BUPA,TX PAKPAK BTilARAT PERATLIRAN E}UPATI PAI(PAK BHARAT NOMOR 14 TAHL'N 2OE8 TENTANG -]'lDs.K "l'ERni-l(]]\ FffiTLtNil-ild Flh:L;1|(SAr.l,/{rL}t !)r.NGfftlFd &41"tr B[:LAhuA i{,,tH i.I p "*,.1' ffi },!'d,fiKF r8.}( B h{lt tt, t,' I i Ei'ITi SIJ
lvlenirrrt:arlg '.
pd.'i'! l)$,KhrAK'3 li AiL,i:\'l'
hahwa ilntrrir. mornenulri l<etentuari pasal 48 Ilr:raft.lran Merlieri Dalant Negeri 2006 dirasa periu menetapkan Petunjuk Peiaksanaan l,lornoi" l:i l-ahun 'licial.. l'aar:pal< Bharat lerdu.qa iEl-I) APBD Kabup'ateri F'eni";6}rriaan Eelanja -l-et,luLta (H'il-) tersebut yi:-,,rva Lirrtlil< kelailcaren p;,,rlakrsar:aair 13elanja f idak p*iipa!'' pa,ja i:iiiir" "a" rjiata:: pr:riu ciit*iapkan tlalatn suatu Peraiuran iSr..rpati
i).
h
Llharat. {',iir:riqiitCiat
LJndapg-urrdalg lll lrlorpor 09 Tahun 20{l:3 teii'i;tng Peinherltt-tka,-r l(air.;palterl liia5 li,:.lata1, [
:'1
a
filr.i
3et;
q:.iti-,uttiii< ii'ir:irittesi;t hiorTlcl 4.1Bti;
'l';lnu:'r 2004 tent,'*rrg1 [:el hencjaili?i'e?ii hlegat a i.irriarig-r-rir4apq l,lr:rritr- 1 -i'lhlrn 20C4 l'icrinor- t:, l"a'nt''attan (L-r:rpbiiiilil irlegr,lra I{efrr-rh:iik l"trJlri'rt:sia i..ernhl'iiui'i i.legar:-l tliep;-li:riit<' lr:'.-lonesiil trlorrtr'ri'4::1i;ii);
4.
f
.
6. 7.
ili'fahrrn 2t-i04'ieirtang Pemeiil(siiiill pnrnqsioi:rBn ilan llegara (Lerlbaran.Negara Reptrbiik lntlunesia ia,rggungjurrrf, Keuangan 'fambaharr 1-embararr Negara Reptlbiik lndonesia Tahun 2004 ltomor Ob, itirCa,-,tj uircla,ig .\cnrui
lrlcrnor 4a0il);
Datii"eh U'ciarrg-urrilaniJ l{ornt.ri- il} l-atiuit 20CIri tr,:ntang [:'ernet'il'ltahl'tti '1 I arrrbalralt ]5, {Lenrbararr Ne[ara Rr;publik lndon*sia J"ahui: 2004 Non"rol ti-llall Ciubai' L.er"nbaran l.,regara Republik indorresia l,lorttor 4437) sel,'againlartll keciuir utas Peruhahan ientarlg 2008 l-ahun ciengan Uncjalg-L,lndang Nonror 12 Dalerali Penterirrlah6tt tenlang tJr:,1irng-uncian[ Nonior 32 Tahttrr 2014 "'i"atrrbaharr 5tl l\1,-rlnt:i' 20tlB (L-r:rr:t:;lrarr l.ielara Repriblik lnclonesi;r Tahrrn Nomor 4844)' Lernbaran l'legara Republik lndonesia 'l-ahrrn 20tt.{ tentang F-'eriivtbattlian l('rlti'tnger"t 33 Ur.rtlang-unriilrrg Norror Arrtara pemerririair Pusat rJarr i:'eirrrtrintahan Daerah (l-"errti-r;irarr Nlt:gtrra l''lr:glra Flepublik intJonesia tahurr 2110.1 Nlonror' 1216, larnbahart Le.rn',batan F.epr,rblilt I rtdonesia f.lotrtor 4'13'8) ; peraturan pemerintal-r Ncmor 5i3 Tarhun 2005
tentang Peni;';loiarri. Keuangan
g.
'1-airt.lri i]0(15 l''lonrr:r 'i40, [-enih:i*ran l.legara l?r*putllii< inr!onesia 45 1'n';', T'.rr nbahan Len'r[aran l\egara fLeprrblik i lld()nesia hlomt:t' pr;raturan penreriniah tlor",or B'larirrn 200ti tentang [:'ela5roratt KcUlrgan dari (Lemiraran Negara Repuhlik lnclorlesia Tahun Kinerja lstansi Pernerintah -[arnbahan l-emb'aran Negara Republik lndcne-'sia Nomor Nomor 28,
g
4614: pe1atrri-an fuienteri Dalani Negeri Nontor 13 Tahr"rn 200er irlrrtang F'edomarl Pengelolaan Keuangan Daerah;
Daerah (
2006
2 Tahun 2A07 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata t(erja Daerah Kab. Pakpak Bharat; 11. Peraturan Daerah Kab. Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pakpak Bharat ; 12. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pakpak Bharat 13 Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 466 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat. 10.
