Bappeda

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Patriot No. 8 Telp. (0262) 233063 Fax. (0262) 540321 e-mail: [email protected] - [email protected] GARUT Kode Pos 44151

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 / 2173 / Bappeda TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014- 2019; 10. Peraturan Bupati Garut Nomor 542 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019.

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut dengan IKU Bappeda Kabupaten Garut secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini IKU Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Garut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 20142019.

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

KEDUA

KETIGA

Lampiran 1 Nomor Tanggal

: Keputusan Kepala Bappeda Kab. Garut : 050 / 2173 / Bappeda : 29 Agustus 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019 Kabupaten

:

Garut

SKPD

:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Tugas

:

Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Renstra Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Indikator Kinerja Utama 1. Predikat penilaian SAKIP Kabupaten

Penanggung Jawab Bappeda Kab. Garut

Sumber Data  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Garut,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut,  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kab. Garut

Keterangan

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber Data  Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Garut,  Penetapan Kinerja Kab. Garut,  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Garut.

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

2. Persentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD

Bappeda Kab. Garut

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut,  Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) 42 Kecamatan.

3. Persentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD

Bappeda Kab. Garut

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Garut,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut;  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut.

4. Persentase kesesuaian program Renstra SKPD dengan RPJMD

Bappeda Kab. Garut

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Garut,  Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kab. Garut.

Keterangan

Sasaran Renstra

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas.

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber Data

5. Predikat penilaian SAKIP SKPD

Bappeda Kab. Garut

 Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kab. Garut,  Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kab. Garut;  Rencana Kerja (Renja) Kab. Garut,  Rencana Kinerja Tahunan (RKT ) Bappeda Kab. Garut;  Penetapan Kinerja Bappeda Kab. Garut,  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kab. Garut.  Laporan pelaporan realisasi keuangan per triwulan  Laporan pelaporan realisasi kegiatan per triwulan

6. Jumlah dokumen Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Garut.

 Dokumen data, informasi dan statistik daerah;  Dokumen-dokumen laporan hasil kegiatan pada Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kab. Garut.

7. Jumlah dokumen Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Garut.

 Dokumen penelitian dan kajian perencanaan

Keterangan

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber Data pembangunan bidang Ekonomi  Dokumen-dokumen laporan hasil kegiatan pada Bidang Ekonomi.

8. Jumlah dokumen Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan Bappeda Kab. Garut

 Dokumen penelitian dan kajian perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan,  Dokumen-dokumen laporan hasil kegiatan pada Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan Bappeda Kab. Garut

9. Jumlah dokumen Bidang Fisik

Bidang Fisik Bappeda Kab. Garut

 Dokumen penelitian dan kajian perencanaan pembangunan Bidang Fisik,  Dokumen-dokumen laporan hasil kegiatan pada Bidang Fisik Bappeda Kab. Garut

Tercapainya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.

10. Terwujudnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Bappeda Kab. Garut

Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme aparatur perencana.

11. Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat perencana

Sekretariat Bappeda Kab. Garut

 Laporan pelaksanaan pendidikan atau pelatihan sertifikasi perencana,

Keterangan

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

 Data Kepegawaian.

Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang optimal.

12. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan bintek

Sekretariat Bappeda Kab. Garut

 Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, bimbingan teknis dan kursus lainnya,  Data Kepegawaian.

13. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Sekretariat Bappeda Kab. Garut

 Dokumen inventaris aset Bappeda Kab. Garut,  Dokumen penatausahaan keuangan.

Menyetujui : BUPATI GARUT

H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

KEPALA BAPPEDA KAB. GARUT,

Ir. H. WIDIYANA, CES Pembina Utama Muda NIP. 19600207 198603 1 013