P U T U S A N Nomor 8/Pdt.G/2011/PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara hadhanah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Roisyudin Sayuri bin H. Sayuri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD Kota Cilegon, tempat tinggal di Link Umbul Burak, RT 05/01 Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: -----Bahtiar Rifa’i, SH, Dudung Badrun, SH, MH, Asep Rujmin RN, SH, Advokat, beralamat di Kantor Hukum Bahtiar Rifa’i, SH dan Partners, Jalan Sunan Bonang RT. 01/02 Kubangsari, Ciwandan, Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal
2 Januari 2011, semula sebagai Penggugat,
sekarang Pembanding; ------------------------------------------Melawan Wahyu Wulan Novita binti H. Rohani, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Saleh Baimin
Cimuncang
Ingas
Kelurahan
Cimuncang,
Kecamatan Serang, Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: ------------------------------------------Agus Setiawan, SH, Andri Prakasa, SH, Ichsan Budi Afriyadi, SH dan Muhtar Latief, SH, Advokat/ Pengacara/Penasehat dan Konsultan Hukum pada Law Firm ASREK & Co yang berkedudukan di Jalan Trip K Jamaksari No. 1 Ciceri, Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 30 September 2010, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding; -----------------------------Pengadilan Tinggi Agama tersebut; ---------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -------Dalam eksepsi:-----------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat; ----------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; ----------------------------------------------------------------------Dalam pokok perkara: --------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); --------------------------------------------Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 14 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H.. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilegon telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Januari 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 24 Januari 2011 dan oleh Pengadilan Agama Cilegon telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Februari 2011; -----Membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Pengadilan Agama Cilegon tanggal 22 Februari 2011; --------------------------------------------------Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 28 Januari
2011
yang
menerangkan
bahwa
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);------------------TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----------Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 14 Januari 2011 mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 14 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------------------------
-
Bahwa memang betul tempat tinggal Terbanding/Tergugat dan obyek gugatan berada di Serang dan bukan di Cilegon, oleh karenanya Terbanding/Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Akan tetapi Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi telah bertindak tidak cermat dalam penafsirannya, sehingga eksepsi yang dajukan Terbanding/Tergugat dinyatakan dapat diterima; ----
-
Bahwa Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum, dimana seharusnya eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Terbanding/ Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena diajukan setelah sidang mediasi dan bersama-sama dengan jawaban tentang pokok perkara; -------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa semestinya Terbanding/Tergugat menjawab gugatan Pembanding/ Penggugat dengan hanya berisikan jawaban eksepsi kompetensi relatif saja, jangan menyinggung pokok perkara karena hal tersebut justru bertentangan dengan pasal 133 HIR; ---------------------------------------------
-
Bahwa terhadap eksepsi Terbanding/Tergugat Majelis Hakim tingkat pertama semestinya menjatuhkan putusan sela lebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan Majelis, tetapi justru melanjutkan proses persidangan sampai pokok gugatan dan selanjutnya diputus dengan putusan akhir, dimana hal tersebut merupakan kesalahan prosedur dalam hukum acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; ---------
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya tidak ada keberatan, karena Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; ------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya serta tanggapan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Banten menemukan dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama kompetensi relatif perkara a quo apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon atau Pengadilan Agama Serang dan kedua cara pengajuan dan penyelesaian eksepsi kompetensi relatif, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut: -------------------Menimbang, bahwa kompetensi relatif perkara a quo berdasarkan bukti T.1 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Wulan Novita R yang berlaku sampai tanggal 21/11/2014 dan memori banding halaman 6 angka 4 yang
tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding, terbukti bahwa Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di Kota Serang, oleh karena itu berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Serang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Cilegon, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banten; -----------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
mengenai
cara
pengajuan
eksepsi
telah
pula
dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu menambah pertimbangan berikut ini; ----------------------------------------Menimbang, bahwa persidangan pertama menurut bunyi pasal 133 HIR tersebut harus diartikan sebagai jawaban pertama, sehingga dalam hal sidang ditunda seperti karena alasan Tergugat tidak hadir atau untuk perdamaian melalui mediasi yang diatur berdasarkan pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tetap terbuka bagi Tergugat untuk
mengajukan eksepsi
kompetensi relatif pada sidang berikutnya. Dengan demikian yang menjadi patokan keabsahan pengajuan eksepsi kompetensi relatif adalah saat pengajuan jawaban pertama;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (2) HIR berbunyi ”Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya...”. Pengertiannya bahwa eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban. Oleh karena eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban berarti pengajuannya boleh bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara; -------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sudah tepat dan beralasan, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan pemeriksaan harus dihentikan, namun Pengadilan Agama Cilegon telah keliru dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan sebagai berikut; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HIR apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim yang sifatnya imperatif adalah memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu, baik dengan putusan sela bila eksepsi ditolak atau dengan putusan akhir jika eksepsi dikabulkan dan tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada penegasan bahwa pengadilan yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam memeriksa perkara ini telah tidak sesuai dengan acara yang berlaku, karenanya putusan Nomor 352/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri seperti dituangkan dalam amar putusan ini; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pengggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -------------------------------------------------------------Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; ---------------------------------------------MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; --------------- Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Cilegon
Nomor
352/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H., dengan mengadili sendiri: -----------------------1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; ------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ------Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi’ul awal 1432 Hijriyah oleh Drs. H. Marluddin A. Jalil, sebagai
Ketua majelis, Dra. Zulaecho, M.H. dan
Drs. Nuruzzaman Romli, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara. -------------------------
Ketua Majelis Ttd.
Drs. H. Marluddin A. Jalil
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Dra. Zulaecho, M.H
Drs. Nuruzzaman Romli, S.H
Panitera Pengganti Ttd. Hidayat, S.H. Rincian biaya perkara : 1. Biaya Proses... . ...............................................Rp. 139.000,00 2. Redaksi ...........................................................Rp.
5.000,00
3. Materai ...........................................................Rp.
6.000,00
J u m l a h .....................................................Rp. 150.000,00
