LKPJ AKHIR TA 2013
G AN
BUPATI LAMONGAN
N
SAMBUTAN BUPATI LAMONGAN
B.
LA
M
O
PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
-
KA
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Yang Saya Hormati Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota
A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; Yang Saya Hormati Saudara Wakil Bupati Lamongan;
-
Yang Saya Hormati Jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten
PP
ED
-
Lamongan.
BA
-
Yang Saya Hormati Saudara Sekretaris Daerah,dan seluruh Pejabat
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
-
Yang Saya Hormati Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia
-
Yang Saya Hormati Rekan-rekan Wartawan serta hadirin undangan yang berbahagia
Halaman - 1
LKPJ AKHIR TA 2013
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan agenda ”Laporan Keterangan
G AN
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013” dalam keadaan sehat wal afiat.
N
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
O
Besar Muhammmad SAW yang telah memberikan petunjuk dan
M
bimbingan kepada kita semua di jalan yang lurus.
LA
Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Saya Hormati,
Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
B.
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
KA
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
A
(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
ED
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada masyarakat,
PP
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
BA
selama 1 (satu) tahun anggaran kepada DPRD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
merupakan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata
Halaman - 2
LKPJ AKHIR TA 2013
pemerintahan yang baik. Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progres hasil kinerja pemerintahan kepada DPRD ini dimaksudkan untuk merefleksikan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD. Hal ini merupakan konsekuensi logis
G AN
dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam
N
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
O
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
M
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
LA
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan, terhadap pelaksanaan target kinerja
B.
yang telah dicapai selama Tahun 2013. Pengukuran terhadap tingkat
KA
capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
ED
A
Capaian kinerja ini semakin mempertajam penerapan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu
PP
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sedangkan implementasinya dilaksanakan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan
BA
melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kabupaten Lamongan. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat saya sampaikan, sebagai berikut :
Halaman - 3
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB I : Pendahuluan yang berisikan Dasar Hukum dan Gambaran Umum Daerah; BAB II : Kebijakan Pemerintah Daerah berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD serta
G AN
Prioritas Daerah;
BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang
N
berisikan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan
Urusan
Pemerintahan
M
BAB IV : Penyelenggaraan
O
Belanja Daerah;
Daerah,
LA
menjelaskan Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan
daerah;
B.
Pilihan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai kondisi
KA
BAB V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yang diterima daerah
A
dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
ED
BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan diantaranya
BA
PP
adalah Kerja Sama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
BAB VII : Penutup
Halaman - 4
LKPJ AKHIR TA 2013
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 memuat capaian kinerja pembangunan, baik capaian kinerja makro maupun mikro yang diukur berdasarkan
G AN
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yang telah
N
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01
O
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
M
(RPJMD) Tahun 2010-2015,
LA
Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan masyarakat.
Keberhasilan
B.
harapan
dan
kesuksesan
jalannnya
KA
pemerintahan dan pembangunan tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, seluruh jajaran Forum Pimpinan
ED
A
Daerah serta adanya kebersamaan dan partisipasi seluruh stake holder. Selanjutnya
secara
lengkap
Laporan
Keterangan
PP
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013
BA
adalah sebagai berikut:
Halaman - 5
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB I PENDAHULUAN
A.
DASAR HUKUM
G AN
Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
O
1.
N
kepada DPRD berdasarkan :
1950
tentang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
B.
2.
KA
Negara; 3.
LA
Propinsi Jawa Timur;
M
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
ED
4.
A
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
PP
Perencanaan Pembangunan Nasional;
BA
5.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Halaman - 6
LKPJ AKHIR TA 2013
7.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
G AN
9.
Pengelolaan Keuangan Daerah;
N
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
O
LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada
M
DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;
LA
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
B.
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
KA
Kabupaten/Kota;
A
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
ED
tentang
BA
PP
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Halaman - 7
LKPJ AKHIR TA 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
G AN
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
N
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
O
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
M
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun
LA
2011 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015;
B.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
KA
2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.
ED
A
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun
PP
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
BA
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
Halaman - 8
LKPJ AKHIR TA 2013
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2013 tentang
G AN
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
N
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
O
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang
M
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
LA
Daerah Tahun Anggaran 2013.
1.
B.
GAMBARAN UMUM DAERAH Kondisi Geografis Daerah
KA
B.
A
Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki
ED
luas wilayah kurang lebih 1.812,80 kilometer persegi atau
BA
PP
kurang lebih 3,78 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Daratan Wilayah Kabupaten terdiri dari daratan rendah dan ‘bonorowo’ dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17 persen, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68 persen, selebihnya 4,15 persen berketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut, dengan panjang garis pantai sepanjang 47 kilometer.
Halaman - 9
LKPJ AKHIR TA 2013
Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu: Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur ,
G AN
Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan Sedangkan
Bagian
Tengah-Utara
merupakan
sedang, daerah
Gambaran Umum Demografis
M
2.
O
N
Bonorowo yang subur namun rawan banjir.
LA
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2013 sebanyak 1 juta 348 ribu 259 jiwa, dengan tingkat
B.
kepadatan 743,74 jiwa perkilo meter persegi sesuai dengan
KA
hasil verifikasi pemutakhiran data penduduk Program Administrasi Kependudukan dan integrasi dengan e-KTP.
A
Kondisi Ekonomi
ED
3.
BA
PP
a.
Potensi Unggulan Daerah Secara umum struktur perekonomian Kabupaten
Lamongan Tahun 2013 masih didominasi sektor pertanian, dengan kontribusi sebesar 7 trilyun 30 milyar 96 juta 800 ribu rupiah atau 39,89 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 17 trilyun 622 milyar 634 juta 540 ribu rupiah.
Halaman - 10
LKPJ AKHIR TA 2013
Dominasi sektor pertanian ditunjang oleh subsektor tanaman bahan makanan dan perikanan. Subsektor bahan makanan dipengaruhi oleh produksi gabah mencapai 967 ribu 497 ton gabah kering giling,
G AN
meningkat 6,10 persen dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 911 ribu 853 ton. Sedangkan subsektor perikanan dipengaruhi oleh produksi perikanan tangkap
O
N
dan budidaya yang mencapai 112 ribu 384 ton, naik
M
sebesar 2,6 persen dibanding tahun 2012. perdagangan,
LA
Sektor memberikan
kontribusi
hotel
terbesar
dan
restoran
kedua
terhadap
B.
perekonomian di Kabupaten Lamongan. Kontribusi sektor
KA
ini ditopang oleh subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 6 trilyun 33 milyar 336 juta 630 ribu
A
rupiah atau 34,24 persen dari total PDRB Kabupaten
BA
PP
ED
Lamongan. Sektor
industri
pengolahan
merupakan
penyumbang terbesar keempat setelah sektor jasa-jasa. Nilai kontribusi sektor industri sebesar 922 milyar 452 juta 460 ribu rupiah atau 5,23 persen dari total PDRB Kabupaten Lamongan. Sumbangan terbesar sektor ini adalah industri makanan minuman dan tembakau dengan sumbangan sebesar 490 milyar 817 juta 270 ribu rupiah.
Halaman - 11
LKPJ AKHIR TA 2013
b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Lamongan trendnya terus meningkat. Hal ini berdasarkan estimasi nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lamongan pada
G AN
Tahun 2013 yang mencapai 7 trilyun 584 milyar 230 juta 310 ribu rupiah, atau tumbuh 6,85 persen dibanding 2012.
Pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
N
Tahun
O
Lamongan masih diatas pertumbuhan ekonomi Nasional
LA
sebesar 6,55 persen.
M
yang hanya 5,78 persen maupun Propinsi Jawa Timur
Pertumbuhan ekonomi ini, didorong oleh semakin
B.
berkembangnya Sektor Pertanian, Industri Pengolahan
KA
serta Perdagangan, Hotel dan Restoran. Berkembangnya sektor-sektor
tersebut
tidak
lepas
dari
program
A
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk
ED
optimalisasi potensi-potensi yang ada sebagai upaya
BA
PP
mengurangi disparitas antar wilayah, sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang baru dengan tidak mengesampingkan pusat-pusat ekonomi yang sudah ada.
Halaman - 12
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.
VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN
G AN
Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya
N
untuk melaksanakan pembangunan daerah yang mengacu pada
Nomor
01
Tahun
2011
M
Lamongan
O
visi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang
Rencana
LA
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
“TERWUJUDNYA
B.
Tahun 2010-2015. Visi Kabupaten Lamongan adalah : MASYARAKAT
LAMONGAN
YANG
A
SAING”
KA
SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERETIKA DAN BERDAYA
ED
Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan empat misi sebagai berikut:
BA
PP
1.
2.
Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar. Memacu
pertumbuhan
investasi,
produktivitas
ekonomi
melalui
sektor-sektor
pendayagunaan sumber daya alam.
Halaman - 13
peningkatan
andalan,
dan
LKPJ AKHIR TA 2013
3.
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju Pemerintahan yang bersih.
4.
Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai
Strategi
Pembangunan
N
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH daerah
O
B.
G AN
budaya lokal, dan kesetaraan gender.
adalah
rumusan
M
perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran
LA
dengan efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai sarana untuk
B.
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
KA
Kabupaten Lamongan pada Tahun 2013 disusun berdasarkan
A
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu pada
ED
arah dan tujuan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan kebijakan baik regional maupun nasional guna mengoptimalkan
BA
PP
potensi sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada. RPJMD
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2010-2015
menegaskan, secara garis besar terdapat 4 strategi utama yaitu mengembangkan manajemen pelayanan pendidikan, manajemen kesehatan, pengembangan ekonomi dan pemantapan daya dukung infrastruktur daerah. Untuk itu, pemerintah menetapkan arah kebijakan yaitu :
Halaman - 14
LKPJ AKHIR TA 2013
1.
Meningkatkan
pemerataan
dan
kualitas
pendidikan,
kesehatan, sarana prasarana dasar permukiman serta transportasi daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor andalan.
3.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4.
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram,
N
G AN
2.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
LA
C.
M
O
tertib dan aman dengan memperhatikan nilai budaya lokal.
B.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prioritas
KA
Daerah Kabupaten Lamongan, maka Program
Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2013 adalah : Peningkatan mutu pendidikan.
2.
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kualitas
ED
A
1.
BA
PP
lingkungan hidup.
3.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah.
4.
Peningkatan
kualitas
tenaga
kerja
dan
mendorong
pengembangan dunia usaha 5.
Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta pengamanan ketahanan pangan.
Halaman - 15
LKPJ AKHIR TA 2013
6.
Peningkatan pelayanan kepemerintahan, baik ditingkat kabupaten, kecamatan hingga desa / kelurahan. Peningkatan kesadaran dan kerukunan umat beragama.
8.
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
9.
Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
G AN
7.
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan
O
N
kekayaan budaya daerah.
M
Selain prioritas pembangunan daerah diatas, Pemerintah
LA
Kabupaten Lamongan juga memiliki Program Inovasi terkait
B.
dengan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, pengelolaan
lingkungan
KA
peningkatan
hidup,
peningkatan
pengelolaan tatanan kabupaten yang sehat dan pengembangan
BA
PP
ED
A
sistem informasi.
Halaman - 16
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(APBD)
G AN
Anggaran
yang
pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
N
sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan
O
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
M
Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diupayakan untuk
LA
mengoptimalkan potensi suatu daerah, sehingga dapat mencapai target dalam peningkatan kualitas pembangunan, dengan mengedepankan
KA
partisipasi masyarakat.
B.
skala prioritas, alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan
Pendapatan
Kabupaten
Lamongan
pada
tahun
2013
ED
A
ditargetkan sebesar 1 trilyun 653 milyar 569 juta 457 ribu 550 rupiah, terealisasi sebesar 1 trilyun 674 milyar 655 juta 717 ribu 104 rupiah 90
PP
sen atau 101,28 persen. Realisasi pendapatan daerah tersebut terbagi
BA
dalam Pendapatan Asli Daerah sebesar 161 milyar 87 juta 916 ribu 84 rupiah 90 sen, Dana Perimbangan sebesar 1 trilyun 139 milyar 467 juta 107 ribu 964 rupiah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 374 milyar 100 juta 693 ribu 56 rupiah. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di
Halaman - 17
LKPJ AKHIR TA 2013
berbagai sektor. Belanja Daerah Tahun 2013 direncanakan sebesar 1 trilyun 710 milyar 483 juta 335 ribu 56 rupiah 2 sen, terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 1 trilyun 144 milyar 474 juta 148 ribu 785 rupiah 2 sen dan Belanja Langsung sebesar 566 milyar 9 juta 186 ribu 271
G AN
rupiah. Adapun Realisasi belanja adalah sebesar 1 trilyun 606 milyar
N
782 juta 530 ribu 255 rupiah 67 sen atau sebesar 93,94 persen, yang
O
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1 trilyun 64 milyar 722 juta
M
172 ribu 263 rupiah 67 sen atau sebesar 93,03 persen, dan Belanja
LA
Langsung sebesar 542 milyar 60 juta 357 ribu 992 rupiah atau sebesar 95,77 persen. Dengan demikian di Tahun Anggaran 2013 terdapat
B.
surplus sebesar 67 milyar 873 juta 186 ribu 849 rupiah 23 sen.
KA
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 108 milyar 355 juta 241 ribu 506 rupiah 2 sen. Sedangkan pada
A
pos pengeluaran pembiayaan sebesar 51 milyar 28 juta 944 ribu 266
ED
rupiah 24 sen, sehingga pembiayaan netto sebesar 57 milyar 326 juta
PP
297 ribu 239 rupiah 78 sen. Secara keseluruhan, kebijakan umum pengelolaan keuangan
BA
daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar 125 milyar 199 juta 484 ribu 89 rupiah 1 sen, yang kemudian dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya.
Halaman - 18
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
G AN
Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai
URUSAN WAJIB
M
A.
O
N
berikut :
LA
Urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Urusan Pendidikan
KA
1.
B.
Lamongan pada Tahun Anggaran 2013 adalah :
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan
A
diarahkan untuk menghasilkan insan yang cerdas dan
ED
kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,
BA
PP
kualitas dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Implementasi pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten
Lamongan
diprioritaskan
pada
penguatan
pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang
mendukung
tumbuh
kembangnya
sikap
saling
menghargai, kerjasama, kemandirian, partisipatif, kreatif dan inovatif serta jiwa kewirausahaan.
Halaman - 19
LKPJ AKHIR TA 2013
Secara umum pencapaian kinerja urusan pendidikan pada Tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Angka Partisipasi Murni; Angka Putus Sekolah; Angka Kelulusan Sekolah;
G AN
Angka Melanjutkan Sekolah; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; serta Angka Rata-Rata Lama Sekolah. prestasi dibidang
pendidikan
yang
N
Beberapa
O
ditorehkan oleh siswa-siswi Kabupaten Lamongan tahun 2013
M
antara lain, ditingkat nasional yaitu peringkat 1 Olimpiade
LA
Sains Nasional bidang Fisika dan Matematika, juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), peringkat 4
B.
Ujian Nasional tingkat SMP, peringkat 6 dan 7 Ujian Nasional
KA
tingkat SMA serta ditingkat propinsi peringkat 1 Olimpiade Sains Nasional bidang IPA dan Biologi.
A
Urusan Kesehatan
BA
PP
ED
2.
Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten
Lamongan diarahkan pada peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan akses, kualitas dan cakupan layanan
kesehatan,
peningkatan
kualitas
kesehatan
lingkungan dan perilaku hidup sehat melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu obat dan alat kesehatan.
Halaman - 20
LKPJ AKHIR TA 2013
Kinerja
pelaksanaan
pembangunan
urusan
kesehatan Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, adapun kinerja tersebut antara lain : peningkatan angka harapan hidup, pelayanan kesehatan masyarakat,
G AN
penanganan balita gizi buruk, posyandu aktif, ketersediaan obat dan sarana kesehatan yang memadai.
N
Prestasi pelaksanaan dibidang kesehatan Tahun
O
2013 diwujudkan dengan diterimanya penghargaan yaitu
Urusan Lingkungan Hidup
LA
3.
M
Kabupaten Sehat Swasti Saba kategori Padapa.
Pembangunan di Kabupaten Lamongan diupayakan
B.
terus ditingkatkan dengan memperhatikan aspek kelestarian
KA
lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya memperbaiki kualitas hidup
melalui
program
kali
bersih,
ED
A
lingkungan
BA
PP
memasyarakatkan penanganan masalah limbah padat berupa sampah melalui Reduce, Reuse dan Recycle untuk mewujudkan Lamongan yang bersih, indah dan sehat. Kinerja pelaksanaan urusan lingkungan hidup Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah : cakupan pengawasan terhadap AMDAL; penegakan hukum lingkungan; prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan
Halaman - 21
LKPJ AKHIR TA 2013
pencemaran
air
serta
penanganan
persampahan.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari partisipasi dan kerja keras dari masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup serta adanya program pemerintah yaitu Lamongan Green and
G AN
Clean. Prestasi pelaksanaan dibidang lingkungan hidup
N
Tahun 2013 diwujudkan dengan diterimanya beberapa
O
penghargaan yaitu Anugerah Piala Adipura Kencana dari
M
Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Adiwiyata Mandiri
LA
Nasional, dan Otonomy Awards dari Jawa Post Institute of Pro Otonomi (JPIP) untuk kategori daerah dengan terobosan
B.
inovatif Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui
4.
KA
Pemberdayaan HIPPA, HIPPAMS dan LGC. Urusan Pekerjaan Umum
ED
A
Urusan
pekerjaan
umum
diarahkan
untuk
BA
PP
peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastruktur yang memadai
mencakup
penyediaan
prasarana
jalan,
sumberdaya air, perumahan dan permukiman yang ditujukan untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah. Kinerja pelaksanaan urusan pekerjaan umum Tahun 2013 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah : panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 90,59 persen; panjang jalan poros
Halaman - 22
LKPJ AKHIR TA 2013
desa strategis dalam kondisi baik mencapai 78,69 persen; panjang jalan poros desa dalam kondisi baik mencapai 89,92 persen. Demikian pula kinerja rumah tangga bersanitasi, jalan lingkungan,
ketersediaan
PJU,
drainase,
jembatan,
G AN
ketersediaan sumber air baku dan jaringan irigasi, serta luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, telah mencapai target
Urusan Penataan Ruang penataan
ruang
diarahkan
untuk
M
Urusan
O
5.
