BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SttTERA UTARA PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PDRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BI'PATI PAI(PAK BHARAT, V
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
9
Perat'Jran Menteri Dalaro Negeri Ncrnor 83 Tahun 2OL4 tentang Penzinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2Ol5
ieniang Perubahan aias Pe raturan tsupaii iiomor 3 i Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat di Lingkungan
b
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; bahwa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam hal perizinan dan non perizinan diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), *---.L^L, --L:-^-^ !*lrur66el&rrqrrrvrr6qlpqyqLr ---l'.
D--^r-.'-^-
D,,-^+:
I\T^-^-
24.
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan
Non Peizinan Pelayanan Administrasi
Terpadu
Kecamatan Di Kabupaten Pakpak Bharat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
V
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Standar Pelayanan Pertzinan dan Non Perizinan Pela5ranan
Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O3 Nomor 29, Tambahan lrembaran f,T^^^-^ D^-.,L!:!r-I^-^^:^ l\\,P\rUllLl!\,ul!,r.r2,,2,,
2
t\r^-^-
/.t.70t.
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO:l Nomor +7, 'l-ambahan Lembaran Negara
3. 4. 5.
Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 25 Tah'm 2CC9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):
6. UndanyUndang Nomor 3 Tahun 2Ol4
tentang
Perdagangan (L,embaran Negara Republik Indonesia
'F- L" 'a OA l2 I\T^-^-
zltrI.
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4
tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 -Tahun 2OO5 tentang Pedomaa Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahal Dacrah Kabupatcn/ Ko*.a (lrmbaran Ncgara p.epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2O08 Nomor 4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2O0g tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (L,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor.
I
1
.
saoa);
2
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (l,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 2221:. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20O6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 13.
C^+,,
D:
- +-..
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
15. Peraturan
Kecamatan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 17.
Tahun 2O14
tentang Penzinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (l,embaran Daerah Kabupatan Pakpak Bharat Tahun
20O8 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten D^l-^^l-
18.
qAl. Uv,,
ElL^-^+ N^-^rrvlrrvl
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (l,embaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2OO8 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57); 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
―
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 201O Nomor
11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat I\T^ri\,!rlUI^-
20.
(1 1
, r,,\.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2O14
tentang Peiimpahan Sebagian Kewenangal Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Nomor 4). MEMUTUSI(A"IT:
Menempkan :
PERATURAN BUPATI TEI{TANG PERUBAIIAIT ATAS PERATURAI{ BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2OL4 TENTAITG STAJTDAR PEI,AYAXAN PERIZII{AT{ DAI{ NOII DFDT'TNA[
DFI AITAIAI ADTTTITG'NDACT 'IEI'DA KBCAItrI,TAN DI I(ABUPATEIY PAI(PAI( BHARAT.
Pasal
TITT
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2O14 tentang
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum pada BAB I Pasal I ditambah sehingga BAB 1 Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
BAB I
mENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah seb^gai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 5. Kecamatan adalah wila.vah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di r','ilay,ah keqa kecamatalr yang dalam pelaksanaan V
7.
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daera,h, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggaraan Administrasi Kecamatan
dan dalam melaksanal
terkait dengan permasaiahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya; 18. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkal kinerja; 19. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas 6^l:6,,+;
6^r^l^+^h
^^-.,^l:^^PLTTJU\rlcra.rruqJo.
,l^-
l^.,^
-,,-L--
manusia.
Mikro adalah usaha produlrtif milik or€rng perorangan dan/atau bacian usaha perorangan yang memenuhi irriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 20O8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yane dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 2O. Usaha
1--i+^;^
2O
II-^1^^
Taa^:l --1-^-^i-^-^
,ti^+r'-,t^'l^6
TTh,{^hd Il-i^hd
I\T^-^-
tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22.lzin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat V
yang
berwenang berciasarkan ketentuan peraturan perunciang-unciangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu; 23. lzin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha./kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 ayat
(21
berbunl
sebagai berikut:
Pasal 6
(2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada a,vat (1! huruf a, meliputi: a. Pemberian izin gangguan dan izir: usaha untuk seluruh jenis usaha mikro; L D^-L-;^O. r"CiiiijUi'idi-i
i-i^ iziii
^^^--,^^ 6
,l^- i ;-:ijd.i aiii
r'oo!la .-.s.iii.i
..-+"1(j.ii-q^
--!.,-.h
i-ric Jettt.
tc^L^ qotuaa
kecil;
c. Pemberian IMB rumah penduduk / kantor swasta 1 (satu) lantai riengan iuas bangunan < i50m2; d. Pemberian IMB perdagangan / pertokoan I (satu) lantai dengan luas bangunan < 150m2; e. Pemberian izin pemasangan reklame tidak permanen (pemasangan spanduk) klasifikasi kecil; f. Pemberian izin perhelatan; g. Pemberian izin penutupan jalan. D^--l
tt
Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati (1) ' ' Dengan diundangkannya Nombr 36 Tahun 2Ol4 tentang Stanciar Peiayanan Perizinan
Pakpak Bharat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 'lB ;r)nr.
BUPATI PAKPAK
2015
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal tB lrrnr zo5'
SEKRETARIS KABUPATEN
IAK BHARAT
SINAJTIO, MM
Pembina Muda I{IP. 19510508 198602
1fiXt
BERITA DAERAH KABUPATEN PAJ(PAI( BHARAT TAHT'![ 2015 NOMOR
18
´ ｂ
Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat : [0 Tahun 2015 Tanggal tB 2015
Nomor
:
Juri Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Tentang : Perubahar ates
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan AdminiBtrasi Tcrpadu Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat
A. ST,AITDAR PEI,AYAITAI| PERIiAilAfl XTCAUATAN DI I$BI'PATEIT PAI(PAI( BHARA'I NO
JENIS PELAYANAN
１■
Izin Gangguan
DASAR HUKUM Permendagri Nomor 27
Tahun 2OO9 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Perda Nomor 11 Tahun 2010 Bharat tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Perbup Nomor 35 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kenderaan Bermotor; Perbup Nomor 38 Tahun 201 1 tentanq
PDRSYARATAN PELAYANAN
I. A.
LAMA PROSES
IZIN GAITGGUAN (HOl Makslrn Untuk Porutahaan a1 7 1. Mengisi formulir permohonan; (tttuh) 2. FC sertifikat tanah atau akte jual hari beli tanah yang dilegalisasi ketta, pejabat yang berwenang, atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa; 3. FC KTP pimpinan/ pemilik
BESAR BIAYA
Final
Besar biaya/
KDTDRANGAN
tarif
di
Kecamatan.
tergantung
jenis usaha
mengacu kepada Perda No ll
Tahun 2010,
Perusahaan;
3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; 5. Surat keterangan pemohon dan usaha; 6. Surat pernyataan pencegahan dan pencemaran linskunsan: 4. Pas Foto ukuran
J、
′１、
/、
Izin Usaha Industri;
7. Surat penyataan persetujuan
Izin Usaha Restoran;
8. Surat keterangan status tempat usaha (sewa dan/atau milik
Perbup Nomor 39 Tahun 2OLl tentang Perbup Nomor
tetangga;
40 sendiri); tentang 9. FC akta pendirian perusahaan lzin Usaha Salorr apabila berbadan hukum. Kecantikan dan Pangkas Rambut; B. Untuk Perorangan Perbup Nomor 4l 1. Mengisi formulir permohonan; Tahun 2OlI tentang 2. FC sertifikat tanah atau akte jual Tata Cara Penrberiarr beli tanah yang dilegalisasi Izin pejabat yang berwenang, atau usaha Penggilingan surat keterangan tanah yang sah Padi/Tapioka, Huller dari Kepala Desa; dan Penyosoh Beras; 3. FC KTP pemilik usaha; Perbup Nomor 42 4. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm Tahun 2OlL tentang sebanyak 2 lembar; lzin. Usaha Kesehatan 5. Surat keterangan pemohon dan Masyarakat Veteriner; usaha; Perbup Nomor 43 6. Surat pernyataan pencegahan Tahun 20Lt tentang dan pencemaran lingkungan; Izin. Usaha Rekreasi 7, Surat penyataan persetujuan dan Hiburan Umum. tetangga; 8. Surat keterangan status tempat
Tahun 2Oll
usaha (sewa dan/atau milik sendiri);
9. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir objek yarlg dimohonkan;
8
′ｒヽ
(
C.SYARAT UNTUK PERPANJANGANノ PERGANTIAN/ PERUBAHAN IZIN GANGGUAN: 1.FC
KTP
pilnpinan/
pemilik
usaha;
2.Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 1embar; 3.Izin gangguan yal■
g asli;
4.Surat keterangan hilang dari
Izin untuk
jenis mikro
Usaha
1.
seluruh usaha
kepolisian fiika hilan
Peraturan
Presiden Nornor 98 Tahun 2Ol4
Untuk Llsaha Mikro dan Kecil (Lembar Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 222); 2. Peraturan Menteri Negara
Dalam Negeri
83
Tahun
Nomor
2Ol4 Perizinarr Untuk Usaha Mikro dan Kecil
3.
Perbup Nomor 35 Tahun 2OLl tentang lzin. Usaha Bengkel Perawatan Kenderaan
Bermotor;
4.
Perbup Nomor 38 Tahun 2OlL tentang Izin Usaha Industri;
Persyaratan izln usaha baru: 1. FC KTP Pernohon;
Kepemilikan Tanah tempat usaha atau keterangan sewa; FC Akta pendirian usaha bagi yang sudah berbadan hukum; Pas foto ukuran 3 x 4,2 lembar; FC Izin Gangguan; FC NPWP; Surat pernyataan tentang Jumlah Kekayaan Bersih Usaha oleh pemohon; 8. Dan persyaratan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Bupati di k.olom dasar hukum.
Persyaratan
Maks. 5 Rp.o, (lima)
hari ketta setelah
Final di Kecamatan.
Masa berlaku izin 5 (lirna) tahun。
bcrkas dinyatak an
lengkap.
PerpaqJanganl
Perubahan
1. FC KTP Pemohoni
2. FC
Surat Keterangan milikan Tanah tempat 9
Izin Usaha Restoran;
Perbup Nomor
Tahun 2Oll
40 tentang
Izin Usaha
3.
ノロ ヽ
／ ヽ
Perbup Nomor 39 Tahun 2OlL tentang
usaha atau keterangan sewa;
FC Akta pendirian usaha bagi yang sudah berbadan hukum; 4. Pas foto ukuran 3 x 4,2 Lembar; FC Izin Gangguan; 6. FC NPWP; 7'. Izin yang asli. 3.
Salon Kec,antikan dan Pangkas Rambut; Perbup Nomor 4t c. Persyaratan Penggantien karena Tahun 20Il tentang hilang/nrsak Tata Cara Pemberian 1. FC KTP pemohon; lzin 2. lzin yangtelah rusak; usaha Penggilingan 3. Surat keterangan hilang dari Padi/Tapioka, Huller pihak kepolisian (untuk izinyang dan Penyosoh Beras; hilang); Perbup Nomor 42 4. Dokumen pendukung lainnya. Tahun 2Oll tentang lzin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner; Perbup Nomor 43 Tahun 2OlL tentang Izin. Usaha Rekreasi dan Hiburan Urnum. Usaha L. Peraturan Presiden a. Persyaratan izin usaha baru: lzin untuk seluruh Nomor 98 Tahun 2OL4 1. FC KTP Pemohon; jenis usaha kecil tentang Perizinarr 2. FC Surat Keterangan Kepemilikan Untuk Usaha Mikro Tanah tempat usaha atau dan Kecil (Lembar keterangan sewa; Negara Republik 3. FC Akta pendirian trsaha bagi yang Indonesia Tahun 2OL4 sudah berbadan hukum; Nomor 222); 4. Pas foto ukuran 3 x 4,2lembar; 2. Peraturan Menteri 5. FC Izin Gangzuan;
Maks.
5
(lima)
hari kerja setelah berkas
Rp.o,-
Final
di
Kecamatan. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun.
dinyatak an lenekap. 10
／１、
／１ヽ
Dalam Negeri Nomor 6. FC NPWP; 83 Tahun 2OI4 7. Surat pernyataan tentang Jumlah tentang Perizinan Kekayaan Bersih Usaha oleh pemohon; Untuk Usaha Mikro dan Kecil 8. Dan persyaratan lainnya yang
Perbup Nomor 35 Tahun 2OlI tentang lzin Usaha Bengkel Perawatan Kenderaan
Bermotor;
Perbup Nomor 38 Tahun 2Oll tentang Izin Usaha Industri;
Perbup Nomor
39 tentang Izin. Usaha Restoran; Perbup Nomor 40 Tahun 2Oll tentang lzin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut;
Tahun 2oll
Perbup Nomor 4l Tahun 2Oll tentang Tata Cara Izin
Pemberian usaha
Penggilingan
Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras;
Perbup Nomor
42
Tahun 20ll tentang Izin Usaha Kesehatan
tercantum dalam Peraturan Bupati di kolom dasar hukum.
b. Persyaretan
PerpanJanganl
Perubahan
1. FC KTP Pernohon;
2. FC
Surat
Keterangan tempat usaha atau keterangan sewa; FC Akta pendirian usaha bagi yang sudah berbadan hukum; Pas foto ukuran 3 x 4,2lembar; FC Izin Gangguan; FC NPWP; Izin yang asli.
Kepemilikan Tanah
3. 4. 5. 6. 7.
c. Persyaratarr
Penggantian karena
hilang/nrsak 1. FC KTP pemohon;
2. lzin yang telah rusak; 3. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian (untuk izinyang hilang); 4. Dokumen pendukung lainnya.
