BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 65/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Anggota DPRD Kota Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Khaerati, S.H., M.H., Nuraeni Ahmad, S.H., M.H. dan Hasnawati, S.H.

Advokat / Pengacara dan

Konsultan Hukum yang berkantor / beralamat di Jalan Paccerakang, Perumahan Bumi Berua Indah, Blok A3, Nomor

15,

Kelurahan

Paccerakkang,

Kecamatan

Biringkanaya, RT/RW 07/06, Kota Makassar, selanjutnya disebut

sebagai

"pemohon

konvensi

/

tergugat

rekonvensi / pembanding”; melawan TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kota Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Makka, HM, S.H., dan Resdianto Willem, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Makkah HM, S.H. & Associates", berkantor di jalan Cenderawasih Nomor 444, Lt 2, Makassar, selanjutnya disebut sebagai "termohon konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding”; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 19 halaman. Put. No. 65 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1483/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam eksepsi : -

Menolak eksepsi termohon konvensi ;

Dalam Pokok Perkara : -

Mengabulkan permohonan pemohon ;

-

Mengizinkan pemohon PEMBANDING, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERBANDING, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;

-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Dalam Rekonvensi Dalam eksepsi ; -

Menolak eksepsi tergugat rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian ; 2. Menetapkan biaya pemeliharaan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri ; 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebagaimana dalam diktum 2 kepada penggugat rekonvensi ; 4. Menetapkan : a. Nafkah lampau sejak September 2012 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) ;


b. Mut’ah penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 40.000.000,( empat puluh juta rupiah ) ; c. Nafkah

selama

masa

iddah

penggugat

rekonvensi

sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) ; 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditetapkan dalam diktum 4 huruf a, b dan c dalam putusan ini kepada penggugat rekonvensi ; 6. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selainnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Membebankan kepada Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ; Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1483/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 29 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2013 ; Bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 1483 / Pdt.G /2012/PA.Mks., tanggal 3 Juni 2013 untuk terbanding dan tanggal 5 Juni 2013 untuk pembanding ; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1483/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 18 Juni 2013 (untuk terbanding) dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1483/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 20 Juni 2013 (untuk pembanding), ternyata pembanding maupun terbanding tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Makassar guna membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding ;


PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1483/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI : A. Dalam Eksepsi : Menimbang,

bahwa

berkenaan

dengan

apa

yang

telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus dalam eksepsi adalah sudah benar dan tepat karena ternyata pemohon konvensi telah melengkapi permohonannya dengan Surat Ijin Atasan Nomor 474/622/DPRD/XI/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri ;

B. Dalam pokok perkara : Menimbang,

bahwa

berkenaan

dengan

apa

yang

telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (permohonan talak oleh pemohon konvensi terhadap termohon konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai


dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri

dalam

memutus

perkara

a-quo,

dengan

tambahan

dan

penyempurnaan sebagai berikut : 1. Dalam penulisan ayat Al-Qur’an, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan tulisan ayat yang dimaksud, namun hanya menulis artinya saja, maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menyempurnakan dengan menulis ayat dimaksud (Al-Baqarah ayat 227) secara lengkap, sebagai berikut : ÷βÎ)uρ (#θãΒt“tã t,≈n=©Ü9$# ¨βÎ*sù ©!$# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪ Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah

Maha

mendengar

lagi

Maha

Mengetahui”. 2. Dalam penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menyempurnakan landasan hukum tersebut dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perkara a-quo adalah perkara cerai talak dan untuk perkara cerai talak berlaku pasal-pasal tersebut sebagai landasan hukum dalam memerintahkan panitera pengadilan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ; 3. Dalam hal perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak, Majelis Hakim

tingkat

pertama

hanya

memerintahkan

panitera

untuk

menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi), sementara Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota


Makassar, maka sesuai ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu ditambahkan perintah pengiriman salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan dalam konvensi harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana dalam amar putusan banding ini ; II. DALAM REKONVENSI : A. Dalam Eksepsi : Menimbang,

bahwa

berkenaan

dengan

apa

yang

telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus dalam eksepsi adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding guna dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri ; B. Dalam pokok perkara Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara a quo halaman 37 sampai dengan halaman 47 ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut kurang lengkap

dan

disempurnakan.

kurang

sempurna

Adapun

sehingga

kekurangan

dan

perlu

dilengkapi

ketidak

dan

sempurnaan

pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak membedakan antara penggunaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan penggunaan saksi keluarga dalam perkara selain perceraian khususnya dalam sengketa kebendaan (sengketa harta bersama) ;


2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak menilai satu persatu alat bukti, baik itu berupa surat - surat maupun saksi - saksi, akibatnya ada alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipergunakan dasar memutus ; 3. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perubahan petitum yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi, dimana dalam kesimpulannya tergugat rekonvensi menambahkan petitum tentang penetapan sebagai harta bersama atas obyek sengketa yang belum digugat oleh penggugat rekonvensi serta tuntutan pembagian atas harta bersama tersebut ; Menimbang, bahwa atas dasar adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu memberikan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, maka sesuai Pasal 157 R.Bg. gugatan rekonpensi

tersebut

secara

formal

dapat

diterima

dan

dapat

dipertimbangkan ; 2. Menimbang,

bahwa

penambahan

petitum

yang

dilakukan

oleh

Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan praktek peradilan, karena penambahan tersebut dilakukan saat tahap kesimpulan dimana pada saat itu pemeriksaan perkara dianggap selesai, oleh karena itu penambahan petitum tersebut harus ditolak ; 3. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebagian besar dibantah oleh tergugat rekonvensi, kecuali mengenai

nafkah

anak

yang

ada

kesanggupan

dari

tergugat

rekonvensi ; 4. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang dibantah, penggugat rekonvensi harus membuktikan dalil - dalil gugatannya, demikian pula tergugat rekonvensi harus membuktikan dalil - dalil bantahannya ;


5. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya penggugat rekonvensi telah menghadirkan bukti - bukti sebagai berikut : a. Bukti surat : 1) Fotocopi Perincian / Slip gaji bulan Desember 2012 a.n. H. Zaenal Beta, S.Sos, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.1 ; 2) Fotocopi Surat Keterangan tentang mas kawin an. penggugat rekonvensi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.2 ; 3) Fotocopi Surat kepemilikan rumah di Paccerakkang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.3 ; 4) Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) pajak bumi dan bangunan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.4 ; 5) Fotocopi Kutipan Akta Nikah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.5 ; 6) Fotocopi Surat Tanda Laporan Polisi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda PR.6 ; 7) Fotocopi Bukti Setoran dari PT. Tamangapa Raya Permai Pusat Makassar,

tidak

dapat

dicocokkan

dengan

aslinya serta

bermeterai cukup, selanjutnya diberi tada P.7 ;

b. Saksi - saksi : 1) Ir. Ariani Arifin binti Ahmad Arifin ( saudara kandung Penggugat Rekonvensi ) ; 2) Abdul Haris Arifin bin Arifin ( saduara kandung Penggugat Rekonvensi ) ;


3) Hj. Rostina binti H. Sawaleng Dg. Sibali ( teman / kenalan Penggugat Rekonvensi ) ; 6. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya, tergugat rekonvensi juga menyerahkan bukti surat dan menghadirkan saksi - saksi, sebagai berikut : a. Bukti surat : 1) Fotocopi Surat Keterangan Perician / Pendapatan setiap bulan a.n. H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos tertanggal 17 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR./ PK.1 ; 2) Fotocopi Keterangan Pelunasan Mobil Toyota Yaris, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR. / PK.2 ; 3) Fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR. / PK.3 ; b. Saksi - saksi : 1) Asnawati Latief binti Latief, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara ; 2) Fatimah Wahab binti Samaila, saudara kandung Tergugat Rekonvensi ; 3) Sirang Dg. Gassing bin Juma Dg. Ngitung, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara ; 7. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding perlu menilai alat bukti kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut :

a. Alat bukti penggugat rekonvensi : 1) PR.1 (Perincian / Slip gaji bulan Desember 2012 a.n. H. Zaenal Beta, S.Sos),

bukti ini relevan dengan gugatan rekonvensi

namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;


2) PR.2 (Surat Keterangan tentang mas kawin), bukti ini tidak relevan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan ; 3) PR.3. (Surat kepemilikan rumah di Paccarekkang), bukti ini tidak relevan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan ; 4) PR.4. (Surat pajak bumi dan bangunan), bukti ini tidak relevan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan ; 5) PR.5 (fotocopi buku nikah), bukti ini relevan dengan gugatan rekonvensi namun sudah dipertimbangkan di bagian konvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ; 6) PR.6 (surat tanda lapor polisi), bukti ini tidak relevan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan ; 7) PR.7 (foto copi bukti setoran dari PT. Tamangapa Raya Permai Pusat Makassar) . Oleh karena bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan ; 8) Saksi penggugat rekonvensi yang pertama (Ir. Ariani Arifin binti Ahmad Arifin), saksi ini adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg. saksi ini tidak bisa dipakai sebagai saksi dalam perkara sengketa kebendaan, dan hanya bisa dipakai untuk meneguhkan gugatan rekonvensi lainnya, yaitu gugatan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut’ah ; 9) Saksi penggugat rekonvensi yang kedua (Abdul Haris Arifin bin Arifin), adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 172 R.Bg. saksi ini tidak boleh dijadikan saksi dalam perkara sengketa kebendaan dan hanya bisa dipakai untuk meneguhkan gugatan rekonvensi lainnya yaitu gugatan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut’ah ;


10) Saksi penggugat rekonvensi yg ketiga (Hj. Rostina binti H. Sawaleng Dg. Sibali), adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara. Terhadap saksi ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, saksi ini dapat didengar keterangannya, namun karena saksi ini sendirian tanpa ada saksi lain, maka saksi ini termasuk kategori “unus testis nullus testis” (satu saksi bukanlah saksi), oleh karena itu

saksi

ini

tidak

memenuhi

syarat

formil

sehingga

keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ; b. Alat bukti Tergugat Rekonvensi : 1) TR / PK.1

(Surat Keterangan Perincian / Pendapatan setiap

bulan a.n. H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos tertanggal 17 Desember 2013), bukti ini relevan dengan gugatan rekonvensi dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; 2) TR / PK. 2 (Keterangan Pelunasan Mobil Toyota Yaris tertanggal 8 Februari 2013), bukti ini meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak relevan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu bukti ini tidak perlu dipertimbangkan ; 3) TR PK.3 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 27 Februari 2012), bukti ini tidak dapat dicokokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil,

oleh karena itu tidak

dapat diterima dan harus dikesampingkan ; 4) Saksi tergugat rekonvensi pertama (Asnawati Latief binti Latief), saksi ini tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu dapat didengar keterangannya, namun isi keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi, melainkan menjelaskan tentang obyek sengketa baru yang dimunculkan

oleh Tergugat

Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya yaitu mengenai rumah yang terletak di Jalan Paccerakkang Makassar dan satu unit mobil Yaris, tanpa disertai adanya tuntutan (petitum) atas dua


obyek

sengketa

tersebut,

oleh

karena

itu

tidak

perlu

dipertimbangkan ; 5) Saksi tergugat rekonvensi kedua (Fatimah Wahab binti Samaila), saksi ini adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg. saksi ini tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara sengketa

kebendaan / harta bersama,

oleh karena itu harus dikesampingkan ; 6) Saksi tergugat rekonvensi ketiga (Sirang Dg. Gassing bin Juma Dg. Ngitung), saksi ini tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu dapat didengar keterangannya, namun isi keterangannya tidak berkaitan dengan obyek

sengketa

dalam

gugatan

rekonvensi,

melainkan

menjelaskan tentang obyek sengketa baru yang dimunculkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya yaitu mengenai rumah yang terletak di Jalan Paccerakkang Makassar, tanpa disertai adanya tuntutan (petitum) atas obyek sengketa tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti dan saksisaksi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tuntutan (petitum) penggugat rekonvensi satu persatu, sebagai berikut : 1. Tuntutan penggugat rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak : - Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf “c” jo. Pasal 149 huruf “d” Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib bemberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa / mandiri ; - Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan dalam menentukan besarnya biaya pemeliharaan anak, maka harus diketahui besarnya pendapatan bersih (take home pay) dari tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut. Bahwa berdasarkan bukti TR / PK.1 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005


Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, maka pendapatan bersih (take home pay) tergugat rekonvensi sebagai anggota DPRD Kota

Makassar

diperkirakan

sebesar

Rp.4.610.233,-

ditambah

tunjangan komunikasi, dana operasional dan lain - lain, maka penghasilan bersih perbulan bagi tergugat rekonvensi tidak kurang dari Rp.9.000.000,- Dengan demikian dengan mengacu kepada pola yang dipakai dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 dalam pembagian gaji bagi PNS yang bercerai, maka biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ; 2. Tuntutan penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau : -

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya berupa membayar nafkah istri selama 36 bulan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi,

sementara

penggugat

rekonvensi

tidak

dapat

membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan (petitum) penggugat rekonvensi tentang hal itu harus ditolak. -

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau ditolak, namun terlepas dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa persidangan di Pengadilan Agama sekitar 9 bulan, pihak tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonvensi selaku istrinya, maka sudah sepatutnya jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah istri yang dilalaikan kepada penggugat rekonvensi selama 9 bulan sebesar Rp.27.000.000,- (9 bulan X 1/3 X Rp.9.000.000,-) ;

3. Tuntutan penggugat rekonvensi berupa mut’ah : -

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

selama

persidangan, ternyata penggugat rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf “a” Kompilasi Hukum Islam, tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;


-

Menimbang, bahwa untuk menetukan besarnya mut’ah yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi, maka harus dipertimbangkan tentang partisipasi dan andilnya penggugat rekonvensi dalam menjaga keutuhan rumah tangga, melayani dan mendampingi tergugat rekonvensi selama 5 tahun, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, maka sudah memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar mut’ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

4. Tuntutan penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah : -

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

selama

persidangan, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam, tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus

dibayar

oleh

tergugat

rekonvensi

kepada

penggugat

rekonvensi, maka harus diketahui besarnya pendapatan bersih (take home pay) dari tergugat rekonvensi ; -

Menimbang,

Bahwa berdasarkan bukti TR / PK.1 dan dikaitkan

dengan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Makassar, maka pendapatan bersih (take home pay) tergugat rekonvensi sebagai anggota DPRD Kota Makassar diperkirakan sebesar Rp.4.610.233,- ditambah tunjangan komunikasi, dana operasional dan lain - lain, maka penghasilan bersih perbulan bagi tergugat rekonvensi tidak kurang dari Rp.9.000.000,- Dengan demikian dengan mengacu kepada pola yang dipakai dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 dalam pembagian gaji bagi PNS yang bercerai, maka besarnya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp.9.000.000,- ;


5. Tuntutan penggugat rekonvensi berupa pembagian harta bersama : -

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi dibantah oleh tergugat rekonvensi, sementara penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena bukti / saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka tuntutan penggugat rekonvensi berupa penetapan harta bersama beserta pembagiannya harus ditolak ;

-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim tingkat banding menemukan adanya obyek sengketa baru yang belum termuat dalam gugatan rekonvensi, baik itu berstatus sebagai harta bersama maupun berstatus sebagai mas kawin (mahar), yaitu sebagai berikut : a. Satu unit rumah tinggal type 36, terletak di jalan Paccerakkang, Perumahan Bumi Berua Indah, Blok A.4, No.11, Rt.07, Rw.06, Kelurahan

Paccerakkang,

Kecamatan

Biringkanaya,

Kota

Makassar, didalilkan oleh tergugat rekonvensi sebagai harta bersama namun tidak disertai adanya tuntutan (petitum) yang jelas ; b. Satu buah mobil Toyota yaris, Nomor Polisi DD 58 AZ, warna biru muda, didalilkan oleh tergugat rekonvensi sebagai harta bersama namun tidak disertai adanya tuntutan (petitum) yang jelas ; c. Satu bidang tanah perumahan (tanah pekarangan) seluas 300 M2 (15 X 20) yang terletak didesa Maccini Baji Panrang, Kabupaten Jeneponto, obyek ini muncul atas dasar bukti PR.2 yang diajukan oleh penggugat rekonvensi, namun tidak pernah disinggung dalam posita

maupun

petitum

gugatan

rekonvensi

penggugat

rekonvensi ; -

Menimbang, bahwa terhadap ketiga obyek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak adanya tuntutan dari masing-masing pihak berpekara, hal ini juga untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara atau masing – masing pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut

namun

belum

memperoleh

haknya,

kiranya

dapat

mengajukan gugatan baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;


-

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

-pertimbangan

tersebut diatas, maka amar putusan dalam rekonpensi putusan Pengadilan

Agama

Makassar

Nomor

1483/Pdt.G/2012/PA.Mks.

tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan banding ini ; III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonpensi / pembanding ; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini : MENGADILI •

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi / pembanding dapat diterima ;

•

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1483/Pdt.G/ 2012/PA.Mks tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : I. Dalam Konvensi A. Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi termohon konvensi. B. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Mengizinkan pemohon H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos, M.Si bin Samaila, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon


Dra. Asriati Arifin, MM binti Achmad Arifin Dg. Naba, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ; II. Dalam Rekonvensi A. Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi tergugat rekonvensi ; B. Dalam Pokok Perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian ; 2. Menghukum

tergugat

rekonvensi

untuk

membayar

biaya

pemeliharaan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama Muhammad Fadel Ramadhan, kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri ; 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhadap penggugat rekonvensi selama kurang lebih 9 bulan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ; 4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) ; 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).6. Menolak

gugatan

penggugat

rekonvensi

untuk

selain

dan

selebihnya ; III. Dalam konvensi dan rekonvensi : -

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk


membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ; • Membebankan

kepada

pemohon

konvensi

/

tergugat

rekonvensi

/

pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian

diputuskan

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum’at tanggal 23 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 02 Juli 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ; Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

ttd. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd. Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya : Redaksi

: Rp.

5.000,-

Meterai

: Rp.

6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara

: Rp.139.000,-


Jumlah

: Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents