11•1111
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI Nomor 20/Kep.Gub/BAPPEDA 2009
FORUM DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI) BATANGHARI GUBERNUR JAMBI, Menimbang: a. bahwa pengelolaan sumberdaya alarn yang sustainable mensyaratkan suatu pendekatan koordinasi, integrasi; sinkronIsasi dalam unit claerah alirar. sungai
(DAS);
b. bahwa pengurusan sumber-sumber Jaya alam di dacrab aliran sungai (DAS) Batanghari diperlukan koordinasi para pihak yang mernfungsikan wilayah DAS Batanghari berdasarkan prinsip-prinsip tata ruang yang telah dibuat secara bertingkat dari, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga tidak terjadi ketuMpang4indihan atau kontradiksi yang dapat merusak fungsi hidrologis DAS Batanghari; c. bahwa untuk meningkatkan kewenAgan mengatur, merencanakan, rnemantau, menovaluasi dan tnengervialika.i pengelolaan ruang dalam DAS Batanghari, P erlu dibentuk 'FORUM DAS 1 , ATANGHARI yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
1.
Mengingat:
,
2.
Undang-Undang Nomor 19 Dartirat Ti nun 1957 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Sumatera Tingkat I S'uniate• a Karat, Jam oi clan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undarig-Undang Nomor 6 t Tahun 1958 tentang penetapan Undang No.. 19 Darurat Tahun 1957''(Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1958 Nomor 112); •
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutrinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1. 004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor 32, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tatum 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
20. Kenmenhut Nontor .........
5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 44371; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perabahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tc itang Penataan Ruang (!.embaran Negara Republik Indonesia Tahttn 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndpnesia Nomor 3225); 8. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lernearan Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3373); 9. Peraturin Pemerintah Nomor Tahun 1991 tentang Rawa (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Suiigai; 11. Peraturan 'Pemerintah Nomor '77 Tahun 2001 tentang irigasi (I embaran Negara Republik Indcnesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numer 4156); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 1 ahun 2001 Tentang Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian Pencema r an Air ( Lembaran Negara :Zepublik ' Indonesia Tahun' 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara ,2eptiblik Indonesia itiomor 4161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 ' Tabun 2006 tentang Irigasi (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 14. Peraturan Pemerintah Nomor '26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 1999 tantang Pembentukan Tim 1Coondinasi Kebijaksanaan Peadayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai; Peraturan . presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 16. Keputusan Bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian Nomor 19/1984; 059/Kpts-II/1984; 124/Kpts/1984 'nntang Penanganari, Konservasi Tanah DaLrn Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas; 17.Kepmen Pekerjaan Umurn Nomor 39/PRA/1989 tentang Pemb agianWilayah Sungai; 19.Kepmen Kehutanan dan Perkebunm Nomor 284/Knts-11/1999 tentang Penetapen Urutan Prioritas Daerah Aliran Sungai;
20.Kepmenhut Nomor 52/Kpts-II/2011 temang Pedoman Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pengelolaan
7, Mendorong keterlibatan... ..... 3
Memperhatikan: Nota Kesephaman antara Caibcintiir Jambi dengan Chibernur Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sumberdaya alam berkelanjutan dengan Pendekatan Bioregion nada DAS Batanghari. Tanggal 11 Maret 2003.
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Pelaksana Forum DAS Batanghari Tingkat Provin;i iambi yang terdiri 'dari Tim Pengarah,Pelaksana dan Tim Sekretariatil larian dengan susunan keanggotaan Iscbagaimana tereantum dalam lampiran keputusari ini. Tim Forum DAS Batanghari sebagaitnana dimaksud diktum KESATU terdiri dariTim Pengarah,Tim Pelaksiiaa clan Tim Sekretarint/Hariam yang mempunyai tugas: •
,
.
A.Tim Pengarah: 1. Mendoráng terjadinya perubahan paradigma pembangunan yang berbasis .wilayah kerja administrasi petnerintahan ke sistem/wilayah ekologi alam DAS sebagai unit utiliti, menitoring dan evaluasi proses peiaksanaan pembangunan. 2. MendorOng terlaksananya (Or perumusan keterpaduan kebijaksanaan, strategi dan rencana pendayagunaan sungai dan pemeliharaan jkelestarian daerah aliran sungai; (b) peruniusan keterpaduan kebijaksanaan aspek kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengusanaan dan pembiayaan untuk mendukung pendayagunaan sungai clan pemeliharaan kelestarlan daerah aliran sungai; (c) penctapan upaya peineeahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pendayagunaan sungai dan peneliharaan kelet:tarian daerah aliran sungai; d. melakukan koordinasi pengwvasan. dan penge,ndalian pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestar: an daerah aliran sungai. . . 3. Mendotong terwujudnya pemaniaatan ruang untuk memenub berbagai kepentingan masyarakat secara harmonis (terpadu, serasi, selaras, scimbang) sehingga terjadi hul a ungon \iang dun seta as antara manusia dan lingkungan hidupnya 4. Mendoiong terjadinya pembagia•. peran yang jelas untuk masing-masing stakeholders dalam rangka perwitiraatan, pengendahan dan perlindungan sumberdaya dalam DAS. 5. Mendorong terlaksananya peng,elolaan; (a) untuk mengoptimas . kan (tidak 100%) semua faktor-faktor yang idar cialani DAS hingga didaput produksi maksimum dalam waktu yang tidak terbatas (sustainable), melalui pendekatan interdependensi hula-aengah-hilit) dengan inemperhtnkan pola lingkungan. fisik alam dan lingkungan social-ekonomi, dan (b) untuk menekan biaya kerusakaM seminimal mungkin, sebagai dampak dari kegiatan peMbangunan 6. Mendorong peninjauan kembali (seeara berkala) nen.ataan ruang ,dan seluruh aktivitas pembudidayaan dan perlindungan
d. ideal lune ........
7. Mendorong keterlibatan dalam perencantum. pengel dalaan, pemantauan, evaluasiclan pengaterhadap kegiatan pembringunan dalam DAS B. Tim Pelaksana: . 1. Melakukan inventarisasi, ' mengclah data, melakukan pembahasan, merumusan hulu pembahasan terhadap masalah yang timbul dalam: pengelolaani DAS dan menyusun rencana stratenik dan kegiatan aksi . terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki olch DAS Batanghari secara holistik dan berkellnjutan. , 2. Melakukan ! promosiikempanye/propognda agar peduli dan mencintai swi t: , ,ai clan lingkungannya untuk menjaga dan menrudahkan kondisi lisik Ring, fungsi hidrologis, fungsi ekonomis dan fungsi ckologis DAS Batanghari. 3. Melakukan pengawasan atas pelai:sanaan keputusan-keputusan koordinatif yang meliputi;penilaian laporan tertu 'is dari instansi terktjt, dan,menyiapkan saran tindak lanjut atw, lapora hasil tersebut. 4. Melakukan money terhadap 1 perubanan. fungsi!atm dan merty,:takan poterisi'b ncana alam serta analis's akadem is. 5. Membuat laporan secara herka a setirip 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur. D. Tim Sekretariat: 1. Menyiarkan bahan/materi untul perumusan kebijakan dan strategis. masalah
koordinasi dalam Pei , 1,clolaan DAS Batnghari untuk Tim Pelaksana guna diajukan kepada ( iubernur untuk meng,ambi I keputusan. 2. Menyusun dan menyiapkan rents is kerja Forum DAS Batanglirtri untuk ' membarrtu perencanaan clearing data Provinsi Jambi.
3. Berperan aktif. dalam rapatirap t r.teknis pengendalian/mitigasi bencana
alarn dan singkonisasi program hntas Kabupatan dan Provinsi,' sehingga dapat membantu menyiapkan pingelolaan data, anaiisis keruangan, dan introdusi konsepkonsep model' sistem DAS untuk upaya peringatan dini (early warning system) pada DAS Batanghari. 4. Menyediakan inforrnasi (buletiin,- leaflet, jurnal, poster dan 'web-site), meliputi kebijakan, te:rologi, gkungan, sosial, ekon.omi, budaya yang terkait dengan propoganda pelestarian DAS Batnghari. 5. Mengagendakan dan menyelenvarakar: perteman Tim Sekretariat, Tim
' KETIGA
: Tim Pelaksana dapat dibagi-bagi kedalam tim komisi sesuai butuhan dan kompetensi yang dimiliki untuk efisiensi dan percepatan pekerjaan tecnis dengan Keputusan Ketua Pelaksana
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugas, Forum DAS Batanghari harus menyeimbangkan sisi-sisi yang berlawanan dalam pcnianfaatan sumberdaya alam itu sendiri, yaitu: a. niial ekonomi versus filial konseryiisi; b. kebutuhan versus pemeliliaraan; c. kepentingan bersama versus kepentingan pi hak-pihak;
d. ideal lune ........
1 )
d. idcalisme versus realitas; e. maksimal, sasi basil versus maksimalisasi efisiensi. KELIMA
: Pengelolaan Sumberdaya Alain DAS Batanghari dikoorlinasikan olch pihakpihak berdasarkan prinsip-prinsip Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pendekatan sistem unit DAS Batanghari. •
KEENAM
.
: Melibatkan kesepakatan pihak-pihak atas tindakan yang direncanakan bersama berupa: a. Tindakan pereneanaan RTR Administrasi Provinsi-Kabuoaten/Kota se Provinsi Jambi; b. Monitoring dan Evaluasi; c. Pemberian insentif atau desentif kesemua sektor atau pihak; d. Pcneegahan hukum, pembaruan putusan, kejelasan detail prosedur dan kepekaan terhadap hukum.
KETUJUH
1. Pcmbiay aan kegiatan Forum DAS Batanghari dapat dip.rolch melalui APBN BP-DAS Batanghari Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2. Pcmbiayaan pcnyclenggaraan pengelolaan DAS Batanghari dapat pula berupa bantuan-bantuan yang sifatnya tidak mengikat baik yang berasal dari dalam niaupun luar neperi, dan lembaga swadaya masyarakat.
KEDELAPAN :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Januari 2009.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Kehutanan di .iakarta 2, Menteri Dalam Negerildi Jakarta Gubernur Jambi (sebagai laporan) 4. Gubernur Sumatera Barat di Padang 5. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi 6. Direktur Jenderal RLPS di Jakarta. 7. Rektor Universitas Jambi di Jambi 8. Ketua Bappcda Provinsi Jambi di Jambi 9. Kadis Kehutanan ProN)insi Jambi di Jambi 1O. 13upati/Walikota Sc Provinsi Jambi 11. Karo Organisasi dan I1ukum Setda Provinsi Jambi di Jambi 12. Anggota Forum DAS Batanghari di Jambi 13. Arsip
