BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa

urusan

Pemerintahan

di

bidang

lingkungan

hidup

merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\37-SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP_22DDFF.doc

1

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembaran

32

Tahun

2004

tentang

Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Nomor 38 Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Tahun

2007

Antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);


3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\37-SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP_22DDFF.doc

4

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. 8. Standar

Pelayanan

selanjutnya

disebut


Minimal SPM

Bidang

Bidang

Lingkungan

Lingkungan

Hidup

Hidup 5

yang adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja. 10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 11. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indokator dan nilai yang ditetapkan. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Instansi Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah. 14. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah. 15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. 16. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

yang

selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara

yang

disetujui

oleh

Dewan

Perwakilan

Rakyat

dan

ditetapkan dengan Undang-Undang. 17. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud


6

Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman

bagi

SKPD

menyelenggarakan

penyelenggara

urusan

wajib

kewenangan

Pemerintah

daerah

Daerah

di

dalam bidang

penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah : a. meningkatkan

akses

dan

kualitas

pelayanan

penyelenggaraan

pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkungan hidup; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib bidang lingkungan hidup. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah : a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hakhak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup; b. sebagai

acuan

prioritas

perencanaan

daerah

dan

prioritas

pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup; d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang disediakan oleh Pemerintah; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang lebih adil


7

dan transparan; dan f.

alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup di Daerah. Pasal 5

Sasaran yang akan dicapai dengan ditetapkannya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah : a. terlaksananya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur; b. terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik; c. tersedianya akses yang mudah terhadap informasi lingkungan hidup; d. terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pasal 6 Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup, meliputi : a. pelayanan dasar pencegahan pencemaran air; b. pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c. pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d. pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup. Pasal 7 Target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masingmasing pelayanan dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2015 dengan indikator kinerja dan batas waktu


8

pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 (1) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran air sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dari proses produksinya berupa cair dan/atau padat yang berpotensi mencemari perairan; dan b. usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan penunjang untuk produksi yang berpotensi mencemari perairan. (2) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf b memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi udara dari proses produksinya dari sumber tidak bergerak; dan b. usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sarana prasarana penunjang untuk proses produksi yang menghasilkan emisi udara dari sumber tidak bergerak. (3) Sasaran

dari

kerusakan

target

lahan

SPM

dan/atau

untuk tanah

pelayanan untuk

dasar

informasi

produksi

biomassa

sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf c memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. lahan dan/atau tanah yang lokasi/arealnya telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan); b. lahan dan/atau tanah yang memiliki potensi rusaknya tinggi yaitu : 1. berada pada kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan < 2.500 mm (kurang dari dua ribu lima ratus millimeter), karena berpotensi sebagai agensia


9

yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energi kinetiknya; 2. tingkat kelerengan < 40 % (kurang dari empat puluh perseratus) karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor; 3. jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti regosil, latosol, organosol dan renzina; 4. penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat); 5. berada pada sekitar usaha dan/atau kegiatan berpotensi sebagai

sumber

kerusakan

lahan

dan/atau

tanah

sekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir. (4) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan

masyarakat

akibat

adanya

dugaan

pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut : a. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Kabupaten; b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut; c. usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

Hidup

oleh

Komisi

Penilai

Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten; dan d. usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh Pejabat instansi yang berwenang. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 9 (1) SKPD yang membidangi

penyelenggaraan urusan wajib bidang

lingkungan hidup menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan C:\Users\User\AppData\Local\Temp\37-SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP_22DDFF.doc

10

minimal sesuai dengan SPM lingkungan hidup. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM lingkungan hidup. (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang lingkungan hidup dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 10 (1) SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait

pada

penyelenggaraan

urusan

wajib

yang

kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan

menjadi bidang

lingkungan kesehatan. (2) Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

sesuai

SPM

bidang

lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 11 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan

SPM

bidang

lingkungan

hidup

dapat

dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan

SPM

bidang

lingkungan

hidup

untuk

menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM bidang lingkungan hidup melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan;


11

d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang lingkungan hidup, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang lingkungan hidup; dan e.

Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM bidang lingkungan hidup dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang Lingkungan Hidup, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati

melaksanakan

pembinaan

teknis

atas

penerapan

dan

pencapaian SPM bidang lingkungan hidup di daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM bidang lingkungan hidup; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup. Pasal 14 (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.


12

(2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 15 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

11,

dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. BAB VIII PELAPORAN DAN SISTIM INFORMASI Pasal 16 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup serta

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi. (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah selaku pelaksana operasional rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup wajib menginfomasikan pencapaian dan penerapan SPM secara luas kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak, brosur dan pamflet. BAB VII PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


13

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 37


14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA SPM

SATUAN

TARGET KONDISI NASIONAL (%) THN. 2012 2009 2013

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2015

1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

%

40

20

100

60

80

100

2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

%

50

20

100

80

95

100

3.

Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Luasan lahan yang ditetapkan dan di informasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

%

0

20

100

0

50

100

4.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan

Jumlah pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindak-lanjuti

%

100

50

90

100

100

100

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


15


16

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents