SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, perlu adanya tenaga ahli fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung; b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 374 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tenaga Ahli Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata
Tertib
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
2
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan
Kedudukan
Daerah
Nomor
Keuangan
3
Pimpinan
Tahun Dan
2005
Tentang
Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung
Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi
Pemerintahan
(Lembaran
Daerah
Daerah
Kabupaten
Kabupaten
Belitung
Belitung
Tahun
2013
Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
(Lembaran
Daerah
Pemerintahan Kabupaten
Kabupaten
Belitung
Belitung
Tahun
2008
Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah….
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
3
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 8. Fraksi DPRD adalah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Tenaga Ahli Fraksi berkedudukan sebagai tenaga ahli di DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada fraksi DPRD dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 Tugas pokok dan fungsi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah, sebagai berikut : a. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas fraksi; b. memberikan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
4
b. memberikan saran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat; c. memberikan
solusi
pemecahan
permasalahan
baik
diminta
maupun tidak diminta; d. memberikan asistensi kepada fraksi DPRD dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada fraksi dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan fraksi dan/atau Sekretariat DPRD. BAB III PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENEMPATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 4 Kualifikasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut : a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai pengetahuan di bidangnya; dan
c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Bagian Kedua Pengusulan Pasal 5 Tenaga
Ahli
Fraksi
diusulkan
oleh
fraksi
yang
memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Sekretaris DPRD, setelah lulus seleksi administrasi dan fit and proper test. Bagian….
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
5
Bagian Ketiga Pengangkatan Pasal 6 Tenaga Ahli Fraksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam 5 selanjutnya setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan fit and proper test diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. Bagian Keempat Penempatan Pasal 7 Tenaga Ahli Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi di DPRD. Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 8 (1)
Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan, apabila : a. meninggal dunia; b. diusulkan oleh fraksi; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga ahli; dan d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
(2)
Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. BAB IV MASA BAKTI DAN KONTRAK KERJA Pasal 9
(1)
Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi adalah 1 (satu) tahun anggaran dan
dapat
diperpanjang
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
persetujuan fraksi paling lama hingga akhir masa jabatan DPRD periode berkenaan. (2)
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
Dalam….
6
(2)
Dalam hal Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penunjukan tenaga ahli fraksi pengganti dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
(3)
Tenaga Ahli Fraksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dilakukan evaluasi oleh masing-masing fraksi untuk diberikan rekomendasi kepada Sekretaris DPRD. BAB V TATA KERJA Pasal 10
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tenaga Ahli Fraksi harus
menerapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi. (2)
Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
(3)
Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bidang Keuangan dan Aparatur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat.
(4)
Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada ketua Fraksi DPRD, Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.
(5)
Tenaga Ahli Fraksi diwajibkan membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
(6)
Tenaga Ahli Fraksi diwajibkan menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(7)
Tenaga Ahli Fraksi diwajibkan mengisi daftar hadir harian.
BAB VI HONORARIUM Pasal 11 Honorarium Tenaga Ahli Fraksi dibebankan pada APBD Kabupaten Belitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah. BAB VII….
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
7
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. PARAF KOORDINASI 1.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 14 Agustus 2015
2.
BUPATI BELITUNG,
3. 4. 5.
Ttd.
6. 7.
SAHANI SALEH
8. 9.
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 14 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 28
p
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung,
IMAM FADLLI, SH PEMBINA NIP. 197109152001121002
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\28-PERBUP TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KAB. BELITUNG OK_390241E.docx
8
