BAPPEDA KAB. JENEPONTO
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = 65,27 Point • • • •
Usia Harapan Hidup = 65,15 Tahun Angka Melek Huruf = 77,31% Rata-rata Lama sekolah = 6,23 Tahun Daya Beli Masyarakat = Rp. 653.321
Pertumbuhan Ekonomi = 7,32 % (Tahun 2013) • PDRB adhk = Rp. 1,025 T • Rata-rata Pertumbuhan selama 5 tahun terakhir = 6,61%
Perkembangan Ekonomi = 15,57% (Tahun 2013) • PDRB adhb = Rp.3,09 T • Kontribusi terhadap PDRB Regional Sulsel 1,94%
Pendapatan Perkapita = Rp. 8,89 Juta (Tahun 2013) • Rata-rata peningkatan selama 5 tahun terakhir = 17,91%
1
2
Permasalahan-permasalahan substansial yang merupakan pembangunan yang akan di selesaikan kedepan, meliputi:
isu-isu
1. Indeks Pembangunan Manusia yg terendah di SULSEL.
1 70,65 79,49
Pangkep
70,64
Sinjai
70,49
78,63 77,28
Pare-Pare
Selayar
70,14
Takalar
65,56
Peringkat 3 Teratas Makassar
24
Palopo
Jeneponto
Peringkat IPM 5 Terbawah
Sumber : Data Statistik IPM Sulsel 2012
3
2. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih relatif tinggi
2
17,36 Pangkep Jeneponto Toraja Utr Enrekang Luwu Utara
17,16 17,06
15,16
14,64
Peringkat % Kemiskinan 5 Teratas
- RT Miskin 16.350 KK - 59.562 Jiwa
Sumber : Data Statistik Kesejahteraan Sulsel 2011
4
3. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah dan kurang baiknya pengelolaan keuangan daerah. Peringkat Indeks Kapasitas Fiskal 3 Terendah di SULSEL berdasarkan PMK 226/2012, tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Jeneponto Bulukumba Bone
2012 0.1434
Rendah
0.0832
Rendah
0.0635
Rendah
5
4. Ketertinggalan wilayah.
1
8,5 7,6 7,0 6,0
Jeneponto Toraja Utr Selayar Pangekep
Peringkat Indeks Ketertinggalan Wilayah (4 Kabupaten Tertinggal) Sumber : Data Bappeda Prov. Sulsel Indeks DT 2012
6
5. Kurangnya optimalisasi pengembangan komoditas unggulan. 6. Kurangnya Investasi yang teralokasi di daerah. 7. Disparitas pembangunan infrastruktur wilayah dan kurangnya penataan wilayah perkotaan. 8. Pengelolaan Sumberdaya Air yang belum optimal. a. Rendahnya tingkat keberfungsian jaringan irigasi b. Lemahnya penguatan kelembagaan SDAir 9. Perubahan iklim global dan lingkungan hidup. 10. Pengarusutamaan Gender (PUG) belum maksimal Dua isu terakhir ini merupakan isu global yang harus di transformasi kedalam isu regional dan daerah
7
8
RPJMD 2024-2028
RPJMD 2019-2023
JENEPONTO YANG MAJU, TANGGUH DAN BERMARTABAT DENGAN BERNAFASKAN KEAGAMAAN
RPJMD 2014-2018
RPJMD 2008-2013
RKPD
Renstra SKPD 2013-2018
SKPD Lainnya 2014
2016
2017
2018
2019
RKPD/Renja SKPD Transisi
RPJMD 2006-2008
Transformasi Renstra Kab >>> RPJMD 2006-2008
2015
Renja SKPD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9
Visi Kepemimpinan Periode 2014 – 2018 dalam membangun Kabupaten Jeneponto adalah :
“MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA”.
10
Pokok- Pokok Visi Kepemimpinan Periode 2014 – 2018 dalam membangun Kabupaten Jeneponto adalah :
KEPEMRINTAHAN YANG BAIK
Meningkatnya pelayanan publik
DAYA SAING DAERAH
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan
Peningkatan citra daerah dikancah regional dan nasional melalui produkproduk potensi lokal yang memiliki nilai kompetitif (branding comoditi)
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Peningkatan perekonomian masyarakat
Terlaksananya reformasi birokrasi daerah,
MASYARAKAT SEJAHTER
Meningkatnya indeks dan peringkat IPM Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara progresif Menurunya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya prestasiprestasi masyarakat Berhasil keluar sebagi daerah tertinggal.
11
Misi Kepemimpinan 2014 – 2018 sebagai berikut : 1. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal 4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
12
Misi & Tujuan Pembangunan 2014 – 2018 sebagai berikut : MISI . . . 1.
Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance
• TUJUAN • Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (1) • Menguatkan kapasitas dan peran pemerintah kecamatan, kelurahan dan Desa (2) MISI . . . 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)
• TUJUAN • Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan pendayagunaan aparatur (1) • Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (2)
13
MISI . . . 3. Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal
• TUJUAN • Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah (1) • Membangun struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan (2)
MISI . . . 4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel
• TUJUAN • Menciptakan keuangan daerah yang stabil untuk mendukung pendanaan pembangunan (1)
14
MISI . . . 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan
dan
• TUJUAN • Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya (1) • Mengoptimalkan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (2) MISI . . . 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
• TUJUAN • Meningkatkan kualitas spritual dan integritas aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (1)
15
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (1)
Peningkatan kualitas SDM aparatur (2)
Pembangunan bidang pendididikan dan pelatihan masyarakat (3)
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (4)
Pemberdayaan dan pengentasan keluarga miskin (5)
Pengembangan ekonomi daerah (6)
Pengembangan ekonomi kerakyatan (7)
Penguatan Kapsitas Fiskal Daerah (8)
Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah secara merata (9)
Peningkatan penataan ruang wilayah Termasuk Penataan Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan (10)
Memperkokoh kehidupan keagamaan (11)
16
Program Penataan Ruang Wilayah termasuk Penataan Wilayah Perkotaan (Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan)
Program Pendidikan gratis bermutu terpadu SD - SLTA
Program Kesehatan gratis Terpadu
Program Pembangunan sistem layanan kesehatan respon cepat
Program Pengembangan layan publik tindak cepat
Program Penanggulangan kemiskinan secara koordinatif, sinergis dan integratif (assesment-perencanaan-penanganan)
Program Peningkatan dan pemerataan infrastruktur
Program Peningkatan Produksi dan nilai tambah ekonomis komoditas unggulan
Program Perlindungan kualitas dan pengendalian dampak lingkungan hidup
Program Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi;
17
Pengembangan dan dukungan, fasilitasi dan stimulan bagi usaha produktif dan kreatif
Program pengembangan perumahan dan permukiman
Program Peningkatan kompetensi dan insentif bagi Imam Mesjid, Guru Mengaji, Guru Sara serta Imam Dusun
Program Penguatan Modal Kerja/Investasi bagi Koperasi dan UMKM; al. KUR, KUM
Program peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja; al. optimalisasi peran BLK, PKBM, pemberdayaan lembaga-lembaga kursus
Program Peningkatan pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis daerah secara koordinatif dan terpadu
Program Elektrifikasi Daerah Terisolir; al. PLTS
18
19
