BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: a. bahwa

untuk

masyarakat

meningkatkan dan

mutu

meningkatkan

pelayanan transparansi

kepada dan

akuntabilitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum

Daerah

(PPK-BLUD)

di

RSUD

dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara integral dan terorganisir oleh Dewan Pengawas; b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembentukan Dewan Pengawas perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Dewan Pengawas Pada Badan Layanan

Umum Daerah

RSUD dr.H.Marsidi Judono Kabupaten

Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang...

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERBUP DEWAN PENGAWAS RSUD_1CFD71.doc

1

2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan…


2

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

23

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten

Belitung

Tahun

2007

Nomor

18),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung

Nomor

10

Tahun

2013

tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 15. Peraturan…


3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum

Daerah

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

DEWAN

PENGAWAS

PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr.H.MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung. 5. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola dr.H.Marsidi Judono Kabupaten

Belitung,

yaitu

pimpinan

RSUD

yang

bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis. 6.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kehidupan

kesejahteraan bangsa,

sebagai

umum

dan

pengecualian

mencerdaskan dari

ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 7. Gaji… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERBUP DEWAN PENGAWAS RSUD_1CFD71.doc

4

7. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD. 8. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. 9. Dewan Pengawas adalah suatu unit organisasi yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Belitung atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 10. Rencana

Bisnis

dan

Anggaran

RSUD,

yang

selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD. 11. Rencana Strategis Bisnis RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dalam

rangka

terhadap

pelaksanaan

penerapan

pembinaan

PPK-BLUD

dan

pengawasan

RSUD

dibentuk

dimaksud

pada

Dewan

Pengawas. (2) Dewan

Pengawas

sebagaimana

ayat

(1),

dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur. BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Dewan

Pengawas

bertugas

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Renstra Bisnis, RBA, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara: a. memberikan

pendapat

kepada

pejabat

pengelola

dalam

menentukan arah dan kebijakan RSUD; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERBUP DEWAN PENGAWAS RSUD_1CFD71.doc

b. memberikan…

5

b. memberikan pendapat dan mengawasi pelaksanaan Renstra Bisnis; c. memberikan pendapat dan saran tentang RBA; d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;dan f. mengawasi kepatuhan penerapan disiplin pegawai, etika rumah

sakit,

etika

profesi

dan

peraturan

perundang-

undangan. (2) Dewan Pengawas berkewajiban: a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur; b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD; c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD; d. memberikan

nasehat

kepada

Pejabat

Pengelola

dalam

melaksanakan pengelolaan RSUD; e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta menberikan saran dan catatancatatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD;dan f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. (3) Dewan

Pengawas

berkewajiban

membuat

laporan

tertulis

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan omset dan/atau nilai aset, serta salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD memiliki:


a. realisasi… 6

a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,(tujuh

puluh

lima

miliar

rupiah)

sampai

dengan

Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila RSUD memiliki: a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca lebih dari Rp. 200.000.000.000,(dua ratus miliar rupiah). BAB V UNSUR DAN KRITERIA Pasal 5 (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur: a. pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan selaku Ketua merangkap anggota; b. pejabat di lingkungan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; dan c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD selaku anggota. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: a. organisasi profesi bidang kesehatan; b. asosiasi perumahsakitan; dan/atau c. masyarakat. (3) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD. (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu; a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan

dengan

menyediakan

kegiatan

waktu

tugasnya; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERBUP DEWAN PENGAWAS RSUD_1CFD71.doc

yang

rumah cukup

sakit, untuk

serta

dapat

melaksanakan b. mampu… 7

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang tidak pernah melakukan tidak pidana yang merugikan daerah; dan c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen, keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (5) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan. (6) Informasi

kompetensi

calon

anggota

Dewan

Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit terdiri dari: a. daftar riwayat hidup; b. salinan/ fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pajabat yang berwenang; dan c. surat rekomendasi dari atasan langsung atau organisasi profesi. (7) Informasi kompetensi calon anggota Dewan Pengawas dari Tenaga Ahli unsur masyarakat dikecualikan dari ketentuan ayat (6) huruf c. BAB VI MASA JABATAN Pasal 6 (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (2) Anggota

Dewan

Pengawas

dapat

diberhentikan

sebelum

waktunya oleh Bupati. (3) Pemberhentian

anggota

Dewan

Pengawas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau d. dipidana…


8

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD. (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan dan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah mengalami alih tugas ke satuan kerja lainnya dilakukan Pergantian Antar Waktu. Pasal 7 (1) Dewan Pengawas diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dewan Pengawas diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak

pidana

berdasarkan

sebagaimana

putusan

dimaksud

pengadilan

yang

pada telah

ayat

(1)

mempunyai

kekuatan hukum tetap. Pasal 8 (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah melalui ternyata

tidak

terbukti

bersalah

proses

peradilan

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila

Dewan

Pengawas

yang

diberhentikan

sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Dewan Pengawas yang bersangkutan.

BAB VII…


9

BAB VII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS Pasal 9 (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas, untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD dr. H. Marsidi Judono. BAB VIII HONORARIUM Pasal 10 (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut: a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur; b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; c. honorarium

Sekretaris

Dewan

Pengawas

paling

banyak

sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur. (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 11 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB X...


10

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Januari 2015 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002


11

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents