BAB IV EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN BIAYA PAJAK BADAN PADA PT. UB IV.1. Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi PT. UB Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersil dengan peraturan perpajakan. Hal ini yang seringkali menjadi masalah dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam perpajakan tidak semua beban dalam suatu transaksi dapat dijadikan biaya yang artinya tidak semua beban dalam laporan keuangan komersil dapat dijadikan pengurang penghasilan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan koreksi fiskal baik yang bersifat positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan mengakibatkan pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersil sehingga menyebabkan penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan yang mengakibatkan penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersil menjadi semakin besar yang secara otomatis mengakibatkan pengurangan penghasilan. Dalam rangka evaluasi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan biaya pajak Badan pada PT. UB maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisa setiap objek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. UB. Beberapa biaya-biaya yang dikelukan oleh PT. UB adalah sebagai berikut :
55
1. Biaya gaji. Biaya gaji biasanya diberikan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan. Atas gaji yang diterima karyawan dikenakan PPh 21. PPh 21 ini ditanggung oleh perusahaan. 2. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai perbaikan kendaraan dan alat-alat produksi yg rusak dll. Untuk perbaikan dan pemeliharaan ini perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain. 3. Biaya pengurusan dan perizinan adalah untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan perizinan usaha perusahaan dan biasanya diurus oleh perusahaan sendiri tanpa menggunakan jasa dari pihak lain. 4. Biaya testing/laboratorium dikeluarkan untuk melakukan uji kelayakan adukan beton. Untuk tes laboratorium ini perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain. 5. Biaya makanan dan minuman dikeluarkan oleh perusahaan karena perusahaan menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya. Perusahaan menggunakan jasa catering untuk menyediakan makanan dan minuman. 6. Seragam diberikan oleh perusaahan dengan tujuan keseragaman dalam lingkungan kerja. 7. Biaya perlengkapan dan ATK dikeluarkan perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor dan alat-alat tulis untuk keperluan kantor. 56
8. Biaya listrik dan air dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik dan air untuk keperluan kantor. 9. Biaya Bahan Bakar Minyak dikeluarkan perusahaan untuk membiayai penggunaan BBM untuk alat-alat maupun kendaraan operasional perusahaan. 10. Biaya telepon dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. 11. Biaya entertainment berupa jamuan tamu dipakai perusahaan untuk menjamu kolega-kolega bisnis perusahaan. 12. Biaya Rumah Tangga digunakan untuk keperluan pembelian rumah tangga kantor seperti tissiue, aqua, pewangi ruangan, alat untuk kebersihan dll. 13. Biaya keamanan dikeluarkan perusahaan kepada RT/RW setempat untuk tujuan menjaga keamanan lokasi perusahaan. PT. UB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setelah dilakukan penelitian terdapat permasalahan dalam hal biaya-biaya yang telah dikeluarkan, hal ini dikarenakan PT. UB tidak menggunakan jasa konsultan pajak dan pegawai yang ahli dibidang perpajakan sehingga informasi yang diketahui seputar perpajakanpun sangat minim. Oleh sebab itu perlu dilakukan koreksi-koreksi atas biaya-biaya komersil PT. UB. IV.2. Koreksi Fiskal atas Laporan Laba Rugi PT. UB Periode 31 Desember 2005, 2006 dan 2007
57
Tabel 4.1 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005
Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Makan dan Minum Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan Biaya Kebersihan Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain – lain Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
Komersial 14,186,500,790 11,237,982,063
Koreksi
Fiskal 14,186,500,790 11,237,982,063
2,948,518,727
549,757,564 300,263,504 30,184,725 862,771,443 26,313,700 13,123,350 68,745,648 7,110,000 13,500,000 188,000,000 22,248,660 12,150,000 2,450,000 540,000 5,035,000 2,400,000 1,380,000 32,210,013 29,045,158 400,600,600 3,125,500 29,487,878 18,813,209 23,165,625 66,313,004 4,025,998 2,712,760,579 235,758,148 235,758,148
2,948,518,727
7,110,000 13,500,000 12,150,000 270,000 2,400,000 1,380,000 32,210,013 3,125,500 29,487,878 4,025,998 105,659,389
549,757,564 300,263,504 30,184,725 862,771,443 26,313,700 13,123,350 68,745,648 188,000,000 22,248,660 2,450,000 270,000 5,035,000 29,045,158 400,600,600 18,813,209 23,165,625 66,313,004 2,607,101,190 341,417,537 341,417,537
58
Tabel 4.2 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
Keterangan
Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Makan dan Minum Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan Biaya Kebersihan Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain – lain Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
Komersial 47,250,968,015 39,465,630,915 7,785,337,100
806,626,030 1,430,192,392 112,741,800 1,952,346,816 117,107,300 38,094,650 53,557,123 7,855,000 15,500,000 351,764,350 49,709,548 13,050,000 4,600,000 669,000 153,240,446 2,550,000 1,400,000 34,447,458 29,914,163 1,870,301,800 3,750,500 42,331,301 49,731,893 67,584,728 209,674,142 4,272,880 7,423,013,320 362,323,780 362,323,780
Koreksi
Fiskal 47,250,968,015 39,465,630,915 7,785,337,100
7,855,000 15,500,000 13,050,000 334,500 2,550,000 1,400,000 34,447,458 3,750,500 42,331,301 4,272,880 125,491,639
806,626,030 1,430,192,392 112,741,800 1,952,346,816 117,107,300 38,094,650 53,557,123 351,764,350 49,709,548 4,600,000 334,500 153,240,446 29,914,163 1,870,301,800 49,731,893 67,584,728 209,674,142 7,297,521,681 487,815,419 487,815,419
59
Tabel 4.3 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007
Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan Biaya Kebersihan Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain – lain Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional
Komersial
Fiskal
15,420,086,155 11,449,440,639
15,420,086,155 11,449,440,639
3,970,645,516
3,970,645,516
948,945,584 719,904,106 42,859,500 347,414,625 41,233,100 11,878,700 7,815,000 8,127,550 18,000,000 26,877,748 10,055,000 1,800,000 340,000 90,366,421 1,014,500 1,455,000 36,798,450 23,313,789 1,042,206,721 4,115,450 49,447,279 61,417,467 11,767,500 156,244,175 11,182,556 3,674,580,221
8,127,550 18,000,000 10,055,000 170,000 1,014,500 1,455,000 36,798,450 4,115,450 49,447,279 11,182,556 140,365,785
948,945,584 719,904,106 42,859,500 347,414,625 41,233,100 11,878,700 7,815,000 26,877,748 1,800,000 170,000 90,366,421 23,313,789 1,042,206,721 61,417,467 11,767,500 156,244,175 3,534,214,436
296,065,295
436,431,080
-
-
296,065,295
436,431,080
Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
Koreksi
60
Rincian koreksi fiskal yang dilakukan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut : 1. Biaya Entertainment Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment berupa biaya jamuan tamu. Biaya ini tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai yang dapat memastikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jamuan tamu ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena biaya jamuan tamu tidak disertakan dengan daftar nominatif sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif) sebagaimana telah tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986. Biaya entertainment ini
dikoreksi tahun 2005, 2006 dan
2007 adalah sebagai berikut : Tahun 2005 sebesar Rp 7.110.000,Tahun 2006 sebesar Rp 7.855.000,Tahun 2007 sebesar Rp 8.127.550,2. Biaya Bingkisan Perusahaan setiap tahunnya selalu memberikan bingkisan kepada karyawannya berupa parsel ataupun pemberian dalam bentuk barang lainnya. Atas pengeluaran berupa biaya bingkisan maka harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan natura 61
sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Besarnya biaya bingkisan yang dikoreksi fiskal untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah : Tahun 2005 sebesar Rp 13.500.000,Tahun 2006 sebesar Rp 15.500.000,Tahun 2007 sebesar Rp 18.000.000,3. Biaya Seragam Perusahaan mengeluarkan biaya untuk seragam karyawan. Atas pengeluaran biaya ini maka harus dilakukan koreksi fiskal positif. Hal ini karena biaya seragam yang dikeluarkan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk keseragaman kerja saja. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu pada pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya Besarnya koreksi fiskal positif atas biaya seragam untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah sebesar : Tahun 2005 sebesar Rp 12.150.000,Tahun 2006 sebesar Rp 13.050.000,Tahun 2007 sebesar Rp 10.055.000,-
62
4. Biaya Majalah dan Surat Kabar Biaya yang berkaitan dengan majalah dan surat kabar harus dilakukan koreksi fiskal positif karena sebagian dari majalah dan surat kabar bersifat hiburan yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan sehingga tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Besarnya koreksi fiskal positif yang dapat dilakukan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah: Tahun 2005 sebesar Rp 270.000,Tahun 2006 sebesar Rp 334.500,Tahun 2007 sebesar Rp 170.000,5. Biaya Keamanan Perusahaan membayar biaya keamanan kepada RT/RW setempat. Biaya keamanan ini harus dikoreksi positif karena perusahaan tidak memiliki bukti-bukti pembayaran secara rinci atas pengeluaran tersebut sehingga tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Besarnya biaya keamanan yang dikeluarkan tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah : Tahun 2005 sebesar Rp 2.400.000,Tahun 2006 sebesar Rp 2.550.000,Tahun 2007 sebesar Rp 1.014.500,-
63
6. Biaya Kebersihan Perusahaan membayar biaya kebersihan, namun tidak disertakan dengan buktibukti pendukung yang jelas sehingga atas biaya kebersihan dilakukan koreksi fiskal. Besarnya biaya kebersihan yang dikeluarkan perusahaan untuk tahun 2005, 2006 dan 2006 adalah : Tahun 2005 sebesar Rp 1.380.000,Tahun 2006 sebesar Rp 1.400.000,Tahun 2007 sebesar Rp 1.455.000,7. Pengobatan karyawan Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, perusahaan menyediakan Rumah Sakit dan pengambilan obat dari apotik langganan. Setiap karyawan dapat menggunakan fasilitas ini. Selain itu juga, perusahaan menetapkan biaya pengobatan dengan sistem reimbursement, dimana setiap karyawan dapat meminta penggantian atas pengobatan yang dilakukan di rumah sakit/klinik/apotik
lain dengan cara
menunjukan kwitansi pembayaran di rumah sakit/klinik/apotik yang bersangkutan. Kwitansi ini harus dilengkapi dengan nama karyawan, jumlah nominal biaya pengobatan, nama dan tanda tangan dokter, nama dan jenis penyakit, nama dan alamat serta stempel rumah sakit/klinik/apotik dan juga harus dilampirkan resep dokter. Dari sudut pandang perpajakan biaya pengobatan dan sistem reimbursement merupakan biaya non fiskal sehingga biaya ini harus dikoreksi karena merupakan pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) 64
huruf e UU PPh dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.23/1984 tgl 21-021984 menyatakan bahwa apabila karyawan mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran yang berasal dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan dan pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja walaupun dalam bentuk tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada karyawan bukan merupakan beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja tersebut. Besarnya biaya pengobatan karyawan yang dikoreksi untuk tahun 2005, 2006 dan 2006 adalah : Tahun 2005 sebesar Rp 32.210.013,Tahun 2006 sebesar Rp 34.447.458,Tahun 2007 sebesar Rp 36.798.450,8. Biaya Rumah Tangga Untuk memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga kantor seperti pewangi ruangan, aqua, tissue, alat-alat kebersihan dll maka perusahaan mengeluarkan biaya keperluan rumah tangga. Biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena menurut peraturan perpajakan biaya-biaya ini termasuk biaya yang bersifat grey area yang tidak termasuk didalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga berpotensi untuk dilakukan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif yang dilakukan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah : 65
Tahun 2005 sebesar Rp 3.125.500,Tahun 2006 sebesar Rp 3.750.500,Tahun 2007 sebesar Rp 4.115.450,9. PPh Pasal 21 PT. UB menanggung semua PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. Pajak yang ditanggung perusahaan ini merupakan kenikmatan yang diterima oleh karyawan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan oleh sebab itu PPh 21 harus dikoreksi karena sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. Koreksi dilakukan atas keseluruhan karena PPh 21 bukan merupakan biaya fiskal dan bukan pengurang penghasilan bruto. Besarnya koreksi fiskal yang dilakukan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah Tahun 2005 sebesar Rp 29.487.878,Tahun 2006 sebesar Rp 42.331.301,Tahun 2007 sebesar Rp 49.447.279,10. Biaya Lain-Lain Biaya lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena PT. UB dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas sehingga biaya lain-lain tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi adalah untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 adalah : 66
Tahun 2005 sebesar Rp 4.025.998,Tahun 2006 sebesar Rp 4.272.880,Tahun 2007 sebesar Rp 11.182.556,Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan terdapat perbedaan jumlah laba sebelum pajak, laba sebelum pajak diperoleh angka yang lebih besar yaitu: Tahun 2005 sebesar Rp 341.417.537,Tahun 2006 sebesar Rp 487.815.419,Tahun 2007 sebesar Rp 436.431.080,dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu : Tahun 2005 sebesar Rp 235.758.148,Tahun 2006 sebesar Rp 362.323.780,Tahun 2007sebesar Rp 296.065.295,Perbedaan jumlah ini terjadi karena telah dilakukan koreksi fiskal positif. Koreksi-koreksi ini dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersil dengan akuntansi menurut Undang-Undang perpajakan. Didalam akuntansi komersil semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sedangkan didalam perpajakan tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur didalam UU PPh No. 17 pasal 9 ayat
67
1. Oleh karena hal inilah maka selalu terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersil dengan laporan fiskal. IV. 3. Perencanaan Pajak Yang Dapat Dilakukan Setelah dilakukan koreksi fiskal terdapat perbedaan laba sebelum pajak, dimana jumlah yang dihasilkan semakin meningkat. Untuk dapat mengatasi kenaikan laba maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang akan dilakukan tentu saja menggunakan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan maupun dengan melihat setiap celah-celah yang ada di dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa perencanaan pajak yang dilakukan atas setiap biayabiaya : 1. Biaya Entertainment Atas pengeluaran biaya entertainment berupa biaya jamuan tamu perusahaan, maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya entertainment tersebut. Dengan adanya daftar nominatif tersebut maka biaya entertainment dapat diakui sebagai biaya yang boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tgl 14 Juni 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya.
68
2. Biaya Majalah dan Surat Kabar Biaya yang berkaitan dengan majalah dan surat kabar yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dikoreksi seluruhnya tetapi hanya sebagian saja yang dikoreksi karena tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan sehingga tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Sebaiknya perusahaan membeli majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan bisnis perusahaan sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal. Selain itu juga perusahaan harus mempunyai bukti atas pembelian majalah dan surat kabar tersebut dan didalam bukti tersebut harus tercantum nama dan jenis majalah atau surat kabar yang dibeli. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengeluaran atas pembelian majalah dan surat kabar benar-benar telah dikeluarkan untuk pembelian majalah atau surat kabar yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. 3. Biaya Keamanan Biaya keamanan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dikoreksi fiskal positif karena perusahaan tidak memiliki bukti-bukti pembayaran secara rinci atas pengeluaran tersebut sehingga tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah perusahaan dapat meminta bukti pembayaran dari RT/RW setempat sehingga pengeluaran ini dapat dibuktikan benarbenar ada dan jelas.