N
yang ditetapkan.
LA
mewujudkan keterpaduaan pembangunan dalam wilayah dan keserasian pembangunan antar wilayah sehingga tercipta tata
B.
ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.
KA
Kinerja pembangunan urusan penataan ruang
Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.
ED
A
Adapun kinerja tersebut adalah : Ruang Terbuka Hijau per
PP
satuan luas wilayah; bangunan ber-IMB; serta tersedianya
BA
6.
dokumen perencanaan tata ruang. Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh stake holder secara transparan dan akuntabel, sehingga terwujud pembangunan yang terukur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lamongan 2010-2015.
Halaman - 23
LKPJ AKHIR TA 2013
Kinerja
pelaksanaan
urusan
Perencanaan
Pembangunan Tahun 2013 sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun kinerja tersebut antara lain : tersedianya dokumen RPJMD; RKPD dan penjabaran
7.
G AN
program RPJMD ke dalam RKPD. Urusan Perumahan
N
Perumahan dan permukiman selain merupakan
O
salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi
M
yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat
LA
pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.
B.
Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan
KA
kemudahan perijinan dan perbaikan kualitas rumah bagi masyarakat
berpenghasilan
rendah,
melalui
program
ED
A
pengembangan perumahan secara bertahap dalam bentuk
BA
PP
pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum di lingkungan hunian. Capaian kinerja pelaksanaan urusan perumahan Tahun 2013 dapat dilihat dari meningkatnya rumah tangga pengguna air bersih; menurunnya lingkungan pemukiman kumuh; serta cakupan ketersediaan rumah layak huni yang kesemuanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Halaman - 24
LKPJ AKHIR TA 2013
8.
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan generasi muda yang berdaya saing, sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal
G AN
dalam kompetisi bertaraf regional maupun internasional.
Kinerja pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah
N
Raga Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang
O
ditetapkan. Adapun kinerja dimaksud meliputi : tersedianya
M
gelanggang / balai remaja; lapangan olahraga; pembinaan
LA
kepemudaan serta pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Prestasi atlet Kabupaten Lamongan Tahun 2013
B.
dalam kejuaraan olahraga baik ditingkat propinsi maupun
KA
nasional diwujudkan dengan diterimanya penghargaan sebanyak 135 medali dari berbagai even olahraga.
ED
A
Prestasi pemuda Kabupaten Lamongan dibuktikan
BA
PP
dengan diterimanya 18 penghargaan tingkat nasional dan internasional, sedangkan paskibraka meraih prestasi di tingkat propinsi. Prestasi pelaksanaan dibidang Kepemudaan dan Olah
Raga
pada
tahun
2013
dengan
diterimanya
Penghargaan Instansi Pemerintah Peduli Olahraga dan Penghargaan Pemuda Pelopor yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.
Halaman - 25
LKPJ AKHIR TA 2013
9.
Urusan Penanaman Modal Penanaman modal merupakan aspek penting dalam rangka
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
pembangunan, baik ditingkat nasional maupun daerah.
G AN
Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang investor,
peningkatan
infrastruktur
dan
N
memudahkan
O
pemberian insentif daerah.
M
Kinerja pelaksanaan urusan penanaman modal
LA
Tahun 2013 ditunjukkan dengan kenaikan nilai realisasi PMDN yang mencapai 11,46 persen dengan didukung oleh
B.
peningkatan investor yang masuk di Kabupaten Lamongan
KA
sebanyak 28 investor atau mengalami peningkatan sebesar 55,56 persen dibanding tahun 2012. jumlah
ED
A
Peningkatan
investor
BA
PP
membuktikan tingginya kepercayaan
yang
masuk
( trust ) investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Lamongan yang memang memiliki daya tarik investasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan pelayanan kepada investor telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Propinsi dan Nasional dengan diraihnya penghargaan Invesment Award kategori Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ).
Halaman - 26
LKPJ AKHIR TA 2013
10. Urusan Koperasi dan UKM Pengembangan Koperasi dan UMKM, merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan
G AN
sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbasis
Pedesaan
(GEMERLAP)
yang
O
Lamongan
N
Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat
M
dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan telah
LA
memberikan fasilitasi dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan pelatihan, bantuan alat
B.
dan permodalan serta pemasaran bagi kelompok-kelompok
KA
usaha, sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
ED
A
Kinerja pelaksanaan urusan koperasi dan UKM
BA
PP
Tahun 2013 telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah : peningkatan jumlah koperasi aktif dan peningkatan usaha mikro dan kecil. Prestasi pelaksanaan urusan koperasi dan UKM Tahun 2013 diwujudkan dengan diterimanya beberapa penghargaan ditingkat nasional, antara lain : Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dan Peringkat II Lomba Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Pemasaran Tahun
Halaman - 27
LKPJ AKHIR TA 2013
2013 serta penghargaan dan lomba tingkat propinsi antara lain : Parasamya Karta Nugraha, juara harapan 1 Lomba Koperasi Simpan Pinjam, juara 2 Lomba Koperasi Produsen, juara harapan 2 Lomba Berpacu dalam Koperasi dan juara 2
G AN
karya tulis koperasi. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
N
Data kependudukan yang akurat dan valid sangat
pembangunan
disegala
M
perencanaan
O
diperlukan guna berbagai kepentingan, diantaranya adalah bidang.
Karena
LA
pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan
B.
urusan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya melalui
KA
program elektronik KTP (e-KTP) serta verifikasi data
A
kependudukan yang berbasis Administrasi Kependudukan.
ED
Kinerja pelaksanaan urusan kependudukan dan
BA
PP
catatan sipil Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah : kepemilikan KTP; kepemilikan akta kelahiran penduduk dan penerapan KTP nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
12. Urusan Ketenagakerjaan. Kebijakan yang ditempuh terkait peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja adalah
Halaman - 28
LKPJ AKHIR TA 2013
meningkatkan akses pelatihan dan pemagangan bagi kaum muda yang potensial. Kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun
G AN
kinerja tersebut adalah : peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dan prosentase pencari kerja yang
N
ditempatkan.
O
Prestasi ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan
M
Tahun 2013 ditunjukkan dengan diterimanya Penghargaan
LA
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Zero
B.
