BAI I PENDAHULUAN I. KONDISI UMUM

BAI I PENDAHULUAN I.

KONDISI UMUM Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 Nomor 79) Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dahulu disebut Pengadilan

Agama/Mahkamah

Syari’ah

Propinsi,

tidak

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan, sehingga hingga antara satu wilayah Pengadilan Agama/ Agama/Mahkamah Syari’ah dan wilayah lainnya berbeda dan tidak mencerminkan eksistensi peradilan yang seragam dan mandiri. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka

Pengadilan

Agama/Mahkamah

S Syari’ah yari’ah

Propinsi

yang

berkedudukan

di

Makassar telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 45 Tahun 1957 maka pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1958 Menteri Agama RI melantik dan mengambil sumpah sumpah K.H. Ahmad Bone sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Propinsi di Makassar yang pada waktu itu wilayah hukumnya meliputi: Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya (Irian Barat). Kemudian

pada

tahun

1983

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Agama

Nomor 95 Tahun hun 1983, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syari’ah Makassar yang mewilayahi Indonesia Timur (terdiri dari 55 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah) diperkecil

wilayah hukumnya hanya meliputi Sulawesi

Selatan dan Tenggara yang terdiri dari 27 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah. Berdasarkan erdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 434 Tahun 1995 tentang

pembentukan

Keputusan

Mahkamah

Sekretariat Agung

Bengkulu, RI

Nomor

Palu,

Kendari,

dan

Kupang

serta

KMA

0110/SK/1996

tentang

Tata

Kepaniteraan Pengadilan an Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar yurisdiksinya hanya mewilayahi 23 Kabupaten/ Kota Madya sesuai wilayah pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan.

Renstra PTAMKS.20155-2019 PTA-MKS.201 2019

1

Kemudian pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2000, Pengadilan Agama Masamba dibentuk sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar yurisdiksinya bertambah menjadi mewilayahi 24 Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya 23 Pengadilan Agama,yaitu:

II.

Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Barru

Pengadilan Agama Watansoppeng

Pengadilan Agama Pare-Pare

Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Sidenreng Rappang

Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Pangkajene

Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Majene

Pengadilan Agama Takalar

Pengadilan Agam Mamuju

Pengadilan Agama Jeneponto

Pengadilan Agama Selayar

Pengadilan Agama Banteng

Pengadilan Agama Makale

Pengadilan Agama Bulukumba

Pengadilan Masamba

POTENSI DAN PERMASALAHAN A.

Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan kawal depan (voorpost) di wilayah propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

2

B.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

3

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala, baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Makassar. D.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan Tinggi Agama Makassar 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Adanya letak Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar membutuhkan waktu lebih lama 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

4

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar Maka dan Penjelasannya Pengadilan ngadilan Tinggi Agama Makassar adalah salah satu Pengadilan Tingkat Banding di bawah Mahkamah Agung RI yang wilayah hukumnya meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memposisikan diri sebagai kawal depan (porvoost) Mahkamah Agung ng dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang menjadi espektasi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam kapasitasnya sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi peradilan agama di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sekaligus menjalankan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pengadilan tingkat pertama. Opsesi besar dan mulia ini menjadi tekad seluruh stake holder Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan apa yang telah dituangkan gkan dalam rencana strategis. Seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan peradaban pemikiran manusia dan dinamika perkembangan hukum, menyebabkan persoalan-persoalan persoalan persoalan hukum yang muncul di tengah tengahtengah mayarakat juga semakin kompleks. Kompleksitas persoalan persoalan tersebut didukung oleh adanya keterbukaan komunikasi dan informasi, sehingga tantangan yang dihadapi oleh dunia peradilan termasuk di dalamnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga semakin berat. Dalam konteks inilah, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya upaya paya praktis secara berkesinambungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sekaligus sebagai judec facti/yurist di daerah serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan perubahan yang cerdas, inovatif dan bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print), maka diperlukan adanya langkah-langkah langkah strategis yang visioner, rasional dan realistis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh eh semua stake holder yang akan terlibat dalam implementasinya menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. 2010 Rencana Strategis 201 2015-2019 ini merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan upaya perbaikan secara kontinyu kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2015--2019 ini merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan undangan untuk mencapai tujuan dengan efektivitas dan efisiensi. Renstra PTAMKS.20155-2019 PTA-MKS.201 2019

5

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi secara internal terutama pada sektor yang berkaitan erat dengan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN YANG AGUNG.”

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh komunitas warga Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut : Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topic yang harus selalu


6

dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hokum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar kedepan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum, sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Bermartabat, berasal dari kata benda mar·ta·bat yang artinya tingkat harkat kemanusiaan, harga diri, dan arti

ber·mar·ta·bat adalah membentuk kata sifat yang artinya

mempunyai martabat. Aparat Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melaksanakan tugasnya mempunyai harkat dan harga diri Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah ditetapkan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah :

Misi : 1. Mewujudkan Peradilan yang mandiri, bermartabat dan dihormati. 2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern 4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik

C. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, maka langkahlangkah operasional yang dilakukan adalah menetapkan:

Misi pertama “Mewujudkan peradilan yang mandiri, bermartabat dan dihormati”

mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

7

bermartabat, maka Peradilan harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari manapun datangnya. Kebebasan tersebut adalah merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan keadilan kepada semua masyarakat (justice for all) dan justice for the foor sekaligus menjadi jawaban terhadap sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berperkara di pengadilan juga sesuai dengan kehendak peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan. Yang dimaksud

pelayanan hukum yang berkeadilan adalah bahwa tugas pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ujung tombak penegakan hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada di tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi (keahlian) hakim menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan terus menerus. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian, karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Misi ketiga, ” Mewujudkan manajemen peradilan yang modern ”. yang dimaksud

Manajemen Peradilan adalah “rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang didinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan.” merupakan salah satu bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi-segi, perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian, atau disebut juga Planning, Organizing, Actuating,Controlling. Modern adalah sebuah paradigma baru yang ingin merubah manajemen organisasi menuju kondisi yang lebih baik ( a new paradigm a change manajement toward a better condition ).l Manajemen peradilan yang modern adalah rangkaian kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi kegiatan menuju arah yang lebih baik. Misi keempat, ” Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik”. akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiscal, manajerial, dan program. Akuintabilitas

dapat pula diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


8

undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Pelayanan Publik Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. C.1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai secara substansial dari visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah: 1.

Mewujudkan Percepatan Penyelesaian Perkara.

2.

Mewujudkan Transparansi dan Informasi Peradilan

3.

Mewujudkan aparatur Peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa

4.

Tertatanya Penempatan SDM Aparatur

5.

Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik.

6.

Mewujudkan anggaran Berbasis kinerja

7.

Peningkatan pembinaan dan Pengawasan

C.2. Sasaran:

Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Percepatan Penyelesaian Perkara”, maka sasarannya adalah percepatan penyelesaian perkara dan terciptanya tertib administrasi perkara. Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Transparansi dan Informasi Peradilan” maka sasarannya adalah “Terwujudnya Transparansi dan Informasi Perkara”. Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan aparatur Peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa ”, maka sasarannya adalah Terciptanya SDM yang berkualitas dibidang Teknis dan Terciptanya SDM yang berkualitas dibidang Non Teknis serta Terciptanya Aparat yang Bersih. Untuk mencapai tujuan “Tertatanya Penempatan SDM.”, maka sasarannya adalah Rasionalisasi Penempatan SDM Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik maka sasarannya adalah Terselenggaranya pelayanan publik yang cepat dan mudah.


9

Untuk mencapai tujuan “Tertatanya Penempatan SDM.”, maka sasarannya adalah Rasionalisasi Penempatan SDM Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan anggaran Berbasis kinerja” maka sasarannya adalah Tersedianya dukungan manajemen, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. C.3. Perumusan Strategi

C.3.1. Strategi untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara Sasaran 1: Percepatan Penyelesaian Perkara Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Evaluasi alur kerja dan SOP perkara secara periodik

2.

Program Percepatan penyelesaian perkara Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

3.

Penerapan SIADPTA pada PTA Makassar

4.

Penerapan SIADPA pada setiap Satker di Wilayah hukum PTA Makassar

5.

Evaluasi dan monitoring penerapan SIADPA

6.

Pemantapan dan pengembangan SIADPA Plus / WEB

Sasaran 2: Terciptanya Tertib administrasi perkara Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Penunjukan petugas pelaksana dan koordinator Tim

2.

Program Pengelolaan Administrasi perkara

3.

Pengelolaan buku-buku register

4.

Akurasi data keuangan perkara

5.

Tertib pembukuan biaya proses ATK perkara

6.

Tertib Petugas meja pada pengadilan Tk.Banding & Tk.I

7.

Evaluasi dan monitoring secara berkala

C.3.2. Strategi untuk mewujudkan Transparansi dan Informasi Pengadilan Sasaran:

Terwujudnya Transparansi dan Informasi Perkara Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Program transparansi dan informasi putusan

2.

Penyediaan media transparansi dan informasi

3.

Penerapan KMA 1-144/SK/I / 2011 Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

10

4.

Anonimasi dan publikasi putusan Banding 7 hari setelah BHT

5.

Anonimisasi dan publikasi putusan Tingkat Pertama maks 7 hari setelah BHT

6.

Pembuatan e-dokumen putusan

7.

Evaluasi Web 24 satker (publikasi putusan)

8.

Penyeragaman SIADPA WEB 24 Satker

9.

Penetapan rangking Satker terbaik

10. Pembinaan pengelolaan naskah putusan 11. Pemantapan Anonimisasi + publikasi putusan setelah dijatuhkan 12. Pengawasan SIADPA / pengelolaan e-dokumen C.3.3. Strategi untuk mewujudkan aparatur Peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa Sasaran 1: Terciptanya SDM yang berkualitas di bidang Teknis Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Pembentukan Tim Penyusun standar kompetensi Tenaga Teknis

2.

Penyusunan Standar Kompetensi

3.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

4.

Orientasi Pola Bindalmin

5.

Orientasi Panitera Pengganti

6.

Pembinaan & Pengawasan

7.

Orientasi manajemen peradilan

8.

Orientasi pengawasan

9.

Orientasi Tugas Jurusita

10. Orientasi Tugas Panitera 11. Eksaminasi berkas 12. Orientasi Tugas hakim (Mediasi) 13. Orientasi Ekonomi Syariah 14. Penyelenggaraan Teknik Pembuatan BAP pada Siadpa

Sasaran 2: Terciptanya SDM yang berkualitas dibidang Non Teknis. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

2.

Penyelenggaraan sosialisasi/seminar/orientasi Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

11

3.

Penyelenggaraan Diklat

4.

Bintek Administrasi Kepegawaian

5.

Bintek Administrasi Tata Persuratan

6.

Bintek Administrasi Tata Kearsipan

7.

Bintek Administrasi Keuangan

8.

Pengelolaan Sikep/SIMPEG

9.

Pengelolaan RKA-KL

10. Pengelolaan PP.39 11. Pengelolaan WEB Sasaran 3: Terciptanya aparat yang bersih. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Pengawasan Pelaksanaan pelayanan & informasi

2.

Program optimalisasi system monitoring hakim pengawas

3.

Pengawasan terhadap standar kinerja setiap satker di wilayah PTA Makassar

4.

Melaksanakan pelaporan kinerja teknis dan non teknis

5.

Pengawasan terhadap pelayanan publik

6.

Pemberian sanksi terhadap pegawai yang indisipliner

7.

Pemberian reward tepat sasaran

8.

Membentuk standar materi pengawasan di bidang tehnis dan non tehnis

9.

Melaksanakan pengawasan atas pengaduan

10. Mengadakan rapat/ konsultasi secara komperhensif terhadap hasil pengawasan untuk para wakil ketua sebagai penanggungjawab pengawasan 11. Mengadakan bimbingan teknis terhadap Hakim Pengawas Bidang untuk setiap satker tingkat pertama C.3.4. Strategi untuk Tertatanya Penempatan SDM Sasaran 1: Rasionalisasi Penempatan SDM Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Optimalisasi reward and punishmant

2.

Program Kaderisasi pegawai

3.

Penetapan pola karir pegawai dengan basis kualitas kinerja

4.

Pembuatan Data base pegawai dengan basic keahlian

5.

Penempatan pegawai dengan basic keahlian Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

12

6.

Penetapan promosi / mutasi pegawai (maks 4 tahun)

7.

Pengusulan diklat Sekretaris

8.

Pengusulan diklat penjenjangan

9.

Pengusulan tenaga pustakawan

10. Pengusulan tenaga perencanaan 11. Pengusulan tenaga arsiparis C.3.5. Strategi untuk mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran 1: Terselenggaranya pelayanan Publik yang cepat dan mudah 1

Penetapan Standar pelaksanaan pelayanan & informasi perkara

2.

Pengawasan terhadap pelayanan publik

3.

Penyajian pelaporan secara berjenjang dan visulisasi serta informasi pada masyarakat

4.

Evaluasi Standar pelaksanaan pelayanan & informasi perkara

C.3.6. Strategi untuk “mewujudkan organisasi berbasis kinerja (performance based organization) ”

Sasaran 1: Tersedianya dukungan manajemen, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi PTA dan PA Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui: 1.

Optimalisasi peran Supporting Unit pada setiap satker Se Wilayah PTA Makassar

2.

Program optimalisasi pelayanan perkantoran PTA dan PA Se Wilayah PTA Makassar

3.

Poliklinik dan obat-obatan (termasuk honor dokter dan perawat)

4.

Pengadaan pakaian dinas pegawai

5.

Pengadaan pakaian kerja sopir/satpam/tenaga teknis lainnya

6.

Pertemuan/ jamuan/ delegasi/ tamu

7.

Penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan /dokumentasi

8.

Perawatan gedung kantor

9.

Perawatan rumah dinas

10. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 11. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 12. Perawatan sarana gedung 13. Langganan daya dan jasa Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

13

14. Jasa keamanan dan kebersihan 15. Jasa /pos giro/ sertifikat 16. Operasional perkantoran dan pimpinan 17. Rapat-rapat koordinasi/pimpinan kelompok kerja 18. Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan 19. Program pelaporan Pengelolaan pelaksanaan anggaran PTA Makassar 20. Pembinaan administrasi kepegawaian 21. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 22. Laporan Pengelolaan Sistim Akuntasi Pemerintah (SAP) 23. Pembinaan perpustakaan dan kearsipan 24. Program Pembinaan dan Konsultasi 25. Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa 26. Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran 27. Sosialisasi penghapusan barang milik Negara (BMN) 28. Program Pengadaan Sarana Prasarana 29. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur setiap unit kerja se wilayah PTA Makassar D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian

INDIKATOR KINERJA

Persentase perkara yang diputus meningkat.

pekara pada tingkat banding Percepatan penyelesian perkara

Persentase perkara yang diputus kurang dari 37 hari kerja. Persentase perkara yang minutasi dan dijilid kurang dari 4 hari. Persentase pengiriman perkara yang telah diputus ke pengadilan tingkat pertama paling lambat 2 hari.

Persentase data perkara yang terimput pada aplikasi SIADPTA. Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

14

Terciptanya tertib administrasi perkara

Persentase berkas perkara yang lengkap dari pengadilan tingkat pertama. Persentase perkara masuk/ diterima yang tercatat ke dalam buku register. Persentase kolom-kolom buku jurnal dan buku induk keuangan perkara yang terisi. Jumlah bundel laporan perkara tepat waktu maksimal tanggal 5 bulan berjalan. Persentase penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding yang tercatat.

Persentase arsip berkas perkara banding yang tertata. Terwujudnya transparansi dan

Persentase putusan banding yang telah dianonimasi.

informasi perkara

Persentase putusan banding yang telah dianonimasi dan terinput pada direktori putusan MA Persentase putusan banding yang telah diinput ke dalam Web PTA Makassar.

