PUTUSAN Nomor: 273/Pdt.G/2010/PA.Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KOTA PADANG, sebagai Pemohon; Melawan : TERMOHON, umur
33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
D.III, pekerjaan , tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2010
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor:
273/Pdt.G/2010/PA.Slk, tanggal 15 Desember 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: NOMOR tanggal 26 Oktober 2010; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di PADANG ; 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
dan dikaruniai
1
orang anak
bernama: ANAK PERKAWINAN PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2010; 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010, setelah itu sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Termohon mencurigai Pemohon yang terlambat pulang ke tempat kediaman bersama; 5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SOLOK tanpa seizin Pemohon serta tanpa alasan yang jelas; 6. Bahwa sejak Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang; 7. Bahwa
pihak keluarga kedua belah pihak tidak dapat mengusahakan agar
Pemohon dengan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga; 8. Bahwa Pemohon ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ke Pengadilan Agama; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,
Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali Termohon pada persidangan tanggal 17 Maret 2011 dan 31 Maret 2011 tidak datang menghadap; Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ; Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, maka Hakim Mediator telah memberi laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa mediasi gagal; Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor: NOMOR tanggal 23 Maret 2011 Hlm. 2 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN SOLOK Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka An. Direktur Kasubag Umum dan Kepegawaian,; Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ada memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir pada persidangan tahap jawaban Termohon tersebut; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Buku Nikah Nomor: NOMOR
tanggal
26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK dan surat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos Solok, , lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P); Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti (P) juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon; − Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 23 Oktober 2009 yang lalu di KABUPATEN SOLOK; − Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Padang; − Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; − Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010 dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; − Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang ke tempat kediaman bersama disebabkan Pemohon pergi acara tahun baru bersama teman kantor Pemohon; − Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas tepatnya sejak tanggal 08 Januari 2010 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama;
Hlm. 3 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
− Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena kedua belah pihak tidak mau berdamai; − Bahwa
keterangan itu saksi peroleh berdasarkan kepada penglihatan,
pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;
2.
SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek kandung Pemohon; − Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 23 Oktober 2009 yang lalu KABUPATEN SOLOK; − Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Padang − Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; − Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010 dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; − Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui secara jelas tetapi yang pasti oleh saksi yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 08 Januari 2010 yang lalu sampai dengan saat ini; − Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil; − Bahwa
keterangan itu saksi peroleh berdasarkan kepada penglihatan,
pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon
menerima
dan membenarkannya; Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya yaitu tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
Hlm. 4 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali Termohon tidak datang menghadap kepersidangan pada tanggal 17 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok atas nama Dra, YENITATI, SH., namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Termohon mencurigai Pemohon yang terlambat pulang ke tempat kediaman bersama dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 8 Januari 2010 yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama atau seperti terurai dalam duduk perkara diatas; Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ada memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir pada persidangan tahap jawaban tersebut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti (P) yaitu Duplikat Buku Nikah Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil (telah bersifat partai, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditanda tangani oleh pajabat yang berwenang) dan materil (Isi yang tertuang dalam akta otentik berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, dan sengaja dibuat untuk alat bukti) akta otentik, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa
saksi- saksi yang diajukan
oleh Pemohon telah
memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti saksi yang telah terpenuhi oleh Pemohon adalah diantaranya saksi yang diajukan tersebut telah memberikan Hlm. 5 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya; Menimbang, bahwa adapun syarat materil alat bukti saksi yang telah terpenuhi oleh Pemohon diantaranya adalah keterangan saksi tersebut telah diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon); Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut yang telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah diantaranya: -
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
-
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-
Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 8 Januari 2010 yang lalu;
-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga; Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975; Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri; 2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis sampai tanggal 1 Januari 2010, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran; 3. Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 8 Januari 2010 yang lalu; 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tanggal 8 Januari 2010 yang lalu dan tidak
Hlm. 6 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 8 Januari 2010 tersebut telah berpisah tempat kediaman bersama sampai dengan saat ini; Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :
Ÿ≅yèy_uρ $yγøŠs9Î) (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 %[`≡uρø—r& öΝä3Å¡àΡr& ôÏiΒ /ä3s9 t,n=y{ ÷βr& ÿϵÏG≈tƒ#u ÏΒuρ tβρã©3xtGtƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 ºπyϑômu‘uρ Zο¨Šuθ¨Β Νà6uΖ÷t/ Artinya : ” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka; Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
وا ن ا اق ن ا Artinya : "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur
Hlm. 7 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Angka II ayat (3) Surat Edaran Nomor:48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor:45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor:10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya dari suami atau isterinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraia; Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut diatas Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh dan menyerahkan Surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor: NOMOR tanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN SOLOK Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka An. Direktur Kasubag Umum dan Kepegawaian Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini. Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Hlm. 8 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Solok; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA KOTA PADANG dan PPN/KUA KABUPATEN SOLOK untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Dra. YUHI, MA. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh SRI FORTUNA DEWI, S.A.g.MH
dan
ASRI HANDAYANI, SHI. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh
Ketua
Pengadilan
Agama
Solok
dengan
Penetapan
Nomor:
273/Pdt.G/2011/PA.Slk tanggal 16 Desember 2010 untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H
dengan
ASRI
dihadiri
SRI
oleh
HANDAYANI,
SHI.
FORTUNA sebagai
DEWI,
Hakim-hakim
S.A.g,
MH.
Anggota,
dan serta
RAHMAT HUDAYA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon; Hakim Anggota I, Ttd. SRI FORTUNA DEWI, S.A.g.MH.
Ketua Majelis, Ttd. Dra. YUHI, MA.
Hakim Anggota II, Ttd. ASRI HANDAYANI, SHI.
Panitera Pengganti, Ttd. RAHMAT HUDAYA, SH.
Hlm. 9 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)
Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,2. Biaya Atk Perkara : Rp. 50.000,3. Biaya Pemanggilan : Rp. 260.000,4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-----------------------------------------------Jumlah : Rp. 351.000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
Untuk Salinan; PANITERA
Ttd. DRS. ARMEN, SH , SH
Hlm. 10 dari 10 (273/Pdt.G/2010/PA-Slk.)