Accident dari GubernurJawa Timur.
KA
13. Urusan Ketahanan Pangan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam
A
urusan Ketahanan Pangan tidak hanya diarahkan pada
ED
peningkatan produktivitas lahan pertanian dan luasan areal
BA
PP
pertanian
baru
namun
juga
mencegah
kurangnya
ketersediaan pangan melalui penyediaan dan penguatan modal lumbung pangan, pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan sumber pangan alternatif serta cipta olahan pangan lokal. Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun
Halaman - 29
LKPJ AKHIR TA 2013
kinerja tersebut adalah : adanya regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Komitmen
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
tersebut membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan Pangan.
Penghargaan
G AN
Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pembina Ketahanan ini
diberikan
sebagai
upaya
peningkatan motivasi dan partisipasi petani/kelompok tani,
N
masyarakat umum dan aparat dalam mewujudkan ketahanan
M
O
pangan.
LA
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
rangka
B.
Dalam
gender,
KA
pengarusutamaan diintegrasikan
mempercepat
kedalam
maka sistem
pelaksanaan
perspektif perencanaan
gender dan
A
penganggaran sehingga sumber daya pembangunan menjadi
BA
PP
ED
lebih efektif dan adil. Kinerja
pelaksanaan
urusan
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, diantaranya adalah : partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, partisipasi angkatan kerja perempuan dan peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, dan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Halaman - 30
LKPJ AKHIR TA 2013
Program inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lamongan
dalam
upaya
melaksanakan
percepatan kepemilikan akta kelahiran gratis sejak umur 0-60 hari berhasil meraih Penghargaan dari Kementerian
G AN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
N
Penduduk merupakan salah satu modal dasar
O
pembangunan, namun jika laju pertumbuhan penduduk yang
M
tinggi tidak disertai peningkatan kualitas SDM, akan
LA
membawa dampak negatif. Upaya pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). melaksanakan
B.
Dengan
KB,
setiap
keluarga
dapat
KA
merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, yaitu dengan membentuk keluarga kecil yang
BA
PP
ED
A
berkualitas. Pelaksanaan urusan KB dan keluarga sejahtera
sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah peningkatan prevalensi peserta KB aktif, penurunan cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dan cakupan Pasangan Usia Subur yang kebutuhan ber-KB nya belum terpenuhi. Prestasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah
Halaman - 31
LKPJ AKHIR TA 2013
dengan diterimanya Manggala Karya Kencana yang diberikan oleh Kepala BKKBN Pusat. 16. Urusan Perhubungan Pembangunan transportasi di Kabupaten Lamongan
G AN
diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efektif dan efisien guna mendukung kelancaran arus
N
orang, barang dan jasa.
O
Pelaksanaan urusan perhubungan Tahun 2013
M
secara umum sudah mencapai target kinerja yang telah
LA
ditetapkan dalam RPJMD, antara lain : peningkatan marka
B.
jalan, kendaraan wajib uji kir, kepemilikan PAS dan SKK
KA
Kapal.
Pada tahun 2013, Kabupaten Lamongan berhasil
A
mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha, yang
ED
diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada kabupaten/kota
PP
yang mampu menata transportasi publik dengan baik.
BA
17. Urusan Komunikasi dan Informatika Pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang baik melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui e-library. Pada gilirannya hal tersebut akan membawa efek positif terhadap peningkatan
Halaman - 32
LKPJ AKHIR TA 2013
SDM serta pemerataan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Kinerja
pelaksanaan
urusan
komunikasi
dan
informatika Tahun 2013 telah mencapai target yang
G AN
ditetapkan yaitu adanya website milik pemerintah daerah dan
Pada
menerima
2013,
Pemerintah
Kabupaten
Information
penghargaan
O
Lamongan
Tahun
N
penyelenggaraan pameran per tahun.
M
Communication Technology (ICT) Pura dari Kementerian
LA
Komunikasi dan Informatika, Indonesia Open Source Award (IOSA) dan e-Proc Award kategori Kinerja Sistem Elektronik
B.
LPSE, karena Kabupaten Lamongan telah melaksanakan
KA
Pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik
BA
PP
ED
A
18. Urusan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi
vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan koordinasi dalam hal pelayanan publik di bidang pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional guna kepentingan pembangunan daerah.
Halaman - 33
LKPJ AKHIR TA 2013
Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan meliputi kenaikan
luas
lahan
bersertifikat
dan
peningkatan
penyelesaian ijin lokasi. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
G AN
Keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh tidak terlepas dari stabilitas sosial, politik dan keamanan.
N
Keamanan dalam negeri terus diperkuat untuk menciptakan
O
situasi aman dan damai. Dalam rangka memantapkan
M
konsolidasi demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum
LA
Legislatif Tahun 2014 telah dipersiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.
B.
Kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan
KA
politik dalam negeri telah mencapai target yang ditetapkan meliputi : terbinanya organisasi masyarakat, orpol, pemuda,
ED
A
organisasi kemasyarakatan; Penyelenggaran forum antar
peribadatan dan kegiatan keagamaan; serta menurunnya Pelanggaran Perda Trantib.
BA
PP
kelompok masyarakat; pemberian bantuan tempat-tempat
Halaman - 34
LKPJ AKHIR TA 2013
20. Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sebuah
G AN
harapan dan tantangan bagi daerah. Perubahan yang mendasar, adalah daerah telah memiliki keleluasaan dan
N
kebebasan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
O
sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Karena
M
itu Pemerintah Daerah dituntut berinovasi di dalam menggali
LA
dan memanfaatkan potensi yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
B.
Inovasi tiada henti yang dilakukan oleh Pemerintah
KA
Kabupaten Lamongan membuahkan penghargaan IGA Award (Innovative Government Award) dari Menteri Dalam Negeri
BA
PP
ED
A
untuk kategori pemberdayaan masyarakat. Kinerja pelaksanaan urusan otonomi daerah pada
Tahun 2013 secara umum telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Sedangkan
kinerja
diselesaikan
belum
tercapai,
kasus
hukum
karena
yang
rata-rata
penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Halaman - 35
LKPJ AKHIR TA 2013
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kurang
meratanya
pembangunan
merupakan
permasalahan yang bersifat multi aspek, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya. Oleh sebab itu program pemerataan
G AN
pembangunan di berbagai pelosok tidak hanya diberikan melalui bantuan ekonomi melainkan perlu dilakukan
N
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas
pelaksanaan
urusan
pemberdayaan
M
Kinerja
O
serta potensi masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
LA
masyarakat dan desa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu : meningkatnya PKK yang aktif; desa swasembada dan
KA
22. Urusan Sosial
B.
keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
Masalah kesejahteraan sosial merupakan fenomena
ED
A
yang kompleks dan bersifat multi dimensional. Oleh
BA
PP
karenanya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial antara lain melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Kinerja pelaksanaan urusan Sosial Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, meliputi : penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
Halaman - 36
LKPJ AKHIR TA 2013
dibantu, pemberian bantuan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan dan panti jompo. 23. Urusan Kebudayaan Pembangunan
kebudayaan
diarahkan
untuk
G AN
memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
N
memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa,
O
melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun
M
nusantara.
LA
Kinerja pelaksanaan urusan kebudayaan Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu :
B.
terselenggaranya festival seni dan budaya; tersedianya
KA
sarana penyelenggaraan seni dan budaya; pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; serta pembinaan kelompok
ED
A
seni dan budaya.
BA
PP
24. Urusan Statistik Manajemen
pembangunan
memiliki
fungsi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja merupakan satu sistem yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, membutuhkan sistem pendukung manajemen yang baik, antara lain terkait ketersediaan data dan informasi statistik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya agar data dan
Halaman - 37
LKPJ AKHIR TA 2013
informasi statistik tersedia dalam kualitas yang baik dan keragaman data yang memadai. Kinerja pelaksanaan urusan statistik Tahun 2013 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yakni :
G AN
tersedianya data Lamongan Dalam Angka serta dokumen PDRB Kabupaten Lamongan yang dapat dipergunakan
N
sebagai bahan perencanaan pembangunan dan evaluasi
O
hasil-hasil pembangunan daerah.
M
25. Urusan Kearsipan
LA
Pengelolaan kearsipan yang modern harus didukung oleh sistem ketatalaksanaan yang profesional, transparan dan
B.
akuntabel, melalui pengembangan managamen kearsipan
KA
sehingga tercipta kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
ED
A
Kinerja pelaksanaan urusan kearsipan Tahun 2013
PP
telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kinerja tersebut adalah penerapan pengelolaan arsip secara baku.
BA
26. Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar
sepanjang
hayat,
perpustakaan
mampu
mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Halaman - 38
LKPJ AKHIR TA 2013
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa,
budaya
gemar
membaca
terus
perpustakaan sebagai sumber informasi.
G AN
ditumbuhkan melalui pengembangan dan pendayagunaan
N
Kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan Tahun
O
2013 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu
M
meningkatnya koleksi buku sebesar 86,06 persen dan
LA
pengunjung perpustakaan sebesar 74,62 persen.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
B.
B.
KA
Urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Urusan Kelautan dan Perikanan
BA
PP
ED
1.
A
Lamongan pada Tahun Anggaran 2013 adalah :
Pembangunan
dan
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari peran sub sektor perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, produksi dan produktivitas sektor perikanan dan kelautan terus dipacu melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengolahan hasil perikanan, serta pemasarannya dalam mendukung program minapolitan.
Halaman - 39
LKPJ AKHIR TA 2013
Kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Peningkatan produksi perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan. 2.
Urusan Pertanian
G AN
Urusan pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Pemerintah Kabupaten
N
Lamongan telah memfasilitasi ketersediaan sarana produksi
O
baik on farm maupun off farm antara lain bantuan hand
M
traktor, alat panen multiguna, jalan usaha tani, saluran irigasi,
LA
pengembangan agen hayati, dan pengembangan agrobis peternakan.
B.
Kinerja pelaksanaan urusan pertanian pada Tahun
KA
2013 secara umum sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain : peningkatan produksi dan
ED
A
produktivitas padi, palawija, hortikultura dan tebu; produksi dan konsumsi hasil ternak berupa daging dan telur.
BA
PP
3.
Urusan Kehutanan Untuk menjaga kesinambungan pembangunan
(sustainable development), pemerintah melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis, melalui pembuatan hutan rakyat dan pengadaan sarana prasarana pengamanan kawasan hutan.
Halaman - 40
LKPJ AKHIR TA 2013
Kinerja pelaksanaan urusan kehutanan Tahun 2013 telah mencapai target, yaitu : produksi hasil hutan; penurunan kerusakan kawasan hutan; serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
G AN
4.
Pengelolaan energi dan sumber daya mineral
N
menjadi sangat penting, karena cadangannya semakin hari
O
semakin menipis dan berpotensi merusak lingkungan. Untuk
M
itu harus dilakukan pengendalian melalui perijinan dan
LA
pengawasan praktek-praktek penambangan liar. Kinerja pelaksanaan urusan energi dan sumberdaya
B.
mineral Tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan.
bagi
KA
Kinerja tersebut adalah : terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah
tangga
di
pedesaan;
penertiban
ijin
ED
A
pertambangan; serta penertiban ijin air bawah tanah.
BA
PP
5.
Urusan Pariwisata Pembangunan kepariwisataan diarahkan melalui
pengembangan
obyek-obyek
wisata
serta
menambah
wahana wisata baru dengan didukung peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif, sehingga menjadikan Lamongan sebagai destinasi wisata favorit dan salah satu icon pariwisata Jawa Timur yang mampu mendongkrak penerimaan PAD.
Halaman - 41
LKPJ AKHIR TA 2013
Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisata mencapai 1 juta 550 ribu 933 pengunjung. Naik sebesar 0,92% dari tahun 2012 yaitu sebesar 1 juta 536 ribu 758 pengunjung. Kenaikan
tersebut
dikarenakan
tingginya
komitmen
G AN
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memajukan sektor pariwisata. Urusan Industri
N
6.
O
Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya
M
untuk mengembangkan industri di Kabupaten Lamongan
LA
terutama industri besar melalui fasilitasi penyediaan lahan, kemudahan perijinan, pemberian insentif dan peningkatan
B.
infrastruktur. Disamping industri besar, Industri Kecil dan
KA
Menengah (IKM) serta Industri Rumah Tangga (IRT) terus dikembangkan
dengan
berbagai
fasilitasnya
guna
BA
PP
ED
A
menghadapi persaingan usaha.
7.
Kinerja pelaksanaan urusan industri pada Tahun
2013 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu : meningkatnya pertumbuhan industri dan peningkatan mutu industri kecil menengah. Urusan Perdagangan Salah satu penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lamongan adalah sub sektor perdagangan. Besarnya kontribusi sub sektor perdagangan ditunjang dengan adanya
Halaman - 42
LKPJ AKHIR TA 2013
kawasan perdagangan dan jasa yang strategis terutama diwilayah Babat, Sukodadi, Lamongan, Brondong, Paciran dan Ngimbang. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga fokus memberikan perhatian terhadap pusat-
G AN
pusat perdagangan baru melalui pembangunan pasar-pasar tradisional baik milik daerah maupun desa, guna menghadapi
N
Asean Free Trade Area ( AFTA ).
O
Kinerja pelaksanaan urusan perdagangan Tahun
M
2013 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu : ekspor
LA
bersih perdagangan; peningkatan pedagang atau wirausaha baru dan peningkatan institusi yang melakukan ekspor. Urusan Ketransmigrasian
B.
8.
KA
Guna mensukseskan program transmigrasi yang
dicanangkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten
ED
A
Lamongan telah melakukan upaya penyuluhan, pelatihan bagi
BA
PP
calon transmigran dan melaksanakan kunjungan kerjasama penempatan transmigran. Pada tahun 2013, telah diberangkatkan transmigran regional sebanyak 20 kepala keluarga ke Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Halaman - 43
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
G AN
daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten / kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
N
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
Dekonsentrasi
adalah
pelimpahan
M
sedangkan
O
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, wewenang
dari
LA
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
B.
Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
ED
A.
A
KA
pembantuan dan dekonsentrasi dengan uraian sebagai berikut :
BA
PP
1.
Dinas
Pendidikan
melalui
Program
Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar, Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri, Penguatan Bagi Lembaga Taman Bacaan Masyarakat, Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberian Tunjangan Kinerja Guru TK/PAUD.
2.
Dinas Kesehatan melalui Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan, Pembinaan Upaya Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
Halaman - 44
LKPJ AKHIR TA 2013
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri melalui Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
4.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Program Kependudukan dan KB. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui
G AN
5.
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya melalui Program
N
6.
Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Nasional
M
7.
O
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
LA
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Desa
8.
B.
Mandiri Energi.
Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Program Bantuan
KA
Langsung Masyarakat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat,
A
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Peningkatan
ED
Daya Saing Produk Perikanan dan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan.
BA
PP
9.
Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan, Penyediaan dan Pengembangan
Sarana
Prasarana
Pertanian
dan
Perkebunan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tebu, Kapas dan Kelapa.
Halaman - 45
LKPJ AKHIR TA 2013
B.
DEKONSENTRASI 1.
Dinas Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Rintisan PAUD Baru, Bantuan Organisasi
Mitra
PAUD,
Penguatan
Kelembagaan,
G AN
Pembinaan Gugus, Bantuan Alat Permainan Edukatif, Pemberian Tunjangan Fungsional Guru TK, Guru Dikdas,
N
Profesi Guru, Rintisan Bantuan Operasional Siswa SMA SMK,
O
BOS SMA SMK, dan Bantuan Siswa Miskin SMP SMA SMK. Kantor Ketahanan Pangan melalui Pendampingan Desa
M
2.
Percepatan
LA
Mandiri Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan,
B.
Pengembangan Lumbung Pangan dan Penguatan Lembaga
3.
Dinas
KA
Distribusi Pangan Masyarakat. Pertanian
dan
Kehutanan
melalui
Program
ED
A
Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
BA
PP
4.
Dinas
Koperasi,
Industri
dan
Perdagangan
melalui
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
Secara umum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi telah
dikoordinasikan, disinergikan dan dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditentukan baik dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi.
Halaman - 46
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Tugas
umum
pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh
G AN
Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 6 ayat (1), meliputi :
O
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
N
1. Kerjasama antar daerah;
LA
4. Pembinaan batas wilayah;
M
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
B.
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
KA
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
A
Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan oleh Pemerintah
PP
ED
Daerah Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :
BA
A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas
Halaman - 47
LKPJ AKHIR TA 2013
pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Berikut adalah kerjasama Kabupaten Lamongan dengan daerah lain : Pertama kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Gubernur Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Kesehatan
Daerah
(Jamkesda)
dan
Pelayanan
G AN
Jaminan
Kesehatan Primer.
N
Kedua kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan
O
dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tentang
M
Pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi Majuna pada
Provinsi
Sumatera
LA
Kawasan Transmigrasi Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin Selatan
terintegrasi
dengan
Fasilitasi
B.
Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten
KA
Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Ketiga kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan
ED
A
dengan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Nunukan Provinsi
PP
Kalimantan Timur.
BA
Keempat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Umum.
Halaman - 48
LKPJ AKHIR TA 2013
B.
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dalam upaya untuk mengembangkan dan memajukan daerah,
selain
bekerjasama
dengan
daerah
lain
juga
melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, sepanjang
G AN
kerjasama tersebut memberikan nilai tambah dan manfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun masyarakat.
N
Berikut adalah kerjasama Pemerintah Kabupaten Lamongan
O
dengan pihak ketiga :
M
Pertama kerjasama sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten
1.
LA
Lamongan dengan :
Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lamongan, yaitu perjanjian
PD BPR Bank Daerah Lamongan, yaitu sewa menyewa tanah
KA
2.
B.
pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Yayasan
Kanker
Indonesia,
yaitu
sewa
menyewa
ED
3.
A
dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Lamongan
gedung/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan
BA
PP
4.
5.
Kepolisian Resort Lamongan, yaitu sewa menyewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Lamongan. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Lamongan, yaitu sewa menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6.
PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia, yaitu sewa menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Halaman - 49
LKPJ AKHIR TA 2013
7.
KUD Fajar, yaitu sewa menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Kedua kerjasama pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan : Yayasan Kanker Indonesia cabang Lamongan
2.
Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan.
3.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamongan.
4.
Komisi Transparansi Kabupaten Lamongan
5.
Dewan Kesenian Lamongan
6.
Persatuan Wredatama Republik Indonesia
7.
Panitia Pengawas Pemilu
8.
Kwartir Cabang Pramuka
9.
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan
KA
B.
LA
M
O
N
G AN
1.
A
Ketiga kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan
ED
dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan tentang
PP
Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha
BA
Negara (TUN). Keempat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan tentang Perjanjian Kerjasama Kegiatan Kepalangmerahan di Kabupaten Lamongan.
Halaman - 50
LKPJ AKHIR TA 2013
C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja
G AN
dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Adapun tujuan dilaksanakannya koordinasi dengan
N
instansi vertikal adalah untuk mencapai keselarasan, keserasian
O
dan keterpaduan antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan
M
nasional agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-
LA
besarnya. Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dilakukan untuk
B.
1.
KA
menghimpun segala informasi dan masukan dari anggota Forpimda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya
ED
A
penyelenggaraan pemerintah daerah;
BA
PP
2.
3.
Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data statistik baik data primer maupun sekunder. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang bertujuan
untuk
meningkatkan
dan
mengoptimalkan
pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya.
Halaman - 51
LKPJ AKHIR TA 2013
4.
Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, yang bertujuan mensinkronisasikan pensertifikatan aset-aset milik daerah.
5.
Koordinasi dengan Kementerian Agama, yang bertujuan
masyarakat
kesenjangan kota,
wilayah
dimaksudkan
pembangunan
masyarakat
pinggiran
LA
mengurangi
batas
O
Pembinaan
N
PEMBINAAN BATAS WILAYAH
M
D.
G AN
mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
wilayah dan
untuk antara
masyarakat
perdesaan, dan meningkatkan tertib administrasi pemerintahan.
B.
Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar
KA
Kabupaten dilakukan melalui kerjasama antar daerah yang
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
PP
E.
ED
A
dituangkan dalam surat perjanjian bersama.
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten
BA
yang memiliki daerah rawan bencana, yaitu bencana banjir disekitar Sungai Bengawan Solo dan bencana gelombang pasang dan abrasi pantai diwilayah bagian utara Kabupaten Lamongan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi banjir dimaksud, diantaranya dengan pengelolaan irigasi, pelestarian DAS Bengawan Solo, penghijauan serta
Halaman - 52
LKPJ AKHIR TA 2013
peninggian tanggul pada daerah rawan banjir. Sedangkan upaya penanggulangan abrasi pantai dilakukan melalui pembangunan break water dan penanaman mangrove serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai dan
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
N
F.
G AN
sungai.
O
Kawasan khusus merupakan salah satu cakupan
M
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pengertian kawasan
LA
khusus sesuai dengan Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
B.
adalah kawasan yang meliputi kawasan sumberdaya alam,
KA
kawasan sumberdaya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita serta kawasan kelautan sepanjang
ED
A
menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah kawasan khusus yang ada di Kabupaten Lamongan :
PP
Pertama, PT. Lamongan Shorebase (LS) yang sekarang
BA
ditingkatkan menjadi pelabuhan umum untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Kabupaten Lamongan. Kedua, Wisata Bahari Lamongan dan Goa Maharani merupakan wisata bahari yang terletak dipesisir bagian utara Pulau Jawa. Ketiga, Kawasan Agropolitan yang berpusat di Kecamatan Ngimbang dengan wilayah kecamatan sekitarnya sebagai
Halaman - 53
LKPJ AKHIR TA 2013
kawasan penyangga. Komoditas unggulan yang dikembangkan meliputi jagung, tebu, tembakau dan ternak besar. Keempat, kawasan minapolitan tangkap dan budidaya. Adapun kawasan minapolitan tangkap dipusatkan di Kecamatan Brondong
G AN
dengan wilayah kecamatan Paciran sebagai kawasan penyangga. Komoditas andalan hasil tangkap meliputi ikan tongkol, layang,
N
kembung dan kuniran. Sedangkan kawasan minapolitan budidaya
O
dipusatkan di Kecamatan Glagah, dengan wilayah kecamatan
M
sekitarnya sebagai kawasan penyangga. Komoditas unggulan
LA
yang dikembangkan adalah udang vaname. Kelima, Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Babat,
B.
yang memiliki letak strategis karena memiliki akses pemasaran
KA
langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Jombang.
A
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
ED
G.
PP
DAN KETERTIBAN UMUM Dalam
rangka
mewujudkan
sasaran
pokok
BA
pembangunan bidang Hankam yaitu peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang aman dan kondusif, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya-upaya intensif melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat.
Halaman - 54
LKPJ AKHIR TA 2013
Salah satu isu berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pemilihan Kepala Desa masal serta persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014.
G AN
Sebagai upaya menjaga kondusifitas daerah dalam rangka menghadapi isu tersebut, Pemerintah Kabupaten
N
Lamongan mengadakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Keamanan
Lingkungan
M
Pengendalian
O
Gubernur Jawa Timur 2013 dan Kepala Desa masal serta
BA
PP
ED
A
KA
B.
LA
Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Halaman - 55
dan
Pembinaan
LKPJ AKHIR TA 2013
BAB VII PENUTUP
G AN
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
Sebelum mengakhiri penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir
N
Tahun Anggaran 2013, dengan segala kerendahan hati saya
M
O
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang
LA
terhormat pimpinan dan para anggota DPRD, Instansi Vertikal, Jajaran TNI dan POLRI, seluruh Perangkat Daerah, Lembaga-lembaga swadaya
B.
masyarakat, para Ulama dan Tokoh masyarakat serta seluruh
KA
masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap keberhasilan
A
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
ED
Kabupaten Lamongan.
PP
Demikian yang dapat saya sampaikan atas kewajiban
konstitusional saya selaku Kepala Daerah dalam menyampaikan
BA
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Lamongan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta
Halaman - 56
LKPJ AKHIR TA 2013
semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT. Amiin Sekian terima kasih,
N
G AN
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
BA
PP
ED
A
KA
B.
LA
M
O
BUPATI LAMONGAN
Halaman - 57
H. FADELI, SH.MM
