BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
6.1 Kaidah
G AN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah selama 20 tahun
N
kedepan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. RPJPD ini
O
merupakan acuan bagi calon Bupati Lamongan dalam merumuskan Visi dan Misi
M
yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat, RPJPD adalah manifestasi dari
LA
pedoman yang harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
B.
Fungsi dari RPJPD dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Lamongan
KA
adalah sebagai pemandu sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah pembangunan jangka panjang pembangunan yang ingin diwujudkan, RPJPD ini bukan hanya sekedar untuk pemangku kepentingan pembangunan semata tetapi
A
sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program
ED
pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan di setiap tahapan pembangunan jangka menengah.
PP
Keberhasilan Visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamongan
sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang terarah, terpadu, dan sinergis dari RPJPD
BA
2005-2025. Oleh karena itu, implementasi dari RPJPD perlu didasarkan pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat sebagai berikut:
1.
Integratif, Arah Pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Kabupaten
BAB VI - 1 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
Lamongan Tahun 2025. Kaidah ini mengarahkan, pelaksanaan pembangunan pada pola yang terpadu. 2.
Koordinatif, Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lamongan harus berkomunikasi satu dengan yang lain dalam rangka sinkronisasi peran dan kegiatan guna kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang. Sinergis, Seluruh arah pembangunan ditempuh dalam kerangka saling
G AN
3.
mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain guna mencapai Visi Kabupaten Lamongan
Partisipatif, Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan peran serta
N
4.
O
seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya. Peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam keberlangsungan dan proses
M
penyusunan RPJPD serta menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Kaidah ini
LA
memiliki kedudukan yang sangat penting karena dalam penyelenggaraan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
B.
akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat sesui dengan peran dan kapasitasnya.
Adaptif, Pembangunan di masa yang mendatang akan semakin diwarnai oleh
KA
5.
lingkungan eksternal dan internal yang begitu cepat, kompleks, syarat akan
A
konflik dan penuh ketidak pastian, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan
ED
jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan pembangunan. Berkesinambungan, Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh
PP
6.
dengan menjamin kesinambungannya, untuk itu keterkaitan dalam suatu urutan
BA
tahapan antar periode pembangunan harus selalu diutamakan dalam penjabaran RPJPD ini. Rencana dan Implementasi pembangunan jangka pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah selanjutnya.
7.
Terkendali, Pengendalian baik pada tahap proses maupun akhir dilakukan secara ketat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai
BAB VI - 2 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
rencana yang telah ditentukan. Pengendalian dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui kontrol sosial. Dalam implementasinya RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 merupakan dokuman perencanaan dan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan 20 tahun kedepan. RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025 diharapkan
G AN
dapat berfungsi sebagai berikut:
1. Acuan dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
N
2. Instrumen untuk menyusun perencanaan pembangunan yang menjamin
O
terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, serta terintegrasi dengan arah
M
pembangunan Provinsi Jawa Timur dan arah pembangunan nasional.
LA
3. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
KA
B.
6.2 Prasyarat
Dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan bagi program pembangunan di kabupaten Lamongan agar sesuai
A
dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJPD, tiga pilar Good Governance
ED
yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta seluruh stakeholders yang merupakan prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai
PP
keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah kabupaten Lamongan. Transparansi adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak
BA
yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Transparansi tidak saja menuntut adanya obyektifitas, keterbukaan dan kejujuran akan tetapi harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.
BAB VI - 3 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
Sedangkan akuntabilitas adalah kepastian berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerh untuk bertanggunggugat atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mepertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi
G AN
sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.
Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu
N
akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada
O
siapa, dan apa yang dipertanggunggugatkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi
LA
berbagai standart yang telah ditetapkan.
M
pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya
Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan hasil
B.
perpaduan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya panegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa
KA
pandang bulu dipihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya
A
dimata rakyat.
ED
Sedangkan, yang dimaksud partisipasi perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat
PP
bukanlah sekedar penerima manfaat atau obyek pembangunan belaka, namun merupakan subyek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang sentral,
BA
strategis dan penting. Tiga pilar Good Governance diatas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan stakeholders terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksananakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Lamongan 2005-2025 melalui pelaksanaan Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, sangat tergantung pada
BAB VI - 4 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran serta masyarakat, dan dunia usaha secara aktif.
G AN
BUPATI LAMONGAN
BA
PP
ED
A
KA
B.
LA
M
O
N
H. FADELI, SH, MM
BAB VI - 5 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025
