BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah dan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang

penyelenggaraannya

berpedoman pada

Standar

Pelayanan Minimal; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2005

Penerapan

Standar

tentang Pedoman Penyusunan dan

Pelayanan

Minimal,

Pemerintah

Daerah

menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

di

Kabupaten/Kota,

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\29-SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR_20ED3B.doc

dipandang

perlu

menetapkan 1

Peraturan Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Republik

Indonesia

Bangka Tahun

Belitung 2000

(Lembaran

Nomor

217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);


2

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah,

Nomor

38

Tahun

Pememrintahan Propinsi,

dan

2007

antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

17

Tahun

2010

tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik

Indonesia

Tahun

2010

Nomor

23,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010

tentang

Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010


3

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

di

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten


4

Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

di

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Dewan Pendidikan adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencapaian kinerja minimal pelayanan pendidikan di Kabupaten Belitung. 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.


5

8. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

hak

dan

penyelenggaraannya undangan

pelayanan

dasar

diwajibkan

oleh

daerah

untuk

kepada

warga

negara

peraturan

yang

perundang-

perlindungan

hak

konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut

SPM

Pendidikan

Dasar

adalah tolok

ukur

kinerja

pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang pendidikan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di

bidang

pendidikan

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasar

masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. 12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib

berskala

daerah

yang

pencapaiannya

ditentukan

berdasarkan indikator kinerja. 13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nila terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan. 14. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan sampai pada tahun 2015. 15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 16. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Pendidikan Dasar. 17. Kewenangan

Daerah

adalah

kewenangan

yang

diberikan

pemerintah kepada daerah.


6

18. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai acuan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Belitung. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah : a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar secara merata; b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan pendidikan dasar; d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dasar yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan pendidikan dasar di daerah yang lebih adil dan transparan; dan f.

alat monitoring dan

evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan dasar di daerah. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\29-SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR_20ED3B.doc

7

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah : a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata

minimal

yang

harus

dicapai

penyelenggara

pendidikan sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat; b. alat

monitoring

dan

evaluasi

serta

tolok

ukur

untuk

mengetahui kinerja pelayanan pendidikan kepada masyarakat; c. acuan pemenuhan dasar hak pendidikan dengan prioritas utama

pelayanan

pendidikan

dasar

kepada

masyarakat

berbasis anggaran kinerja; dan d. acuan prioritas panyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar. (2) SPM Pendidikan Dasar sebagaimanja dimaksud pada ayat (1), berkaitan

dengan

pelayanan

pendidikan

dasar

yang

wajib

dilaksanakan di daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target yang terdiri dari : a. indikator

kinerja

pelayanan

pendidikan

yang

wajib

dilaksanakan oleh daerah sesuai SPM Pendidikan Dasar : 1. pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten : a) tersedia

satuan

pendidikan

dalam

jarak

yang

terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 3 km (tiga kilometer) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 6 km (enam kilometer) untuk Sekolah

Menengah

Tsanawiyah


(Mts)

Pertama dari

(SMP)/Madrasah

kelompok

permukiman 8

permanen di daerah terpencil; b) jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)/Madrasah

Tsanawiyah (Mts) tidak melebihi 36 (tiga puluh enam)

orang.

Untuk

setiap

rombongan

belajar

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; c) di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia 1 (satu) ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk demonstrasi dan eksprimen peserta didik; d) di setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

dan

Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)/

Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap

orang

guru,

kepala

sekolah

dan

staf

pendidikan lainnya, dan di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; e) di setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; f)

di

setiap

Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)/

Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;


9

g) di setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan; h) di

setiap

Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)/

Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sebanyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dan separuh diantaranya (35 % (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing

sebanyak

40

%

(empat

puluh

perseratus) dan 20 % (dua puluh perseratus); i)

di

setiap

Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)/

Madrasah Tsanawiyah (Mts) tersedia guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggeris; j)

di setiap Kabupaten semua Kepala Sekolah Dasar (SD)/Madrasah

Ibtidaiyah

(MI)

berkualifikasi

akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (DIV) dan telah memiliki sertifikat pendidik; k) di

setiap

Menengah

Kabupaten Pertama

semua

Kepala

(SMP)/Madrasah

Sekolah

Tsanawiyah

(Mts) berkualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik; l)

di setiap Kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasdi akademik Sarjana Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan telah memiliki sertifikat pendidik;

m) Pemerintah

Kabupaten

memiliki

rencana

dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan


10

proses pembelajaran yang efektif; dan n) kunjungan

Pengawas

ke

satuan

pendidikan

dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. 2. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan : a) setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya pelajaran

oleh

Pemerintah

Bahasa

Indonesia,

mencakup

mata

Matematika,

Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik; b) setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (Mts)

menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup

semua

mata

pelajaran

dengan

perbandingan 1 (satu) set untuk peserta didik; c) setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menyediakan 1 (satu) set peraga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia

(globe), contoh peralatan optik,

kit

Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); d) setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) Menengah

buku

referensi,

Pertama

dan

setiap

(SMP)/Madrasah

Sekolah

Tsanawiyah

(Mts) memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi; e) setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per mingggu di satuan pendidikan, termasuk melaksanakan

merencanakan pembelajaran,

pembelajaran, menilai

hasil

pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;