69
4. Biaya kebersihan Koreksi fiskal atas biaya kebersihan dilakukan karena biaya ini tidak disertakan dengan bukti-bukti pendukung yang jelas sehingga tidak termasuk didalam pasal 6 ayat (1) UU PPh dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah biaya kebersihan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti seperti kwitansi atas pengeluaran tersebut sehingga biaya kebersihan memiliki bukti yang jelas dan sah. 5. Biaya Rumah Tangga Untuk biaya rumah tangga yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan dari rumah tangga perusahaan seperti tissue, aqua, pewangi ruangan, alat-alat kebersihan, dll tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan pajak. Oleh karena itu perencanaan pajak yang dapat dilakukan atas biaya rumah tangga adalah dengan melampirkan bukti-bukti terkait dengan transaksi atas pengeluaran biaya tersebut. Dengan adanya bukti-bukti transaksi maka dapat diakui sebagai biaya karena perpajakan dapat mengakui suatu transaksi apabila transaksi tersebut mempunyai bukti-bukti terkait yang mendukung dan kuat. 6. Biaya Lain-Lain Atas pengeluaran biaya lain-lain PT. UB dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara melampirkan bukti-bukti pendukung atas pengeluaran tersebut sehingga 70
biaya lain-lain yang telah dikeluarkan memiliki kejelasan yang dapat meyakinkan bahwa biaya tersebut benar dan jelas dikeluarkan untuk kepentingan mendapatkan, memelihara, dan menagih. 7. Biaya yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan a. Bingkisan Setiap akhir tahun karyawan diberikan bingkisan. Atas pengeluaran berupa biaya bingkisan maka harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan natura sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Apabila bingkisan diberikan dalam bentuk hadiah, maka perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya tersebut dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah, karena selama tahun 2005 s/d 2007 PT. UB dalam keadaan laba, maka lebih baik bingkisan tersebut diberikan dalam bentuk bonus diakhir tahun. Bagi karyawan bonus yang diterima itu merupakan penambahan penghasilan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No 281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak bagi PT. UB. b. Biaya Seragam Perusahaan memberikan seragam kepada karyawan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk tujuan keseragaman saja. Biaya seragam ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan. 71
Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memberikan seragam kepada karyawan. Karyawan cukup mengenakan pakaian kerja pada umumnya. Menyeragamkan pakaian seragam karyawan yang tidak ada hubungan dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang harus memakai seragam seperti satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja. Alternatif lain adalah dengan memberikan tunjangan seragam kepada karyawan. Tunjangan ini akan menambah beban PPh karyawan yang bersangkutan dan menjadi pengurang penghasilan kena pajak PT. UB. c. Biaya Pengobatan Karyawan PT. UB memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan kepada karyawan dengan menggunakan sistem reimbursement. Karena karyawan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan yang bersangkutan, penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e, pembayaran kenikmatan tersebut tidak dapat dikurangkan sebgai biaya. Disamping sistem reimbursement, dimana karyawan dapat berobat di RS atau mengambil obat di apotik lain, PT. UB juga menyediakan klinik di kantor. Pengeluaran untuk klinik ini merupakan kenikmatan yang tidak dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
72
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor 281/PJ/1998, penggantian berupa uang tunai merupakan penghasilan yang dikenakan PPh. Menurut UU PPh Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Namun hal ini berarti, beban Pajak Penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah. Perencanaan pajak yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutkan asuransi kesehatan kepada seluruh karyawan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya dan bagi karyawan menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. d. PPh 21 karyawan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan harus dikoreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan seluruhnya akan memberatkan pihak perusahaan karena disamping harus membayar PPh Pasal 21 tanpa memotong dari gaji karyawan. PPh Pasal 21 merupakan biaya non fiskal sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan dilihat dari sisi karyawan, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan ingin meringankan beban karyawan karena gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan tidak perlu dipotong PPh Pasal 21. 73
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah pengeluaran non deductible tersebut menjadi deductible dengan cara melakukan gross up. Artinya perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan menjadikannya sebagai penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21 sesuai KEP-545/PJ./2000 pada tanggal 29-12-2000. Metode gross up ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan ( take home pay ) besar dan karyawan tidak membayar pajak atau dipotong pajak, sedangkan bagi perusahaan pemberian tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Mengacu pada Djuanda dan Lubis ( 2006 ), rumus metode gross up untuk menentukan besarnya tunjangan pajak adalah sebagai berikut : ( masih berdasarkan ketentuan di UU PPh yang lama ) Lapisan ke-1 (PKP s/d Rp. 25.000.000,-) : PKP X 5% 0,95 Lapisan ke-2 (PKP diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-) : (PKP x 10%) – Rp. 1.250.000,0,90
74
Lapisan ke-3 (PKP diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-) : (PKP x 15%) – Rp. 3.750.000,0,85 Lapisan ke-4 (PKP diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-) : (PKP x 25%) – Rp. 13.750.000,0,75 Lapisan ke-5 (PKP diatas Rp. 200.000.000,-) : (PKP x 35%) – Rp. 33.750.000,0,65 » Contoh untuk pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Ibu “X” adalah seorang manajer operasional pada PT. UB dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,- sebulan. Ibu “X” telah bekerja dengan masa kerja 12 bulan dan memiliki status (TK/0). Selama setahun, ibu “X” menerima tunjangan berupa THR dari perusahaan, dimana jumlah THR yang diterima adalah 1 bulan gaji yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-. setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan seragam sebesar Rp. 290.000,-, tunjangan kesehatan Rp. 7.345.000,-, dan tunjangan pajak sebesar Rp. 8.353.941,-
75
Tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 8.353.941,- Merupakan tunjangan pajak yang telah digross up. Cara penghitungan metode gross up untuk menentukan tunjangan pajak sebesar Rp. 8.353.941,- adalah sebagai berikut : Penghasilan kena pajak : Gaji setahun
Rp. 72.000.000,-
THR
Rp. 6.000.000,-
Tunjangan seragam
Rp.
Tunjangan kesehatan
Rp. 7.345.000,-
Total penghasilan bruto setahun Biaya jabatan max Rp. 1.296.000;
290.000,-
Rp. 85.635.000,(Rp. 1.296.000,-)
Total penghasilan netto setahun PTKP tahun 2005 (WP)
Rp. 84.339.000,(Rp. 12.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 72.339.000,-
Gross up : Penghasilan Kena Pajak Rp. 72.339.000,- masuk ke dalam lapisan ke-3. Lapisan ke-3
=
(PKP X 15%) – Rp. 3.750.000,76
0,85 Tunjangan Pajak
=
(Rp. 72.339.000,- X 15%) – Rp. 3.750.000,0,85
=
Rp. 10.850.850,- – Rp. 3.750.000,0,85
=
Rp. 8.353.941,-
Maka evaluasi PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak untuk Ibu “X” adalah sebagai berikut : Tabel 4.4
Sebelum
Sesudah
Perencanaan Pajak
Perencanaan Pajak
(Rupiah)
(Rupiah)
Gaji Setahun THR
72,000,000
72,000,000
6,000,000
6,000,000
Tunjangan Seragam
-
290,000
Tunjangan Kesehatan
-
7,345,000
Tunjangan Pajak
-
8,353,941
78,000,000
93,988,941
1,296,000
1,296,000
76,704,000
92,692,941
PTKP tahun 2005
12,000,000
12,000,000
Penghasilan Kena Pajak
64,704,000
80,692,941
5% X Rp. 25,000,000
1,250,000
1,250,000
10% X Rp. 25,000,000
2,500,000
2,500,000
15% X Rp. 14,704,000
