kerja pemungut retribusi dikarenakan jumlah tenaga kerja pemungut retribusi masih sedikit untuk mengelola aktiva dan melayani masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja Untuk melaksanakan program pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja membutuhkan biaya yang dikenal dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit jumlahnya dan bukan merupakan biaya tetap, maka pihak manajemen melakukan evaluasi dengan cara membandingkan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pendapatan retribusi. Adapun faktor yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan yaitu kurangnya pemeliharaan serta perbaikan kendaraan tenaga kerja yang menunjang kegiatan operasional dinas. Kegiatan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan tenaga kerja perlu diperhatikan agar pada saat kegiatan operasional berlangsung tidak terjadi kerusakan atau gangguan kendaraan yang menyebabkan kegiatan operasional terganggu, sehingga pendapatan retribusi dapat diraih secara optimal. Adapun data biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaTasikmalaya Tahun 2005 – 2014 (Dalam rupiah) No
Tahun
1
2005
2
Jasa Service
Penggantian Suku Cadang
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Jumlah
1.576.987
5.365.890
34.254.000
41.196.877
2006
1.712.100
5.872.220
37.768.800
45.353.120
3
2007
1.890.300
6.435.330
39.897.800
48.223.430
4
2008
2.012.654
7.135.300
45.120.100
54.268.054
5
2009
2.340.534
9.325.400
49.657.243
61.323.177
6
2010
2.550.120
11.435.200
56.145.234
70.130.554
7
2011
2.895.000
12.792.000
63.715.000
79.402.000
8
2012
3.073.210
14.360.400
85.599.329
103.032.939
9
2013
7.140.250
30.658.801
136.314.183
174.113.234
10
2014
4.571.000
29.986.000
240.423.400
274.980.400
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa biaya pemeliharaan dan pebaikan kendaraan tenaga kerja yang terjadi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Tasikmalaya tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu dari Rp. 174.113.234 pada tahun 2013 menjadi Rp. 274.980.400 terjadi peningkatan sebesar 36,6 % atau sebesar Rp. 100.867.166. Terjadi peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja pada 2014 ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan dinas, harga jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta kurangnya pemeliharaan pada kendaraan. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang relatif kecil, ini disebabkan karena masih minimnya harga jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta pemeliharaan kendaraannya yang terbilang cukup baik dibanding tahun 2014.
Pendapatan Retribusi Setiap lembaga atau dinas mengharapkan pendapatan yang lebih besar, meningkatnya pendapatan retribusi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Adapun data mengenai pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dari tahun 2005 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2014 (dalam rupiah) RETRIBUSI TAHUN
PARKIR
PKB
MENARA TELKOM
TERMINAL
TRAYEK
4.1.2.01.05
4.1.2.01.07
4.1.2.01.13
4.1.2.02.04
4.1.2.03.04
JUMLAH
2005
495.770.000
598.223.000
93.660.000
1.123.880.000
81.876.000
2.393.409.000
2006
500.121.000
601.879.000
100.110.000
1.232.176.000
84.875.000
2.519.161.000
2007
502.345.000
603.243.000
102.129.000
1.453.131.000
85.312.000
2.746.160.000
2008
592.288.000
645.918.000
113.860.000
1.568.949.000
87.550.000
3.008.565.000
2009
654.593.000
653.775.000
123.320.000
1.670.040.000
88.770.000
3.190.498.000
2010
711.946.000
708.165.000
142.132.000
1.740.171.000
134.450.000
3.436.864.000
2011
747.828.000
743.638.000
155.670.000
1.980.181.000
146.280.000
3.773.597.000
2012
1.242.242.000
907.023.000
158.000.000
2.055.983.000
155.100.000
4.518.348.000
2013
1.284.212.000
1.080.226.900
638.089.565
2.326.430.080
179.432.500
5.508.391.045
2014
1.341.284.000
1.186.508.200
564.920.125
2.316.996.166
176.305.000
5.586.013.491
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan bahwa pendapatan retribusi yang terjadi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu dari Rp. 4.518.348.000 pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.508.391.045 terjadi peningkatan sebesar 17,98% atau sebesar Rp. 990.043.045 dan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp. 5.508.391.045 pada tahun 2013 menjadi Rp. 5.586.013.491 peningkatan sebesar Rp. 77.622.446 atau sebesar 1,4% saja. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pemungut retribusinya tidak sesignifikan tahun 2013 yaitu hanya 34 orang saja dan juga kurangnya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja terbukti dengan melambungnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja diikuti dengan harga jasa service, suku cadang, BBM /gas dan pelumas yang semakin melambung pula. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pemungut retribusi yang signifikan yaitu 43 orang dan juga pemeliharaan dan perbaikan pada kendaraan tenaga kerja yang baik terbukti dengan minimnya biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja diikuti dengan harga jasa service, suku cadang, BBM/gas dan pelumas yang masih minim pula sehingga dapat melakukan kegiatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian tinggkat kepuasan masyarakat/publik terhadap Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika semakin meningkat.
Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Secara ParsialTenaga Kerja Terhadap Pendapatan Retribusi Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi (X1) Secara Parsial terhadap Pendapatan Retribusi (Y) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
Pengaruh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator yang digunakan yaitu jumlah tenaga kerja tenaga kerja pemungut retribusi (X1) untuk meningkatkan pendapatan retribusi (Y). Dengan mengguakan SPSS diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,925 artinya bahwa jumlah tenaga kerja pemungut retribusi terhadap pendapatan retribusi mempunyai korelasi sebesar 0,925. Besarnya nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,925 nilai tersebut mendekati 1 dan bernilai positif ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel tersebut yaitu berasa 0,80 – 1,00. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi terhadap pendapatan retribusi dicari dengan koefisien determinasi 𝐾𝑑 = (0,925)2 x 100%. Hasil uji statistik dengan SPSS diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,855 atau 85,5%, sedangkan nilai koefisien non determinasinya sebesar 0,15 atau 15% ini berarti bahwa sebesar 85,5% pendapatan retribusi dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, sedangkan sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor di luar jumlah tenaga kerja pemungut retribusi. Pengujian Hipotesis Untuk mencapai simpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan pengujian hipotesis dengan perumusan hipotesis :
Ho : β = 0 : Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi tidak berpengaruh terhadap pendapatan retribusi. Hi : β ≠ 0 : Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi berpengaruh terhadap pendapatan retribusi. Kaidah keputusan : Tolak Ho, jika : t hitung < -t 1⁄2 α atau t hitung > t 1⁄2 Terima Ho, jika : -t 1⁄2
α ≤ t 1⁄2 t hitung ≤ t 1⁄2 α
Pengujian hipotesis merupakan alat uji untuk mengukur tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen guna mencapai simpulan dalam penyusunan skripsi. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan diperoleh t hitung sebesar 18,876 kemudian t hitung ini dibandingkan dengan t tabel pada tingkat keyakinan 85% dan degree of freedom (df) 20-2 = 18 maka diperoleh t tabel sebesar 2,101. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung (18,876) > t tabel (2,101), atau dapat melihat nilai sig output SPSS yaitu sebesar 0,000 yang ternyata lebih kecil dari nilai α 0,05 maka Ho ditolak karena t 1⁄2 α < t hitung artinya : Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Jumlah tenaga kerja pemungut erat kaitannya dengan pendapatan retribusi. Semakin besar jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, semakin besar juga pendapatan retribusi yang didapatkan.
Pengaruh Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja (X2) Secara Parsial terhadap Pendapatan Retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Pengaruh biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator yang digunakan yaitu biaya pemakaian, pergantian komponen, service dan gangguan operasi. Dengan menggunakan SPSS diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,044 artinya bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja terhadap pendapatan retribusi mempunyai korelasi sebesar 0,044. Besarnya nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,044. Besarnya nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,044 nilai tersebut sangat rendah antara variabel tersebut yaitu berada 0,00 – 0,199. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja terhadap pendapatan retribusi dicari dengan koefisien determinasi 𝐾𝑑 = (0,044)2 x 100%. Hasil uji statistik dengan SPSS diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,0193 x 100% = 1,93%, sedangkan nilai koefisien non determinasinya sebesar 98,07% ini berarti bahwa sebesar 1,93% pendapatan retribusi dipengaruhi oleh biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja, sedangkan sebesar 98,07% dipengaruhi oleh faktor di luar biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja. Pengujian Hipotesis Untuk mencapai simpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan pengujian hipotesis dengan perumusan hipotesis :
Ho : β = 0 : Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan retribusi. Hi : β ≠ 0
:
Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja
berpengaruh
terhadap pendapatan retribusi. Kaidah keputusan : Tolak Ho, jika : t hitung < -t 1⁄2 α atau t hitung > t 1⁄2 Terima Ho, jika : -t 1⁄2
α ≤ t 1⁄2 t hitung ≤ t 1⁄2 α
