BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika

merupakan

salah

satu

kewenangan

wajib

Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang

Pembagian

Urusan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal

sesuai

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\32-SPM BIDANG KOMINFO_21AD7E.doc

dengan

Peraturan

Menteri

berdasarkan 1

ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

:

22/PER/

M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi

dipandang

perlu

dan

Informatika

menetapkan

di

Kabupaten/Kota,

Peraturan

Bupati

Belitung

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung; Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Republik Indonesia Tahun

Belitung

(Lembaran

2000 Nomor 217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Republik Indonesia Tahun

Tahun

2004

Nasional

tentang

(Lembaran

2001 Nomor 104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir


2

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah,

Propinsi,

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Indonesia Nomor 4737);


3

Republik

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis

Penyusunan

dan

Penerapan

Standart

Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

79 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/ PER/M.KOMINFO/03/2009

tentang

Desiminasi

Informasi

Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/ PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten


4

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

di

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

KABUPATEN

BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.


5

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, yang

selanjutnya

Informatika

disebut

adalah

SPM

ketentuan

Bidang

Komunikasi

mengenai

jenis

dan

dan mutu

pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantititas dan kualitas

yang

digunakan

untuk

menggambarkan

besaran

sasasan yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib

berskala

Daerah

yang

pencapaiannya

ditentukan

berdasarkan indikator kinerja. 10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. 11. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian

kondisi

penyelenggaraan

komunikasi

dan

informatika yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan

evaluasi

SPM

bidang

komunikasi

dan

informatika. 14. Kewenangan

Daerah

adalah

kewenangan

yang

diberikan

Pemerintah kepada Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah


6

Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD

adalah

rencana

keuangan

tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM bidang Komunikasi dan Informatika adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan komunikasi dan informatika; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur (benchmark) pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib komunikasi dan informatika. Bagian Ketiga Fungsi


7

Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang Komunikasi dan Informatika adalah : a. sebagai

alat

terwujudnya

Pemerintah hak-hak

Kabupaten

individu

dalam

berupa

menjamin

akses

dan

mutu

pelayanan komunikasi dan informatika secara merata; b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan komunikasi dan informatika; d. menjadi

acuan

kuantitas

bagi

masyarakat

mengenai

pelayanan

komunikasi

dan

kualitas

informatika

dan yang

disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan komunikasi dan informatika di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f.

alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika di daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang Komunikasi dan Informatika. (2) SPM

bidang

Komunikasi

dan

Informatika

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang wajib dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2013-2015 yang terdiri dari : a. pelayanan pelaksanaan diseminasi informasi nasional : 1. pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :


8

1) media massa seperti majalah, radio dan televisi 12 (dua belas) kali per tahun pada tahun 2015; 2) media baru seperti website (media online) setiap hari pada tahun 2015; 3) media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 (dua belas) kali per tahun pada tahun 2015; 4) media

interpersonal

seperti

sarasehan,

ceramah/

diskusi dan lokakarya 12 (dua belas) kali per tahun setiap kecamatan pada tahun 2015; dan 5) media luar ruangan seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho 12 (dua belas) kali per tahun pada tahun 2015; b. pelayanan

pengembangan

dan

pemberdayaan

kelompok

informasi masyarakat, yaitu cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) pada tahun 2015. (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah

Kabupaten

dapat

menyelenggarakan

jenis

pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target

pencapaian

indikator

kinerja

tahunan

setiap

jenis

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang komunikasi dan informatika. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

terlaksananya


pada

pencapaian

ayat

SPM

(1)

bidang

wajib

menunjang

komunikasi 9

dan

informatika. (3) Diluar

jenis

pelayanan

dalam

urusan

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang komunikasi dan informatika dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM

bidang

komunikasi dan informatika

yang

ditetapkan

merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika. (2) Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh tenaga bidang komunikasi dan informatika dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Kabupaten; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang komunikasi

dan

informatika

pada

tahun

anggaran

yang

bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang komunikasi dan informatika untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM bidang komunikasi dan informatika melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar standar teknis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang komunikasi dan


10

informatika, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM bidang komunikasi dan informatika; dan e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

terhadap

kinerja

SKPD

SPM

bidang

komunikasi dan informatika dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika di daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perhubungan sesuai SPM bidang Komunikasi dan Informatika; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang Komunikasi dan Informatika; dan c. pengkoordinasian

penyusunan

laporan

pennyelenggaraan

SPM bidang komunikasi dan informatika. Pasal 11


11

(1) Pengawasan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

SPM

bidang

komunikasi dan informatika dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan

kapasitas

Pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika; dan b. bahan

pertimbangan

dalam

pembinaan

dan

pengawasan

penerapan SPM bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk pemberian

penghargaan

bagi

Pemerintah

Kabupaten

yang

berprestasi sangat baik. BAB IX PELAPORAN Pasal 13 Dinas Perhubungan, Konunikasi dan Informatika secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang Konunikasi dan Informatika kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


12

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd.

DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 32


13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO.

JENIS PELAYANAN

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :

INDIKATOR KINERJA SPM

a) Media massa seperti majalah, radio, dan televise

TARGET NASIONAL 2014

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2015

12 kali

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat

Kali per tahun

12 kali

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;

Kali pertahun setiap kecamatan

12 kali setiap kecamatan

12 kali pertahun setiap kecamatan




Kali per tahun

12 kali

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

e) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat


KONDISI THN. 2012

Kali per tahun

b) Media baru seperti website (media online)

2.

SATUAN

14

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

%

0,00

50,00

50,00

50,00

BUPATI BELITUNG,

ttd. DARMANSYAH HUSEIN


15

50,00


16

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents