BAB V ANALISA FRAMING
5.1 Analisa Framing Peneliti melakukan analisis framing pada berita headline tentang Kasus Nazaruddin di Harian Kompas dengan menggunakan perangkat framing Robert N. Etman. Berita yang akan diteliti berjumlah 10 berita yang diambil dari Harian Kompas edisi Juli 2011 sampai April 2012. 10 berita yang di teliti adalah berita yang penting dan dinilai dapat mewakili untuk mengungkap kasus korupsi Nasarudin. Untuk membahasnya, peneliti membuat kategori sesuai perangka framing dari Etnman. Hasil analisis ini selanjutnya akan dilihat sebagai bentuk peradilan yang dilakukan oleh media Kasus Nazarudin mulai mengemuka, ketika tanggal 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 3,2 milyar di lokasi penangkapan dan ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Pada 27 April 2011 dinyatakan bahwa Mindo Rosalina adalah staf Muhammad Nazarudin, walaupun sempat menyangkal akhirnya Nazarudin dijadikan tersangka kasus suap wisma atlit untuk SEA GAMES ke-26. Akan tetapi Nazzarudin sudah meninggalkan Indonesia sebelum statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Dan melalui media massa Nazarudin menyatakan bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut. Setelah beberapa bulan menjadi buron akhirnya Nazarudin tertangkap di
61
Cartagena de Indias, Kolombia. Dan pada 20 April 2012 divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Dipihak lain kasus Nazaruddin ini, dianggap hanya permainan elite politik, dan Nazaruddin sebagai korban. Namum di pihak yang lain menganggap ini kasus hukum dan Nazaruddin yang sebagai tersangjka bersalah. Masing-masing pihak saling menggunakan klaim kebnenaran tertentu untuk meyakinkan khalayak bahwa mereka yang menang. Bagaimanakah Kompas selaku media memberitakan fakta kasus Nazaruddin?
5.1.1 List Judul berita di Harian Kompas yang terkait dengan Nazarudin
Tanggal 1 Juli 2011
Judul Berita Singapura Diminta Pulangkan Nazaruddin Jadi Tersangka
9 Agustus 2011
Jaga Keselamatan Nazaruddin Nazaruddin Ditangkap Polisi Khusus di Kolombia
14 Agustus 2011
Nazaruddin di Tangan KPK Partai
Demokrat
Tidak
Akan
Beri
Bantuan Hukum 1 Desember 2011
Hanya Angelina yang Disebut Nazaruddin Mulai Diadili dalam Kasus Wisma Atlet
17 Januari 2012
Anas Disebut Ketua Besar Mindo beberkan jatah untuk Demokrat
18 Januari 2012
KPK : Panggil Semua Nama Ketua Tak Kebal Hukum
16 Februari 2012
Kesaksian Angelina Diragukan
62
KPK: Wajar Angelina Berbohong 1 Maret 2012
Anas Terima Milyaran Rupiah Anas Urbaningrum: itu Dagelan, Bukan kesaksian
29 Maret 2012
Nazaruddin Bersikukuh Tidak Tahu
21 April 2012
Dana untuk Anas Dikesampingkan Nazaruddin Dihukum 4 Tahun 10 Bulan Penjara
Table 5.1.1 List Judul berita headline di Harian Kompas yang terkait dengan Nazaruddin Sumber : Harian Kompas Edisi Juli 2011 – April 2012
5.2 Analisis Framing Kasus Nazaruddin Pada KOMPAS Pada analasis framing ini tiap berita akan dijabarkan satu persatu menurut elemen-elemen framing model Robert N. Entman 5.2.1 Berita Kompas 1 Juli 2011 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai ditetapkannya Nazaruddin menjadi tersangka, dan diminta dipulangkan dari Singapura ke Indonesia, juga ditetapkannya Nazaruddin menjadi tersangka kasus penyuapan Wisma Atlet SEA Games. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Singapura Diminta Pulangkan, Nazaruddin
63
Jadi Tersangka” sebagai tulisan utama, disusul
“Jadi Korban” tulisan
pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan kasus Nazaruddin ini tidak dari segi politik, tetapi dari aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mengatakan bingaki hukum sebagai bingaki yang dominaan dalam pemberitaan Kompas mengenai kasus Nazaruddin. Pertama, semua masalah ditarik dalam wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa hukum. Penangkapan Nazaruddin yang sudah ditetapkan menjadi tersangaka penyuapan wisma atlet, yang sedang buron inipun sudah mendapat dukungan penuh dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Menurutnya
Nazaruddin sudah merepotkan banyak pihak dan membebani pemerintah juga partai demokrat. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Isi berita/ Wawancara Singapura Diminta Presiden SBY meminta kerja sama pemerintah Pulangkan Nazaruddin Jadi Singapura untuk Tersangka memulangkan Naza rudin. Nazarudin jadi tersangka.
Sumber Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto
64
Jadi Korban
Penasihat Hukum Nazarudin mengatakan bahwa Nazarudin adalah korban rekayasa politik. Partai Demokrat berjanji akan membantu Nazarudin apabila Nazarudin membutuhkan bantuan dan bersedia pulang ke Indonesia dan mematuhi prosedur pemeriksaan
Penasihat hukum Nazaruddin, OC Kaligis Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Denny Kailimang
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam keseluruhan berita Kompas, Nazaruddin diposisikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Nazaruddin di tuding membebani membebani Partai Demokrat juga membebani kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono “Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Kamis (30/6),di Jakarta, Presiden sejak awal ingin dugaan korupsi yang mengaitkan Nazaruddin dibuka. Tak perlu ada yang ditutupi karena kasus itu tak hanya membebani Partai Demokrat, tetapi juga membebani pemerintahannya.”
Pada ini juga menjelaskan usaha Pemerintah juga KPK yang meminta kerja sama pemerintah Singapura untuk memulangkan Nazarudin yang sudah ditetapkan tersangka korupsi Wisma Atlet SEA Games ke Indonesia. Dapat dilihat bagaimana teks berita menempatkan penilaian hukum lebih dominan kepada Nazarudin, dan bagaimana Nazaruddin seolah-olah membuat repot banyak pihak dalam mengurus kepulangannya ke Indonesia sebagai tersangka. “Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan belum ada langkah konkret dari KPK untuk memulangkan Nazaruddin. ”Kami akan lakukan semua prosedur. KPK tidak akan diam. Masak setiap langkah harus ngomong di koran. Kabur nanti orangnya,” ujarny a . Bibit menambahkan, upaya seperti penarikan paspor atau
65
pengiriman red notice (perintah penangkapan) kepada Interpol masih dipertimbangkan. Tak ada batas waktu untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air.”
Kompas juga seakan menyetir pendapat Bibit bahwa Nazaruddin tidak memerlukan penjelasan ataupun pembelaan mengapa bisa dijadikan tersangka. Dimana dan bagaimanapun Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka. “ ”Kami tak menetapkan orang tanpa dasar. Apakah ia di dalam atau di luar (negeri), enggak ada urusan. Itu teknik penyidikan, pengembangan dari tertangkap tangan itu. Kami kembangkan hasilnya ketemu tersangka satu lagi,” kata Bibit “
Walaupun
Penasihat
Hukum
Nazaruddin
menyatakan,
Nazarudin
merupakan korban rekayasa politik, dan Nazarudin akan membeberkan Kader Demokrat yang terkait. “ ”Jadi, sudah bisa diduga, awalnya akan dicegah (dilarang ke luar negeri), kemudian jadi saksi, lalu tersangka. Nanti diadili in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dan dihukum,” katanya . Karena dijadikan korban rekayasa politik, menurut Kaligis, Nazaruddin belum mau kembali ke Indonesia. Namun, Nazaruddin tetap akan membongkar korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. ”
Posisi Nazarudin yang menjadi korban disini secara tidak langsung dipatahkan oleh Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Denny Kailimang menyatakan akan membela Nazarudin jika Ia meminta bantuan kepada Demokrat, asalkan Nazarudin mau pulang ke Indonesia dan memenuhi prosedur hukum yang ada. “ ”Namun, kami tidak akan menawarkan bantuan hukum kepada Nazaruddin. Kami akan bersifat pasif. Jika ia membutuhkan, dapat meminta ke partai dan kami baru bergerak,” katanya. Namun, Denny berharap Nazaruddin memenuhi dahulu janjinya untuk kembali ke Tanah Air. Dengan demikian, ia dapat membuat klarifikasi dan menyampaikan pembelaan. Apalagi, salah satu isi sumpah jabatannya sebagai anggota DPR adalah taat dan patuh pada hukum.”
Jadi jika Nazarudin bersikeras tidak pulang ke Indonesia maka jelas membenarkan bahwa Nazarudin merupakan pihak yang bersalah. Moral Evaluation (Make Moral Judgement) :
66
Penilaian Nazarudin sebagai penyebab masalah pertama, ditetapkannya Nazarudin sebagai tersangka. Kedua , jika memang Nazarudin tidak bersalah mengapa Ia tidak kembali ke Indonesia untuk mengklarifikasi dan menyampaikan pembelaannya sesuai yang di ungkapkan Deni Kailimang. Dengan ditegaskannya Polri akan membantu KPK dan bisa meminta bantuan Interpol untuk meburu Nazarudin. Semakin menguatkan bahwa Nazarudin adalah pihak yang bersalah dan tidak mempunyai pilihan lain selain kembali ke Indonesia dan menjalankan prosedur hukum yang ada. Treatment Recommendation : Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas “merekomendasikan” agar Nazaruddin segera ditangkap, dipulangkan, dan dibawa kepengadilan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai masalah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.2 Berita Kompas 9 Agustus 2011 Disini
Kompas
menurunkan
laporan
mengenai
tertangkapnyanya
Nazaruddin di Cartagena, Kolombia. Ada 4 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “Jaga Keselamatan Nazaruddin, Nazarudin Ditangkap Polisi Khusus di Kolombia” sebagai tulisan utama, disusul
“Bersama Neneng” . “Pasti Nazaruddin”,
“Prestasi Tim” sebagai tulisan pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan kasus Nazaruddin ini tidak dari segi
67
politik, tetapi dari aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominaan dalam pemberitaan Kompas mengenai kasus Nazaruddin. Pertama, semua masalah ditarik dalam wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa hukum.Dilihat dari peristiwa Penangkapan Nazaruddin oleh hasil kerja sama Interpol, KPK, Kementrian Luar Negeri, dan Hak Asasi Manusia . Presiden Indonesia yang meminta Nazaruddin segera dipulangkan ke Indonesia dan segera menjalani proses hukum di Komisi Pemberatasan Korupsi. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebagai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Jaga Keselamatan Nazaruddin Nazaruddin Ditangkap Polisi Khusus di Kolombia
Bersama Neneng
Pasti Nazaruddin
Isi berita/ Wawancara Nazaruddin di tangkap di Cartagena Kolumbia yang merupakan hasil kerjasama Interpol, KPK, Kementrian Luar Negeri, serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Duta Besar RI di Kolumbia membenarkan penangkapan Nazaruddin. Saat ditangkap Nazarudin sedang bersama istrinya Neneg Sri Wahyuni.
Sumber Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto
Duta Besar RI untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal, Anton Bachrul Alam Dari hasil pemeriksaan Kepala Divisi Humas sidik jari di pastikan yang Polri Inspektur Jenderal, tertangkap di Kolumbia Anton Bachrul Alam adalah Nazaruddin. Dan untuk lebih meyakinkan Polisi merencanakan pemeriksaan DNA terhadap Nazaruddin
68
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam keseluruhan berita Kompas, Nazaruddin terlihat sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Nazaruddin yang awalnya tidak mengakui identitas aslinya, akhirnya hasil sidik jari membuktikan bahwa yang ditangkap polisi khusus Cratagena benar Nazaruddin. Dalam keseluruhan isi berita jelas mengenai Nazaruddin yang ditetapkan sebagai tersangka Korupsi wisma Atlet dan juga menjadi buronan, akhirnya berhasil ditangkap Polisi Khusus di Cartagena, Kolumbia “Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, yang didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, menyampaikan, Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Minggu malam. Menteri Luar Negeri Marty Natale g awa menerima informasi penangkapan itu dari Duta Besar Republik Indonesia di Kolombia. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Interpol, KPK, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”
Pada bagian lain Kompas menmpatkan KPK sebgai pihak sebagai aktor penting karena telah berhasil menangkap Nazaruddin. Kompas ingin KPK menjadi pusat sorotan dalam penangkapan Nazzarudin. “ Ketua KPK M Busyro Muqoddas mengatakan, penangkapan Nazaruddin merupakan prestasi. ”Ini prestasi tim yang sistemik,” katanya.”
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Penilaian
Nazarudin
sebagai
penyebab
masalah
pertama,
berhasil
ditangkapnya Nazarudin oleh Interpol. Kedua , semua bukti yang ada termasuk hasil identifikasi data diri membuktikan bahwa yang tertangkap memang Nazaruddin. KPK dinilai sebagai pihak yang dipercaya, dari keberhasilan mereka
69
dalam menangkap dan menanganani kasus Nazarudin ini. KPK juga di dukung oleh Presiden yang menyatakan percaya kepada KPK dalam menyelsaikan kasus Nazaruddin. Ini semakin jelas bahwa KPK ingin dilihat sebagai pihak yang sudah memberikan penenganan yang terbaik dalam kasus Nazaruddin ini. Treatment Recommendation : Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas “merekomendasikan” agar Nazaruddin segera ditangkap, dipulangkan, dan dibawa kepengadilan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.3 Berita Kompas 14 Agustus 2011 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai pemulangan Nazaruddin ke Indonesia dan penyerahan Nazaruddin ke tangan KPK. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Nazaruddin Di Tangan KPK, Partai Demokrat Tidak Akan Beri Bantuan Hukum “ sebagai tulisan utama, disusul
“ Dikawal Ketat ” tulisan
pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan kasus Nazaruddin ini tidak dari segi politik, tetapi dari aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan Kompas mengenai kasus Nazaruddin. Pertama, semua masalah ditarik dalam wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan
70
nuansa hukum.Dilihat dari peristiwa Penangkapan Nazaruddin oleh KPK hingga pemulangannya ke Indonesia dan penyerahaan Nazaruddin ketangan KPK. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebagai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Isi berita/ Wawancara tiba di Nazaruddin di Tangan Nazaruddin Indonesia, langsung KPK diserahkan ke KPK. Partai Demokrat Tidak KPK menegaskan akan Akan Beri Bantuan menjaga independensi. Hukum Presiden SBY percaya KPK
Dikawal Ketat
Kronologi tibanya Nazaruddin ke Indonesia, diserahkan ke KPK dan di tahan di Rutan Brimob. Demokrat tidak akan memberi Nazaruddin bantuan hukum
Sumber KPK, Busyro Muqoddas, M Jasin, Haryono Umar, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto. Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, dan pihak Imigrasi. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol), Anas yusuf. Juru bicara KPK, Johan Budy Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat , Deny Kailimang
71
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam berita disini masalah yang akan disorot adalah mengenai tibanya Nazarudin di Indonesia dan langsung diserahkan kepada KPK. Nazaruddin dan KPK disini sama-sama sebagai actor. Nazarudin aktor yang negative karena merupakan tersangka yang akan ditahan dan dekenai tindak pidana. Sedangkan KPK adalah aktor positf yang berhasil menangkap Nazaudin dan akan memproses kasus Nazaruddin hingga tuntas. Disini KPK secara tidak langsung disorot sebagai aktor penting yang berjasa dalam Kasus Nazaruddin.KPK secara otomatis di diposisikan sebagai pihak yang patut di dukung dan dipercaya akan menyelsaikan kasus Nazaruddin. “Busyro Muqoddas menegaskan, ”Kami pertahankan independensi kami. Jangan khawatir, kami akan transparan.”.”
Di bagian lain Demokrat yang awalnya menyatakan akan memberi bantuan kepada Nazaruddin, kini menyatakan tidak akan memberi bantuan kepada Nazaruddin karena Nazaruddin sudah bukan kader Demokrat dan sudah mempunyai pengacara “Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Deny Kailimang menuturkan, Partai Demokrat tidak akan memberi bantuan hukum kepada Nazaruddin. Pasalnya, Nazaruddin bukan lagi kader Partai Demokrat. Nazaruddin juga sudah memiliki pengacara.”
Seolah menekankan bahwa Nazaruddin pihak yang akan menjalani proses hukum tanpa di bantu pihak lainnya.
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) :
72
KPK sebagai pihak yang dipercaya dari dalam penanganan kasus Nazarudin ini di dukung oleh Presiden yang menyatakan percaya kepada KPK dalam menyelsaikan kasus Nazaruddin. Selain itu KPK juga menekankan akan meningkatkan keamanan Nazaruddin. Jadi KPK secara tidak langsung ingin membuktikan bahwa mereka sudah memberikan penenganan yang terbaik dalam kasus Nazaruddin ini. Treatment Recommendation : Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas “merekomendasikan” agar proses pemeriksaan dan pengadilan Nazaruddin segera dilakukan dan diselesaikan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.4 Berita Kompas 1 Desember 2011 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai dimulainya proses pengedilan terhadap Nazaruddin. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Hanya Angelina Yang Disebut, Nazaruddin Mulai Diadili dalam Kasus Wisma Atlet “ sebagai tulisan utama, disusul “ Tidak Pernah Ditanya ” sebagai tulisan pendukung.
Problem identification (Define problem) :
73
Kompas mengidentifikasi kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan kasus Nazaruddin ini tidak dari segi politik, tetapi dari aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan Kompas mengenai kasus Nazaruddin. Pertama, semua masalah ditarik dalam wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa hukum. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Angelina
Isi berita/ Wawancara Nazarudin mulai diadili di Hanya yang Pengadilan tindak Pidana Disebut Nazaruddin Mulai Diadili Korupsi. dalam Kasus Wisma Atlet Nama yang awal pernah diungkapkan Nazaruddin tidak disebutkan semua. Hanya nama Angelina Sondakh saja yang disebutkan
Tidak Pernah Ditanya
Sumber Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah. Juru Bicara KPK, Johan Budi Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Benny K Harman Selama proses Nazarudin penyelidikan Nazarudin KPK tidak pernah ditanya mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya.
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) :
74
Dalam berita Kompas, Nazaruddin adalah pihak yang bersalah dan pihak penyebab. Masalah diletakkan pada Nazaruddin, yang awalnya sudah menjadi tersangka. Walaupun Nazaruddin juga yang mengungkapkan pihak-pihak Partai Demokrat yang terkait, tetap tidak merupah posisi Nazaruddin yang ditempatkan sebagai penyebab masalah. Berita keseluruhan di tujukan kepada Nazaruddin, sedangkan pihak-pihak lainnya dianggap tidak termasuk dalam bagian kasus ini. penilaian hukum pun lebih banyak di tujukan kepada Nazzarudin. “ Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan bahwa pertanyaan terkait dakwaan terhadap Nazaruddin harus ditujukan kepada KPK. Partai Demokrat tak mengintervensi kasus itu. Kasus Nazaruddin menciptakan persepsi buruk pada Partai Demokrat. ”Kami serahkan kasus ini ke penegak hukum. Silakan dibuka di sidang dengan bukti dan bukan kata. Publik akan menilai langkah KPK menangani kasus ini,” kata nya.”
Di sini jelas Demokrat diposisikan sebagai korban. Demokrat menyatakan bahwa kader yang diungkapkan Nazarudin terkait kasus Wisma Atlet, hanya Angelina saja yang disebut sebagai dakwaan karena jelas kaitannya dengan Nazaruddin. Sedangkan yang lain selain tidak di dukungnya bukti juga kurang jelas kaitannya antara dakwaan dan yang di dakwa. “Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dakwaan harus terkait dengan orang yang didakwa.”Selain itu, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin harus di dukung bukti. Tidak bisa hanya karena pengakuan, lantas orang lain dijadikan tersangka. KPK juga masih mengembangkan kasus ini. Apakah dalam sidang nanti muncul fakta lain yang mendukung pengakuan Nazaruddin tentu akan ditindaklanjuti. Kasus ini belum selesai,” katanya .”
Di bagian lain Nazaruddin kembali menceritakan kembali keterlibatan Anas. Nazaruddin pun mengeluhkan surat dakwaan yang dianggap cacat dan hasil rekayasa. Nazaruddin menyatakan Ia tidak mengerti perkara yang dituduhkan kepadanya karena KPK tidak pernah bertanya perihal perkara yang dituduhkan selama proses penyelidikan. Akan tetapi sebesar apapun pembelaan Nazaruddin akan di patahkan kembali oleh jaksa. “Terkait dengan pernyataan Nazaruddin dan penasihat hukumnya tersebut, jaksa mengatakan bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan El Idris membicarakan proyek wisma atlet. Jaksa juga menjelaskan, dalam
75
menyusun dakwaan, jaksa mendasarkan pada semua alat bukti yang diperoleh, bukan hanya keterangan terdakwa.”
Ini menegaskan bagaimana Nazaruddin ditempatkan sebagai pihak yang tidak di percaya.
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Nazaruddin dinilai sebagai sumber masalah datang dari pengungkapan Nazaruddin mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. Bisa saja surat dakwaan Nazaruddin tidak ada bukti pendukung sehingga surat dakwaan dianggap cacat oleh jaksa. “ dalam menyusun dakwaan, jaksa mendasarkan pada semua alat bukti yang diperoleh, bukan hanya keterangan terdakwa ” . Selain itu pernyataan Juru bicara KPK juga “Selain itu, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin harus di dukung bukti. Tidak bisa hanya karena pengakuan, lantas orang lain dijadikan tersangka. KPK juga masih mengembangkan kasus ini. Apakah dalam sidang nanti muncul fakta lain yang mendukung pengakuan Nazaruddin tentu akan ditindaklanjuti. Kasus ini belum selesai.” Menguatkan posisi Nazaruddin sebagai pihak yang tidak dipercaya.
Treatment Recommendation : Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas “merekomendasikan” agar proses pemeriksaan dan pengadilan Nazaruddin segera di tuntaskan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.5 Berita Kompas 17 Januari 2012 76
Disini Kompas menurunkan laporan mengenai kesaksian Mindo Rosalina Manulang, dlam terdakwa kasus penyuapan Wisma Atlet. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Anas disebut ketua besar, Mindo beberkan jatah untuk Demokrat” sebagai tulisan utama, disusul “Keluarkan 20 Milyar” tulisan pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai kesaksian Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta mengenai kasus penyuapan wisma atlet dan pihak-pihak yang ikut terkait serta didalamnya seperti beberapa kader Partai Demokrat. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Anas
Judul Disebut
menegaskan
Besar Mindo
Isi berita/ Wawancara Sumber Ketua Mindo Rosalina Manulang Mindo Rosalina Manulang
beberkan
untuk Demokrat
ada
jatah
Penasihat jatah untuk Partai Demokrat Nazaruddin Elsya Syarief dalam proyek wisma atlet.
Hukum
Hal ini diungkapkan saat Penasihat Hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Mido bersaksi dalam Anas Urbaningrum persidangan terdakwa Putra M. Zein kasus wisma atlet lainnya.
77
Mindo menjelaskan perihal perckapannya
dengan
Angelina Sondakh (Angie) melaluia
Blackberry
Messenger (BBM). Menurut
Mindo
pada
waktu itu Angie meminta uang
pada
pembahasan
saat anggaran
Kemenpora. Mindo juga mengatakan ketua besar disini
adalah
Anas
Urbaningrum. Keluarkan 20 Milyar
Mindo
Rosalina Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan menjelaskan beberapa korban fakta mengenai sirkulasi Lili Pintauli uang dalam tender wisma atlet dan beberapa pihak yang terkait didalamnya termasuk
Anas
Urbaningrum. Sidang Nazaruddin terlihat sangat lebih ketat daripada sidang-sidang sebelumnya.
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) :
78
Dalam isi berita Kompas, Nazaruddin diposisikan sebagai aktor dan penyebab masalah. Karena kasus kali ini merupakan mengenai persidangan Nazaruddin. Mindo sendiri disini juga diposisikan sebagai aktor namun bukan penyebab masalah. Mindo yang memberikan kesaksian dipengadilan perihal dakwaan Nazaruddin dan orang-orang yang terlibat didalamnya, membuat posisi Mindo sebgai pihak yang sangat membantu. Mindo yang membenarkan adanya percakapan dengan Angelina dan juga pernyataan mengenai keterlibatan Anas, secara tidak langsung membenarkan dakwaan Nazaruddin mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. “ ”Jadi bosnya siapa dari partai Demokrat? “ ujar Elza. Mido menjawab, “ Mirwan Amir (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR) .” ” Elza juga menanyakan tentang siapa yang dimaksud dengan istilah ketua dan ketua besar AU dalam percakapan BBM. Menurut Mindo, istilah ketua mengacu kepada Ketua Komisi X DPR Mahyudin dan ketua besar AU adalah Anas Urbaningrum.”
Walaupun keseluruh isi berita mengenai kesaksian Mindo mengenai aliran uang dalam partai Demokrat, juga pihak yang terlibat di dalamnya, salah satunya adalah Anas Urbaningrum yang dari awal memang dituding oelh Nazaruddin. Namun pada bagian lain pendapat Patra M. Zein penasihat hukum Anas, seolah menyetir opini yang menyatakan bahwa Anas tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini dan memang faktanya adalah Nazaruddin lah yang menjadi tersangka. “Tudingan itu tidak berdasar, karena Anas tidak pernah terlibat atau melakukan korupsi. ”Bukan sekali dua kali Nazaruddin menuding Anas, faktanya Nazaruddin yang didakwa melakukan korupsi dalam kasus wisma atlet,” kata patra.”
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Penilaian Nazarudin sebagai penyebab masalah karena Nazarudin memang sebagai tersangka. Angelina pun mulai diposiskan sebagai aktor negatif karena
79
kesaksian yang diberikan Mindo perihal kebenaran percakapan antara Mindo dan Angie di BBM, menegaskan keterlibatan Anggie dalam kasus ini. Mindo sendiri diposisikan sebagai pihak yang memiliki peran penting karena kesaksiannya dipengadilan. Anas disini walaupun mendapat tudingan keterlibatan dalam wisma atlet, belum diposisikan di pihak yang bersalah. Anas disini diposisikan sebagai korban tuduhan yang tak berdasar, hal ini ditegaskan olenh pernyataan kuasa hukum Anas, Putra M. Zein.
Treatment Recommendation : Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.6 Berita Kompas 18 Januari 2012 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kesaksian Mindo Rosalina Manulang di persidangan sebagai alat bukti. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ KPK: Panggil Semua Nama, Ketua
Partai
Tak Kebal
Hukum”
sebagai tulisan utama,
disusul
“Mallarangeng Membantah” tulisan pendukung. Problem identification (Define problem) :
80
Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai kesaksian Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta mengenai kasus penyuapan wisma atlet dan pihak-pihak yang ikut terkait serta didalamnya dijadikan sebagai alat bukti oleh KPK. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
KPK: Nama
Judul Panggil
Isi berita/ Wawancara Sumber menjadikan Ketua KPK Semua KPK Abraham Samad pengakuan Mindo
Ketua Partai Tak Kebal Hukum
Rosalina
Manulang
di Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto persidangan sebagai alat bukti. Tidak
Juru Bicara KPK Johan Budi, SP menutup
kemungkinan nama-nama tersebut
dipanggil
oleh
KPK. Jadi tidak ada yang namanya kebal hukum. KPK juga sudah memiliki calon
tersangka
baru
dalam kasus wisma atlet. Mallarangeng Membantah
KPK belum menjadwalkan Andi Mallarangeng
81
pemeriksaan
terhadap Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan nama-nama yang Pengurus Pusat Partai disebutkan oleh Mindo. Demokrat Denny Kailimang Andi Mallarangeng Wakil Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa dirinya Partai Demokrat tidak terlibat. Dan jika Saan Mustopa KPK
mempunyai
bukti
nyata, Andi siap diperiksa oleh KPK. KPK
tetap
menghargai
apresiasi Mindo. Apalagi Mindo
saat
mendapatkan
itu ancaman
akan mati, dari banyak pihak. Tudingan atas beberapa kader Demokrat
yang
terlibat, dianggap sebagai tudingan tanpa dasar, yang bertujuan
untuk
menjatuhkan Demokrat.
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam isi berita Kompas, Mindo diposisikan sebagai aktor yang penting. Pada edisi ini Mindo seolah seperti tokoh utama. Karena keberaniannya bersaksi dan mengungkapkan kejujuran mengenai kasus ini, walaupun Mindo sendiri mendapat
82
tekanan dan ancaman dari banyak pihak. Kesaksian Mindo juga dijadikan sebagai alat bukti oleh KPK. “Penegasan pengakuan Mindo sebagai alat bukti itu diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto secara terpisah, Selasa (17/1) .”
Anas yang dari awal dituding terlibat dalam kasus ini diposisikan absurd. Di sisi awal Kompas memberitakan bahwa nama-nama yang disebutkan dalam kesaksian bisa menjadi tersangka dan akan segera dilakukan proses pemeriksaan. Dan dalam hal ini tidak ada yang namanya kebal hukum walaupun dia ketua partai sekalipun, jadi dengan kata lain Anas pun tidak kebal hukum dan bisa saja menjadi tersangka. “Dalam hukum ada namanya equality before the law ( persamaan dimuka hukum). Jadi tidak ada yang kebal hukum. Apakah dia ketua partai, ia tidak kebal hukum,”ujar Samad.” “Ketika ditanya apakah semua nama itu akan dimintai keterangan, Samad kembali mengungkapkan, “ Iya. Kalau kasusnya mengharuskan meminta keterangan, kami akan lakukan.”
Tapi disis lain Kompas seakan menyetir pendapat Denny Kailimang yang menyatakan semua tuduhan itu tidak benar karena tidak didukung oleh bukti yang kuat. Menurut Denny ini hanya untuk mengalihkan perhatian untuk mengusik Partai Demokrat saja. “Tudingan-tudingan itu tanpa didukung bukti-bukti, hanya untyuk mengalihkan perhatian saja dan ada kecanderungan mengusik Partai Demokrat. Sebagai juara bertahan, wajar saja kalau Partai Demokrat diusik terus, tapi Partai Demokrat akan tetap tegar menghadapi hal ini. “
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Penilaian Mindo sebagai pihak yang benar karena sebagai saksi dia berusaha memberikan keterangan yang jujur. Mindo dengan posisinya yang penuh
83
intimidasi masih mau memberikan kesaksian membuat dia semakin ada disisi positif dan benar. Sedangkan Anas dan sejumlah Kader Demokrat yang disebutkan dikenakan nilai moral yang absurd. Meski tidak diurai secara detail dan mencantumkan banyak pernyataan, namun berita itu mampu mengidentifikasi adanya pembelaan terhadap Demokrat. Dan menyatakan bahwa itu semua hanya untuk menjatuhkan Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersaing dengan Demokrat.. Treatment Recommendation : Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.7 Berita Kompas 16 Februari 2012 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai kesaksian Angelina Sondakh yang diragukan kebenarannya. Ada 3 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Kesaksian Angelina Diragukan, KPK: Wajar Angelina Berbohong” sebagai tulisan utama, disusul “KPK Punya Bukti” , “ Wajar Berbohong” tulisan pendukung.
Problem identification (Define problem) :
84
Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai kesaksian Angeliana PP Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta mengenai keterkaitannya dalam kasus wisma atlet, berdasarkan kesaksian Mindo Rosalina Manulang. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Isi berita/ Wawancara Sumber Dalam persidangan Angelina PP Sondakh Kesaksian Angelina Diragukan KPK:
Wajar
Berbohong
Angelina Angelina
membantah
Ketua Majelis Hakim melakukan Darmawati Ningsih
pernah
percakapan dengan Mindo melalui
BBM.
Anggota Majelis Hakim Angie Ugo
mengaku tidak memiliki BB hingga tahun 2010. Angie juga mengatakan Ia tidak
tahu
mengenai yang
menahu
istilah-istilah
diebutkan
Mindo.
Angie juga berkelit bahwa baru setelah
mengenal kasus
Mindo dugaan
wisma atlet terungkap.
85
KPK Punya Bukti
KPK tidak masalah jika Jasa Pemberantasan Angie tidak mengakui (KPK) keterangan saksi Mindo Anang Supriatna
Komisi Korupsi
Rosalina Manulang. KPK
Penasihat Hukum memiliki bukti rekaman Nazaruddin Hotman Paris Hutapea percakapan Angie dan Mindo melalui BBM. Wajar Berbohong
Secara
terpisah
menilai
wajar
menjadi
saksi
KPK Wakil Ketua KPK
jika Bambang Widjojanto Angelina berbohong ketika Juru bicara KPK untuk Johan Budi
Nazaruddin, sebab Angie sendiri
juga
berstatus
sebagai tersangka. KPK
mengaku
tidak
terlalu cemas jika Angie berbohong
dalam
kesaksiannya. penyidik
akan
Karena menjerat
Angie dengan bukti lain yang ada yang dimiliki KPK. Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam isi berita Kompas yang diteliti, Angelina terlihat sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Masalah diletakkan pada Angelina, karena Angelina dianggap memberikan kesaksian yang tidak benar atau bohong. Dapat
86
dilihat bagaimana teks berita menempatkan penilaian hukum lebih banyak kepada Angelina. Pertama Angelina menyangkal adanya hubungan percakapan dengan Mindo Rosalina Manulang melalui Blackberry Messenger (BBM), sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terungkap adanya percangkapan antara Mindo dan Angelina. “Dalam kesaksiannya, Angelina mengaku antara lain tak pernah berhubungan dengan saksi lain dalam kasus ini, Mondo Rosalina Manulang, melalui Blackberry Mesenger (BBM).” “Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mindo, terungkap adanya percakapan dengan Angelina melalui BBM.”
Pada bagian lain, Kompas bahkan menyetir pendapat Anang Supriatna yang menyatakan, walaupun Angelina berbohong itu tidak masalah karena KPK mempunya bukti percakapan Angie dengan Mindo. Dan juga pendapat Bambang Widjajanto sangat yakin bila Angelina memberikan keterangan yang tidak benar. “Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anang Supriatna, mengatakan, tak masalah jika Angelina mengingkari keterangan dengan saksi lain, seperti Mindo yang mengakui pernah berhubungan dengannya melaui BBM. KPK mempunyai bukti pembicaraan Angelina dengan Mindo melalu BBM”
“Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ada potensi Angelina menghilangkan berbagai keterangan dan petunjuk yang potensialmenjelaskan keterlibatannya.”
Disini sudah terlihat sangat jelas bagaimana Kompas menempatkan Angelina sebagai pihak yang bersalah.
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) :
87
Penilaian Angelina sebagai sumber masalah datang dari hal yang sama-sama negatif terhadap Angelina. Pertama, Angelina mengingkari hal yang dituduhkan kepadanya dan memberikan kesaksian palsu. Padahal hal itu sudah sangat jelas dan KPK memiliki bukti percakapan Angelina dan Mindo. Kedua, Angie disini selain saksi juga bisa di tersangka. Jadi dinilai Angie pasti akan berbohong, untuk melindungi dirinya. Sedangkan saat itu Angie masih menjadi saksi. Treatment Recommendation : Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.8 Berita Kompas 1 Maret 2012 Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Anas yang menerima uang miliaran rupiah. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Anas Terima Milyaran Rupiah, Anas Urbaningrum : Itu Dagelan, Bukan Kesaksian” sebagai tulisan utama, disusul “Untuk Uang Derah” tulisan pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai kesaksian mantan pegawai di Grup Permai dalam persidangan kasua korupsi
88
[royek penyuapan wisma atlet SEA Games. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Isi berita/ Wawancara Sumber Anas Terima Milyaran Disebutkan Anas adalah Anas Urbaningrum Rupiah
pemilik serta pengendali
Anas Urbaningrum: Itu Dagelan, Kesaksian.
Grup Permai.
Bukan Sebulan sebelum kantor Grup Permai di geledah KPK,
Anas
dinilai
menerima uang 1 Dollar
Amerika
juta
Serikat
(AS). Anas menilai kesaksian bekas
keempat
karyawannya
itu
kesaksian
bukan
melainkan
dagelan. Uang Untuk Daerah
Mantan manajer gedung Manatan Manajer Gedung Tower Permai, Mampang, tower permai, mampang, Jakarta jakarta tempat group Ferdian Rico Bascoro permai berkantor Ferdian
Pengacara Nazaruddin Rico Baskoro menuturkan Hotman Paris Hutapea Grup
Permai
adalah
Mantan Supir Nazaruddin
89
konsorium yang dimiliki Aan Anas dan Hasyim kerabat Nazaruddin.
Supir Operasional Keuangan Grup Permai Heri Sunandar
Tiga saksi lain, mantan Mantan Supir Yulianis supir di Grup Permai, juga Hidayat mengatakan Grup Permai Penasihat Hukum Anas dimiliki Anas. Putra M. Zen Putra hukum saksi
M.Zen,
penasihat Jaksa KPK Anang Supriatna Anas, menilai,
yang
dihadirkan Anggota Lembaga jaksa sudah mementahkan Perlindungan Saksi dan Korban keterangan empat saksi Lili P Siregar dari Nazaruddin itu. Apabila
saksi
mencemarkan nama baik Anas,
tidak
kemungkinan hukum melakukan
Anas
menutup kuasa akan tindakan
hukum kepada mereka.
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam keseluruhan isi berita di Kompas edisi ini, tampak bagaimana para saksi di posisikan sebagai aktor. Para saksi yang merupakan mantan pegawai di Grup Permai ini menyatakan perihal Anas menerima uang milyaran rupiah.
90
Akan tetapi Kompas lagi-lagi dengan cepat membantah keterlibatan Anas. Menganggap itu semua hanya lelucon. Disini Anas diposisikan sebagai korban. Yang dituduh tanpa adanya bukti yang jelas dan akurat. “Anas, Rabu, menilai keterangan keempat bekas karyawan grup permai itu bukan kesaksian. “ Itu adalah dagelan dan kebohongan yang diorkestrasi secara telanjang. Saya tahu persis sudah diatur bicara seperti itu. Dari logika sederhana saja sangat tidak nyambung. Saya kasihan dengan pegawainya yang disuruh menyerang saya, seolah-olah sebagai kesaksiannya,” ” “Putra M. Zen, penasihat hukum Anas, menilai, saksi yang dihadirkan jaksa sudah mementahkan keterangan empat saksi dari pihak Nazaruddin itu.saksi menyatakan Nazarudinn-lah pemilik Grup Permai. Apabila keterangan saksi itu mencemarkan nama baik Anas, tidak tyertutup kemungkinan kuasa hukum Anas, melakukan tindakan hukuman terhadap mereka.”
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Penilaian Anas sebagai pihak yang tidak bersalah sangat jelas sekali dalam teks berita Kompas. Bagaimana setiap saksi yang memberikan keterangan keterlibatan Anas, secara langsung dibantah oleh Anas ataupun kuasa hukumnya
Treatment Recommendation : Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.9 Berita Kompas 29 Maret 2012
91
Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Nazaruddin yang bersikukuh tidak tahu akan tuduhan yang didakwakan kepadanya. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Nazaruddin Bersikukuh Tidak Tahu” sebagai tulisan utama, disusul “Menjadi Kordinator” tulisan pendukung.
Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai Nazaruddin tersangka penyuapan wisma atlet SEA Games sedang di adili. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Judul Isi berita/ Wawancara Sumber bersikukuh Nazaruddin Nazaruddin Bersikukuh Nazaruddin Tidak Tahu
tidak
tahu
mengenai
menahu proyek Jaksa KPK
pembangunan wisma atlet. Dalam
sidang
Anang Supriatna
juga
terungkap nilai suap yang diberikan
kepada
92
Nazaruddin tidak hanya 4,6 Milyar. Melainkan 3 cek yang belum dicairkan yang bernilai lebih dari 3 Milyar. Nazaruddin
membantah
penjelasan
jaksa
dan
meminta
jaksa
membuktikan
jika
Ia
terkait dalam penerimaan suap wisma atlet tersebut. Menjadi Kordinator
Ketika
ditanya
kedekatan
perihal Jaksa KPK
Nazaruddin Yudi
dengan Anas, Nazzaruddin mengaku menjadi
ketua Ketua Majelis Hakim
pembagian uang kepada Dharmawati Ningsih dewan pimpinan cabang (DPC)
dan
dewan
pimpinan daerah (DPD) partai
Demokrat
dalam
kongres di Bandung tahun 2010. uang itu digunakan untuk memenangkan anas sebagai ketua umum. Nazaruddin
menjelaskan
bahwa Ia hanya diminta mengawasi
penerimaan
93
uang kepada DPC dan DPD selama kongres. Nazaruddin
baru
membagikan secara
ikut
uang
itu
langsung
pada
kedua.
Dan
putaran
dilakukannya
bersama
Angelina. Nazaruddin
menjelaskan
kedekatannya dengan Anas di Grup
Permai.
menyuruh
Anas
Nazaruddin
mengamankan penggerebekkan Permai
oleh
Tower KPK.
Nazaruddin menerangkan
juga kaburnya
keluar Singapura adalah atas perintah Anas ketika kasus wisma atlet mulai mencuat.
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dalam berita Kompas ini Nazaruddin ditempatkan sebagai pelaku, penyebab masalah. Nazaruddin yang status tersangka penyuapan wisma atlit, sudah melalui
94
proses persidangan. Kendati demikian Nazaruddin tetap bersikukuh tidak tahu menahu akan dakwaan yang di tuduhkan kepadanya. Nazaruddin tetap mengatakan bahwa Anaslah yang terlibat. Akan tetapi setiap pernyataan Nazarudin selalu disangkal oleh Anas. “Keterangan Nazaruddin ini juga dalam beberapa kesempatan dibantah oleh Anas.”
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Nasaruddin sebagai penyebab masalah dan juga korban, pertama Nazaruddin
sebagai
tersangka
dan
sudah
ada
beberapa
bukti
yang
memberatkannya. Sebagai korban karena Nazaruddin bersikukuh tidak tahu perihal tuduhan yag dituduhkan kepada dirinya. Ia mengaku hanya mengikuti perintah Anas. Sedangkan Anas yang dari awal selalu dituduh terlibat diposiskan sebagai pihak yang dirugikan. Karena Anas tetap merasa tidak terlibat dalam kasus ini. Treatment Recommendation : Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.
5.2.10 Berita Kompas 21 April 2012
95
Disini Kompas menurunkan laporan mengenai ditentukannya hukuman penjara terhadap Nazaruddin. Ada 3 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Dana Untuk Anas Dikesampingkan, Nazaruddin Dihukum 4 tahun 10 Bulan Penjara “ sebagai tulisan utama, disusul “ Dihukum 4 Tahun 10 Bulan”, dan “Bagian Proses Peradilan” sebagai tulisan pendukung. Problem identification (Define problem) : Kompas mengidentifikasi kasus
hukum. Segala hal yang berhubungan
dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum. Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai Nazaruddin tersangka penyuapan wisma atlet SEA Games. Jelas seteelah menjalani proses persidangan sedang di adili Nazaruddin diputuskan bersalah dan divonis hukuman
penjara. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini
sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.
Dana
Judul Untuk
Isi berita/ Wawancara Sumber Nazaruddin Anggota majelis hakim. Anas Keterangan
Dikesampingkan
mengenai
aliran
dana Sofialdi
Nazaruddin Dihukum 4 untuk Anas tidak relevan
Wakil Ketua Komisi
tahun 10 Bulan Penjara
Pemberantasan Korupsi (KPK) A Busyro Muqoddas
4 Tahun 10 Bulan
Nazaruddin menerima
terbukti Majelis Hakin yang suap
dan dipimpin Dharmawati
dijatuhi hukuman 4 tahun Ningsih
96
10 bulan penjara, dendaj 200juta subside 4 bulan kurungan Bagian Proses Peradilan
Tuduhan atas Anas selama Penasihat Hukum Anas, ini bisa dikatakan tidak Firman Wijaya. benar, kendati demikian Guru Besar Hukum Pidana Anas juga belum tentu dari Universitas Indonesia, tidak bersalah. KPK masi Indriyanto Seno Adji. bisa menyelidik Anas.
Ahli Hukum Pidana, Gandjar Laksana. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril. Andi Mallarangeng
Casual Interpretaion (Diagnose Causes) : Dari keseluruhan berita Kompas. Penempatan Nazaruddin sebagai pihak yang bersalah dan penyebab masalah memang benar. Dugaan keterlibatan Anas yang diungkapkan Nazaruddin selama ini tidak terbukti. Dan Anas bisa dibilang adalan korban pencemaran nama baik. Sedangkan tuduhan untuk Nazaruddin terbukti dengan jelas. Dan final akhir dengan diputuskannya hukuman untuk Nazaruddin. “Majelis hakim yang dipimpin Dharmawati Ningsih memutuskan, Nazaruddin sebagai penyelenggara negara terbukti menerima suap terkait proyek wisma atlet. Eks anggota DPR itu pun dijatuhi hukuman 4 tahun 10 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, dan membayar biaya perkara.”
