BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa

urusan

Pemerintahan

di

Bidang

Perhubungan

merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya Minimal

dan

berpedoman

Pemerintah

pada

Daerah

Standar

Pelayanan

menyusun

rencana

pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

dengan

mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

berdasarkan

ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33-SPM BIDANG PERHUBUNGAN_21E263.doc

1

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar

Pelayanan

Kabupaten/Kota,

Minimal

dipandang

Bidang

perlu

Perhubungan

menetapkan

di

Peraturan

Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Republik Indonesia Tahun

Belitung

(Lembaran

2000 Nomor 217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4286); 5. Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Republik Indonesia Tahun

Tahun

2004

Nasional

tentang

(Lembaran

2001 Nomor 104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia


2

Tahun

2007

Nomor

106,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4756); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan


3

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah,

Propinsi,

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis

Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan Minimal; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten/Kota; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan


4

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

di

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.


5

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan selanjutnya disebut SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan

dasar

dalam

penyediaan

aksessibilitas

transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantititas dan kualitas

yang

digunakan

untuk

menggambarkan

besaran

sasasan yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib

berskala

daerah

yang

pencapaiannya

ditentukan

berdasarkan indikator kinerja. 10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nila terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. 11. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian

kondisi

penyelenggaraan

perhubungan

yang

diharapkan sampai pada tahun 2015. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang perhubungan. 14. Kewenangan

Daerah

adalah

kewenangan

yang

diberikan

Pemerintah kepada Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.


6

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD

adalah

rencana

keuangan

tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang Perhubungan adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan perhubungan dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perhubungan; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib perhubungan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang Perhubungan adalah : a. sebagai

alat

terwujudnya

Pemerintah hak-hak

Kabupaten

individu

berupa

dalam akses

menjamin dan

mutu

pelayanan perhubungan secara merata; b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas


7

pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan perhubungan; d. menjadi kuantitas

acuan

bagi

pelayanan

masyarakat perhubungan

mengenai yang

kualitas

dan

disediakan

oleh

Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan perhubungan di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f.

alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan di daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN Pasal 5

(1) Pemerintah Derah menjamin penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM bidang perhubungan. (2) SPM bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, dan target tahun 2013-2015, yang terdiri dari : a. angkutan jalan 1. jaringan pelayanan angkutan jalan : 1) tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; dan 2) tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. 2. jaringan prasarana angkutan jalan :


8

1) tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 40 % (empat puluh perseratus) pada tahun 2015; dan 2) tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 25 % (dua puluh lima perseratus) pada tahun 2015. 3. fasilitas perlengkapan jalan, yaitu tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten 90 % (sembilan puluh perseratus) pada tahun 2015. 4. pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor,

yaitu

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 70 % (tujuh puluh perseratus) pada tahun 2015. 5. Sumber Daya Manusia (SDM) : 1) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; 2) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah

melakuakan

pengujian

berkala

kendaraan

bermotor 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; 3) tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir Pada Kabupaten 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2015; dan 4) tersediannya memiliki

Sumber

kompetensi

Daya

Manusia

sebagai

(SDM)

pengawas

yang

kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. 6. keselamatan, yaitu terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. b. angkutan penyeberangan : 1. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan :


9

1) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; dan 2) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam

kabupaten

untuk

menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. 2. jaringan

prasarana

angkutan

penyeberangan,

yaitu

tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. 3. Keselamatan, yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal

penyeberangan

penyeberangan

yang

dalam

beroperasi

Kabupaten

pada

100

%

lintas (seratus

perseratus) pada tahun 2015. c. angkutan laut : 1. jaringan pelayanan angkutan laut : 1) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; dan 2) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek

dalam

Kabupaten

untuk

menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2015. 2. jaringan prasarana angkutan laut, yaitu dermaga

pada

setiap

tersedianya

ibukota/kecamatan

dalam

Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten


pada wilayah yangt

10

memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015; 3. keselamatan, yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. 4. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015. (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah

Kabupaten

dapat

menyelenggarakan

jenis

pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target

pencapaian

indikator

kinerja

tahunan

setiap

jenis

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi

penyelenggaraan urusan wajib bidang

perhubungan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya

wajib

bertanggung

jawab

melaksanakan

tugas

pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang perhubungan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM bidang perhubungan. (3) Diluar

jenis

pelayanan

dalam

urusan

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang perhubungan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI PELAKSANAAN


11

Pasal 7 (1) SPM bidang perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan

daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

perhubungan. (2) Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM

bidang

Perhubungan

perhubungan

dengan

dilakukan

kualifikasi

oleh

dan

tenaga

kompetensi

bidang yang

dibutuhkan. Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang perhubungan adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang perhubungan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perhubungan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan

SPM

bidang

perhubungan

untuk

menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD

penyelenggara

SPM

bidang

perhubungan

melakukan

sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang perhubungan, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang perhubungan; dan e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

terhadap

kinerja

SKPD

SPM

bidang

perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya

pelaksanaan

pencapaian

target

pelayanan sesuai


bidang

dengan

SPM

perhubungan bidang

untuk

Perhubungan

12

dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Perhubungan di Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perhubungan sesuai SPM bidang Perhubungan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang Perhubungan; dan c. pengkoordinasian

penyusunan

laporan

pennyelenggaraan

SPM bidang perhubungan. Pasal 11 (1) Pengawasan perhubungan

dan

evaluasi

dilaksanakan

penyelenggaraan Tim

yang

SPM

bidang

dibentuk

Bupati

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan

kapasitas

Pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM bidang Perhubungan; dan b. bahan

pertimbangan

dalam

pembinaan

dan

pengawasan

penerapan SPM bidang Perhubungan, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik.


13

BAB XI PELAPORAN Pasal 13 Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Belitung secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Perhubungan kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG,

ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 33


14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO. 1.

JENIS PELAYANAN

TARGET KONDISI NASIONAL THN.2012 2014

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013 2014 2015

INDIKATOR KINERJA SPM

SATUAN

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Kabupaten

%

100,00

75,00

100,00

100,00

100,00

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.

%

100,00

75,00

100,00

100,00

100,00

1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

%

10,00

35,00

10,00

20,00

40,00

2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

%

25,00

40,00

25,00

25,00

25,00

c. Fasilitas Perlengkapan Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten. Jalan

%

40,00

50,00

50,00

60,00

90,00

d. Pelayanan Pengujian Kenderaan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

%

70,00

60,00

70,00

70,00

70,00

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal

%

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakuakan pengujian berkala kendaraan bermotor.

%

75,00

100,00

85,00

100,00

100,00

Angkutan Jalan a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan


15

f. Keselamatan

2.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir Pada Kabupaten.

%

20,00

40,00

20,00

40,00

50,00

4. Tersediannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

%

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten

%

75,00

75,00

80,00

90,00

100,00

1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten

%

100,00

60,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

%

80,00

100,00

80,00

100,00

100,00

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten

%

40,00

100,00

40,00

100,00

100,00

1. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten dalam Propinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif lain

%

100,00

25,00

100,00

100,00

100,00

2. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

%

15,00

25,00

15,00

25,00

50,00

%

100,00

35,00

100,00

100,00

100,00

Angkutan Penyeberangan a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapakan lintas penyeberangan dalam kabupaten b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan c. Keselamatan

3.

Angkutan laut a. Jaringan Pelayanan Angkutan laut

b. Jaringan Prasarana Angkutan laut

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota /kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten /Kota pada wilayah yangt memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan


16

c. Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten

d. Sumber Daya Manusia Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi (SDM) sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT

%

25,00

40,00

50,00

75,00

100,00

%

25,00

20,00

25,00

50,00

100,00

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


17


18

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents