PENGELOLAAN KEGIATAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Emmy Suparmiatun, SH, MPM Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas
Alur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan RENST RA
Usulan Nama Kegiatan Dan Besaran Biaya
Januari
RENJA
RKA-KL
Penyampaian TOR & RAB Sementara
Juli
• Idealnya Permen 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran diikuti dengan Juklak rinci sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, namun sampai saat ini Juklak tersebut belum terbit • Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada memorandum Bapak Sesmen yang mengatur kebijakan pelaksanaan kegiatan TA 2013
DIPA
Penyampaian TOR & RAB Definitif
Sep-Okt Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Nov, MI-II
Pelaksanaan Pengadaan *)
Pelaksanaan Pengadaan
Nov MI-II - Des
Januari-Selesai
Penyusunan & Penetapan SK Kegiatan (Menteri/Ses/Dep/Irtama) Nov-Des
Pemilihan PPK + Pejabat /Pengadaan Pengadaan TA 2013
Des MI-II
Penyusunan dan Penetapan SK KPA+ PPK + Pejabat /Pengadaan Pengadaan + P/PPHP + SPM + BP+ BPP TA 2013
Des MIII_IV
*) Pengadaan Untuk Barang/Jasa yang harus sudah siap awal Januari, dilakukan oleh Panitia TA 2012
Penyusunan & Penetapan SK PPK tentang Honorarium Januari
Pelaksana an Kegiatan
Januari-Selesai
Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan yang diatur dalam SK harus ada di RKA
Besaran Honor mengikuti ketentuan Permenkeu 37/2012 tentang Standar Biaya TA 2013
Kegiatan harus memenuhi persyaratan: Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya seharihari; dan Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
Penyusunan RAB & Pelaksanaan Pembayaran Pasal 6 Permen 1/2012
Penyusunan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berpedoman pada satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dalam hal satuan biaya untuk kegiatan tertentu tidak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dapat menggunakan satuan biaya berdasarkan data pasar setempat dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungj awabkan. Perlu Kebijakan yang mengatur tentang Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan KAK, TOR dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
besaran biaya yang belum diatur Permenkeu 37/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 , misalnya : • Besaran Honoraroum Anggota Tim Pengarah • Brsaran Honoraium Tenaga Pendukung • Standar gaji tenaga outsource Tata Usaha, Sekretaris, Sekretaris Bilingual, dll
Pembentukan Tim Permenkeu 37/2012 tentang Standar Biaya TA 2013: Tim bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya
Pasal 16 Permen 1/2012 Ketentuan lebih lanjut mengeriai tata cara pengusulan, tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Anggaran dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, serta hubungan kerja Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenas.
Perlu Kebijakan yang mengatur tentang tata cara pembentukan Tim , misalnya : • Susunan Keanggotaan • Kualifikasi Anggota • Jumlah Anggota
SK Kegiatan (Menteri/Deputi/Sesmen/Irtama)
Merupakan dasar AKUNTABILITAS pelaksanaan kegiatan Dapat diikuti dengan SK PPK tentang honorarium, jika sudah dianggarkan dalam DIPA (bukan sebuah kewajiban)
RUANG LINGKUP
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas o untuk kegiatan yang keanggotaannya melibatkan pejabat/staf dari kementerian/lembaga lain o untuk kegiatan Koordinasi Strategis dan Prakarsa Strategis o untuk kegiatan yang diamanatkan Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau Perjanjian Internasional Keputusan Sesmen/Sestama o untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Sesmen/Sestama atau Biro di bawah Sesmen/Sestama. o Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Keputusan Deputi/Irtama o untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi/Irtama atau UKE II di bawah Deputi/Irtama
SK DEPUTI/IRTAMA Peran Biro Hukum
o
Membantu melakukan koreksi atas SK jika ada permintaan dari Unit Kerja Eselon I/II
Proses/Alur
o o
o o o o
Biro Hukum mengunggah (up load) template SK Kegiatan TA 2013 di website Biro Hukum http://birohukum.bappenas.go.id/ Unit Kerja Eselon I/II mengunduh template SK dan membuat Draft SK Unit Kerja Eselon I/II mengajukan permohonan koreksi terhadap Draft SK yang telah disusun kepada Biro Hukum; Biro Hukum melakukan koreksi dan memberikan masukan lainnya sesuai permintaan; Proses penomoran dan dokumentasi dilakukan oleh Sekretariat Kedeputian/Irtama terkait Copy SK yang telah ditandatangani disampaikan kepada Biro Hukum
SK SESMEN/SESTAMA Peran Biro Hukum
o o o
Membantu melakukan koreksi atas SK jika ada permintaan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sesmen/Sestama dan Staf Ahli Menyusun SK Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sesmen/Sestama Menyampaikan draft SK kepada Sesmen/Sestama untuk ditetapkan
Proses/Alur
o o o o o o
Biro Hukum mengunggah (up load) template SK Kegiatan TA 2013 di website Biro Hukum http://birohukum.bappenas.go.id/ Unit Kerja Eselon II/Staf Ahli mengunduh template SK dan membuat Draft SK Unit Kerja Eselon II/Staf Ahli mengajukan permohonan koreksi terhadap Draft SK yang telah disusun kepada Biro Hukum; Biro Hukum melakukan koreksi dan memberikan masukan lainnya sesuai permintaan; Unit Kerja Eselon II/Staf Ahli menyampikan kembali SK yang telah diperbaiki kepada Biro hukum disertai softcopy SK tersebut; Biro Hukum melanjutkan proses sampai dengan SK ditandatangani Sesmen/Sestama
SK MENTERI Peran Biro Hukum
o o
Membantu melakukan koreksi atas SK berdasarkan disposisi Sesmen/Sestama Menyampaikan draft SK kepada Sesmen/Sestama untuk diteruskan kepada Menteri (penetapan)
Proses/Alur
o o o
o o
Biro Hukum mengunggah (up load) template SK Kegiatan TA 2013 di website Biro Hukum http://birohukum.bappenas.go.id/ Unit Kerja Eselon I/II mengunduh template SK dan membuat Draft SK Unit Kerja Eselon I mengajukan permohonan koreksi dan penetapan terhadap Draft SK yang telah disusun kepada Sesmen/Sestama untuk kemudian diteruskan kepada Biro Hukum; Biro Hukum melanjutkan proses sampai dengan SK siap ditandatangani oleh Menteri Proses penomoran dan dokumentasi dilakukan oleh Biro Hukum
TERIMA KASIH
