BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan

kuasa

kepada

YAHADI,

S.H,

pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Mandi Api Lr. Sawung Sari No. 1323 Rt. 026 Rw. 008 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Talang Ratu, KM-5, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Perawat, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini

memberikan kuasa kepada SUGIARTO,

S.H dan EVI

KUESWANDI, S.H, pekerjaan Advokat & Pengacara beralamat di Jalan Angkatan 6 No. 594 Rt.08 Rw. 02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2014 selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 27 hal Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, tanggal 07 Januari 2014 Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Plg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang akad nikahnya berlangsung di kota palembang, pada tanggal 1969 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang nomor 319/IB 1970 Tahun 1969; 2. Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Termohon di alamat Termohon di atas selama lebih kurang satu tahun, setelah itu Permohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke sungai lilin 4 tahun pindah ke Palembang dalam usaha dagang pada tahun 1980 dan membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di panca usaha berselang beberapa tahun membuat bedeng sebanyak 4 pintu di panca usaha berselang 4 tahun membangun bedeng 2 pintu, berselang beberapa tahun membeli sebidang tanah di depan rumah ukuran 12x20 meter; 3. bahwa dari pernikahan Permohon dengan Termohon telah di karuniai lima orang anak; 4. Bahwa pada awalanya rumah tangga Permohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun setelah itu rumah tangga Permohon an Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : 4.1 Bahwa tidak saling pengertian karena ikut campur keluarganya; 4.2 Bahwa keluarganya ikut campur dalam memaksakan kehendaknya sendiri maka terjadilah percekcokan yang tidak diinginkan sampai menimbulkan perceraian; 4.3 Bahwa saya tinggalkan istri saya dirumah hasil pencarian berdua, saya mengembara untuk mencari solusi yang terbaik;


5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 januari 2002 ketika itu terjadilah pertengkaran saya dan istri saya dikarenakan keluarga mencaci maki saya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan sehingga terjadilah perceraian sampai saat ini. Setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga dianjukan permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang sejak tahun 2002; 6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga bila tujuan perkawinan dalam rangka oleh karenanya pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;

3.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan mediasi juga telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dengan Mediator Dra. Asmah Arfan, S.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 12 Februari 2014, tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini: 1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 1970 di kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang sebagaimana kutipan akta Nomor 319/IB/1970; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan alamat 22 Ilir selama 1 tahun di Palembang. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Peninggalan (MUBA) sambil membangun rumah orang tua Pemohon. Selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon sudah melayani pengobatan masyarakat. Pada tahun 1973 ditunjuk oleh Kepala Dinas Muba untuk memimpin Balai Pengobatan di Peninggalan (surat terlampir), tidak berapa lama kejadian terjadi perselisihan dengan keluarga Pemohon. Oleh sebab itu Termohon minta bantuan kepada Kepala Desa untuk memberikan tempat, agar bisa dijadikan Balai Pengobatan sekaligus menjadi tempat tinggal Termohon. Kemudian Kepala Desa memberi Kantor Desa kepada Termohon untuk balai pengobatan sekalian menjadi tempat tinggal. Tahun 1975 Pemohon dan Termohon pindah dari Balai Pengobatan ke Puskesmas Sungai Lilin surat terlampir). Setelah itu pada tahun 1978 Termohon pindah kerja ke Puskesmas Mariana (surat terlampir). Selanjutnya Termohon ditugaskan di Balai Pengobatan Sungai Rebo Palembang sampai pensiun pada tanggal 31 Desember 2004. Kemudian Termohon ditugaskan lagi sebagai Tenaga Sukarela (TKS) selama 2 tahun (surat terlampir). 2.1.Bahwa benar Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dan membangun rumah pada tahun 1982, kemudian rumah tersebut sudah 2 kali tergadai di Bank; 2.2. Bahwa bedeng 4 pintu dan 2 pintu adalah hasil dari kredit kaplingan Termohon tahun 1984 (surat terlampir), maka sertifikat bedeng atas nama Termohon. Kemudian Termohon bangun bedeng tersebut secara bertahap. Hal ini dikarenakan Termohon tidak boleh ikut campur dalam usaha dagang Pemohon. Hasil bedeng tersebut digunakan untuk membuat