Jumlah laporan bulanan keuangan perkara yang disajikan. Terciptanya SDM yang berkualitas

Persentase hakim yang telah mengikuti Bimtek/Orientasi

di bidang teknis yudisial

Persentase Panitera yang telah mengikuti Bintek/Orientasi

Persentase Jurusita yang telah mengikuti Bintek/Orientasi Terciptanya SDM yang berkualitas di bidang non teknis yudisial

Persentase tenaga pengelola administrasi keuangan yang telah mengikuti Bimtek Persentase tenaga pengelola administrasi perlengkapan yang telah mengikuti Bimtek Persentase tenaga pengelola administrasi kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Persentase tenaga pengelola administrasi tata persuratan yang telah mengikuti Bimtek

Persentase tenaga perencana dan monitoring manajemen organisasi (keahlian dalam pembuatan perencanaan Satker, LAKIP) Terciptanya aparat yang bersih

Jumlah pengaduan masyarakat berkurang. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase penurunan temuan hasil pengawasan bidang teknis Persentase penurunan temuan hasil pengawasan bidang non teknis Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

15

Persentase laporan hasil pengawasan.

Rasionalisasi penempatasn SDM

Persentase penempatan tenaga teknis secara proporsional pada setiap satker.

Persentase penempatan tenaga non teknis secara proporsional pada setiap satker Terselenggaranya pelayanan

Persentase Satker yang memiliki standar pelayanan publik.

publik yang cepat dan murah

Persentase Satker yang memiliki sarana dan prasarana layanan informasi dan pengaduan. Persentase Satker dengan manajemen layanan informasi yang baik.

Persentase Satker yang memiliki petugas informasi yang profesional dalam wilayah hukum PTA Makassar Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi PTA dan PA

Persentase tanah untuk pembangunan rumah dinas PA sewilayah PTA Makassar. Persentase rumah dinas PA sewilayah PTA Makassar yang direnovasi.

Persentase PA sewilayah PTA Makassar yang mendapatkan sarana IT. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

Persentase putusan /berkas perkara PA yang sesuai standar pengawasan Persentase berkas perkara yang diminutasi kurang dari 14 hari Persentase penerbitan AC kurang dari 7 hari Persentase berkas perkara yang tercatat dalam register Persentase tertib keuangan perkara Persentase penyusunan laporan perkara minimal tanggal 5 bulan berjalan Persentase akurasi data laporan perkara Persentase arsip berkas perkara Persentase pelaksanaan justic for all Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang di upload dalam direktori putusan MA Persentase transparansi informasi dalam Website minimal Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

16

memuat 47 kriteria Persentase implementasi SIADPA Persentase Satker yang menyusun Renstra, RKT, PKT, Laporan Tahunan dan LAKIP Persentase Satker yang melakukan evaluasi RKT Persentase Satker yang menyusun RKA-KL Persentase Satker yang tertib dalam pengelolaan anggaran Persentase akurasi data permintaan tunjangan remunerasi Persentase akurasi laporan keuangan Persentase Satker yang menyetor PNBP tepat waktu Persentase Satker yang mengimplementasi KMA 096/2007 jo. PP 53 Tahun 2010 Persentase Satker yang lengkap e-docnya Persentase data pegawai yang terinput dalam aplikasi Simpeg pada setiap Satker Persentase Satker yang memiliki data pendukung Daftar Hadir pegawai Persentase Satker yang menyusun job deskription Persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 Persentase BMN yang rusak dan diusulkan penghapusannya

Persentase BMN yang tercatat dalam DBR Tercapainya tugas pokok aparatur

a. Persentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis

peradilan dalam memberikan

dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan berupa pembayaran

pelayanan kepada masyarakat

gaji dan tunjangan pegawai b. Persentase terselenggaranya operasional dan pemeliharan perkantoran berupa: Pengadaan pakain dinas pegawai Pengadaan pakaian pramubakti, sopir dan satpam Perawatan gedung kantor Perawatan kendaraan roda-4 Perawatan kendaraan roda-2 Perawatan sarana gedung Langganan daya dan jasa Operasional perkantoran dan pimpinan Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

17

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Pemiliharaan komputer Pemeliharan printer Pemeliharaan AC Pemeliharaan inventaris Jasa Pos dan Giro Jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan berupa: Jumlah SK Pengangkatan dalam jabatan struktural Jumlah SK Panitia penghapusan BMN Jumlah SK Kenaikan pangkat Jumlah SK KGB Jumlah SK Lembur Jumlah rekapitulasi daftar hadir pegawai Jumlah pemberian surat izin cuti pegawai Jumlah penyediaan sarana dan prasarana berupa: Prosentase pengadaan meubelair

Persentase pengadaan Peralatan dan Mesin Persentase pengadaan alat pengolah data

E.

PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Program utama pembangunan peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 20102035, yang difokuskan pada 5 (lima) Program Utama, sebagai berikut: 1). Program Percepatan Penyelesaian Perkara.

Tujuan

: Menjadi lembaga Peradilan yang dihormati dan dipercaya dalam memberikan jaminan proses, penyelenggaraan persidangan serta perlakuan yang adil bagi pencari keadilan

Sasaran : Terwujudnya jaminan kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan persidangan 2)

Program Manajemen Sumber Daya Manusia.

Tujuan

: Menjadi lembaga Peradilan yang tanggap terhadap nilai-nilai hukum masyarakat

dengan menumbuh kembangkan inovasi aparatur yang

berorientasi pada Renstra PTAPTA-MKS.2015 MKS.2015-2019 2019

18

kepuasan para pencari dan pengguna pengadilan Sasaran :

Terwujudnya profesionalitas dalam pertimbangan putusan dan upaya untuk selalu

mengikuti

perkembangan

masalah-masalah hukum aktual dan

penguatan supporting unit dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta terwujudnya fungsi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar

3). Program Pengelolaan dan Pengembangan Transparansi Informasi.

Tujuan

: Terciptanya penetapan standar pemahaman sistem kerja dengan pengukuran target

Sasaran : 1. Penempatan tenaga pengelola berbasis keahlian (the right man on the right place)

2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi dalam penyelesaian setiap pekerjaan. 3. Penanganan informasi pelayanan dan pengaduan masyarakat 4). Program Pembinaan dan Pengawasan

Tujuan

: Optimalisasi pengawasan / evaluasi manajemen pelayanan dan informasi

Sasaran : Monitoring pelaksanaan manajemen setiap satker wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar 5). Optimalisasi dan Pengawasan Justice For All

Tujuan

: Menjadi lembaga Peradilan yang tanggap terhadap nilai-nilai hukum dan adat istiadat masyarakat

Sasaran :

Optimalisasi penanganan sidang keliling dan prodeo serta Posbakum


19

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah merupakan pakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, da dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan penyimpangan yang mungkin timbul. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai ai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khususnya bagi orang-orangg yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah langkah langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan an peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan eradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (ahwal al syakhshiyah akhshiyah) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalanpersoalan persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. syari’ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama gama secara prosfektif prosfektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara perkaraperkara lainnya, tetapi warga peradilan eradilan agama gama juga diperhadapkan pada sebuah ha harapan publik (public expectation) negara egara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama gama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari’ah Islam.


20

Perluasan kompetensi absolut (absolute kompetency) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (justiabellen). Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar di antaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototife yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan yang di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya berkeyakinan bahwa transpanransi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya.


21

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi) mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai. Kebijakan dan strategis yang lain Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui SIADPA Plus (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan e-governance. Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselarasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.


22

BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Disamping itu pula, Rencana cana S Strategi ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik titik titik lemah, peluang, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian mikian, Rencana Strategi ini bersifat terbuka dari kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan.. Melalui Rencana Strategi ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Rencana Strategi tegi ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan panduan bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2015-2019,, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Makas Makassar dapat terwujud dengan baik.

Makassar, 10 Pebruari 2014 Ketua PTA Makassar

Drs. H. Alimin Patawari, S.H.,M.H. NIP. 19520620 197602 1 002


23

BAI I PENDAHULUAN I. KONDISI UMUM

Recommend Documents