BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2013 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2013 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah dan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan

merupakan

salah

satu

Pelayanan

kewenangan

wajib

Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal,

Pemerintah

Daerah

menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

1

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaaan Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pememrintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor

:

PER.15/MEN/X/2010

tentang

Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

3

diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia

Nomor

:

PER.04/MEN/IV/2011

tentang

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

4

6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan

mengenai

jenis

dan

mutu

pelayanan

dasar

yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat. 7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang

mendasar

dan

mutlak

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 9. Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Ketenagakerjaan

yang

selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang sekaligus menjadi tolok ukur

pencapaian

target

kinerja

penyelenggaraan

kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 10. Jenis Pelayanan adalah Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan. 11. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan bagi Daerah, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar. 12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai secara nasional. 13. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada daerah. 14. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

5

15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka

mencapai

tujuan

pelayanan

dasar

dan/atau

SPM

Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 16. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

yang

selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara

yang

disetujui

oleh

Dewan

Perwakilan

Rakyat

dan

ditetapkan dengan Undang-Undang. 17. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman

bagi

SKPD

menyelenggarakan

penyelenggara pelayanan

kewenangan dibidang

daerah

dalam

penyelenggaraan

Ketenagakerjaan dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

ketenagakerjaan

kepada masyarakat; b. meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas

pelayanan

di

bidang

ketenagakerjaan; dan c. menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan

dan

penganggaran

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

6

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang ketenagakerjaan adalah : a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan bidang ketenagakerjaan secara merata; b. sebagai

acuan

prioritas

perencanaan

daerah

dan

prioritas

pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang ketenagakerjaan; d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang ketenagakerjaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f.

alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan di Daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM bidang ketenagakerjaan. (2) SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan

dengan

pelayanan

ketenagakerjaan

yang

wajib

dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2016, yang terdiri dari : a. indikator kinerja pelayanan pelatihan kerja : 1) besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) pada tahun 2016; dan 2) besaran

tenaga

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

kerja

yang

mendapatkan

pelatihan 7

kewirausahaan 60 % (enam puluh perseratus) pada tahun 2016. b. indikator kinerja pelayanan Penempatan tenaga kerja, yaitu besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70 % (tujuh puluh perseratus) pada tahun 2016. c. Indikator

pelayanan

industrial, yaitu

penyelesaian

perselisihan

hubungan

besaran kasus yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB) 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2016. d. Indikator pelayanan kepesertaan Jamsostek, yaitu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2016. e. Indikator pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi : 1) besaran pemeriksaan perusahaan 45 % (empat puluh lima perseratus) pada tahun 2016; dan 2) besaran pengujian peralatan di perusahaan 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2016. (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang ketenagakerjaan

menurut

wewenang

dalam

tugas

pokok

dan

fungsinya wajib bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan. (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

8

dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait

pada

penyelenggaraan

urusan

wajib

yang

menjadi

kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan

bidang

ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang ketenagakerjaan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang ketenagakerjaan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD

penyelenggara

SPM

bidang

ketenagakerjaan

melakukan

sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang ketenagakerjaan, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang ketenagakerjaan; e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

terhadap

kinerja

SKPD

SPM

bidang

ketenagakerjaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

9

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya

pelaksanaan

pelayanan

bidang

ketenagakerjaan

untuk

pencapaian target sesuai SPM bidang ketenagakerjaan, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati

melaksanakan

pembinaan

teknis

atas

penerapan

dan

pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan sesuai SPM bidang ketenagakerjaan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang ketenagakerjaan. Pasal 11 (1) Pengawasan

dan

ketenagakerjaan

evaluasi dilaksanakan

penyelenggaraan Tim

yang

SPM

bidang

dibentuk

Bupati

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai : a. bahan

masukan

bagi

pengembangan

kapasitas

pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan; dan

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

10

b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang ketenagakerjaan termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Dinas

Sosial,

Tenaga

menyampaikan

Kerja

laporan

ketenagakerjaan

dan

Transmigrasi

pencapaian

Kabupaten

target

kepada

secara

kinerja

Bupati,

periodik

SPM

serta

bidang

memfasilitasi

penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

serta

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 35 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA SPM

Pelayanan Pelatihan Kerja

TARGET KONDISI NASIONAL THN.2012 2011-2016

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2015

2016

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

10,00

75,00

25,00

40,00

60,00

75,00

2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

%

5,00

60,00

10,00

20,00

40,00

60,00

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

%

0,86

60,00

10,00

15,00

20,00

60,00

%

10,00

70,00

25,00

40,00

50,00

70,00

%

36,84

50,00

37,00

40,00

45,00

50,00

1.

1.

SATUAN

2. Pelayanan Penempatan Tenaga

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

3.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

4.

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif

%

49,58

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

5.

Pelayanan Pengawasan

1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

%

13,42

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Kerja

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

12

Ketenagakerjaan

2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

%

23,08

50,00,00

50,00

50,00

50,00

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN_2277CE.doc

13

50,00