bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PUTUSAN Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ; PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai PEMOHON/TERGUGAT KONVENSI; MELAWAN TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai TERMOHON/PENGGUGAT KONVENSI; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA DALAM KONVENSI Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0292/Pdt.G/2015/PA.Sit., tanggal 11 Februari 2015 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit,

Kabupaten

Situbondo

dengan

Akta

Nikah

Nomor

128/16/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan ; 2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-istri selama sekitar 6 tahun dan terakhir Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba’da dukhul) telah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin perempuan, umur 15 bulan; 3. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana telah disepakati pada awal pertunangan; b. Permohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan mertua; c. Termohon kalau dinasehati Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon; 4. Bahwa

akibat

peristiwa

tersebut

kemudian

Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal Pemohon yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir-batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Apama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON); 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, Termohon

pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan

hadir

di

persidangan,

dan

Majelis

Hakim

telah

berusaha

mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka Pemohon dengan Termohon harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi Pemohon dengan Termohon tidak menempuh upaya mediasi tersebut, keduanya pulang/tidak mau menghadap mediator Drs. SAYUTI, MH., sebagaimana laporan mediator, tanggal 30 Maret 2015; Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya; Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon; Bahwa, dalil-dalil Permohon pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya, sedangkan dalil pada poin 3 adalah semuanya tidak benar dan Termohon keberatan kalau diceraikan oleh Pemohon; Bahwa, Termohon menyatakan kalau Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon, berupa : - Nafkah madliyah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; - Nafkah iddah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; - Mut’ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); - Nafkah seorang anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; Bahwa,

terhadap

jawaban

Termohon

tersebut

Pemohon

telah

memberikan jawaban/Repliknya bahwa Pemohon tidak sanggup membayar Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


seluruh tuntutan tersebut, karena meskipun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sekitar

1 (satu)bulan lamanya,

Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, dari semua tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan sebesar p 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewsa/mandiri; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : 1. Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo Nomor 128/16/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); 2. Saksi-saksi 2.1. Saksi bernama SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bu Lek Pemohon; - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan sebagai suami istri yang telah kumpul sekitar 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan; - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2 bulan yang lalu dan penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu kalau Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang telah pisah sekitar 1 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon; - Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga pernah mengusahakan damai antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2.2. Saksi bernama SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Lek Pemohon ; - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami istri yang telah kumpul 6 bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan; - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sejak 2 bulan yang lalu keduanya sering cekcok dan bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui adalah bahwa Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon dan sekarang sudah pisah sekitar 1 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon: - Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan; DALAM REKONVENSI Bahwa,

sehubungan

dengan

permohonan

Pemohon,

Termohon

selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut : 1. Nafkah madliyah selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; 3. Uang mut’ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 4. Nafkah seorang anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut di atas, karena Pemohon selama pisah tempat tinggal bersama Termohon sekitar 1 (satu) bulan lamanya masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kecuali nafkah seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : 2.1. Nafkah madliyah selama 1(satu) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; 2.3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 1.4. Nafkah seoang anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, hingga anak tersebut dewasa/mandiri; 3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap dengan jawaban dan alasannya; Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan pendiriannya masing-masing serta mohon putusan atas perkara ini; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

permohonan

Pemohon

pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat ( l ) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dengan Termohon telah melakukan upaya damai secara maksimal melalui mediasi dengan mediator Drs. SAYUTI, MH., akan tetapi tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Maret 2015; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, dan ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah, menikah pada tanggal

15 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dan belum pernah bercerai; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan 2 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan oleh : a. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana disepakati pada awal pertunangan; b. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami; c. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pakoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak 5 bulan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


yang lalu sudah sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang telah menjalin cinta dengan laiki-laki lain dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang telah pisah 5 bulan lamanya dan selama pisah tersebut kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, meskipun pihak keluarga pernah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan amat sulit untuk dapat disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, dan menceraikan keduanya dianggap lebih maslahat dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 haruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Nomor:

38/K/AG/1990

tanggal

22

Agustus

1991

menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (merriage break down) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekcokan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi : Artinya

: “Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”. Menimbang,

bahwa

Pemohon

telah

berketetapan

menceraikan Termohon karena tidak mungkin

hati

untuk

rukun kembali dengan

Termohon, dan memperhatikan pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya : “Dan jika mereka ( suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan istri (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-unang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI., tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADAAG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situondo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan dilangsungkan pernikahannya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas ; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali sebagai pertimbangan dalam rekonpensi sepanjang berkaitan ; Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut nafkah madliyah/lampau selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga menjadi sebesar Rp 100.000,00 x 30 hari = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat selama pisah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) bulan, masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 450.000,00 (emapat ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena dalam masa pisah tempat kediaman bersama sekitar 1 (bulan) Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan lebih patut gugatan tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang, Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga menjadi sebesar Rp 100.000,00 x 90 hari = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Pengugat, dan dalam hal ini maka Majelis Hakim secara ex oficio menetapkan sendiri besaran nafkah iddah tersebut untuk per harinya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp 15.000,00 x 90 hari = Rp 1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa penetapan nominal nafkah iddah tersebut di atas dengan berpedoman kepada kemampuan Tergugat ketika pisah tempat tinggal bersama dengan Penggugat salama 1 (satu) bulan, Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim berendapat bahwa Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta/buruh tani dipandang cukup mampu untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang mu’ah kepada Panggugat sebesr Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat telah mentakan bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dan tidak mengemukakan alasannya dan oleh karena perceraian ini adalah semata-mata atas kehendak Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio menetapkan uang mut’ah tersebut sebesar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, yakni sebesar Rp Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta/buruh tani dipandung cukup mampu untuk membayar uang mut’ah tersebut kepada Penggugat); Menimbang, bahwa uang mut’ah sebagaimana tersebut di atas adalah sangat logis, mengingat serang istri yang dijatuhkan talak atasnya menanggung beban moral di tengah-tengah masyarakat dengan menyandang predikat seorang janda, oleh karena itu untuk meringankan beban moral tersebut seorang istri harus diberikan mut’ah sebagai pemberian terakhir dan sekaligus sebagai penggembira; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan pula dengan firman Allah SWT., sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi : Artinya

: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”.

2. Al Qur’an Surah Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi : Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”. Menimbang,

bahwa

Penggugat

juga

menuntut

Tergugat

agar

memberikan nafkah atau biaya hidup kepada seorang anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, hingga anak tersebut dewasa/mandiri; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan mengingat bahwa nafkah seorang anak adalah sudah menjadi suatu kewjiban kedua orang tuanya, terutama oleh seorang ayah, dan dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah seorang anak tersebut, yaitu minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebu dewasa/mandiri dan penetapan tersebut dengan berpedoman kepada kelayakan dan kepatutan biaya hidup seorang anak dan dengan mengukur

kepada

kemampuan

Tergugat

yang

bekerja

sebagai



wiraswasta/buruh tani dipandang cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan pertibangan tersebut dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I’anatut tholibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi : Artinya : “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”. Menimbang, bahwa semua yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon/Tegugat sesuai ketentuan

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan; Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo ; 3. Memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo,

menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Pencatat Nikah meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta wilayah dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesebagian; 2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 2.2. Uang mut’ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2.3. Nafkah seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, umur 15 bulan minimal sebesar Rp 300.000,00

(tiga

ratus

ribu

rupiah)

hingga

anak

tersebut

dewasa/mandiri; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selaindan selebihnya; DALAM KONVENSI REKONVENSI -

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Senin tanggal 27

April 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. RAMLI, MH. sebagai Hakim Ketua, HIRMAWAN SUSILO, SH. serta Drs. AMAR HUJANTORO, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. NIDZAM FICKRY, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekovensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi; Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MAWARDI, S.Ag., M.HUM.

Drs. RAMLI, MH.

Hakim Anggota II, Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


HIRMAWAN SUSILO, SH. Panitera Pengganti,

M. NIDZAM FICKRY, SH. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

:Rp

30.000,-

2. Biaya ATK Perkara

:Rp

50.000,-

3. Biaya Panggilan

:Rp 500.000,-

4. Redaksi

:Rp

5.000,-

5. Materai

:Rp

6.000,-

Jumlah

Rp 591.000,-


bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents