1
PUTUSAN Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : Pembanding, umur-- tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal Nomor 10 A, Kelurahan--, Kecamatan--, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokad/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Nomor 2 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftar di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : W20-A1/Sku-155/HK.03.5/V/2008/PA.Mks. tertanggal 26 Mei 2008, semula disebut tergugat, sekarang pembanding. melawan Terbanding, umur -- tahun, agama Islam, Pekerjaan --, tempat tinggal di jalan -Nomor 10, Kelurahan --, Kecamatan --, semula disebut penggugat sekarang terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 389/Pdt.G/2008/PA Mks., pada tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam Konvensi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menetapkan bahwa rumah permanen yang terletak di Jalan -- Nomor 10 A. Kelurahan --, Kecamatan --, Kota-- dengan luas162,32 M2, dengan batas-batas ; Sebelah Utara
: rumah milik --
Sebelah Timur
: rumah --
Sebelah Selatan
: rumah milik –
Sebelah Barat
: jalanan --
2
Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat. 3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah untuk bagian penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang merupakan hak dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua untuk penggugat dan tergugat. DALAM REKONVENSI -
Menolak gugatan penggugat rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumla Rp. 756.000.00. (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan
Tinggi
Agama
Makassar
sesuai
Akta
Banding
Nomor.
389/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 10 November 2008. Bahwa pemohon banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 11 November 2008. Bahwa Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori
banding,
dan terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding kemudian baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa ( inzage ) berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 November dan 31 Desember 2008 Namun hanya pihak terbanding yang datang menghadap memeriksa berkas perkara dan pihak pembanding tidak datang menghadap sampai tanggal yang telah ditentukan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan ,maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;
3
Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya pertama, tentang pertimbangan hukum judex factie yang didasarkan pada bukti P4 dan keterangan 2 orang saksi penggugat, atas dasar tersebut berkesimpulan bahwa betul penggugat dan tergugat telah membangun tempat kediaman bersama (obyek sengketa). Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum. Kedua, tentang bukti T-2 tergugat yang justru relevan dengan substansi persoalan dalam perkara ini, tapi dikesampingkan oleh judex factie Pengadilan Agama Makassar, bahwa judex factie keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti T-2 tersebut yang dengan serta merta mengenyampingkan dengan alasan anak-anak penggugat dan tergugat bukan pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari secara saksama berkas perkara serta bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi dan telah mempelajari pula apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar , maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan sebagaimana nanti: Dalam Konpensi Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan pembanding dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas , Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sepanjang harta benda tersebut (obyek sengketa) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan tidak memandang perolehannya dan atas nama siapa harta tersebut didapatkan, suami atau isteri
adalah sudah tepat dan benar
secara
legalistik formal yang mengacu kepada pasal 1 huruf (f) jonto pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim pertama oleh tergugat/pembanding merasa keberatan dimana keadilan tidak berpihak kepadanya karena segala biaya atas pembangunan rumah tersebut (obyek sengketa) di biayai oleh tergugat/pembanding dari penghasilan gajinya sendiri. Menimbang, tergugat/pembanding
bahwa
berdasarkan
dikuatkan
dengan
apa
yang
keterangan
2
didalilkan
oleh
orang
saksi
tergugat/pembanding yang menyatakan obyek sengketa tersebut dibangun dengan biaya dari gaji tergugat dan hal tersebut tidak dibantah secara tegas oleh penggugat/terbanding sehingga patut dipandang, bahwa pembangunan rumah (obyek
4
sengketa) yang paling banyak andilnya khususnya dalam pembiayaan adalah tergugat/pembanding. Menimbang, bahwa secara faktual terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah atas kehendak penggugat, dimana tergugat sama sekali tidak bersedia ditalak oleh penggugat (vide bukti P-1 halaman 15 putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 491/Pdt.G/2007/PA.Mks.).dan dalam dalil-dalil gugatan penggugat diakui bahwa penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2007 hingga putusnya perkawinan. Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kedudukan suami isteri menurut pasal 79 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menimbang, bahwa bila ditinjau dari segi kewajiban suami, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyatakan
sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung : Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formal hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang dan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum tapi tidak serta merta dalam kasus ini, harta bersama menurut hukum bila terjadi cerai hidup setengah bagian untuk duda dan setengah bagian untuk janda karena menurut pasal 80 ayat (4) bagian a). menyatakan kewajiban suami sesuai penghasilannya menanggung tempat kediaman bagi isteri, kemudian dengan dipertegas lagi pasal 80 ayat (1) dinyatakan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anakanaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Menimbang, bahwa senyatanya selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 19 tahun lamanya hidup bersama antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah memperoleh harta bersama sebuah bangunan rumah (obyek sengketa) dimana pembangunannya tergugat/pembanding yang mempunyai andil membiayainya hingga selesainya bangunan rumah tersebut, sehingga tidaklah adil kiranya bila bangunan rumah tersebut yang harusnya merupakan kewajiban suami justru kewajiban itu dipikul oleh isteri (tergugat) lalu kemudian harus dibagi dua
½
bagian
untuk
tergugat/pembanding.
penggugat/terbanding
dan
½
bagian
untuk
5
Menimbang pula bahwa, obyek sengketa tersebut sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl.Ir. Juanda Nomor 10 A,hingga kini masih dikuasai dan ditinggali oleh tergugat/pembanding bersama dengan ketiga orang anaknya sebagai tempat satu-satunya yang dijadikan tempat berlindung guna kelangsungan hidupnya sehingga patutlah kiranya bila bagian tergugat (bersama ketiga anaknya) lebih besar bagiannya dari pada bagian penggugat/terbanding yang telah meninggalkan tempat kediaman
bersama
dari
sejak
sebelum
terjadinya
perceraian
dengan
tergugat/pembanding. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka patutlah kiranya bila menyimpangi apa yang telah diputuskan oleh hakim pertama yang mengacu kepada pasal 1 huruf f dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi ½ bagian untuk penggugat/terbanding dan ½ bagian untuk tergugat/pembanding, Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan arif bijaksana dan berkeadilan dengan merubah amar putusan hakim pertama dan menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah dengan luas 162,32 M2 yang terletak di Jalan Ir. Juanda Nomor 10 A sebagai harta bersama.
membagi
1/3 bagian untuk penggugat dan 2/3 bagian untuk
tergugat/pembanding. Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusan a quo oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri dengan perubahan dan penambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas sehingga putusan hakim pertama dapat dikuatkan dengan perubahan amar sebagaimana nanti . Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi/pembanding telah mengajukan gugatan rekonpensi dengan menuntut nafkah lahir sejak 1987 hingga tahun 2007 sebanyak Rp.171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan biaya pembangunan rumah (obyek sengketa) sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat/pembanding tersebut Pengadilan Agama
Makassar
penggugat/pembanding,
dalam
putusannya
dengan
menolak
penolakan
rekonpensi/pembanding mengajukan keberatan
gugatan tersebut
rekonpensi penggugat
mengenai tuntutan nafkah lahir
sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menolak tuntutan nafkah lahir penggugat rekonpensi dengan alasan sudah hilang hak untuk mengajukan tuntutantan nafkah
6
lahir kepada tergugat rekonpensi oleh karena penggugat rekonpensi tidak mengajukan tuntutan nafkah lahir pada saat permohonan cerai talak tergugat rekonpensi, pertimbangan hukum judex factie tersebut tidak didasari oleh landasan hukum dan bertentangan dengan subtansi pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan ”Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi keberatan penggugat rekonpensi/pembanding semula tergugat, kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Makassar dengan menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama oleh karena itu akan membuat pertimbangan hukum dan mengadili sendiri. Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat rekonpensi/pembanding semula tergugat telah mengajukan tuntutan nafkah lahir dengan mendalilkan bahwa selama mengharungi bahtera rumah tangga kurang lebih 19 tahun sejak menikah tahun 1987 sampai terjadinya perceraian tahun 2007 tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari tergugat rekonpensi/terbanding semula penggugat. Menimbang, bahwa oleh karenanya penggugat rekonpensi menuntut agar tergugat rekonpensi memberikan nafkah lahir yang jumlah perbulannya dirataratakan Rp.750.000.- x 12 bulan x 19 tahun sebanyak Rp. 171.000.0000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Menimbang,
bahwa
apa
yang
telah
dituntut
oleh
penggugat
rekonpensi/pembanding dalam gugatannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama tidak jelas dan tidak terinci dalam posita gugatannya seharusnya dipertegas nafkah lahir apa saja yang dilalaikan oleh tergugat rekonpensi kemudian diikuti dengan rincian sejumlah uang perbulan atau pertahunnya karena bilamana diratakan sesuai dengan tuntutan penggugat rekonpensi Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu) perbulan hanya dengan perkiraan saja sementara pada tahun 1987 dan tahuntahun selanjutnya dimana pendapatan tergugat rekonpensi belum sebanyak itu penghasilannya sehingga untuk dikabulkannya suatu tuntutan nafkah harus pula berdasarkan ratio dan kemampuan menurut penghasilan tergugat/terbanding. Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat rekonpensi/pembanding semula tergugat mengenai biaya pembangunan rumah yang kini menjadi obyek sengketa ditaksir senilai Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak
7
dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh karena tuntutan tersebut termasuk bagian yang ditgugat dalam perkara ini sebagai harta bersama sehingga harus dinyatakan pula bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima. Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor. 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding/penggugat rekonpensi semula tergugat. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
Dalam Konpensi -
Menguatkan
dengan
perbaikan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor.389/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 28 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal
28 Syawal 1429 H. dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menetapkan bahwa rumah permanen yang terletak di Jalan -- Nomor 10 A. Kelurahan --, Kecamatan -- Kota Makassar dengan luas 162,32 M2, dengan batas-batas ; Sebelah Utara
: rumah --
Sebelah Timur
: rumah --
Sebelah Selatan
: rumah milik --
Sebelah Barat
: jalanan --
Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat. 3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah sepertiga bagian untuk penggugat dan duapertiga bagian untuk tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sepertiga bagian yang merupakan hak dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk di
8
jual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sepertiga untuk penggugat dan dua pertiga untuk tergugat. Dalam Rekonpensi -
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor.389/Pdt.G/2008/PA Mks. tanggal 28 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H.
Dan dengan mengadili sendiri - Tidak menerima gugatan penggugat rekonpensi. Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Membebankan, kepada pembanding/penggugat rekonpensi semula tergugat untuk membaayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1430 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Ridwan Jongke ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rahmah Umar dan Drs. Anwar, R. M.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pebruari 2009, dibantu oleh
Makassar Tanggal 2
Hj. Murni Muin panitera pengganti, tanpa dihadiri
kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Dra. Hj. Rahmah Umar.
Drs. Anwar. R. M.H.
Drs. M. Ridwan Jongke.
Panitera Pengganti,
Dra. Hj.Murni Muin. Biaya perkara : - Meterai
Rp
6.000,00
- Redaksi
Rp
5.000,00 –
- Leges
Rp
3.000,00
- Pemberkasan, dll
Rp 75.000,00
Jumlah
Rp 89.000,00
9
-