Masyarakat Veteriner; 11
／１ ヽ
9. Perbup
Nomor 43 Tahun 2OIl tentang lzin Usaha Rekreasi
4.
Pemberian IMB rumah penduduk/kant
or swasta (satu) lantai dengan luas
Perbup Nomor 29 Tahun 2Otl Tentang
bangunan
Bangunan;
1
<
5.
dan Hiburan Umum. Perda Nomor 11 Tahun Persyaratan Mendirikan/ 2010 Tentang Retribusi Memperluas/ Mengubah Gedung : Perizinan tertentu; 1. Mengisi Formulir Permohonan;
150rn2;
Pemberian IMB perdaganganlpe
rtokoan 1
(satu) dengan
lantai luas bangunan <
150rn2;
Izin
2.
al
Besar 5
surat
kepala desa yang dilegalisir; 49 Tahun 2OLl Tentang 3, FC KTP pemohon; Standar Operasional 4. Gambar Konstruksi atau skema Prosedur (SOP) rencana pembangunan; Pelayanan Perizinan 5. Surat pernyataan pemohon tidak Kantor Pelayanarr melanggar ketentuan. Perizinan Stu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. Percla Nonror 11 Tahun Persyaratanme ndirikan/ me mperluas Maksim
al
2010 Tentang Retribusi /mengubah gedung : Perizinan tertentu; 1. Mengisi Formulir Pennohonan;
Perbup Nomor 29 Tahun 2)ll Tentang lzin Mendirikan Bangunan;
Perbup Nomor 49 Tahun 2)ll Tentang Standar Operasional (SOP) Prosedur
2.
(1ima)
FC sertifikat tanah atau akte jual hari beli tanah yang dilegalisir pejabat kerja.
yang berwenang atau
surat
keterangan ta.nah yang sah dari
kepala desa yang dilelisir; 3. FC KTP pemohon; 4. Gambar Konstruksi atau skema rencana pembangunan;
Final
di
Kecamatan.
jenis
keterangan tanah yang sah dari
Perbup Nomor
biayal tarif tergantung usaha mengacu kepada Perda No 11 Tahun 2010.
(lima)
FC sertifikat tanah atau akte jual hari beli tanah yang dilegalisir: pejabat keda.
yang berwenang atau
Mendirlkan
Maksim
Besar 5r
biayal tarif
Final
di
Kecamatan.
tergantung jenis usaha mengacu kepada Perda No 11 Tahun
20ro.
12
／１ヽ
Pelayanan
Perizinan 5. Surat pernyataan pemohon tidak Kantor Pelayanan melanggar ketentuan; Perizinan Satu Pintu 6. FC lzin Gangguan (HO) yang dan Penanaman Modal dilegalisir. Kabupaten Pakpak Bharat. 6.
Pemberian izin pemasangan
reklame
tidak
permanen (pemasangan spanduk) klasifikasi kecil
Perbup Nomor 44 Persyarataa: Maks. 3 Tahun 20ll Tentang 1. FC KTP Pemohon; (tiga) lzin Penyelenggaraan 2. Foto lokasi pemasangan reklame hari Reklame. tidak permanen dengan 2 (dua) kerja
Pemberian izinperhelatan
Final
di
Kecamatan.
sudut pandang masirrg-masing asli 2 setelah lembar dengan foto memperlihatkan berkas simulasi gambar reklame pada dinyatak
3. 4.
7.
Rp. o,-
rencana titik penempatan reklame; an Gambar desain reklame; lengkap. Surat pernyataan bertanggLlng jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yErng diakibatkan Oleh penyelenggaraan reklame.
Perbup Nomor 31 Tahun Persyaraten : 2OI4 tentang Pelimpahan 1. Surat Permohonan;
sebagian
Maks.
1
(satu)
2. FC KTP Pemohon; hari Bupati Kepada Camat di 3. Surat Pernyataan Penanggung kerja Lingkungan Pemerintah Jawab Kegiatan; setelah Kabupaten Pakpak 4. Rekomendasi dari Kepala Desa berkas
BharaL
Rp.
0,―
- Final
di
Kecamatan.
kewenangan
setempat.
dinyatak an lenskap.
13
ｒ日 ヽ
(
Pemberian izin
8.
Penutupan jalan
Perbup Nomor
Persyaratan : Tahun 2OL4 tentang 1. Surat Permohonan yang berisikan Pelimpahan sebagian data tentang nama jalan yang kewenangan Bupati ditutup, waktu kegiatan, jenis Kepada Camat di kegiatan dan perkiraan jumlah Lingkungan peserta kegiatan; Pemerintah Kabupaten FC KTP Pemohon; Pakpak Bharat. Surat Pernyataan Penanggung Jawab; 31
Maks.
1
hari kerja
２ ３
dinyatak
dari Kepala
di
Kecamatan.
(satu)
setelah berkas
4. Rekomendasi
‐Final
Rp.0,‐
an lengkap.
Desa
setempat.
B.STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN KECAMATAN DI XABUPATEN PAKPAK BHARAT NO
JENIS PELAYANAN
DASAR HUKUM
PERSYARATAN PELAYANAN
LAMA PROSES
7
BESAR BIAYA り
KETERANOA N
Ｔユ
￨
ン
Aspek Rekomendasl Operasional 1. UU No. 20 Th. 2003 Poroyaratan: Maksimal Sekolah swasta Tentang Sistem 1. Surat permohonan; 7 (tttuh) di seluruh Pendidikan Nasional; 2. FC Akte Pendirian Sekolah/ hari ketta・ jenjang dan 2. Perbup Nomor 31 yayasan; jenis pendidikan Tahun 2OL4 Tentang 3. FC KTP Pemohon; Pelimpahan Sebagian 4, Susunan Pengurus sekolah/ yayasan; Kewenangan Bupati kepada Camat di 5. ADIART Sekolah/Yayasan; Kabupaten Pakpak 6. Proposal yang berisikan data Bharat. tentang gedung, guru dan murid;
t.lzin
7.
FC Bukti
Rp.0,‐
Dilanjutkan ke
instansi/dina s terkait,
Kepemilikan/status 14
／１ ヽ
(
tanah; 8. F'C IMB; 9. FC Lunas PBB Tahun terakhir; 10. Rekomendasi dari kepala desa setempat. 2. Permohonan
l..UU No. 20 Th.
tentang
Perubahan
status
dari sekolah swasta menjadi
sekolah negeri
Perbup Nomor
Tahun 2OL4
31
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat.
3. FC KTP Pemohon; 4. Susunan ６
jenis pendidikan
2.
Persyarataa: 1. Surat permohonan; 2. FC Akte Sekolah/yayasan;
５
pada seluruh jenjang dan
2OO3
Sistem pendidikan Nasional;
Maksimal Rp.o,(tujuh) Pendirian hari kerja.
7
Dilanjutkan ke
instansi/ dina s terkait.
Pengurus
sekolah/yayasan; AD/ART Sekolah/Yayasan;
Proposal yang berisikan data
８
tentang gedung, guru dan murid; 7. FC Bukti Kepemilikan/status tanah; FC IMB; FC Lunas PBB Tahun terakhir. Tempat 1. Perbup Nomor 29 Peroyarataa: Maksimal pembangunan Tahun 2OLI Tentang 1. Surat permohonan; 7 (tujuh) perkantoran lzin Mendirikan 2. Keterangan legalitas badan hukum hari ke{a. pemerintah/ sw Bangunan; perusahaan bagi swasta; asta di selr-rruh 2. Perbup Nomor 49 FC KTP Pemohon; jenjang Tahun 2}ll Tentang Bukti Kepemilikan tanah/ status Standar Operasional tanah; Prosedur (SOP) 5. Denah lokasi; Pelayanan Perizinan 6. Rekomendasi dari kepala desa. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal ９
3
Rp.o ,-
Dilanjutkan ke
３
Instansi/dina s terkait.
４
ＥＤ
／日、
Kaburpaten
Pakpak
Bharat. .1.
Pemberhentian Kepala Desa
1. UU Nomor 6 llahun Persyaratan: Ma.ksimali 2Ol4 tentang Desa; 1. Surat Usulan BPD mengenai t hari 2. PP Nomor 43 Tahun pemberhentian Kepall Desa; kerja. 2Ol4 Tentang 2. Berita Acara Hasil Musyawarah Peraturan
Rp.o,_
Surat
ditujukan kepada Bupati.
Retpat BPD.
Pelerksanaan UnrlangUnclang Nomor 6
Tahun 2Ol4 Tentang Desa. Peng,angkatan
1. UU Nomor
6
llahun Persyaratan Pengangkatan:
dan 2OI4 tentang Desa; pemberhentian 2. PP ]Vomor 43 Tahun pejabat kepala 2OL4 Tentang desa Peraturan Pelerksanaan UndangUnclang Nomor 6 Tahun 2OL4 Tentang Desa.
Pemberhentian anggota BPD
UU Nomor 6
Maksiinal
Sura't: Usulan dari Camat yang
ditujukan kepada Bupati.
Rp.0,一
Surat usullan ditujukan
l hari kelja.
kepada
Bupati
rsyaratan Pemlaerhe rrtian: Dengan ditetapkrrnnya Kepala desa baru (terpilih) mel.alui SI.l Bupati, maka otomatis masa jabatan pejabat kepala Pe
desa berkatrir. Maksiinal
Tahun Persyarataa:
2OI,+ tentang Desra; PP Nomor 43 Tahun 2OL,+ Tentzrng Pera.turan Pelaksanaern UndangUndang Nomor 6 Tahrrn 2OL4 Tentang Desa.
1. Surat usulan pemberhentian da.ri l haH Kepala Desa karena berakhir ma$a kelja.
Sur〔 tt
usulan
uskan kepada ditel￢
Bupati.
tugas;
2. Surat pengunduran diri
Rp.o,_
bagi
perorangan yrang mengundurkan diri.
16
‘イ 、
1.
Perbup Nomor
30 Persyaratan:
12.
Perbup Nomor
LSM
Permendagri Nomor 33
Tahun 2OL2 Tentang Pedoman Pendaftaran
Rp.0,―
Diteruskan ke Kantor Kesbang dan
Organisasi
Linmas.
FC NPWP; Gambar Kasar/Sketsa tanah yang
dimohon; 5. Pernyataan
kesanggupan
memberikan ganti rugl dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah; 6. Uraian rencana proyek yang akan dibansun. Persyaratan : 3 hari 1. FC Akte Pendirian yang ketta dinotariskan; FC AD/ART yarrg dinotariskan; Program kerja ditandatangani Ketua ４ ５
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
perusahaan perOrangan;
bagi
Kemasyarakatan
atau surat izin usaha
４
Bharat.
3 harl ketta
perusahaan yang berbadan hukum ３
kepada Camat di Kabupaten Pakpak
pendaftaran
Diteruskan ke instansi/dina s terkait.
g1
Tahrrn 2Ol4 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
8.Izin
Rp.0,―
Tahun 29ll tentang 1. FC Bukti Kepemilikan tanah; Izin Lokasi; 2. Akte pendirian perusahazrn bagi
Proyek
Maksirnal
３
Lokasi Pelaksanaan
２
7。
(′
6. 7. 3.
dan Sekretaris; SK Pengurus; Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus. yaitu: - Ketua (sebutan lainnya); - Sekretaris (sebutan lainnya); - Bendahara (sebutan lainnya). Pas foto berwarna Pengurus
(ukuran4x6cm);
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus; Photo tampak depan dengan paDan 17
′〓ヽ
′〓■
nama dan alamat kantor/ sekretariat;
9.
NPWP;
1O.
Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh Lurah & Camat;
1
1.
Surat kontrak/ rjin pakai tempat
diatas materai Rp.6.0OO,-
bagi
kantor yang masih sewa; 12. Surat bukti kepemilikan tanah atau sejenisnya bagi kantor yang milik sendiri, disertai dengein IMB; 13. Tidak menggunakan lambang GARUDA sebagai lambang organisasi; 14.
Surat Keterangan Tidak
Sedang
Terjadi I(onflik Interrral (dualisme/ multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan
Sekretaris, diatas
15.
9. Sasaran
Kerja PP Nomor 46 Tahun 20 I L'l'entang Penilaian pimpinan UPT Prestasi Kerja Pegawai wilayah Negeri Sipil. di kecamatan Pegrlwai
materai
Rp.6.000,-; Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris, diatas materai Rp.6.000,-.
Persyaratan Form SKP.
:
Maksimal t hari kerja.
Rp.o ,-
Diteruskan ke BKD.
18
(
(
i. Perbup Nomor
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2009 tentang pada aspek koordinasi harus disertai Uraian Tlrgas Pokok dengan dokumen Fungsi 1. Surat (undangan, pemberitahuan, dan
Aspek Koordlnasl
5
Flcksibel
Rp.o,-
:
Perbup Nomor
31
Tahun 2014 Tentang
tertulis
permintaan data, dll); SPT dan laporan;
triwulan
Notulen (apabila kegiatan dalam
Bupati Pakpak
Bharat melalui Sekretariat
dokumen lainnya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 2lTahun 2O 1 lTentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Bharat.
per
kepada
Pelimpahan Sebagian bentuk rapat); 4. Kewenangan Bupati Foto; kepada Camat di 5. Dokumen lainnya (apabila kegiatan Kabupaten Pakpak di danai APBD, maka kelengkapan
komunikasi 2 (camat arah
Daerah pada
Bagian
Tata Pemerintahan
Dalam Negeri Nomorl3 tahun 2006
dengan
Tentang Pedoman
masyarakat atau
pihak
３
yang dilaksanakan oleh camat dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya di kecamatan dalam bentuk
Kecamatan.
２
kegiatan
り´
Koordinasi merupakan
Kegiatan dilaporkan secara
yang
Pengelolaan
Keuangan Daerah).
berkaitan) untuk menyelaraskan kebijakan yang ditetapkan dengan yang dilaksanakan di lapangan.
Perbup Nomor
Pembirraan
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2OO9 tentang pada aspek Pembinaan harus disertai Uraian T\rgas Pokok dengan dokumen dan Fungsi 1. Surat (undangan, pemberitahuan,
dilaksanakan
Kecamatan.
Aspek Pemblnaan
1.
5
:
oleh camat
di 2.
Perbup Nomor
permintaan data, dli); 3 I 2. SPf dan laporan;
Flcksibcl
Rp.o,-
Kegiatan dilaporkan secara
tertulis
per
triwr,rlan kepada 19
′ｌ ヽ
／１ ヽ
Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
wilayahnya untuk memberi
arahal
kepada Camat di Kabupaten Pakpak
kebijakan, memberi motivasi, menyampaikan informasiinformasi terbaru yang berkaitan dengan kewenangan pada aspek pembinaan yang
Notulen (apabila kegiatan dalam
Bupati
bentuk rapat);
Pakpak
Foto;
Bharat
Dokumen lainnya (apabila kegiatan di danai APBD, maka kelengkapan
me1:Llui
Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
dokumen lainnya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 2lTahun 201 I TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Bharat.
Dalam Negeri Nomorl3 tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
tujuannya
diarahkan
pada peningkatan kualitas dalam rangka pencapaian visi misi dan kabupaten Pakpak Bharat. IV.
Aspek Pengawaean
1.
Perbup Nomor
5
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan
Tahun 2OO9 tentang pada aspek Pengawasan harus disertai Uraian Tugas Pokok dengan dokumen
dan
;
Fungsi 1.
Surat (undangan,
pemberitahuan, permintaan data, dll); Kec4matan; 2. Perbup Nomor 3 I 2. SPT dan laporan; Tahun 2014 Tentang 3. Notulen (apabila kegiatan dalam bentuk rapat); Pelimpahan Sebagian
Flcksibcl
Rp.o,-
Kegiatan dilaporkan secara
tertulis
per
triwulan kepada
Bupati Pakpak 20
／１ ヽ
(
Kewenangan Bupati
kepada Camat di Kabupaten Pakpak
Bharat melalui Sekretariat
Foto; J. Dokumen
4.
lainnya (apabila kegiatan di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 2lTahun 20llTentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Bharat.
Daerah pada
Bagian
'I'ata Pemerintahan
Dalam Negeri Nomorl3 tahun 2O06
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). V
Aspek Fasilitasi 1.
Penyelesaian perselisihan/ se ngketa di desa
1..
Perbup Nomor
5
Fasilitasi Penyelesaian perselisihan/ Insidental
Rp.o,-
dilaporkan
Kecamatan;
Bupati
31
per triwulan
kepada
permintaan data, dll); SPI dan laporan;
Pakpak
Notulen (apabila kegiatan dalam
４
bentuk rapat);
５
Bharat.
kepada Camat di Kabupaten Pakpak
３
Perbup Nomor
２
り´
Tahun 2OO9 tentang sengketa di desa harus disertai dengan Uraian T\rgas Pokok dokumen: Fungsi 1. Surat (undangan, pemberitahuan, dan Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan tlupati
Foto;
Bharat melalui Sekretariat Daerah pada Bagian Tata
Dokumen lainnya (apabila kegiatan di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2L Tahun 20ll Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman 2. Penyelesaian
perselisihan/
1.
I . Kegiatan
Perbup Nomor
Pengelolaan
Keuanqan Daerah). 5
Tahun 2OO9 tentang
Fasilitasi Penyelesaian perselisihan/ Insidental
sengketa masyarakat
dengan
Rp.o,-
Pemerintaha n. 2. Apabila mendesak, laporan disampaikan secepatnva. 1 . Kegiatan
dilaporkan 21
／ ヽ
sengketa masyarakat dengan perusahaan
Uraian T\rgas
dan
Pokok perusahaan Fungsi dokumen :
Kecamatan;
2.
Perbup Nomor 31
Tahun 2Ol4
harus disertai
per triwulan
dengan
kepada
1. Surat (undangan, pemberitahuan,
Bupati
permintaan data, dll); Tentang 2. SPI dan laporan;
Pakpak
Bharat melalui Sekretariat Daerah pada Bagian Tata
Pelimpahan Sebagian 3. Notulen (apabila kegiatan dalam Kewenangan Bupati bentuk rapat); kepada Camat di 4. Foto; Kabupaten Pakpak 5. Dokumen lainnya (apabila kegiatan Bharat. di danai APBD, maka kelengkapan
dol
Pemerintaha n. 2. Apabila mendesak, laporan disampaikan secepatnya.
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 2Oll Tentarrg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman 3.
Pembangunan
1.
di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa
Perbup Nomor
Fasilitasi Pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan Tahun 2OO9 tentang perekonomian desa harus disertai Uraian T\rgas Pokok dan
5
Fungsi dengan dokumen
:
1. Surat (undangan, pemberitahuan,
Kecamatan; 2.
Pengelolaan
Keuansan Daerah).
Perbup Nomor
31
permintaan data, dll);
2. SPT dan laporan; Tahrrn 2Ol4 Tentang 3. Notulen (apabila kegiatan dalam Pelimpahan Sebagian bentuk rapat); Kewenangan Bupati +. Foto; kepada Camat di 5. Dokumen lainnya (apabila kegiatan
Kabupaten Bharat.
Pakpak
di danai APBD, maka
dokumen lainnya
kelengkapan disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 20ll Tentang Perubahan
Fleksibel
Rp.o ,-
1. Kegiatan
dilaporkan
per triwulan kepada
Bupati Pakpak
Bharat melalui Sekretariat Daerah pada
Bagian Tata Pemerintaha n. 2. Apabila mendesak, 22
／１ヽ
／ ヽ
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Pengurusan
KTP, KK dan Pindah/ datang
UU Nomor 24 tahun
2013
tentang
perubahan atas
UU
Keuangan Daerah).
Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk(KTPI 1. Form F1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Penduduk Warga Negara
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Indonesia); PP Nomor lO2 Tahun 2. Fotocopy Form F1.21 sebanyak 2012 (satu) lembar; tentang
Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
UU Nornor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;
3. Fotocopy Kartu Keluarga
ｌ ｋ
4.
Pengelolaan
ｒ． ａ 叩 ｈ
Tentang Ped,cman
laporan disampaikan secepatnya. Rp.o,_
Diteruskan ke Dinas Kependuduka
n
dan Pencatatan Sipil.
1
(KK)
sebanyak 1 (satu) lernbar.
Kartu Keluarga (KK) tentang 1. Form F1.01 (Formulir Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara b.
Indonesia);
Perbup Nomor 31 2. Fotocopl, Form F1.01
Tahun 2Ol4 Tentang
sebanyak
1
(satu) lembar;
Pelimpahan Sebagian 3. Form F1.15 (Formulir Permohonan Kewenangan Bupati Kartu Keluarga Baru Warga Negara
kepada Camat di Indonesia); Kabupaten Pakpak 4. Fotocopl' Form F1.15 sebanyak Bharat.
