SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33.A TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA IZIN BELAJAR DI AKADEMI KEPERAWATAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa tenaga keperawatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat; b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan
dalam
rangka
meningkatkan
kompetensi
tenaga
keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, serta membantu kelancaran proses belajar Pegawai Negeri Sipil peserta Izin Belajar di Akademi Keperawatan Kesehatan Kabupaten Belitung, perlu mengatur pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Belitung; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Peserta Izin Belajar di Akademi Keperawatan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan…
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
2
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten
Belitung
Tahun
2007
Nomor
20),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung
Nomor
11
Tahun
2013
tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Akademi Keperawatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA IZIN BELAJAR DI AKADEMI
KEPERAWATAN
KESEHATAN
PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG.
BAB I… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertugas di SKPD atau unit
kerja
pelayanan
kesehatan
yang
mempunyai
latar
belakang pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dan diberikan izin belajar D-III Keperawatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas.
6.
UPTD
Akademi
selanjutnya
Keperawatan
disebut
Akademi
Dinas
Kesehatan
Keperawatan
adalah
yang UPTD
Akademi Keperawatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 7.
Peserta
izin
belajar
adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
mendapatkan izin dari Bupati untuk belajar atau mengikuti pendidikan di UPTD Akademi Keperawatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. BAB II PESERTA IZIN BELAJAR YANG MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 diberikan bantuan biaya pendidikan.
BAB III… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
4
BAB III BENTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 3 (1)
Bentuk bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembebasan biaya pendidikan di Akademi Keperawatan.
(2)
Biaya
pendidikan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi: a. biaya pendaftaran sipenmaru; b. biaya program pengenalan studi; c. matrikulasi mahasiswa baru; d. pengembangan pendidikan; e. biaya praktek klinik; f.
biaya penyelenggaraan kuliah tetap;
g. penyelenggaraan kuliah tidak tetap; h. biaya belajar lapangan; i.
keperawatan jiwa II;
j.
ujian akhir program; dan
k. wisuda. BAB IV JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 4 Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling lama 6 (enam) semester dalam kalender akademik. BAB V SANKSI Pasal 5 Apabila
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diberikan
izin
belajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 tidak dapat menyelesaikan
pendidikannya
pendidikannya
wajib
atau
mengganti
mengundurkan
atau
diri
mengembalikan
dari
semua
bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan, pkecuali karena sakit berdasarkan ketetapan Tim kesehatan atau meninggal dunia. BAB IV… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
5
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai Tahun Anggaran 2015. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Oktober 2015 BUPATI BELITUNG, ttd. Diundangkan di Tanjungpandan
SAHANI SALEH
pada tanggal 28 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 33.A Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Ttd. IMAM FADLLI, SH PEMBINA NIP. 197109152001121002 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\33.a PERBUP BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AKPER_745530.doc
6