2,205,600
Total Penghasilan Bruto Biaya Jabatan 5% Max Rp. 1,296,000 Total Penghasilan netto
PPh Pasal 21
77
15% X Rp. 30,692,941
4,603,941 5,955,600
8,353,941
Perkiraan penghematan PPh Badan : Dari : Tunjangan Seragam (Rp. 290,000 X 30%)
87,000
Tunjangan Kesehatan (Rp. 7,345,000 X 30%)
2,203,500
Tunjangan Pajak (Rp. 8,353,941 X 30%)
2,506,182
Selisih kurang PPh Badan
4,796,682
Selisih lebih PPh Pasal 21 (Rp. 8,353,941 - Rp. 5,955,600)
2,398,341
Penghematan beban pajak
2,398,341
Dilihat dari contoh evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah pajak diatas, perusahaan memperoleh penghematan sebesar Rp. 2.398.341,-. penghematan tersebut diperoleh apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak dengan metode gross up dan dengan memberikan tunjangan seragam dan tunjangan kesehatan karena pemberian tunjangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. 8. Transaksi yang berhubungan dengan withholding tax Dalam menjalankan dan mendukung kelancaran usahanya perusahaan juga memanfaatkan jasa dari pihak lain diantaranya jasa untuk perbaikan dan pemeliharaan, jasa testing laboratorium uji kelayakan beton, dan jasa catering. Atas pemanfaatan jasa tersebut maka perusahaan berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23 atas pembayarannya kepada pihak yang telah memberikan jasa kepada perusahaan. Masalah yang sering timbul adalah perusahaan tidak melakukan pemotongan atas transaksi yang berkaitan dengan withholding tax. Perusahaan tidak 78
melakukan pemotongan karena pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak bersedia untuk dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak memotong withholding tax maka perusahaan akan dikenakan kewajiban membayar withholding tax tersebut ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak atau bahkan dikenakan sanksi berupa denda kenaikan 100%. Pengenaan sanksi kenaikan tersebut disebabkan jika Wajib Pajak tidak merespon teguran dari fiskus untuk menyetor dan melaporkan PPh pasal 23. Selain itu juga jika perusahaan terlambat menyampaikan SPT masa maka akan terkena sanksi sebesar Rp 50.000,-. Berdasarkan UU PPh yang baru, sanksi keterlambatan pelaporan SPT masa PPh adalah sebesar Rp 100.000,-. a. Atas jasa perbaikan dan pemeliharaan dan jasa testing laboratorium maka perusahaan selaku pemotong PPh Pasal 23 wajib menyetor PPh Pasal 23 yang telah dipotong atas pembayaran jasa tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan telah menyampaikan SPT massa PPh pasal 23 tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu juga pihak yang dipotong berhak mengkreditkan PPh Pasal 23 tersebut atas pajak penghasilan badannya yang terutang pada tahun pajak yang bersangkutan dan meminta kepada pihak pemotong untuk memberikan dokumen bukti potong sesuai ketentuan agar dapat dikreditkan. Hal ini perlu karena sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 tersebut.
79
b. Atas jasa catering Perusahaan
memberikan
makanan
dan
minuman
kepada
seluruh
karyawannya termasuk dewan direksi dan dewan komisaris ditempat kerja dengan menggunakan jasa catering. Makanan dan minuman ini tidak dikoreksi karena sesuai dengan KMK No.466/KMK.04/2000 tgl 03-11-2000 dan Kep-213/PJ/2001 tgl 15-03-2001 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan. Penggunaan jasa catering berkaitan dengan PPh Pasal 23. Perusahaan tidak memotong PPh Pasal 23 atas jasa catering karena pihak pemberi jasa tidak bersedia untuk dipotong pajaknya sehingga pembayaran PPh Pasal 23 ke negara harus ditanggung perusahaan. Perusahaan telah menyetor PPh Pasal 23 yang ditanggungnya dan menyampaikan SPT Massa PPh Pasal 23 atas jasa catering tepat pada waktunya. Perusahaan sebaiknya membuat dokumen pendukung atas transaksi tersebut yang menjelaskan bahwa perusahaan telah memotong PPh Pasal 23 dan perusahaan melakukan gross up nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak. Tarif efektif untuk PPh Pasal 23 atas jasa catering yaitu 1,5% sesuai KEP-170/PJ/2002 tgl 28-03-2002 dengan tarif pemotongan 15% X 10% dari penghasilan bruto.