1
(satu) lembar. c. Keterangan Pindah/Datang 1. Form Fl.08 (Surat Keterangan Pindah WNI); 2. Fotocopy Form Fl.08 sebanyak (satu) lembar.
1
23
1.
ｒａヽ
／１ヽ
￨
ユ 桜翼計irl
UU Nomor 6
Maksimal Tahun Persyarataa: 1. Peraturan Desa Tentang APB Desa; 3 hari. 2Ol4 Tentang Desa. 2. Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa; 3. Keputusan Bersama BPD dan KEPDES tentang Perdes APB Desa; 4. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa; 5. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Perdes; 6. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (DURK-PD)
7. 8.
Rp.o,_
Diteruskan ke
BAPEMAS, PEMDES,PP dan KB.
(30%);
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURKPM) (70%);
Lembar Kerja Belanja Operasional Pemerintah Desa (3Oo/ol; 9. Lembar Kerja Penanggulangan Kesmiskinan (50 o/o dari 70 o/ol; 1O. Lembar Kerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (2Oo/o dari 7Oo/ol; 11. Lembar Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Desa (3O% dari 7Oo/ol; 12. Keputusan Kepdes tentang Penetapan Bendahara Desa; 13. Keputusan BPD tentang T\-rnjangan Penghasilan BPD; 14. Keputusan Kepdes tentang PTPKD; 15. Keputusan Bupati Pakpak Bharal; tentang Pengesahan Pengangkatan 24
／１ヽ
／１ヽ
dan Pemberhentian Kepala Desa; 16. Keputusan Bupati Pakpak Bharat tentang Penetapan K.eanggoataan BPD;
17. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pengesahan perangkat desa; 18. Fotocopy BukuTabungan Desa; 19. Matrik Pencairan Dana. 6.
Pembebasan
tanah milik, pelepasan hak
atas
tanah,
peralihan
status dari tanah Negara menjadi hak milik
Perbup Nomor 5 Tahun Persyaratan : Fleksibel persetujuan 1. Pembebasan Surat 2OO9 tentang Uraian tanah milik, pelepasan hak atas T\rgas Pokok dan tanah dari masyarakat dengan Fungsi Kecamatan; materai secukupnya; 2. Perbup Nomor 31 2. Surat penyerahan dengan materai Tahun 2OL4 Tentang secukupnya; Pelimpahan Sebagian 3. Asli Surat Keterangan Tanah yang Kewenangan Bupati telah ditandatangani oleh Kepala kepada Camat di Desa + fotocopy sebanyak 1 (satu) Kabupaten Pakpak lembar; Bharat. 4. Fotocoplr Alas Hak atau Bukti 1.
Kepemilikan Tanah sebanyak
Rp.o ,-
Diteruskan ke instansi/dina s terkait.
1
(satu) lembar;
5。
Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan atau surat keterangan dari kepala desa.
T.Penyelenggaraa upaya n penyediaan/pe mbangunan
1,.
Perbup Nomor 5 Tahun Fasilitasi Pembangunan di bidang Fleksibel 2OO9 tentang Uraian prasarana desa dan pengembangan Ttrgas Pokok dan perekonomian desa harus disertai dengan dokumen ;
Rp.o ,-
. Kegiatan
dilaporkan
per
triwulan
kepada 25
′１ヽ
Fungsi Kecamatan; 2.
Perbup Nomor Pelimpahan
Tentang Sebagian
Kewenangan Bupati
kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat.
３
Tahun 2OL4
31
２
sarana kesehatan
Surat (undangan,
Bupati
Foto;
Bharat melalui Sekretariat Daerah pada
pemberitahuan, permintaan data, dll); SPT dan laporan; Notulen (apabila kegiatan dalam bentuk rapat);
Dokumen lainnya (apabila kegiatan di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 2oll Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman Keuangan Daerah).
Pengelolaan
Pakpak
Bagian Tata Pemerintahan. 2. Apabila
mendesak, laporan disampaikan secepatnya. 3. Apabila ada kesimpulan pembebasan
lahan untuk tempat pembanguna n sarana kesehatan, maka
dilanjutkan dengan memenuhi persyaratan
untuk pembebasan lahan dan pengurusan IMB.
26
( 8. Pendataan
masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulanga masalah n kemiskinan
1. Permensos Nomor 08
Tahun 2Ol2 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 2. Perbup Nomor
9.
Penyelenggaraa
n pemilu
3l
Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat. UU Nomor 15 Tahun 20ll Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
( Persyarataa: Fleksibel 1. Surat Keterangan dari Kepala Desa; 2. Mengisi Formulir Instrumen pendataan Penyandarrg Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; 3. Mengisi Formulir Instrumen pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; 4. Mengisi Formulir Instrumen pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
1.
Dalam fasilitasi
penyelenggaraan
pemilu, camat turut memfasilitasi
pembentukan Panitia Kecamatan (PPK) dan
Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan menugaskan beberapa PNS dari kantor camat untuk membantt-r tugas-tugas sekretariat. 2 Kemudian dalam kaitan dengan pengawasan oleh pemerintah kabupaten, camat bertindak sebagai koordinator pengawas di wilayahnya dan berkoordinasi dengan Kantor Kesbang Linmas dan melaporkan tertulis hasil penyelenggaraan pemilu di
Fleksibel
Rp'0,-
Diteruskan ke instansi/dinas terkait.
Rp.o,-
Koordinasi dengan kantor Kesbang dan
Linmas,
KPU
dan Panwaslu.
27
／１、
10.
11.
wilayahnya kepada Bupati. Pengusulan PP Nomor 53 Tahun Petsyaratan: Maksimal 2010 tentangDisiplin Telaahan stafPengusulan mutasi, t hari mutasi, rotasi dan Pegawai Negeri Sipil. rotasi dan formasi perangkat daerah kerja formasi kecamatan dari Camat Kepada Bupati. perangkat daerah kecamatan PP Nomor 54 Tahun Percyaratan: Pengusulan Maksirnal pemberhenti 2OLO tentang Disiplin Surat Pengusulan pemberhentian, l hari pensiun, dan penghargaan unttrk ketta. &n, pensiun, Pegawai Negeri Sipil. dan aparatur perangkat daerah di penghargaan kecamatan dari Camat Kepada Bupati.
Rp.0,―
Diteruskan ke BKD
Rp.o,_
Diteruskan ke BKD.
untuk
aparatur perangkat
daerah 12.
Fasilitasi Kerjasama antara lembaga pemerintahan desa harus disertai dengan dokumen
:
1. Surat (undangan, pemberitahuan, ２ ３
di kecamatan Kerjasama 1. UU Nomor 6 Tahun 20r4; antara lembaga 2. Perbup Nomor 31 pemerintaha Tahun 2OL4 Tentang Pelimpahan Sebagian n desa Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat.
permintaan data, dll); SPT dan laporan;
berrtuk rapat);
4. Foto; 5. Dokumen lainnya (apabila kegiatan
dokumen lainnya
Rp.o,_
1.
Kegiatan
dilaporkan per triwulan kepada
Bupati
Notulen (apabila kegiatan dalam
di danai APBD, maka
Fleksibel
kelengkapan disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 2}ll Tentang Perubahan
Pakpak
Bharat melalui Sekretariat Daerah pada
Bagian
T'ata
Pemerintaha n. 2. Apabila 28
／ １ 、
Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
mendesak, laporan disampaikan secepatnya.
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). 13.
Pengusulan pemekaran desa
UU Nomor 6
Insidental Tahun Persyarataa : 20L4; Syarat Pemekaran Desa 2. Perbup Nomor 31 1. Pemekaran desa dibentuk melalui Tahun 2OL4 Tentang desa persiapan yang yang masih Pelimpahan Sebagian tetap bagian dari desa induk; Kewenangan Bupati 2. Batas usia Desa induk paling kepada Camat di sedikit 5 (lima) tahun terhitung Kabupaten Pakpak sejak pernbentukan; Bharat. 3. Jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat ribu)jiwa atau 8O0 (delapan ratus) Kepala Keluarga; 4. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah; 5. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 6. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 7. Memiliki batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati; 8. Memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelavanan 1.
r
Rp.o,-
Diteruskan ke instansi/dina s terkait.
29
publik; Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 10. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usu1, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi. 9.
14.
Perbup Nomor
Sosialisasi
perda
Fasilitasi sosialisasi produk hukum, Maksimal
dan
Fungsi dokumen
Perbup Nomor
:
1. Surat (undangan, pemberitahuan,
Kecamatan; 2.
31
３
Tahun 2OL4 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan tSupati
２
dan perundangundangan lainnya
5
Tahun 2OO9 tentang perda dan perundang-undangan t hari Uraian T\.rgas Pokok lainnya harus disertai dengan kerja
produk hukum,
permintaan data, dll); SPI dan laporan;
Notulen (apabila kegiatan dalam bentuk rapat);
kepada Camat di 4. Foto; Kabupaten Pakpak 5. Dokumen lainnya (apabila Bharat.
kegiatan
di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 2OlL Tentang Perubahan
Rp.o,-
1. Kegiatan
dilaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintaha n. 2. Apabila mendesak, laporan 30
／１ 、
Kedua Atas Peraturan
15.
Pelaksanaan pemungutan
atas
1. Perda Nomor 11 Tahun
pajak
dan retribusi 2. daerah
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Perbup Nomor 49 Tahun 2Oll tentang Standar Operasional Prosedur dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuansan Daerah). Fleksibel Persyaratan : 1. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah); 2. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah); 3. Kwitansi.
disampaikan secepatnya.
Rp.o,-
DiteruskarL ke DIPPEKADE.
Rp.o,-
Kegiatan dilaporkan
Pelayanan Perizinan
KP2SP-PM Kab.Pakpak 16
２ ３
Bharat. Perbup Nomor 31 Tahun Fasilitasi Pembinaan kerukunan Fleksibel Pembinaan Tentang hidup antara umat beragama harus kerukunan 20ll hidup antara Pelimpahan Sebagian disertai dengan dokumen : Kewenangan Bupati I . Surat (undangan, pemberitahuan, umat kepada Camat di permintaan data, dll); beragama Kabupaten Pakpak SPT dan laporan; Notulen (apabila kegiatan dalam Bharat. bentuk rapat);
per
triwulan
kepada
Bupati Pakpak
Dokumen lainnya (apabila kegiatan
Daerah pada
Foto;
Bharat melalui Sekretariat
４
５
di danai APBD, maka kelengkapan dokumen lainnya disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2l Tahun 20ll Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
Bagian
Tata Pemerintahan Apabila mendesak, laporan disampaikan secepatnya.
17
Verihkasi data yang akan mendapatka n bantuan yang disalurkan instansi/ din
Perbup Nomor 31 Tahun Peruyaratan: 2011 Tentang l. Surat Pengajuan dari Kepala
Pelimpahan Kewenangan
Sebagian
Bupati di
kepada Camat Kabupaten Bharat.
Desa;
2. Hasil verilikasi F ormulir
Rp.o,-
Maksimal 3 hari kerja.
Rp.o,-
Diteruskan ke instansi/ dinas terkait.
Instrumen pendataan
Pakpak
as terkait
Maksimal 5 Hari Kerja
3.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah di isi; Hasil verifikasi Formulir Instmmen pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Hasil verifikasi Formulir Instrumen pendataan Potensi 5.
dan Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS); Surat Pengajuan
dari Camat ke
Instansi/dinas terkait. VI.
Aspek Penetapan
yang Perbup Nomor 5 Tahun Persyaratan: Jasa bergerak di 2OO9 tenta.ng Uraian 1. Surat lamaran dari calon pekerja, bidang kebersihan
lingkungan di wilaSrafu
kecamatan
Tlrgas Pokok dan Fungsi Kecamatan,
disertai dengan; - Ijazah minimal SMP; - Pas Foto 3x4, 3 lembar. 2. Hasil verifikasi administrasi pelamar dan hasil wawancara; 3. Berita acara verilikasi administrasi pelamar dan h:rsil wawancara; 4. Surat Keputusan Camat tentaflg Jasa yang bergerak di bidang kebersihan lingkungan di wilayah
Selesai kecamatan.
32
di
′１ヽ
′‘ ヽ
kecamatan;
5. Surat perjanjan kefa (kontrak) ヽ乙
Membuat aktaakta peralihan hak atas tanah
(jual, hibah,
1
beli, 2
tukar,
hak tanggungan, pelepasan hak);
PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Perbup Nomor 3 I
Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat.
antara Camat dengan Pekerja. Persyaratan : l. Surat Pengantar dari Kepala Desa; 2. Asli Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa + fotocopy sebanyak I (satu) lembar; 3. Fotocopy Alas Hak atau Bukti Kepemilikan Tanah sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan atau surat keterangan dari kepala desa.
3. Penetapan Perbup Nomor 31 Tahun Pesyaratan : hasil klasilikasi 2oll Tentang 1. Surat usulan dari Kepala Desa profil Pelimpahan Sebagian dan Disertai : keluarga Kewenangan Bupati - Data calon prolil keluarga sejahtera kepada Camat di sejahtera; tingkat Kabupaten Pakpak - Rekomerrdasi dari ketua PKK desa. kecamatan Bharat. 2. Berita acara hasil klarifikasi data calon prolil keluarga sejahtera. VII Aspek Penyelenggaraaa 1. Mela.ntik UU Nomor 6 tahun 2014 Persyaratan : keanggotaan tentang desa. SK BPD yang ditandatangani Bupati. Badan Permusya\,(rarat an Desa (BPD)
Maksirnal 14 hari kCria apabila persyarata n lengkap
Rp o,_
Selesai
di
kecamatan
dan tanah tidak
bermasala h.
Maksimal
Rp o,_
5 hari keria
Maksimal l hari
Diteruskan ke instansi/ dinas terkait.
Rp o,_
Selesai kecamatan.
ketta・
di
wilayah kerianya
33
di
／１ ヽ
(
2. Pelaksanaan
Perbup Nomor 31 Tahun Penyelenggaraan Pelaksanaan Maksimal 2Ol4 tentang pencega-han atas pengambilan sumber 3 hari Pelimpahan Sebagian daya alam tanpa izin yang dapat kerja. Kewenangan Bupati mengganggu serta membahayakan alam tanpa izin kepada Camat di lingkungan hidup harus disertai Pakpak dengan dokumen : yang dapat Kabupaten Bharat. 1. Surat (undangan, pemberitahuan, mengganggu permintaan data, dll); serta membahayaka SPT dan laporan; n lingkungan Notulen (apabila kegiatan dalam hidup bentuk rapat); pencegahan atas pengambilan sumber daya
Rp o,_
dilaporkan per triwulan kepada
Bupati Pakpak
２
Bharat melalui Sekretariat
３
Daerah pada
４
Bagian Tata
５
Foto;
Pemerintahan Apabila mendesak, laporan disampaikan
Dokumen lainnya (apabila kegiatan di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya
Kegiatan
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2}ll Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
secepatnya.
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Perbup Nomor 31 Tahun Per3ァ aratan: ketenagakerjaa 2014 tentang l Formulir kctenagakettaan; n diwilayah Pelimpahan Sebagian 2 FC KTP. kerja Kewenangan Bupati kecamatan Kepada Camat di Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Pengusulan- 1 . Permendagri Nomor 1 Persyaratan : penetapan Tahun 2006 tentang 1. SK pembentukan kecamatan/desa; batas wilayah Pedoman Penegasan 2. Dokumen lain yang sudah diteliti, administrasi Batas Daerah meliputi: 3. Pendataan
Maksimal
Rp o,_
5 ha五
instansi/ dinas terkait.
keria.
Fleksibel
Diteruskan ke
Rp.0,―
Diteruskan kepada Bupati
34
′‘ヽ
(
- Peta awal; Bupati kecamatan dan 2. Peraturan - Notulen rapat-rapat sebelumnya; batas wilayah Nomor 31 Tahun 2O11 administrasi - d11. Tentang Pelimpahan antar desa 3. Hasil Pelacakan batas; Kewenangan Sebagian Bupati kepada Camat 4. Berita acara kesepakatan; di Kabu-paten Pakpak 5. Surat pernyataan (masing-masing kepala desa) tidak akan saling Bharat. menggugat dikemudian hari dengan materai secukupnya; 6. Surat pengusulan kepada bupati. Persyaratan: 5 Pelaksanaan Permendagri Nomor 13 lomba desa Tahun 2OO7 Tentang A. Indikator Penilaian Perlombaan diwilayah kerja Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan: kecamatan - Orbitasi; Perlombaan Desa dan - Data Penduduk; Kelurahan. - Data Tingkat Perkembangan. B. Skor Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan: 1. Pendidikan Masyarakat; 2. Kesehatan Masyarakat; 3. Ekonomi Masyarakat; 4. Keamanan dan Ketertiban; 5. Partisipasi Masyarakat; 6. Pemerintahan; 7 . l*mbaga Kemasyarakatan; 8. Kesejahteraan Keluarga / PKK. (i. Pelaksanaan Perbup Nomor 5 Tahun Persyarataa: Musrenbang 2OO9 tentang Uraian 1 . Daftar usulan program/ kegiatan kecamatan hasil musrenbang desa; Tugas Pokok dan Fungsi 2. Daftar delegasi per desa; Kecamatan. 3. Daftar hadir musrenbang desa;
Maksimal
RP O,―
14 hari ketta
Maksimal l haH ketta
Selesai kecamatan.
Rp o,_
Diteruskan
kepada
BAPPEDA
35
di
／１ヽ
(
4. Berita 7. Penyelenggaraa
n posyandu
acara musrenbang desa.
Perbup Nomor 5 Tahun Persyaratan: 2OO9 tentang Uraian 1. Melaksanakan tujuh kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Posyandu (Sapta Krida Posyandu), Kecamatan. yaitu:
Kegiatan
berkelanju tan
Rp.o,-
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
ｃ
a. Keluarga Berencana; b. Kesehatan lbu dan Anak; ｄ ｅ
Immunisasi; Peningkatan gizi
ｉ
Penanggulangan Diare; Sanita.si dasar. Cara-cara pengadaan air bersih, pembuangan kotoran dan air limbalt yang benar, pengolahan makarran dan minttman; g. Penyediaan Obat essensial. Posyandu dibentuk dari pos-pos yang telah ada seperti: a. Pos penimbangan balita
2.
b.
Pos immunisasi Pos keluarga berencana desa d. Pos kesehatan e. Pos lainnya yang dibentuk baru. 3. Penyelen ggar a Po syandu
c.
a. Pelaksana kegiatan, masyarakat
b.
yang telah dilatih menjadi kader kesehatan setempat dibawah bimbirrgan Puskesmas Pengelola posyandu, pengurus
36
／ ヽ
′ Ｊ ヽ
4.
yang dibentuk oleh ketua kepala desa yang berasal dari keder PKK, tokoh masyarakat formal dan informal serta kader kesehatan yang ader di wilayah tersebut. Lokasi I Letak Posyandu Syarat lokasi/ letak yang harus dipenuhi meliputi: a. Berada di tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat
b. Ditentukan oleh masyarakat itu
sendiri c. Dapat merupakan lokal tersendiri d. Bila tidak memungkinkan dapat rumah dilaksanakan di
penduduk, balai raIryat,
pos
RT/RW atau pos lainnya.
8. Menyelenggara
Perbup Nomor 5 Tahun Penyelenggaraan Peraturan Daerah Insidental
kan Peraturan 2OO9 tentang Uraian dan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan T\rgas Pokok dan Fungsi lainnya di wilayah kecamatan yang Peraturan Kecamatan. dilaksanakan oleh Camat dapat Perundang-
undangan
lainnya
wilayah kerjanya
di
berbentuk kegiatan ettau program sendiri, dan dapat juga bekerjasama
Rp.o,-
Koordinasi dengan
instansi/dinas terkait.
dengan instansi/ dinas terkait.
Secara umum dokumen yang hanrs
dipenuhi dalam
pelaksanaann5ra
adalah:
1. Surat (undangan, pemberitahuan, permintaan data, 2. SPI dan laporan;
d11);
37
(
Notulen (apabila kegiatan dalam ４
bentuk rapat);
５
Foto;
Dokumen lainnya (apabila kegiatan
di danai APBD, maka kelengkapan
dokumen lainnya
disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 2L Tahun 2OLl Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
38