jalan bedeng, meninggikan sebagian rumah bedeng, renovasi bedeng dan untuk biaya anak kuliah, serta membantu anak. Pada tahun 1999 Termohon membeli sebidang tanah lebak di depan rumah dengan luas 10x19 meter dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pembelian tanah tersebut dilakukan secara kredit, sedngkan DP nya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang anak Termohon yang bernama M. Zulfakri dan dewi Oktariza . Kemudian tahun 2006 tanah tersebut Termohon timbun menggunakan uang Termohon sendiri. Dikarenakan tanah tersebut pembeliannya dari dua orang anak Termohon maka untuk sementara sertifikat tanah tersebut atas nama Termohon. 3 .Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan i orang anak meninggal pada usia 5 bulan; 4. Bahwa pada awalnya benar keluarga Pemohon dan Termohon harmonis, penyebab tidak harmonis Termohon ketahui adalah: 4.1 Karena Pemohon selalu mengikuti kemauannya sendiri. Keluarga Termohon tidak pernah ikut campur mengenai urusan keluarga Termohon dan Pemohon; 4.2 Tuduhan Pemohon tidak benar pada Termohon, melainkan Pemohon ada perselisihan urusan dagang dengan keluarga Termohon pada tahun 2002. 4.3 Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon bukan karena perselisihan keluarga melainkan: a) Tanggal 18 Maret 2004 Pemohon mengajukan permohonan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama di Palembang, karena Pemohon mau menikah lagi. Kemudian pengaduan tersebut dicabut kembali oleh Pemohon (surat terlampir); b) Usaha Pemohon sedang Vailid atau bangkrut; c) Tahun 2004 dua orang anak Termohon masih kuliah; d) Pemohon meninggalkan hutang dagang dengan jaminan sertifikat rumah di bank; e) Setiap ada kesulitan ekonomi Pemohon selalu meninggalkan Termohon;


f) Pemohon sudah dua kali menikah dengan orang lain dari tahu 2004 s.d sekarang; g) Termohon sudah ditinggalkan Pemohon dari tahun 2004 sampai pengaduan ini diajukan, sedangkan hutang Pemohon sudah dilunasi oleh anak-anak dan Termohon;

5. Pada point ke 5 keterangan Pemohon tidak benar, bahwa tidak harmonis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Februari 2004, ketika itu pada hari kedua Idul Adha Termohon meminta izin pergi kerumah bibi di 35 Ilir Palembang. Pemohon marah dan langsung pergi dari rumah sampai sekarang. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hasil dari pelelangan barang-barang dagangan, sedangkan rumah sedang tergadai di bank. Keluarga Termohon sudah berusaha menjemput Pemhon tetapi Pemohon tidk mau pulang kerumah. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama 10 tahun sampai sekarang. 6. Bahwa jika prmohonan Pemohon dikabulkn untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan membayar tunai sebagai berikut: a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 10 (sepuluh) tahun; b. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan dengan biaya Rp 4.000.000,perbulan; c. Nafkah Mut’ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus jut rupiah). d. Pemohon agar mengalihkan sertifikat Hak Milik Rumah yang ditempati sekarang atas nama anak-anak, karena anak-anak yang menrenovasi rumah tersebut. Selain itu, rumah yang ditempati sekarang telah digadaikan Pemohon sejak tahun 1999 dan Pemohon sudah mengatakan tidak sanggup menebus kembali rumah tersebut yang akan disita pihak bank. Oleh karena


itu, Termohon dan anak-anak membayar tebusan rumah yang telah digadaikan oleh Pemohon; Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara; Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara; Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/05/5U/2014 tanggal 05 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang bermeterai cukup, bukti P.1; b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/IB/1970 tanggal 27 Mei 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang bermaterai cukup, bukti P.2; c. Asli Nota dari rumah makan Mega Raya atas Nama Darman, bukti P.3; Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 1.

umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi dan dengan Termohon selain adik ipar, Termohon juga masih ada hubungan kekeluargaan;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah tapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Palembang;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan 5 orang anak yang saat ini kelima anak tersebut sudah berkeluarga dan mandiri semua;


-

Bahwa setahu Saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi;

-

Bahwa menurut pengamatan Saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih pendapat tentang makna talak sebab ketika Saksi berkunjung kerumah Termohon, Termohon menerangkan bahwa dalam bertengkar Pemohon sudah tiga kali menjatuhkan talak secara dibawah tangan dan hal itu menurut Termohon sudah haram jika Pemohon dan Termohon berkumpul lagi sebagai suami isteri, namun ketika keterangan tersebut saksi konfirmasikan dengan Pemohon justru Pemohon mengatakan pernah menjatuhkan talak secara dibawah tangan sebanyak 2 kali bukan 3 kali dan sebab lainnya karena setiap ada masalah, keluarga Termohon seringkali turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan keluarga Termohon pernah mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kotor yang membuat Pemohon sakit hati;

-

Bahwa Saksi sudah berulangkali menjelaskan kepada Termohon tentang pengertian talak, namun Termohon tetap pada pendiriannya bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali dan haram untuk berkumpul lagi sebagai suami isteri;

-

Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena sudah sering Saksi lakukan namun hasilnya tidak ada;

2.

umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 1982 lalu;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. Panca Usaha 5 Ulu Palembang bertetangga dengan Saksi;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan 5 orang anak yang saat ini kelima anak tersebut sudah berkeluarga dan mandiri semua;


-

Bahwa setahu saksi selama ini sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun setelah itu nampak kurang begitu harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa faktor penyebabnya Saksi tidak tahu;

-

Bahwa Saksi pernah berbicara baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon secara terpisah, sesungguhnya Pemohon maupun Termohon ingin bersatu kembali sebagai suami isteri namun menurut Termohon hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena menurut Termohon bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon sebanyak 3 kali sementara menurut

pengakuan Pemohon, Pemohon tidak pernah

menjatuhkan talak pada Termohon; -

Bahwa Saksi belum pernah mengumpulkan Pemohon dan Termohon dalam satu tempat dan waktu untuk menjelaskan makna talak karena Termohon bersikeras dengan pendapatnya bahwa haram hukumnya jika Pemohon dan Termohon berkumpul dalam satu atap sebagai suami isteri;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu mereka masih rukun pekerjaaan Pemohon dagang buka warung nasi, namun sekarang Saksi tidak tahu lagi pekerjaan Pemohon;

-

Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Tambahan dari kuasa hukum Termohon kepada saksi: -

Bahwa sebelum Termohon berangkat haji Termohon datang kepada Saksi menanyakan masalah haji dan Saksi pernah menyatukan Pemohon dan Termohon satu kali, tetapi jawaban dari Termohon tidak mau rukun lagi, karena Pemohon sudah menjatuhkn talak 3 kepada Termohon; Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan

Termohon; Bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang

saksi sebagai

berikut: : 1. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkutan kota, tempat tinggal di Kota Palembang.;


Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

-

Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. Pancausaha rumah Pemohon dan Termohon sendiri;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan keturunan sebanyak 5 orang yang saat ini kelimanya sudah berkeluarga dan mandiri semua;

-

Bahwa setahu Saksi dibawah tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun setelah itu tidak rukun lagi karena setelah tahun 2003 tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana Saksi tidak tahu;

-

Bahwa setelah Pemohon pergi tersebut, Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama sampai sekarang;

-

Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dan Termohon mengelola sebuah restoran dan mempunyai rumah bedeng yang disewakan, tapi restoran tersebut saat ini sudah tutup sedangkan rumah bedengan sampai saat ini masih disewakan;

-

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan mengambil uang sewa bedengan tersebut;

-

Bahwa setahu Saksi sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun lebih;

-

Bahwa ada atau tidaknya upaya damai untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon baik dari keluarga atau orang lain Saksi tidak tahu;

-

Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa terhadap Saksi Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon

dan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara;


Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

TENTANG HUKUMNYA I.DALAM KONVENSI: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahw berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara) dan pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim berpendapat,

terbukti

antara

Pemohon Konvensi

dengan

Termohon Konvensi masih terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 1970, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa upaya

perdamaian yang

telah

dilakukan oleh

Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi

ketentuan pasal 7 ayat ( 5 )

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi


menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dra. ASMAH ARFAN, S.H tanggal 12 Februari 2014, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi dalam mengajukan perceraian ini, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi keharmonisan di sebabkan yang pada pokoknya antara lain karena ikut campurnya keluarga Termohon Konvensi yang puncak ketidak harmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 30 Januari 2002, ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi mencaci maki dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, sehingga terjadi perceraian dibawah tangan dan sejak itu sampai sekarang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas dan apabila di hubungkan dengan keterangan Saksi pihak keluarga

dan pihak orang dekat

Pemohon Konvensi, terbukti kalau antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut keterangan Saksi pihak keluarga atau kakak perempuan kandung Pemohon Konvensi (Hj. Darmani),

setiap ada masalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi, keluarga Termohon Konvensi sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan keluarga Termohon Konvensi pernah mencaci maki Pemohon Konvensi dengan kata-kata kotor yang membuat Pemohon Konvensi sakit hati, sehingga Pemohon Konvensi pernah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Termohon Konvensi dan menurut keterangan Saksi pihak keluarga Pemohon Konvensi tersebut sudah berulangkali menjelaskan kepada Termohon Konvensi, agar dapat rukun kembali, namun Termohon Konvensi beranggapan Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali dan haram untuk berkumpul lagi sebagai suami istri dan menurut keterangan Saksi pihak

pihak orang dekat Pemohon Konvensi (H.

Ismail) sepengetahuan Saksi tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dan


Termohon Konvensi mulai kelihatan tidak harmonis setelah tahun 1990, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui dan saksi pernah berbicara kepada Pemohon Konpensi dan Termohon Konvensi agar bersatu kembali, namun menurut Termohon Konvensi oleh karena Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali dan hukumnya haram untuk kembali lagi dan menurut keterangan pihak orang dekat Termohon Konvensi sejak tahun 2003 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebelum Pemohon Konvensi pergi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengelola restoran, namun sekarang sudah tutup dan mempunyai rumah dan bedeng

dan bedeng

tersebut disewakan dan saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan mengambil sewa bedeng tersebut dan Pemohon Konvensi

dengan

kenyataan yang terjadi sekarang antara

dan Termohon Konvensi sudah berpisah lebih kurang 11

tahun lamanya serta selama berpisah tersebut walaupun ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan, tapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil kesaksian serta telah memenuhi kwalitas saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat, sedangkan Termohon Konvensi hanya mengajukan satu orang Saksi pihak keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi-saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat Pemohon Konvensi serta sesuai pula dengan keterangan pihak orang dekat Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 Januari 2002 dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi

dengan Termohon

Konvensi sudah sulit untuk dipertahankan, dengan demikian perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin mencapai


tujuan mulia seperti dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam guna membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta adanya rasa sakinah mawaddah dan Rahmah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan, karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi

dan Termohon Konvensi

telah pecah sedemikian rupa,

sehingga sudah sulit untuk di rukunkan kembali, karenanya permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk di kabulkan;

II. DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di ajukan bersamasama dengan jawaban atau sebelum pembuktian, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan dalam Konvensi di atas, di anggap telah di pertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan jika permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi dengan membayar tunai sebagai berikut:


1. Nafkah istri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 10 (sepuluh) tahun; 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan; 3. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 4. Agar Tergugat Rekonvensi mengalihkan sertifikat hak milik rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi sekarang atas nama anak-anak, karena telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1999 dan Penggugat Rekonvensi serta anak-anak yang membayar tebusan rumah tersebut, karena akan disita oleh pihak Bank; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah istri yang terhutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 10 (sepuluh) tahun sehingga berjumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban secara tertulis menyatakan Tergugat

Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat

Rekonvensi, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 02 Februari 2004 sampai sekarang sudang lebih kurang 10 tahun lamanya dan Penggugat Rekonvensi juga telah mengakui bahwa telah membeli sebidang tanah dan dibangun pada tahun 1982, namun rumah tersebut 2 kali tergadai di Bank serta membangun bedeng 4 pintu dan 2 pintu adalah hasil kredit kavlingan Penggugat Rekonvensi tahun 1984 dan pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi membeli secara kredit sebidang tanah dengan luas 10 x 19 meter dengan Dp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam replik secara tertulis menanggapi jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut telah membenarkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama (gono gini) berupa:


1. 1.(satu) unit rumah ukuran 13 M x 7 M dan dapurnya ukuran 6 M x 6 M, sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, senilai ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); 2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan/kosong ukuran 20 M x12 M senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah; 3. 2 (dua) unit Bedeng senilai ± 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu: 1 unit Bedeng terdiri dari 4 pintu disewakan Rp. 3,5 juta pertahun; 1 unit Bedeng terdiri dari 2 pintu (ukuran besar) disewakan Rp. 4,5 juta pertahun; Sewa 2 unit Bedeng selama 1 tahun Rp. 3,5 juta + Rp. 4,5 juta = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahwa selama 10 tahun berpisah Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang sewa bedeng tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai hasil/manfaat dari harta bersama seluruhnya 10 tahun x Rp. 8.000.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); Dan Tergugat rekonvensi juga menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena berlebihan, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan tersebut dikompensasikan dengan sewa bedeng selama 10 tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi dua, seperdua bagian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan harta gono gini atau harta bersama mengenai pembagiannya 1 unit rumah ukuran 13 m x 7 m dan dapur ukuran 6 m x 6 m adalah untuk Penggugat Rekonpensi dan tanah kosong serta 2 (dua) unit bedeng 4 pintu dan 2 pintu untuk Tergugat Rekonpensi atau sebaliknya memilih dari dua pilihan tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara tertulis menyatakan karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi prihal mengajukan cerai talak, bukan persoalan gugatan harta gono gini, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dikompensasikan dengan sewa bedeng dan harta bersama (gono gini) dibagi dua sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah harta bersama (gono gini), karena masalah harta bersama dapat diajukan setelah terjadi


perceraian, namun Majelis Hakim mempertimbangkan semata-mata berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan ayat (3) pasal tersebut jika suami melalaikan kewajibannya dapat digugat ke Pengadilan jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi hutang yang wajib dibayar sesuai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik secara tertulis menyatakan mempunyai bedeng 4 pintu dan 2 pintu, namun hasil sewa tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengerasan jalan menuju bedeng dan biaya perbaikan bedeng serta sisanya untuk menutupi kekurangan biaya sekolah dan kuliah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi yang mengambil sewa bedeng tersebut selama 10 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat dan patut diduga kalau Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah atau telah tidak melalaikan kewajiban nafkah selama 10 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi yang mengambil hasil sewa bedeng tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah

Iddah selama 3 (tiga)

bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), terlepas adanya keberatan Tergugat Rekonpensi dengan alasan sebagaimana dikemukakan Tergugat Rekonpesi dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat adapun mengenai Nafkah Iddah dan Mut’ah adalah merupakan ketentuan menurut Hukum Perkawinan yang wajib dibayar oleh Tergugat

Rekonvensi

yang

telah

menceraikan

Penggugat

Rekonvensi

sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahkan secara ex officio sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1


Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri apabila terjadi perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas keberatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, karena faktanya yang mengajukan permohonan cerai adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz atau terhalang oleh syar’i untuk mendapatkan hak-haknya bila terjadi perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan, akan tetapi jumlahnya tidak sebesar apa yang digugat Penggugat Rekonvensi dan akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sekarang hanya bekerja di restoran Mega Raya yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti P.3, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk di pertimbangkan, akan tetapi jumlahnya tidak sebesar apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini; Menimbang,

bahwa

Penggugat

Rekonvensi

dalam

kesimpulan

menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam dupliknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang layak dan tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam repliknya dianggap selesai dengan cara kompensasi; Menimbang, bahwa dalam duplik dan kesimpulan secara tertulis mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 diatas tidak dicantumkan lagi oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989


Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya

perkara

dibebankan

kepada

Pemohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhlan talak 1(satu) raj’i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;

II. DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 2.2. Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mugni A. Latif serta Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Ttd. Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Mugni A. Latif

Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun

Panitera Pengganti Ttd. Dra. Novie Sulastrie


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

70.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp.

70.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 231.000,-


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents