Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan dalam Rapat Kerja Rencana Pemanfaatan DAK Bidang LH TA-2014 Jakarta, 14 Oktober 2014
OUTLINE
I. RT RPJMN 2015-2019 II. RT RPJMN 2015-2019 BIDANG SDALH III. RENCANA DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. RT RPJMN 2015-2019
Arahan RPJPN 2005-2025 Merupakan amanat dari misi ke enam RPJPN 2005-2025, yaitu: “mewujudkan Indonesia asri dan lestari”
1. Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; 2. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; 3. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; 4. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; 5. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
RPJMN 2015-2019 Dalam Kerangka RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
ARAHAN RPJPN UNTUK RPJMN 2015-2019 ARAHAN UMUM Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan: a. keunggulan sumber daya alam; b. sumber daya manusia berkualitas; serta c. kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat ARAHAN TERKAIT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Memantapkan pembangunan berkelanjutan yang tercermin oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; 2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan: upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; 3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
3 HAL STRATEGIS DALAM RT RPJMN 2015-2019
1. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2. POTENSI BONUS DEMOGRAFI 3. PERLUNYA MENJAGA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
7
Keberlanjutan Pembangunan: Keseimbangan 3 Pilar Pembangunan dan Tata Kelola yang Akuntabel
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan
PILAR SOSIAL (PEOPLE)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan
MDG dan Post-2015 Development Agenda
PILAR EKONOMI (PROFIT) 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/ Konektivitas
PILAR LINGKUNGAN (PLANET) 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Peairan dan SD Air 5. Keaneka-ragaman Hayati
PILAR TATA KELOLA (GOVERNANCE) 1. Kelembagaan 2. Kapasitas Lembaga dan Pelaku
Ekonomi Hijau
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pemberantasan Korupsi
Sustainable businesses: (i) Pemperhatikan “planet” teknologi bersih, efisiensi bahan (daur ulang, hemat bahan dan energi), limbah nol atau minimal (pengelolaan limbah), penggunaan bahan terbarukan; (ii) Pertumbuhan (profit) terus meningkat dan dilakukan oleh banyak pelaku/inklusif; (iii) Secara sosial acceptable/dapat diterima- sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
PELUANG (KALAU DITANGANI TEPAT): BONUS DEMOGRAFI (BD) Windows of Opportunity
• BD: PROPORSI USIA PRODUKTI > USIA NON PRODUKTIF (USIA SEKOLAH DAN LANSIA) • KALAU DISIAPKAN DENGAN BENAR AKAN MENJADI BONUS – KALAU TIDAK AKAN MENJADI BEBAN/LIABILITIS • BONUS: KALAU BEKERJA PRODUKTIF DAN BISA MENABUNG
BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif) AKAN PRODUKTIF – KERJA DAN MENABUNG – JUMLAH TIDAK MELEDAK _ USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PENGENDALIAN PENDUDUK – STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG – TIDAK BOROS Slide - 9
MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP TINGGI (mencegah MIT) 2010
2030
BONUS DEMOGRAPHIC
Threshold Middle Income Trap USD 12.000
2010
2015
RPJM 2 Pertumbuhan PDB PDB per kapita
2020
2025
RPJM 3**
2030
RPJM 4
6 - 8 % per tahun 2013 : Sktr USD 4.000
2019: Sktr USD 7.000
2025: > USD 12.000
Kemiskinan
2013 : 11,47%
6 - 8 % per tahun
<5%
Pengangguran
2013: 6,25%
5-5,5%
<5% Slide - 10
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) Jangka Panjang : Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
Keluar dari MIT
Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset masa 5 tahun Ke depan.
RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam
Ekonomi
Kesra
Lingkungan
-RB - Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN
-Tranfromasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi
-Mutu SDM -Kemiskinan -Pemerataan -Employment -BPJS
-Pengelolaan SDA dan biodiv -Kelautan -Mitigasi adaptasi PI
Daerah -Pemerataan -SPM terpenuhi -Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi
• Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendirisendiri
Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan : APBN dan Non
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan Slide - 11
PENCERMINAN KONKRIT PB DALAM RT RPJMN 2015-2019 1. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Setiap bidang pembangunan menerapkan prinsip berkelanjutan indikator outcome IKLH 2. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM: Setiap sektor memiliki program dan kegiatan untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
12
Pengembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) • Indikator Lingkungan Hidup yang ada dan mulai digunakan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kualitas air, udara dan lahan (hutan) • Indikator/Indeks Pembangunan yang ada belum bisa menggambarkan pencapaian pembangunan berkelanjutan Indeks Pembangunan Berkelanjutan
Indikator Mikro
Indikator Makro (blm)
Indikator Meso (blm)
PDRB Hijau Indeks Pembangunan Berkelanjutan
Penyempurnaan IKLH Genuine Saving
Penanganan Perubahan Iklim KOMITMEN INDONESIA: PENURUNAN EMISI • Tahun 2020 Emisi Turun Sebesar 26% dari BAU dengan Usaha Sendiri • Emisi Turun Sebesar 41% Jika Mendapatkan Dukungan Internasional
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: PENURUNAN EMISI GRK (MITIGASI): di 5 Sektor Prioritas (1) Kehutanan (2) Lahan Gambut (3) Pertanian (4) Energi dan trasnportasi, (5) Industri dan Limbah
PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM - ADAPTASI: Khususnya di 15 Daerah Rentan (percontohan RAN-API)
Daerah Percontohan Kegiatan RANAPI : 1 Provinsi Bali 2 Kota Semarang 3 Kota Pekalongan 4 Provinsi Jawa Barat 5 Kota Blitar 6 Kota Bandar Lampung 7 Provinsi Jawa Timur 8 Kabupaten Malang 9 Kota Batu 10 Kota Malang 11 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12 Pulau Lombok 13 K ota Tarakan 14 Provinsi Sumatera Selatan 15 Provinsi Sumatra Utara
TEMA, AGENDA DAN ISU STRATEGIS NASIONAL TEMA: PEMBANGUNAN NASIONAL YANG KUAT, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN PENGARUSUTAMAAN: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN outcome – IKLH. PROGRAM LINTAS BIDANG : PERUBAHAN IKLIM
6 AGENDA PEMBANGUNAN
ECONOMI (16 IS, 4 KLASTER/KLP)
SDA DAN LH SERTA PENGELOLAAN BENCANA
42 ISU STRATEGIS (IS)
POHUK, HANKAM (7 SI)
KESEJAHTERAAN RAKYAT (5 SI)
PEMBANGUNAN WILAYAH (5 SI)
PEMBANGUNAN KELAUTAN (5 SI)
(4 IS)
15
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG
SASARAN POKOK
EKONOMI
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan
POLITIK
Meningkatnya kualitas demokrasi
HUKUM
Terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel
HANKAM
Meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional
TATA KELOLA DAN RB
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah
KEWILAYAHAN
Menurunnya tingkat kesenjangan antar-wilayah
PEMBANGUNAN KELAUTAN
Terwujudnya pengembangan ekonomi kelautan yang didukung pengembangan SDM dan Iptek
16
Sasaran Pokok RT RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup Pembangunan
Base Line 2014
Sasaran 2019
15,5%
26%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
63,0 – 64,0
66,5 – 68,5
Tambahan Rehabilitasi Hutan
2 juta ha (dalam dan luar kawasan)
750 ribu ha (dalam kawasan)
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca
II. RT RPJMN 2015-2019 BIDANG SDA DAN LH
ARAH KEBIJAKAN SDALH DI DALAM AGENDA BIDANG EKONOMI 1. KETAHANAN PANGAN 2. KETAHANAN ENERGI 3. KETAHANAN AIR 4. PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SDALH: a. Peningkatan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan b. Pengembangan nilai ekonomi biodiversity c. Pengembangan ekonomi jasa lingkungan. 19
Arah Kebijakan AGENDA PEMBANGUNAN SDA DAN LH 1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen hutan yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola KPH • Meningkatkan sarana dan prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan • Meningkatkan konservasi kawasan hutan dan pengelolaan hutan lindung, 2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup • • • • • • •
Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan Penguatan pendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta 20
Arah Kebijakan AGENDA PEMBANGUNAN SDA DAN LH 3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana • Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana;
4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim dan kebencanaan yang berkesinambungan
21
UPAYA LAIN YG SEDANG DILAKUKAN 1.
PENGEMBANGAN MEKANISME PEMANTAUANKUALITAS LH BPLH Kab/kota
2.
3. 4.
BPLHD Provinsi
Kantor Eko-Region (6)
Kementerian Lingkungan Hidup
PENGEMBANGAN UKURAN: a. Basis data untuk mengukur deplesi b. Data and indikators untuk kualitas LH – berkaitan dengan perilaku, program dan kegiatan dalam pembangunan nasional – penting untuk menghubungkan program-kegiatan-lembaga bertangung jawab dan pendanaan Pemda – KLH – BPS survey LH c. Data Kualitas LH – daya dukung: data hasil KLHS MP3EI Peta Daya Dukung (kualitas) LH Map of Eco-region Perlu berbagai Best practices: di berbagai sektor, utk basis perluasan Kapasitas dan kemampuan: mengukur, memantau, penegakan hukum LH/enforcement. 22
III. DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAK tidak terpisahkan dari kebijakan dan pendanaan bidang LH 1.
2.
Di tingkat Pusat sedang dan masih terus akan dilakukan: a. Penguatan pendataan (KLH-BPS-BAPPENAS) dan pengembangan indikator LH sebagai indikator pembangunan nasional b. Indikator LH harus menjadi dasar untuk penegakan hukum LH – basis data kualitas LH c. Peningkatan kapasitas lembaga dan SDM pengelola kualitas LH dan pelestarian SDA penting dan harus dilakukan terus menerus Di tingkat Daerah: a. Pemantauan perilaku masyarakat terutama pelaku usaha: kapasitas lembaga (metoda, data dan indikator/ukuran serta kemampuan SDM) b. Penegakan hukum LH bersama dengan Pemerintah c. Akumulasi data hasil pemantauan ke dalam basis data daerah nasional mencerminkan DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP 24
Kerangka Pemantauan Kualitas LH IKLH (NASIONAL DAN PROVINSI) BASIS DATA LH NASIONAL
PETA DAYA DUKUNG LH UTK REGION
PEMANTAUAN PERILAKU LH
BPLH
KANTOR EKO REGION BPLH
KLH KANTOR EKO-REGION APBN UTK KLH
BPLH Dana dekonsentrasi DAK DAN APBD 25
Tema RKP 2015 : Masa Transisi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2014 : Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional 26
Arah Kebijakan DAK Bidang LH 2015 1. Memanfaatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; 2. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional di dalam RKP 2015 sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); 3. Membantu daerah-daerah yang memiliki keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; 4. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegaitan DAK di daerah; 5. Mendukung SPM kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 6. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
Ruang Lingkup dan Prioritas Lokasi DAK Bidang LH 2015 Ruang Lingkup: a) Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; b) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup; c) Dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan d) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Prioritas Lokasi: Daerah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS); Daerah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi; Daerah yang neraca persediaan airnya defisit; Daerah yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah rumah tangga/industri UKM dan medis; Daerah dengan volume sampah tinggi; Daerah dengan pencemaran udara tinggi; dan Daerah dengan jumlah industri pencemar yang besar. Perlu sinkronisasi dengan daerah percontohan dalam RAN-API: Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Blitar, Kota Bandar Lampung, Kota Batu, Kota Malang, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malang.
TERIMA KASIH