80
Evaluasi perhitungan dengan menggunakan metode gross up untuk transaksi yang berkaitan dengan withholding tax (PPh Pasal 23) untuk tahun 2005. Tabel 4.5
Sebelum Perencanaan Pajak
Sesudah Perencanaan Pajak
(Rupiah)
(Rupiah)
Tahun 2005 :
Jasa Catering
188,000,000
Gross up : Jasa catering (1,5%) 100/98,5 X 188,000,000
190,862,944
PPh Pasal 23 yang harus disetor : Jasa Catering (1,5%)
2,820,000
2,862,944
Selisih Kurang PPh Badan : 30% X (190,862,944 - 188,000,000) Selisih Lebih PPh Pasal 23 :
858,883
Tahun 2005 : (2,862,944 - 2,820,000)
(42,944)
Penghematan Beban Pajak
815,939
Evaluasi perhitungan dengan menggunakan metode gross up untuk transaksi yang berkaitan dengan withholding tax (PPh Pasal 23) untuk tahun 2006. Tabel 4.6 Tahun 2006 Jasa Catering
Sebelum Perencanaan Pajak
Sesudah Perencanaan Pajak
(Rupiah)
(Rupiah)
351,764,350
Gross up : Jasa catering (1,5%) 100/98,5 X 351,764,350
357,121,168
81
PPh Pasal 23 yang harus disetor : Jasa Catering (1,5%)
5,276,465
5,356,818
Selisih Kurang PPh Badan : 30% X (357,121,168 - 351,764,350) Selisih Lebih PPh Pasal 23 :
1,607,045
Tahun 2006 : (5,356,818 - 5,276,465)
(80,353) 1,526,692
Penghematan Beban Pajak
Untuk tahun 2007 perusahaan tidak memberikan makanan dan minuman kepada karyawannya lagi jadi setiap karyawan membeli makanan dari luar kantor secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa catering lagi. 9. Optimalisasi Pengkreditan Pajak Penghasilan yang telah dibayar Untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 PT. UB telah melakukan optimalisasi kredit pajak secara baik. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan kredit pajak atas pembelian Semen melalui PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk dan pembelian Bahan Bakar Minyak melalui PT. Pertamina. Rincian kredit pajak PPh pasal 22 tersebut antara lain : Tahun 2005 : a. PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk : PPh Pasal 22 :
Rp. 8.043.682,-
b. PT. Pertamina 82
PPh Pasal 22 :
Rp. 2.160.960,-
Total PPh Pasal 22
Rp. 10.204.642,-
Tahun 2006 : a. PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk : PPh Pasal 22 :
Rp. 35.563.698,-
b. PT. Pertamina PPh Pasal 22 :
Rp. 1.219.154,-
Total PPh Pasal 22
Rp. 36.782.852,-
Tahun 2007 : a. PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk : PPh Pasal 22 :
Rp. 17.681.172,-
b. PT. Pertamina PPh Pasal 22 :
Rp
Total PPh Pasal 22
361.575,-
Rp. 18.042.747,-
83
10. Pengajuan penurunan angsuran masa (lump-sump) PPh Pasal 25 untuk tahun 2007. Pada tahun 2006 terjadi kenaikan laba atas penjualan PT. UB yang menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan laba yang diakibatkan karena penurunan penjualan PT. UB. Laba Tahun 2006
= Rp. 356.966.962,-
Laba Tahun 2007
= Rp. 296.065.295,-
Apabila PT. UB PPh Pasal 25 tetap seperti tahun 2006 maka dikawatirkan pada akhir tahun berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk tahun 2007 adalah pada bulan Juli tahun 2007 perusahaan dapat mengajukan permohonan penurunan lump-sump dengan disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba kepada pihak fiskus. IV. 4. Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersil dan fiskal, karena laporan komersil mengakui semua biaya sebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan laporan fiskal tidak semua biaya komersil dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya komersil yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan harus dilakukan koreksi fiskal. Dengan koreksi fiskal positif maka jumlah laba kena pajak semakin besar sehingga PPh Badan
84
bertambah besar sedangkan koreksi fiskal negatif atas biaya komersil akan menyebabkan berkurangnya jumlah laba kena pajak dan PPh Badan. Untuk mengatasi besarnya laba kena pajak atas koreksi fiskal positif adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang maksimal. