SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya Minimal
dan
berpedoman
Pemerintah
pada
Daerah
Standar
Pelayanan
menyusun
rencana
pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
13
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri
Pertanian
Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat
II
dan
Kotapraja
Di
Sumatera
Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Republik Indonesia Tahun
Belitung
(Lembaran
2000 Nomor 217,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
2
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
68
Tahun
2002
tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc 3
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penetapan
Standar
Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2010
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Publik
di
Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, ama, merata, dan terjangkau. 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 8. Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Ketahanan
Pangan
Kabupaten yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya
merupakan
tolok
ukur
kinerja
pelayanan
ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah. 9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 10. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
5
aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target
jenis
pelayanan
bidang
ketahanan
pangan
secara
bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nila terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. 14. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian
kondisi
penyelenggaraan
pelayanan
ketahanan
pangan yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 16. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang pangan. 17. Kewenangan
Daerah
adalah
kewenangan
yang
diberikan
Pemerintah kepada Daerah. 18. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan
tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
6
Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan ketahanan pangan; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah : a. sebagai
alat
terwujudnya
Pemerintah hak-hak
Kabupaten
individu
berupa
dalam akses
menjamin dan
mutu
pelayanan ketahanan pangan secara merata; b. sebagai acuan perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan ketersediaan pangan; d. menjadi
acuan
bagi
masyarakat
mengenai
kualitas
dan
kuantitas pelayanan ketersediaan pangan yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
7
e. menentukan
perimbangan
keuangan,
sistem
subsidi
dan
pembiayaan ketahanan pangan di daerah yang lebih adil dan transparan; dan f.
alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan di daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan pelayanan ketersediaan pangan sesuai SPM ketahanan pangan. (2) SPM ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan ketersediaan pangan yang wajib dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015 yang terdiri dari : a. ketersediaan dan cadangan pangan : 1. ketersediaan energi dan protein perkapita 90 % (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan 2. penguatan cadangan pangan 50 % (lima puluh perseratus) pada Tahun 2015. b. distribusi dan akses pangan : 1. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90 % (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan 2. stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % (sembilan puluh perseratus) Tahun 2015. c. penganekaragaman dan keamanan pangan : 1. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % (sembilan puluh perseratus) pada Tahun 2015; dan 2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2015. d. penanganan kerawanan pangan : penanganan daerah rawan pangan 50 % (lima puluh perseratus) pada Tahun 2015.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
8
(3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target
pencapaian
indikator
kinerja
tahunan
setiap
jenis
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya
wajib
bertanggung
jawab
melaksanakan
tugas
pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
wajib
menunjang
terlaksananya pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan. (3) Diluar
jenis
pelayanan
dalam
urusan
wajib
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang
ketahanan
pelayanan
lainnya
pangan yang
dapat
merupakan
menyelenggarakan urusan
wajib
jenis
lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM ketahanan pangan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
9
Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan
SPM
Bidang
Ketahanan
Pangan
dapat
dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Ketahanan Pangan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/ dicapai
serta
mengembangkan
standar
standar
tekhnis
pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM Bidang Ketahanan Pangan, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan
terhadap
kinerja
SKPD
SPM
Bidang
Ketahanan Pangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan pelayanan ketahanan panganuntuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
10
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan. Pasal 11 (1) Pengawasan
dan
evaluasi
penyelenggaraan
SPM
Bidang
Ketahanan Pangan dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Ketahanan
Pangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
11,
dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi
pengembangan
kapasitas
Pemerintah
Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan b. bahan
pertimbangan
dalam
pembinaan
dan
pengawasan
penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
11
laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat, Menteri Pertanian serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 31
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
12
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO. 1.
2.
3.
4.
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA SPM
SATUAN
KONDISI THN. 2012
TARGET NASIONAL 2015
TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013
2014
2015
Ketersediaan dan cadangan pangan
1.
Ketersediaan energi dan protein perkapita
%
75
90
80
85
90
2.
Penguatan cadangan pangan
%
50
60
50
50
60
Distribusi dan akses pangan
1.
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
%
75
90
80
85
90
2.
Stabilitas harga dan pasokan pangan
%
75
90
80
85
90
Penganekaragaman dan keamanan pangan
1.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
%
75
90
80
85
90
2.
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
%
70
80
75
80
80
Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan daerah rawan pangan
%
35
60
40
45
60
BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\31-SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN_216DEF.doc
13