Pengujian hipotesis merupakan alat uji untuk mengukur tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen guna mencapai simpulan dalam penyusunan skripsi. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan diperoleh t hitung sebesar 0,180 kemudian t hitung ini dibandingkan dengan t tabel pada tingkat keyakinan 85% dan degree of freedom (df) 20-2 = 18 maka diperoleh t tabel sebesar 2,101. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel atau 0,180 < 2,101, atau dapat dilihat dari nilai Sig setara 0,860 yang ternyata lebih besar dari nilai α 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak artinya : Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi (X1), Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja (X2) Secara Simultan terhadap Pendapatan Retribusi (Y) Besarnya Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi (X1), Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja (X2) terhadap Pendapatan Retribusi (Y), dapat dilihat dari indikator masing - masing variabel yaitu jumlah tenaga kerja pemungut retribusi (X1), biaya pemakaian, pergantian komponen, service dan gangguan operasi (X2), dengan menggunakan regresi berganda. Yang mana pada bagian sebelumnya penulis mengajukan hipotesis “Terdapat Pengaruh Antara Jumlah Tenaga Kerja Pemungut Retribusi, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Retribusi” dan hipotesis tersebut didasarkan pada kerangka pemikiran. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data – data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS. Dari hasil perhitungan SPSS (terlampir), diperoleh nilai Fhitung sebesar 178,157 dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5%, maka dari tabel distribusi F-Snedecor diperoleh F α ; k ; (n-k-1) = 20-2-1 adalah sebesar 3,55 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil dari 5% menunjukan signifikan. Dikarenakan 178,157 lebih besar dari 3,55 sig F sebesar 0,000 maka Ho ditolak atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi sebesar koefisien determinasi 0,855 atau 85,5% sedangkan nilai koefisien non determinasi sebesar
0,145 atau sebesar 14,5% ini berarti bahwa sebesar 85,5% pendapatan retribusi dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja, sedangkan sebesar 14,5% dipengaruhi oleh faktor di luar jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja. Menurut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika faktor lain yang mempengaruhi pendapatan retribusi adalah seperti cuaca, pajak daerah dan jumlah penduduk. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan retribusi. Semakin besar jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja maka semakin besar pula pendapatan retribusi yang didapat. Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan retribusi. Besarnya pendapatan retribusi sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja. Kaitannya jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja merupakan salah satu indikator yang menentukan pendapatan retribusi dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya juga terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y yaitu semakin besar jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja maka semakin besar pula pendapatan retribusi yang didapat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firman Triadi tahun 2006 mengenai pendapatan retribusi adalah setelah melakukan penelitian dan memperoleh data – data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara retribusi parkir dan pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai Fhitung sebesar 145,132 dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5%, maka dari tabel distribusi F-Snedecor diperoleh F α ; k ; (n-k-1) = 13-2-1 adalah sebesar 4,10 atau cukup melihat sig F yaitu 0,001 yang artinya lebih kecil dari 5% menunjukan signifikan. Dikarenakan 145,132 lebih besar dari 4,10 sig F sebesar 0,001 maka Ho ditolak atau dengan kata lain retribusi parkir dan pengujian kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi sebesar koefisien determinasi 0,825 atau 82,5% sedangkan nilai koefisien non determinasi sebesar 0,145 atau sebesar 17,5% ini berarti bahwa sebesar 82,5% pendapatan retribusi dipengaruhi oleh retribusi parkir dan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan sebesar 17,5% dipengaruhi oleh faktor di luar retribusi parkir dan pengujian kendaraan bermotor. PENUTUP
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain : 1. a. Jumlah tenaga kerja pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini disebabkan karena dinas sering melakukan kegiatan operasional salah satunya kegiatan pemungutan guna meningkatkan pendapatan retribusi. b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan harga jasa service, suku cadang dan sebagainya mengalami peningkatan. c. Pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan
jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja sehingga kegiatan pemungutan berjalan dengan lancar dan semakin sering dilakukan. 2. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tenaga kerja pemungut retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi. Sedangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan retribusi. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran tersebut sebagai berikut: 1. Bagi dinas, hendaknya lebih mengoptimalkan lagi dalam proses kegiatan pemungutannya, karena masih adanya tempat – tempat yang belum terjangkau untuk melakukan pemungutan, selain itu juga harus diimbangi jumlah tenaga kerja pemungut dan juga jumlah kendaraannya sehingga menghasilkan target pendapatan retribusi. 2. Bagi peneliti yang ingin mengkaji kembali jumlah tenaga kerja pemungut retribusi, biaya pemeliharaan kendaraan tenaga kerja dan pendapatan retribusi lebih mendalam, agar dapat menambah objek yang akan diteliti dan memperhatikan jenis perusahaan yang akan diteliti sehingga hasilnya akan semakin baik.
