SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa guna melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian, bidang kebudayaan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf w dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan penyelenggaraannya
Pemerintahan
Daerah
Daerah
Provinsi,
Kabupaten/Kota,
berpedoman
pada
dan yang
Standar
Pelayanan
Minimal dan Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian standar
pelayanan
minimal
yang
memuat
target
tahunan
pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
1
batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4286); n
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
2
7. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pengelolaan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
25,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah,
Propinsi,
Pemerintah
dan
tentang
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 17. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pola
Organisasi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
4
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Publik
di
Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
adalah
Dinas
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
5
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat. 7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. 9. Pengembangan
adalah
upaya
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 10. Pemanfaatan kepentingan
adalah
upaya
pendidikan,
penggunaan agama,
karya
sosial,
seni
untuk
ekonomi,
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri. 11. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta,
dan
lingkungan penciptaan. 12. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum
dalam
rangka
menjaga
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. 13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk
mengatur
dan
mengurus
fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
6
15. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia Tahun 1945. 16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 17. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang kesenian yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja
penyelenggaraan
kewenangan
Pemerintah
Daerah
di
bidang kesenian dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 18. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib
berskala
daerah
yang
pencapaiannya
ditentukan
berdasarkan indikator kinerja. 19. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. 20. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan di bidang kesenian yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 21. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 22. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Kesenian. 23. Kewenangan
Daerah
adalah
kewenangan
yang
diberikan
Pemerintah kepada daerah. 24. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
7
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang kesenian adalah sebagai pedoman bagi
SKPD
penyelenggara
menyelenggarakan
urusan
wajib
kewenangan
daerah
dalam
Pemerintahan
Daerah
dibidang
penyelenggaraan kesenian dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM bidang kesenian adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesenian kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang kesenian; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib kesenian. Bagian Ketiga Fungsi
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
8
Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang kesenian adalah : a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan bidang kesenian secara merata; b. sebagai
acuan
prioritas
perencanaan
daerah
dan
prioritas
pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang kesenian; d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kesenian yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan
perimbangan
keuangan,
sistem
subsidi
dan
pembiayaan bidang kesenian di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f.
alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesenian di daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM bidang kesenian. (2) SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015, terdiri dari : a. pelindungan,
pengembangan,
dan
pemanfaatan
bidang
kesenian : 1. cakupan kajian seni sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sampai tahun 2015; 2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) sampai tahun 2015; 3. cakupan gelar seni sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sampai tahun 2015; dan C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
9
4. cakupan misi kesenian sebesar 100 % (seratus perseratus) sampai tahun 2015. b. sarana dan prasarana; 1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sampai tahun 2015; 2. cakupan tempat sebesar 100 % (seratus perseratus) sampai tahun 2015; dan 3. cakupan organisasi sebesar 100 % (seratus perseratus) sampai tahun 2015. (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah
Kabupaten
dapat
menyelenggarakan
jenis
pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target
pencapaian
indikator
kinerja
tahunan
setiap
jenis
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesenian menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang kesenian. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
wajib
menunjang
terlaksananya pencapaian SPM bidang kesenian. (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang kesenian dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan
urusan
wajib
lainnya
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
10
Pasal 7 (1) SPM bidang kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian. (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM bidang kesenian dilakukan oleh tenaga kesenian dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang kesenian adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang kesenian dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang kesenian
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan
harus
mempertimbangkan SPM bidang kesenian untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM bidang kesenian melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang kesenian, melakukan survey
kepuasan
masyarakat
secara
teratur
terhadap
hasil
pelaksanaan hasil SPM bidang kesenian; e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM bidang kesenian dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bidang kesenian untuk pencapaian target sesuai SPM bidang kesenian, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
11
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian di Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang kesenian sesuai SPM bidang kesenian; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang kesenian; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM bidang kesenian. Pasal 11 (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang kesenian dilaksanakan
Tim
yang
dibentuk
Bupati
sebagaimana
yang
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipergunakan sebagai : a. bahan
masukan
bagi
pengembangan
kapasitas
pemerintah
Kabupaten dalam pencapaian SPM bidang kesenian; dan b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesenian, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. Pasal 13 (1) Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
12
(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni tingkat kabupaten. (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di wilayah kerjanya. (4) Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib memberikan anugerah seni kepada insan pelaku kesenian di wilayah kerjanya sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang kepada penerima anugerah seni. (6) Para penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Kabupaten diusulkan kepada Kementerian yang membidangi
kebudayaan
dan
pariwisata
sebagaimana
calon
penerima anugerah/penghargaan seni tingkat nasional. BAB VIII PELAPORAN Pasal 14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang kesenian Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
13
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 36
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
14
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO.
JENIS PELAYANAN
1.
Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
INDIKATOR KINERJA SPM
a. Cakupan Kajian Seni 30 % - Seminar; - Sarasehan; - Diskusi; - Bengkel Seni; - Penyerapan Narasumber; - Studi Kepustakaan; - Penggalian; - Eksperimentasi; - Rekonstruksi; - Revitalisasi; - Konservasi; - Studi Banding; - Inventarisasi; - Dokumentasi; dan - Pengemasan Bahan Kajian; b. Cakupan Fasilitasi Seni 30 % - Penyuluhan substansial maupun teknikal; - Pemberian Bantuan; - Bimbingan Organisasi; - Kaderisasi; - Promosi; - Penerbitan dan Dokumentasi; dan - Kritik Seni;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
15
SATUAN
KONDISI THN. 2012
TARGET NASIONAL 2014
2013
2014
2015
%
26,60
30,00
50,00
50,00
50,00
%
28,40
30,00
30,00
30,00
30,00
TARGET BELITUNG
c. Cakupan Gelar Seni 75 % - Pagelaran; - Pameran; - Festival; dan - Lomba; d. Misi Kesenian 100 % - Pemerintah Kabupaten Belitung mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah 2.
Sarana dan Prasaran
a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25 % - Sarjana Seni; - Pakar Seni; - Pamong Budaya; - Seniman/Budayawan; - Kritikus; - Insan media massa; - Pengusaha; dan - Penyandang Dana; b. Cakupan Tempat 100 % - Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran; dan - Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya; c. Cakupan Organisasi 34 % - Organisasi Struktural yang menangani kesenian; - Lembaga/Dewan Kesenian;
%
25,00
75,00
50,00
75,00
75,00
kali/thn
2 kali
100,00
2 kali
2 kali
2 kali
%
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
%
25,00
100,00
25,00
100,00
100,00
%
100,00
34,00
100,00
100,00
100,00
BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\36-SPM BIDANG KESENIAN_22AB0E.doc
16