97
Jelasnya posisi Nazaruddin, tidak menutup bahwa Anas murni tidak bersalah. Secara tidak langsung Anas juga disorot sebagai pihak yang bisa saja menjadi tersangka. “Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, Anas belum sepenuhnya aman dari jeratan kasus hukum. Masih ada kemungkinan Anas terjerat kasus Hambalang, yang juga disinggung hakim. Andi Mallarangeng menyerahkan sepenuhnya kasus proyek wisma atlet di Palembang, termasuk putusan terhadap Nazaruddin, kepada majelis hakim. ”Kita serahkan semua kepada KPK dan pengadilan,” katanya.”
Moral Evaluation (Make Moral Judgement) : Nazaruddin hanya bisa pasrah mendengar hasil putusan Hakim tentang hukuman yang menjerat dirinya. Dan tuduhannya kepada Anas yang tidak terbukti kebenarannya. Walaupun Anas dikatan tidak ada hubungannya dalam kasus Nazaruddin. Tapi Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengatakan, fakta dugaan keterlibatan Anas tetap bisa dipakai KPK untuk menelusuri keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat itu . Namun tidak ada tanggapan pembenaran yang pasti untuk menelusuri kasus Anas. Treatment Recommendation : Kompas secara tidak langsung mengarahkan agar kasus yang masi terkait dengan Nazaruddin ataupun kasus-kasus serupa dengan Nazaruddin untuk segera mendapat perhatian dan diselidiki kebenarannya hingga tuntas.
98
5.3 Kesimpulan
Elemen Frame Problem Identification
Casual
Moral
Treatment
Interpretation
Evaluation
Recomendation
Masalah
Nazaruddin
Nazaruddin
hukum
adalah
adalah
Setelah
kasus Kasus
orang ini tuntas, harap Nazaruddin
penyebab dan yang
takut kasus-kasus
bersalah,
mengakui
serupa
sedangkan
kesalahannya,
diselsaikan
Anas
adalah
segera masalah Hukum
yang sedangkan
diduga terlibat Anas
adalah
adalah korban korban tuduhan
tak tuduhan yang
berdasar
tidak benar
99
Pembahasan diatas menunjukkan pendefisian suatu peristiwa itu bisa berbeda tiap masing-masing media dan penulisnya. Kompas mendefinisikan kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Persoalan dilihat sebagai siapa yang salah, siapa yang benar, dan aturan –aturan hukumnya. Saat masalah Nazaruddin ini dilihat sebagai masalah hukum, aktor penyebab masalahnya adalah Nazaruddin. Karena Nazaruddin dianggap bersalah jelas dari pemberitaan Kompas, bagaimana partai Demokrat menjaga nama baik mereka. Walaupun dikatakan Demokrat tidak mengintervensi Nazaruddin namun ada beberapa aspek yang menyudutkan Nazaruddin. Disini Kompas berusaha bersikap Netral dalam pemberitaannya. Konstruksi yang ada dalam pemberitaannya dibuat terlihat seminim mungkin. Dan dalam pemberitaannya Kompas juga mencoba menyampaikan fakta dengan akurat. Meskipun ada sedikit kesan Kompas melakukan judgement antara Nazarudin dan Anas juga Partai Demokrat, Dalam pemberitaan kasus Nazaruddin ini Kompas menyampaikan sesuai hasil dari persidangan.
100
5.4 Peradilan Media Dari pembahasan diatas dapat di lihat bagaimana Kompas selayaknya media lainnya mempunyai cara pandang tersendiri dalam melihat peristiwa. Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas. Itulah mengapa konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat (Sobur,2009:87). Dengan kata lain, kebenaran itu ditentukan oleh media massa. Karena selain mampu membentuk opini publik melalui konstruksi realitas yang diciptakan, dan di dukung oleh kebebasan pers yang dimiliki setiap media, membuat tanpa sadar dalam pemberitaanya media banyak melakukan bias. Bias inilah yang terkadang tanpa media itu sadari berubah seperti sebuah peradilan dalam masyarakat. Kendati media terikat oleh kode jurnalistik, tak jarang peradilan itu dibentuk dalam
sebuah pemberitaannya.
Melalui
opini-opini
yang
dibentuk
dalam
pemberitaannya, media seolah menggiring khalayak untuk memberi vonis dalam sebuah peristiwa itu. Dalam kasus Nazaruddin ini Kompas pun tanpa sadar membuat bias peradilan. Dapat di lihat mulai dari pembentukan wacana hingga framing yang di 101
bentuk oleh Kompas dalam pemberitaan kasus Nazaruddin ini adanya ketimpangan. Bagaimana posisi Nazaruddin yang sangat di pojokkan. Bahkan setiap pembelaan yang di ajukan dan di cantumkan selalu tetap di bantah. Sedangkan setiap pernyataan dari pihak Demokrat tidak pernah ada bantahan. Disini terlihat KOMPAS memang menempatkan Nazaruddin sebagai pihak yang bersalah. Tuduhan terhadap Anas yang seharusnya bisa di selidiki lebih dalam, tapi tidak diberitakan lebih lanjut. Begitu juga dengan penempatan posisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang di berikan citra positif dalam pemberitaannya. Kompas membuat masyarakat percaya bahwa KPK adalah pihak yang sangat berjasa dalam kasus ini. Sedangkan Kompas tidak menyoroti kelemahan KPK dalam menyelidiki pihak-pihak Demokrat yang kemungkinan terkait dalam kasus penyuapan wisma atlet SEA Games. Dalam kasus Nazaruddin ini Kompas terlihat memihak Demokrat dan menjaga nama Demokrat. Kendati Kompas dalam pemberitaannya pun secara tidak langsung membentuk opini yang mampu menjadi vonis masyarakat.akan tetapi berita yang di sampaikan oleh Kompas terlihat akurat karena Kompas memuat kasus Nazaruddin ini sesuai dengan jalannya persidangan Nazaruddin. Jadi terlihat bahwa berita yang disampaikan oleh Kompas adalah hasil dari proses persidangan. Kompas
disini
mampu
meminimalisir
bias
yang
terjadi
dalam
pemberitaannya. Sehingga masyarakat pun menganggap fakta yang disampaikan Kompas memang akurat dan benar. Kompas disini tidak terlihat melakukan peradilan dalam pemberitaan Kasus Nazaruddin. Sesuai Misi yang dianut Kompas yaitu mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan dengan 102
menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya. Walaupun secara tidak langsung ada peradilan yang di lakukan oleh Kompas, sebisa mungkin bias tersebut tidak terlihat pada khalayak dan berita tersebut tetap menjadi infoemasi yang terpercaya.
103