11

f)

satuan

pendidikan

menyelenggarakan

proses

pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : 1) Kelas I - II : 18 (delapan belas) jam per minggu; 2) Kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu; 3) Kelas IV-VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu; atau 4) Kelas VII-IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu. g) satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; h) setiap

guru

Pembelajaran silabus

menerapkan

Rencana

Pelaksanaan

(RPP)

disusun

berdasarkan

untuk

yang

setiap

mata

pelajaran

yang

diampunya; i)

setiap

guru

mengembangkan

dan

menerapkan

program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; j)

Kepala

Sekolah

melakukan

supervisi

kelas

dan

memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester; k) setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semestar dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; l)

Kepala

Sekolah

atau

madrasah

menyampaikan

laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)

kepada

menyampaikan Pendidikan

orang

tua

peserta

rekapitulasinya

atau

Kantor

didik

kepada

Kementerian

dan Dinas

Agama

di

Kabupaten pada setiap semester; dan m) setiap

satuan

pendidikan

menerapkan

prinsip-

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).


12

(3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah

Kabupaten

dapat

menyelenggarakan

jenis

pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target

pencapaian

indikator

kinerja

tahunan

setiap

jenis

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM Pendidikan Dasar. (3) Diluar

jenis

pelayanan

dalam

urusan

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang pendidikan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM Pendidikan Dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait

pada

kewenangan

penyelenggaraan daerah

dalam

urusan

wajib

yang

penyelenggaraan

menjadi pelayanan

pendidikan. (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar dilakukan oleh tenaga pendidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.


13

Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM Pendidikan Dasar dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Kabupaten; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang pendidikan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD penyelenggara SPM Pendidikan Dasar melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan; d. Bupati

membentuk

Tim

Evaluasi

SPM

Pendidikan

Dasar,

melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM Pendidikan Dasar; e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM Pendidikan Dasar dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai SPM Pendidikan Dasar, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\29-SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR_20ED3B.doc

14

a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai SPM Pendidikan Dasar; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Pendidikan Dasar; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM Pendidikan Dasar. Pasal 11 (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Pendidikan Dasar dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil

pengawasan

Pendidikan

Dasar

dan

evaluasi

sebagaimana

penerapan dimaksud

pencapaian dalam

Pasal

SPM 11,

dipergunakan sebagai : a. bahan

masukan

bagi

pengembangan

kapasitas

Pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar; dan b. bahan

pertimbangan

penerapan

SPM

dalam

Pendidikan

pembinaan Dasar,

dan

termasuk

pengawasan pemberian

penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Dinas Pendidikan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Belitung kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur,

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


15

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. ttd. DARMANSYAH HUSIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 29


16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR YANG WAJIB DILAKSANAKAN DI KABUPATEN BELITUNG NO. 1.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR KINERJA SPM

Pelayanan Pendidikan 1. Ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau : Dasar oleh Kabupaten  SD/MI dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 3 km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

SATUAN

KONDISI THN. 2012

%

TARGET NASIONAL TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2013

2014

2015

2016

90,00

80,00

100,00

90,00

97,00

100,00

-

%

85,00

85,00

100,00

90,00

97,00

100,00

-

%

80,00

90,00

100,00

90,00

95,00

100,00

-

%

65,00

65,00

100,00

70,00

80,00

100,00

-

 SMP/MTs dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 6 km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar :  SD/MI tidak melebihi 32 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.  SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. 3. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demontrasi dan eksprimen peserta didik. 4. Di setiap SD/MI dan SMP/Mts tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya, dan di setiap SMP/Mts tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.


17

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

%

70,00

72,00

100,00

72,00

80,00

90,00

100,00

%

70,00

80,00

100,00

80,00

85,00

90,00

100,00

%

70,00

65,00

100,00

70,00

80,00

90,00

100,00

%

85,00

90,00

100,00

90,00

95,00

100,00

-

%

70,00

80,00

100,00

80,00

95,00

100,00

-

10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

%

80,00

80,00

100,00

85,00

100,00

-

-

11. Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

%

90,00

80,00

100,00

90,00

100,00

-

-

12. Di setiap kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasdi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

%

95,00

95,00

100,00

95,00

100,00

-

-

%

90,00

90,00

100,00

90,00

100,00

-

-

%

90,00

85,00

100,00

90,00

100,00

-

-

6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 adat D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan. 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %. 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggeris.

13. Pemerintah Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikjan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.


18

2.

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan :

1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

%

85,00

80,00

100,00

80,00

100,00

-

-

%

85,00

90,00

100,00

90,00

100,00

-

-

%

90,00

95,00

100,00

95,00

100,00

-

-

%

80,00

80,00

100,00

80,00

100,00

-

-

%

80,00

70,00

100,00

80,00

100,00

-

-

proses dengan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

%

80,00

80,00

100,00

90,00

10,00

-

-

9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

10. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

%

70,00

60,00

100,00

90,00

100,00

-

-

2. Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk peserta didik. 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, Kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per mingggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran selama 34 minggu per tahun kegiatan tatap muka sebagai berikut : (a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; atau (d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu.


19

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semestar dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. 12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap semester. 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

%

70,00

75,00

100,00

90,00

100,00

-

-

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


20

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents