BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 26.A TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a.
bahwa
dalam
kesehatan
rangka
dalam
meningkatkan
penyelenggaraan
mutu
pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang
Nomor
24
Tahun
2011
tentang
Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana
untuk
operasional
pelayanan
kesehatan
yang
dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; b.
bahwa
dalam
rangka
tertib
administrasi
pengelolaan
keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana non kapitasi
oleh
Badan
Penyelenggaran
Jaminan
Sosial
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
28
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur pemanfaatan dana non kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kabupaten Belitung; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
1
Program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
di
Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000 Bangka
tentang Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
2
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2015
Republik
Nomor
58,
Indonesia
Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor
Peraturan
29),
sebagaimana
Presiden
Nomor
111
telah Tahun
diubah
dengan
2013
tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelenggaraan
(Berita
Negara
Program
Republik
Jaminan
Indonesia
Kesehatan
Tahun
2013
Nomor 1392); 13. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
3
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 53).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DI
PROGRAM
FASILITAS
JAMINAN
KESEHATAN
KESEHATAN
TINGKAT
NASIONAL
PERTAMA
MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung 2. Pemerintah
Kabupaten
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Belitung 3. Bupati adalah Bupati Belitung 4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat
pemeliharaan
kesehatan
dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 5. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang pelayanan maupun
digunakan untuk menyelenggarakan
kesehatan rehabilitatif
baik
promotif,
yang
dilakukan
preventif,
kuratif
oleh
Pemerintah,
yang
selanjutnya
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 6. Fasilitas
Kesehatan
Tingkat
Pertama
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan
perorangan
yang
bersifat
non
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 7. Tarif... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
4
7. Tarif Non Kapitasi adalah besar pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan
kepada
fasilitas
kesehatan
tingkat
pertama
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar
dimuka
berdasarkan
kepada
jumlah
memperhitungkan
FKTP
oleh
BPJS
kesehatan
peserta
yang
dan
jumlah
pelayanan
yang
Sosial
Kesehatan
yang
jenis
terdaftar
tanpa
diberikan. 9. Badan
Penyelenggara
Jaminan
selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS kesehatan. BAB II JENIS PELAYANAN Pasal 2 Jenis tindakan pelayanan yang termasuk dalam tarif Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Milik Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai berikut : a. rawat inap di Puskesmas; b. pelayanan ambulance; c. pemeriksaan Ante Natal Care (pemeriksaan kehamilan); d. persalinan pervaginam normal; e. penanganan
pendarahan
pasca
keguguran,
persalinan
pervaginam dengan tindakan emergensi dasar; f. pemeriksaan Post Natal Care/neonatal; g. pelayanan
prarujukan
pada
komplikasi
kebidanan
dan
neonatal; h. pelayanan KB pemasangan Intra Uterine Device/implant dan suntikan; i. penanganan komplikasi KB pasca persalinan. BAB...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
5
BAB III PEMANFAATAN DANA Pasal 3 (1)
Pemanfaatan dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima di FKTP milik Pemerintah Kabupaten Belitung dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karateristik dan kondisi objektif daerah.
(2)
Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. pelayanan
tindakan
kebidanan,
neonatal
dan
KB
di
Puskesmas dan jaringannya dibayarkan untuk: 1. tenaga penolong sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan 2. disetor ke kas daerah menjadi pendapatan daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus). b. jasa pelayanan ambulan dibayarkan untuk : 1. jasa sopir dan perawat pengantar rujukan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan 2. disetor ke kas daerah menjadi pendapatan daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus). c. jasa rawat inap di Puskesmas disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan daerah. (3)
Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dibayarkan setiap bulan.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Pasal 4
Dana
non
kapitasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
BAB...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
6
BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5 Dalam hal pembagian dana Non Kapitasi yang diterima pada akhir tahun anggaran sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan dan belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka pembagiannya akan dibayarkan pada tahun anggaran
berikutnya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Pasal 6 Pertanggungjawaban
pembagian
jasa
pelayanan
dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan : (1)
Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pembayaran dana Non Kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan
pengawasan
secara
fungsional
terhadap
pengelolaan dan pembayaran dana Non Kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Juli 2015 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 26.A
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
8
PARAF KOORDINASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26.A PERBUP NON KAPITASI 2015_38F2C7F.docx
9
