BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a.
bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten Belitung dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten Belitung;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
1
217, Tambahan Nomor 4033);
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pememrintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/ MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
2
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat. 7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
3
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15. 16. 17.
18.
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Kesehatan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nila terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Kesehatan yang diharapkan sampai pada tahun 2015. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Kesehatan. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
4
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi SKPD Penyelenggara Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan dalam skala minimal. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah : a.
meningkatkan akses kepada masyarakat;
dan
kualitas pelayanan
kesehatan
b.
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan; dan
c.
memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib kesehatan Pasal 4
Fungsi ditetapkannya SPM bidang Kesehatan adalah : a.
sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata;
b.
sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
c.
sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
d.
menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
5
e.
menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan
f.
alat Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di Daerah.
BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 5 (1) (2)
Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan. SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2012- 2015 terdiri dari : a. indikator kinerja pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan Kabupaten sesuai SPM : 1. pelayanan kesehatan dasar; 1) cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; 2) cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015; 3) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; 4) cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; 5) cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 % pada Tahun 2010; 6) cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010; 7) cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 90% pada Tahun 2010; 8) cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010; 9) cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 100% pada Tahun 2010; 10) cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2014; 11) cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada Tahun 2010; 12) cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010; 13) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
6
14) cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; 2. pelayanan kesehatan rujukan: 1) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; 2) cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% pada Tahun 2015; 3. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB : cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015; 4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : Cakupan Desa Siaga aktif 80% pada Tahun 2015; b. indikator kinerja pelayanan kesehatan wajib lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung: 1. program pencegahan dan pengendalian penyakit : 1) jumlah rumah disemprot IRS (Indoor Residual Sprayer) 2.500 rumah pada tahun 2015; 2) cakupan Fogging focus DBD 100 % pada Tahun 2015; 3) pemeriksaan sampel HIV dan penyakit kelamin sebanyak 150 sampel pada tahun 2015; 4) cakupan imunisasi anak sekolah 98 % pada tahun 2015; 5) cakupan pemeriksaan kesehatan haji 100 % pada tahun 2015; 2. penyehatan lingkungan : 1) jumlah sampel air diperiksa sebanyak 30 sampel pada tahun 2015; 2) jumlah penyuluhan sanitasi dengan CLTS sebanyak 30 kali pada tahun 2015; 3) jumlah pengelola tempat pengolah makanan minuman dilatih hygiene dan sanitasi 20 orang pada tahun 2015; 4) jumlah sampel makanan minuman diperiksa sebanyak 50 sampel pada tahun 2015; 3. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan : 1) tersedianya pembiayaan obat pelayanan kesehatan berdasarkan per kapita USD 2/per kapita pada tahun 2015. 2) tersedianya perbekalan kesehatan per tahun 100 % pada tahun 2015. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 1) umur harapan hidup 72 Tahun pada Tahun 2015; 2) angka kematian ibu melahirkan 102/100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015; 3) angka kematian bayi (AKB) 1,9/1.000 kelahiran hidup tahun 2015; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
7
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : 1) cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Belitung (JKB) 100 % Tahun 2013; 6. Penyusunan Program Pembangunan Kesehatan : 1) ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan; 2) ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan (RKT) pembangunan kesehatan; 3) pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana program/kegiatan kesehatan di puskesmas wilayah kecamatan; 4) ketersediaan dokumen anggaran pembangunan kesehatan tahunan (RENJA); 5) cakupan sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di wilayah puskesmas/kecamatan; 6) Ketersediaan dokumen Laporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan) bidang kesehatan; 7) Ketersediaan Dokumen Laporan Penetapan dan Evaluasi kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel; 8) penyusunan laporan program kegiatan bulanan/triwulan dan tahunan; (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang kesehatan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang kesehatan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
8
(3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang kesehatan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM bidang kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan SPM bidang kesehatan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun Perencanaan Pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang kesehatan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM bidang kesehatan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan / dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang kesehatan, melakukan Survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang kesehatan; e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja SKPD SPM bidang kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
9
Pasal 9 Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Kesehatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Kesehatan; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM bidang kesehatan. Pasal 11 (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang kesehatan dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Kesehatan; dan b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
10
BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Dinas Kesehatan Kabupaten secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 November 2012 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 36
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
11
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KSESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN.2011
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
2010
2015
2012
2013
2014
2015
Indikator kinerja pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan di kabupaten sesuai SPM : Pelayanan Kesehatan Dasar. 1.
Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % pada tahun 2015.
%
99,30
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
2.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada tahun 2015.
%
100,00
80,00
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 % pada tahun 2015.
%
100,30
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
4.
Cakupan Pelayanan Nifas 90 % pada tahun 2015.
%
100,30
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
12
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
THN. 2011
2010
2015
2012
2013
2014
2015
5.
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 % pada tahun 2010.
%
62,30
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
6.
Cakupan Kunjungan Bayi 90 % pada tahun 2010.
%
103,70
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
7.
Cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) 100 % pada tahun 2010.
%
97,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8.
Cakupan Pelayanan anak Balita 90 % pada tahun 2010
%
69,90
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
9.
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin 100 % pada tahun 2010.
%
12,63
100,00
100,00
96,00
98,00
100,00
100,00
10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 % pada tahun 2010.
%
Tidak ada kasus gizi buruk
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada tahun 2010.
%
97,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12. Cakupan peserta KB Aktif 70 % pada tahun 2010.
%
77,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100 % pada tahun 2010
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
13
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN. 2011
%
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
2010
2015
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
73,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan . 14. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015. 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015 16. Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) di Kabupaten/kota 100 % pada tahun 2015.
%
%
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian luar biasa /KLB . 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 % pada tahun 2015.
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
26,32
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat . 18. Cakupan Desa Siaga Aktif 80 % pada tahun 2015.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
14
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN. 2011
1.
Jumlah Rumah Disemprot IRS (Indoors Residual Sprayer)
Rumah
1.500
2.000
2.000
2.500
2.500
2.
Cakupan Fogging focus DBD
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.
Pemeriksaan Sampel HIV dan penyakit kelamin
Sampel
150
150
150
150
150
4.
Cakupan imunisasi anak sekolah
%
97,60
5.
Cakupan pemeriksan kesehatan Haji
%
JENIS PELAYANAN
2010
2015
2012
2013
2014
2015
Indikator kinerja pelayanan kesehatan wajib lainnya yang dilaksanakan di kabupaten : Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit .
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
100,00
95,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN.2011
1.
Jumlah Sampel Air Diperiksa sebanyak 30 sampel air pada Tahun 2015
Sampel
20
2.
Jumlah Penyuluhan sanitasi dengan CLTS sebanyak 25 kali pada tahun 2015
Kali
3.
Jumlah tempat pengolahan makanan dan minuman dilatih hygiene dan sanitasi 20 orang pada tahun 2015
4.
Jumlah sampel makanan dan minuman diperiksa sebanyak 50 sampel pada tahun 2015
1.
Tersedianya pembiayaan obat pelayanan kesehatan berdasarkan per kapita sebesar USD 2/per kapita pada tahun 2015
JENIS PELAYANAN
TARGET NASIONAL 2010
2015
TARGET BELITUNG 2012
2013
2014
2015
25
25
30
30
20
25
25
30
30
orang
25
20
20
20
20
Sampel
0
30
30
50
50
Program Penyehatan Lingkungan
Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.
Tersedianya perbekalan kesehatan per tahun 100 % pada tahun 2015
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
USD/perkapi
6.000
USD 2
USD 2
USD 2
USD 2
USD 2
USD 2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ta
%
16
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN.2011
1.
Peningkatan umur harapan hidup 72 tahun pada Tahun 2015
tahun
70,87
2.
Penurunan angka kematian ibu (Mdgs) (Kasus/100.000 KLH) 104/ 100.000 klh Tahun 2015
/100.000 klh
99,04
/1000 klh
17,80
JENIS PELAYANAN
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
2010
2015
2012
2013
2014
2015
70,70
72,00
71,00
71,27
71,30
72,00
102,00
0,00
0,00
0,00
102,00
0,00
0,00
100,00
100,00
Peningkatan IPM (Index Pembangunan manusia)
3.
Penurunan angka kematian bayi (Mdgs) (kasus/1000 KLH) 26,99/ 1000 kelahiran hidup Tahun 2015
(MDGs)
23,00 (MDGs)
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 1.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Belitung (JKB) 100 % Tahun 2013
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
%
50,00
17
0,00
1,90
INDIKATOR KINERJA SPM
JENIS PELAYANAN
SATUAN
KONDISI THN.2011
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
2010
2015
2012
2013
2014
2015
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan. 1.
Ketersediaan Rencana Strategis Bidang Kesehatan lima tahunan
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
2.
Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan ( RKT ) Pembangunan Kesehatan
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
3.
Pelaksanaan pembinaan tekhnis penyusunan rencana program/ kegiatan Kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.
Ketersediaan dokumen Anggaran Pembangunan Kesehatan Tahunan ( RENJA )
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
5.
Cakupan Sosialisasi Renstra bidang kesehatan lima tahunan dan tahunan di Wilayah Puskesmas / Kecamatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.
Ketersediaan dokumen Laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan) bidang kesehatan
Dokumen
4
4
4
4
4
4
4
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
18
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN.2011
Dokumen
%
TARGET NASIONAL
TARGET BELITUNG
2010
2015
2012
2013
2014
2015
2
2
2
2
2
2
2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Program Perencanaan Pembangunan bidang Kesehatan. 7.
8.
Ketersediaan Dokumen Laporan penetapan dan evaluasi kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel Penyusunan laporan program / kegiatan bulanan / triwulan & tahunan
BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM KESEHATAN_C4F3C4.doc
19
