BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya
G AN
memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi,
N
proyeksi sesuai kebutuhan kabupaten/kota dalam kurun waktu dua puluh tahun
O
yang akan datang.
M
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamongan memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, lebih memfokuskan pada identifikasi dan
LA
penanganan isu-isu strategik dengan sasaran yang dinamis; kedua, mengikuti kecenderungan baru; ketiga, lebih berorientasi pada tindakan antisipatif. RPJPD Lamongan
dimaksudkan
B.
Kabupaten
untuk
mengakomodasi
kepentingan
KA
masyarakat. Proses penyusunannya harus dengan memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up). Dengan demikian perencanaan
A
yang disusun merupakan kesepakatan bersama menjadi acuan pelaksanaan
ED
pembangunan secara berkesinambungan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
PP
Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025 lebih menekankan pada pendekatan makro, holistic dan fleksibel, agar dapat mengantisipasi berbagai dampak dari
BA
berlangsungnya
pembangunan
Kabupaten
Lamongan.
Karena
itu,
proses
penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Lamongan. Untuk itu, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut :
BAB I - 1 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
1.
Penyiapan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah
2.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
terhadap
3.
G AN
Daerah.
rancangan RPJP
Penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yang dalam hal ini seluruh hasil Musrenbang menjadi masukan utama
N
penyempurnaan rancangan RPJP Daerah, menjadi rancangan akhir RPJP
4.
O
Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, dibawah koordinasi Kepala
M
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab terhadap
LA
pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah
KA
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
B.
untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang RPJP Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
A
tahun 2005–2025 disusun berdasarkan: Landasan Idiil
2.
Landasan Konstitusional
3.
Landasan Operasional, sebagai berikut: :
:
Pancasila
:
UUD 1945
PP
ED
1.
a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
BA
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
BAB I - 2 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
G AN
j. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
N
Perundang-Undangan;
O
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
M
Keuangan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan n. Peraturan
Pemerintah
LA
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
B.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah;
KA
o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
A
p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
ED
Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
PP
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
BA
r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
BAB I - 3 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
G AN
v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025;
N
w. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
M
O
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031.
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Pemerintah
Daerah
LA
Daerah Lainnya
dalam
membuat
perencanaan
pembangunan
B.
mengeluarkan 5 (lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
KA
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan
A
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
ED
Dari segi waktu, dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3
(tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun) yaitu
PP
RPJPD, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja SKPD.
BA
RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode dua puluh tahun yang penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen-dokumen perencanaan bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya
BAB I - 4 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya. Berdasarkan hal tesebut di atas, RPJPD harus dibuat dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi. Berikutnya RPJPD dijabarkan dalam RPJM Daerah yang selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD, dan
G AN
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD –yang juga mengacu pada RKP Daerah dan RKA SKPD yang selanjutnya disusun Rencana APBD.
Dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi maka RPJPD
penganggaran,
program
pelaksanaan
rencana,
pengendalian/
O
dan
N
Kabupaten Lamongan akan berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan
pengawasan/pemantauan, pengelolaan kegiatan pembangunan, evaluasi dan
menjadi
bahan
perbaikan
pembangunan berikutnya.
bagi
keberlanjutan
LA
serta
M
peninjauan ulang kegiatan pembangunan secara jangka panjang (dua puluh tahun), pelaksanaan
tahap
B.
RPJPD Kabupaten Lamongan juga akan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah setempat dalam menyusun RPJMD yang berfungsi sebagai indikasi
KA
program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Lamongan. RPJMD juga
A
berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja Kepala Daerah. RPJMD ini
ED
kemudian akan dijabarkan sebagai perencanaan teknis operasional jangka waktu lima tahunan oleh SKPD dalam Renstra SKPD.
PP
Berikutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD
yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Lamongan. RKPD
BA
tersebut secara operasional dilakukan oleh seluruh SKPD dilingkup kegiatannya masing-masing, dimana perencanaan beserta kerangka anggaran dan regulasi tertuang dalam Renja SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. Dokumen perencanaan lainnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
BAB I - 5 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
Hubungan Dokumen Penganggaran
Perencanaan
dengan
Dokumen
B.
LA
M
O
N
G AN
Gambar 1.1
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa
KA
Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan digunakan sebagai
A
dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat
ED
pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Lamongan. Hubungan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dengan Rencana Tata Ruang
BA
PP
Wilayah Kabupaten Lamongan dapat digambarkan sebagai berikut :
BAB I - 6 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
Gambar 1.2
Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN SEKTORAL
PERENCANAAN TATA RUANG
Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Nasional
N M
B.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Rencana Tata Ruang Propinsi
Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
KA
Kabupaten / Kota
Jaringan Infrastruktur antar Kabupaten / Kota
LA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
O
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Jaringan Infrastruktur antar pulau dan antar propinsi
Rencana Tata Ruang Nasional
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Propinsi
G AN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota
Jaringan Infrastruktur antar Kecamatan
Rencana Tata Ruang Kecamatan
Jaringan Infrastruktur antar Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
ED
A
Kecamatan
Keberadaan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 memiliki
PP
hubungan
dengan
dokumen
perencanaan
lainnya
karena
perencanaan
pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
BA
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 merupakan implementasi RPJPD Nasional dan RPJPD Propinsi Jawa Timur dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Lamongan.
BAB I - 7 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
b. RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan lima tahunan. c. Penjabaran operasional tahunan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan. d. Penjabaran Renstra SKPD adalah Rencana Kerja SKPD yang merupakan
G AN
dokumen perencanaan tahunan bagi setiap satuan perangkat daerah.
Gambar1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pedoman
RPJM – Nasional (5 Tahun)
N
RPJP – Nasional (20 Tahun)
Acuan
LA
Memperhatikan
RPJM – Daerah Propinsi / Renstrada – Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
B.
RPJP – Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
M
RPJP Daerah Propinsi (20 Tahun) Acuan
O
Acuan
Memperhatikan
KA
Pedoman
input
RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
ED
A
Rancangan Renstra SKPD
Penjabaran
Pedoman
Pedoman
BA
PP
Renstra-SKPD (5 Tahun)
RKPD Kab/Kota (1 Tahun) Acuan
RKP Pedoman Acuan
Renja SKPD (1 Tahun) input
RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
BAB I - 8 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB
I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Pembangunan Daerah Lainnya 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan
2.3 Aspek Pelayanan Umum
LA
2,4 Aspek Daya Saing Daerah
M
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
O
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi
N
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
G AN
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana
BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
KA
3.2 Isu Strategis
B.
3.1 Permasalahan Pembangunan
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi
A
4.2 Misi
ED
4.3 Tujuan dan Sasaran
BA
PP
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing-Masing Misi 5.2 Tahapan dan Prioritas
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Kaidah 6.2 Prasyarat
BAB I - 9 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
1.5 Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan
arah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
perencanaan
pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang berbasis potensi daerah serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu dua puluh tahun,
G AN
RPJP Kabupaten Lamongan juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lima tahunan).
Penyusunan RPJPD Kabupaten Lamongan bertujuan untuk menjadi
N
pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi, dan arah
O
pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan kabupaten. RPJP juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
BA
PP
ED
A
KA
B.
LA
M
Daerah (RPJMD) dan penyusunan pembangunan tahunan Kabupaten Lamongan.
BAB I - 10 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
