Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan dilandasi oleh semangat
G AN
otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6. dimaksudkan
untuk
mempercepat
proses
N
otonomi
Pemberian
terwujudnya
O
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
M
dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan
demokrasi,
pemerataan
LA
pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip dan
keadilan
dalam
pembangunan,
serta
B.
meningkatkan daya guna potensi daerah dan keaneragaman sumber daya daerah.
otonomi
kepada
KA
Pemberian
Daerah
harus
memperhatikan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kesinambungan
A
pembangunan, dan hubungan yang sinergi antara Pemerintah Pusat dengan
ED
Pemerintah Daerah. Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah
pemerintahan pusat, pemerintah propinsi dan perencanaan
PP
perencanaan
tetap harus memperhatikan keterkaitan antara
pembangunan pemerintah daerah di sekitarnya, sehingga pencapaian tujuan
BA
daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek paling penting yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah aspek hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumberdaya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping masalah yang ada di daerah masing-masing, sehingga tujuan Bab I-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah “bersinergi” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32
G AN
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk waktu 5 (lima) tahun serta Rencana
N
Kerja Pembangunan (RKP) Daerah sebagai rencana tahunan, sehingga
O
berdampak kepada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran
M
baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah
LA
perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan mengenai perencanaan nasional
maupun
daerah
maka
perlu
disusun
rangkaian
dokumen
B.
perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut:
KA
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua
A
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM
ED
Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi
PP
sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi,
BA
gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan daerah;
3. Renstra SKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis opersional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif; Bab I-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
4. Renja SKPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif; 5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja setiap
tahun
anggaran
yang
merupakan
bahan
utama
G AN
SKPD
Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
Dalam masa kepemimpinan Bupati terpilih untuk lima tahun
N
mendatang, Kabupaten Lamongan tentu akan menghadapi persaingan
O
global yang semakin meningkat, pertumbuhan penduduk, dan dinamika
masa
kampanye,
perlu
dirumuskan
dalam
suatu
guidance
LA
Bupati
M
masyarakat yang makin berkembang. Oleh karena itu, janji Visi dan Misi
perwujudan cita-cita Pembangunan Daerah untuk jangka lima tahun tersebut.
B.
Konsep pembangunan jangka menengah daerah diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dan belum tercapai dalam
KA
kepemimpinan yang lalu, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis.
A
Karenanya rencana jangka menengah yang dimaksud harus mencakup
ED
berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat
PP
dan taraf pembangunan yang hendak dicapai bisa lebih baik. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lmongan
BA
Tahun 2010 - 2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
tersebut
diarahkan
untuk
mempercepat
pencapaian
tujuan
pembangunan daerah. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Bab I-3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) memuat visi misi dan program substansi
Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam
Strategi Pembangunan Daerah, Gambaran Umum Kondisi
Daerah, Arah Kebijakan Umum Daerah dan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Program
Prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
dan lintas
G AN
SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran serta Penetapan Indikator
O
Dasar Hukum Penyusunan
M
1.2
N
Kinerja Daerah.
LA
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dilandasi dasar hukum sebagai
B.
berikut :
KA
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
ED
A
Pembangunan Nasional pasal 19 ayat 3 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
PP
Bab VII Pasal 150 ayat 3 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan
BA
Keuangan Pusat dan Daerah
6. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD Bab I-4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
G AN
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
N
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
O
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
M
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199
LA
/m ppn/04/2010; Nomor : pmk 95/pmk 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
B.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014
KA
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
A
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
ED
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
PP
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BA
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014
Bab I-5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan.
Hubungan Antar Dokumen
G AN
1.3
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
N
Tahun 2010-2015 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
O
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
M
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi 2009-2014.
Disamping
itu,
sebagai
LA
Tahun
dokumen
perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah dalam penyusunannya harus
B.
memperhatikan RPJPD. RPJMD merupakan dasar rujukan bagi satuan kerja
Selanjutnya
KA
untuk menyusun Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). pemerintah
menjabarkan
RPJMD
kedalam
dokumen
perencanaan tahunan berupa RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
A
Daerah), sedangkan unit – unit kerja menyusun rencana kerja tahunan
BA
PP
ED
berupa Renja SKPD. Keterhubungan antar dokumen adalah sebagai berikut.
Bab I-6
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Renstra KL
Pedoma n
Pedoma n Pedoma n
RKA KL
Pedoma n
Rincian APBD
Diacu
RPJM Nasional
Dijabar kan
RKP
Pedoma n
RAPBN
Diperhatikan
Diacu
RPJP Daerah
Pedoma n
Pemerintah Pusat
APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Pedoma n
RAPBD
APBD
G AN
RPJP Nasional
Renja KL
Tahun 2010-2015
Diacu
Pemerintah Daerah
Pedoma n Ped oma n
Renja SKPD
Pedoma n
RKA SKPD
Rincian APBD
O
N
Renstra SKPD
UU SPPN
makro
M
Perencanaan
UU KN
selanjutnya
diterjemahkan
ke
dalam
LA
perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara
B.
perencanaan makro, perencanaan regional dan spasial.
ED
A
KA
PERENCANAAN MAKRO PERENCANAAN MAKRO
PERENCANAA PERENCANAAN N REGIONAL REGIONAL (Keterkaitan (Keterkaitan antarsektor) antarsektor)
BA
PP
PERENCANAA PERENCANAAN N SEKTORAL SEKTORAL (Keterkaitan (Keterkaitan antarwilayah) antarwilayah)
KESEJAHTERAAN, KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, PELAYANAN, DAN DAYADAN SAINGDAYA SAING Penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Lamongan akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan misi bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial . Sehubungan Bab I-7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
dengan penyusunan RPJMD ini maka rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan yang sedang disusun saat ini harus diselaraskan antara dokumen perencanaan dengan tata ruang kewilayahan. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Lamongan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
G AN
Tujuan Pembangunan Nasional
RPJM Nasional
B.
LA
RTRWN
M
O
N
RPJP Nasional
RPJM Jawa Timur
RTRWP Jawa Timur
BA
PP
ED
A
KA
RPJP Jawa Timur
RPJP Lamongan
RPJM Lamongan
RTRWP Jawa Timur
Bab I-8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
1.4
Tahun 2010-2015
Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 terdiri dari tujuh bab dan beberapa lampiran. Lampiran RPJMD memuat
Matrik Rencana
Pembangunan dan Daftar Program Indikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah. RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut : I
: Pendahuluan; berisi tentang latar belakang serta maksud
G AN
Bab
dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta
II
: Gambaran Umum Kondisi Daerah; berisi tentang kondisi
O
Bab
N
Sistematika Penulisan.
M
geografis, gambaran umum tentang kondisi perekonomian daerah, gambaran umum tentang kondisi sosial budaya
LA
daerah, gambaran umum tentang kondisi prasarana dan sarana daerah, serta gambaran umum tentang kondisi
III
: Gambaran Pengelolan Keuangan Daerah serta Kerangka
KA
Bab
B.
pelayanan bidang pemerintahan umum.
Pendanaan; berisi proyeksi keuangan yang menggambarkan sumber–sumber pembiayaan selama lima tahun kedepan,
A
alokasi belanja dan proyeksi belanja setiap program–
ED
program pembangunan sepanjang lima tahun kedepan dan Kebijakan Umum Anggaran.
IV
PP
Bab
BA
Bab
Bab
V
: Analisis Isu – Isu Strategis; berisi berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Lamongan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; berisi tentang pernyataan Visi dan Misi Bupati terpilih serta penjelasan mengenai Visi dan Misi yang telah ditetapkan selama lima tahun kedepan.
VI
: Strategi Pembangunan Daerah berisi Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
Bab I-9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Bab
VII
Lampiran
Tahun 2010-2015
: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan : - Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Daftar Program Indikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah - Formula Indikator Kinerja Sasaran
Maksud dan Tujuan
G AN
1.5
Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2010 -2015
N
adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Lamongan yang
O
terpilih sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
M
pada tanggal 23 Mei 2010. Dengan dilakukannya pemilihan kepala daerah
LA
secara langsung, maka janji-janji politik calon kepala daerah di masa kampanye mempunyai konsekuensi harus dipertanggungjawabkan apabila calon tersebut nantinya terpilih sebagai kepala daerah. Dalam rangka
B.
memenuhi janji–janji yang telah diucapkan Bupati Lamongan pada saat
KA
melaksanakan kampanye pemilihan kepala daerah maka dirumuskanlah janji-janji tersebut ke dalam
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program–
A
program pembangunan kedalam dokumen perencanaan berupa Rencana
ED
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015.
PP
Selain untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati terpilih, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam suatu bentuk rumusan perencanaan pembangunan. Dalam kerangka kewilayahan,
BA
Kabupaten Lamongan sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penyusunan RPJMD Kabupaten memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2010 -2015 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program Bab I-10
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010-2015
pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Lamongan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana kerja bagi unit–unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan baik
BA
PP
ED
A
KA
B.
LA
M
O
N
G AN
berupa Renstra SKPD maupun Rencana Kerja Tahunan.
Bab I-11