Peraturan Daerah Kab. Pakpak Bharat Nomor
.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) KABUPATEN PAKPAK BHARAT. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud tJengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 4. Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kab. Pakpak Bharat; 5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga dalam Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam pepyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecannatan, 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat; B. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah; 9. Badan adalah !-embaga Teknis Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik l0.Belanja Tidak Terdirga disingkat BTT adalah merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat r.intuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban daerah dan diharapkan tidak terulang sepefti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 11. Satuan pelaksana adalah kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk mengindentifikasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan koordinasi, peninjauan, dan pengecekan data konkrit dilapangan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
BAB Ii PET\IGAI{GGP.RAN
Pasal
1.
2
-l-id;:k 'Terduga (BTI) Kaburpaten Pakpak i3harat ditampung dalam DPA SKPt) Anggararr Belanja Pengelcla Keuan5;arr Daet'ah Badan
/.
Pasal 3 Belanja Tidak Terduga (BTT) diperuntukkan untuk kebutuhan penanggulangan pasca bencana yang terjadi yang mencakup kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan iet
BAB III SASARAN
Pasal 4 Sasaran penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTf) adalah untuk mendanai kegiatan darurat yang anggarannya belurn tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluin mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Kriteria keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan antara lain Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. b. Tidak diharapkan terjadi berulang dan berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. c. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 1.
a'
BAB IV
PROSEDUR PENGGUNAAN BTT
Pasal 5 1.
2. ,1.
(BfD dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, bencana yang sosial mempunyai dampak luas atas dasar laporan Camal pada kejadian dan hasil Belanja Tidak Terduga
peninjauan oleh tim teknis yang ditunjuk dengan keputusan Bupati. Anggaran yang dibutuhkan digunakan untuk kebutuhan penanggulangan, pemulihan yang diakibatkan bencana alam/sosial yang diajukan oleh Tim Teknis metalui nasit survey iapanganl Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam point "1" diatas dapat dialokasikan setelah mendapat persetujuan Bupati Pakpak Bharat.
Pasal 6 Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BIT) dipertanggungjar,vabkan kepada Bupati pahpal< Bharat melalui Badan Peirgelola Keuangari Daerah sesuai rJengarr ketentuan yang berlaku.
Pasal 3 Betanja Tidak Terduga (tsTT) diperuntukkan untuk kebutuhan penanggulangan Pasca bencana yang terjadi yang mencakup kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Anggaran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat digunakan setelah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi melakukan peninjauan dan pendataan serta mengajukan anggaran yang dibutuhkan. 3. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi yang diajukan harus nrendapat persetujuan dari Kepala Daerah. 1.
tsA$ ili SASARAhI
Pasal 4 .t
2.
llassriin pen'slgLrnaan i3elarria flriak'l-erduga (l.lll') acialah untuii rnerrCanai kegiaian darurat yilng afisea,ttannya L,erlum tersec.iia cialanr tahun anggaran belialan cian keperlrran merrdesak ieinnya yattl; apabiia Citunda akair nienirnbulkan kerugian yang leibih besar bagi penrerintah ,laerah da n nr'.isya:'skat. Kriter!a keadaan ciarurat sekurang-kur.angnya rni*rnenuhi ketentuan antara lain lt. Bukan merupal
BAB IV il'F{CiS E fJU'rI- PENGG\U
Fasal
n*AAi{ BTT
5
*eianja Tiili:it T'*tci,"rgc (tr-i"i) lrarrya ciepat diiaksanakan untuk rnend*nai penarrggulangan Lencarta alam, berrcan;; sc'siai yang menrpr.inyai dampak iuas aias dasar laporan Canrat lokasi kejrldian d..in'l-im J'eknir; menetapkan l'iirr meialui Surat K*putusan Bupati. 2. Anggaran vang ditrutuhkan digrinakan untuk kebr"itul-ran penangguiangall, pentulihan yang ejlakibatkan bencana arlarnlsr.lsial yang criajukan oleh l'im Teknis rnelalui hasil survey lapangan. J- Penggunaan Bl-T sel:agaimana dirnaksud dalam poinr "1" diatas dapat dialokasikan setelah mendapat persetu.iuan Bupati Pakpak Birarat. 'i
Pasal 6 Penggutraan Eelanja Tidak Terdr.rga (Bl-1) dipertanggungjavirabkan kepada Bupati Pakpak Bharat ineialui Bedan Pengeloia Keuartgan Dae:'ah $esuai dengan ketentuan yang beriakur.
BAB IV KETENTUAN.PENUTUP Pasal 7 'l ")
D,:ttgan berlakunya Feraluran Bupati Fakpak Bharat ini, maka ketentuan dan peraturan yang oertentangan derrgan Peratilran Bupati ini dlnyatak:,rn tidak berlaku lagi. i:'eratr;ran tsupati :ni rnulai herlaku seiak tanggal diundangl.lan. Agar setiap orang ciapat mengetahuri. menrerirrtahkan pengundangan peraturan ini dengan peFernpaiartnya dalant Berita Daerah Katrupaten Pakpak Bhai"at.
Ditetapkan di Salak Pacla tanggaiff November 20C8
BUPATI PAKPAK BHARAT
H. MAKMUR BERASA
Di,"rndangkan cii $ f::KRET
KAITHPA
frt",
ijilak
ro
l{ovenri:er 2008 l\RlS DAERr\l-l
Feda 1-arrgyglal r
EhiPAKPAT( BHARA"T
*"*-{,
GAilJ DH IJfI\RTHII MAN
i
K
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN
2OO8
NOMOR
@ h8
4
