SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
pada
Kabupaten
Dinas
Belitung,
Daerah perlu
di
Lingkungan
ditetapkan
Pemerintah
Peraturan
Bupati
Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesehatan
Masyarakat
Unit Pelaksana Teknis Pusat pada
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Belitung; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Provinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000 Bangka
tentang Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
1
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 53); 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut
U PT
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) UPT
Pusat
pelaksana
Kesehatan
Masyarakat
merupakan
unit
teknis Dinas di bidang kesehatan bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) UPT....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
3
(2) UPT Pusat Kesehatan Masyrakat dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas
yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat,
terdiri atas: a. Kepala Puskesmas; b. Kapala Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Belitung,
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pasal 4 UPT
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Pasal 5 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan
upaya
kesehatan
masyarakat
tingkat
Perorangan
tingkat
pertama di wilayah kerjanya; b. penyelenggaraan
upaya
Kesehatan
pertama di wilayah kerjanya; c. pemantauan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
4
c. pemantauan
dan
evaluasi
serta
pelaporan
di
bidang
tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaopran dan administrasi, kepegawaian dan umum, keuangan dan aset UPT Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 7 Sub
Bagian
sebagaimana
Tata
Usaha
dalam
dimaksud dalam
melaksanakan
Pasal 6,
tugas
menyelenggarakan
fungsi: a. pengumpulan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; b. pelaksanaan
urusan
administrasi,
kepegawaian,
urusan
rumah tangga dan perlengkapan; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9 (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh
kegiatan
aparat
pelaksana/staf
UPT
Pusat
Kesehatan Masyarakat. (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
5
(3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
Pasal 10 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Sub
Bagian
Tata
Usaha
berkewajiban
melaksanakan
koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala
UPT,
Sub
Bagian
Tata
Usaha
masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (4) Kepala UPT tidak boleh dirangkap, dan apabila kepala UPT berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 (1) Kepala UPT merupakan jabatan fungsional. (2) Kepala UPT adalah Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat. (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural.
Pasal 12 (1) Kepala
UPT
diangkat
dan diberhentikan
dengan peraturan perundang-undangan
sesuai
yang berlaku.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. BAB….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2008 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
7
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PARAF KOORDINASI
SUB BAGIAN TATA USAHA
1. 2. 3.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
4. 5.
ttd.
6. 7. 8.
BUPATI BELITUNG,
SAHANI SALEH IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\74-PERBUP TUPOKSI UPT PUSKESMAS.docx
8
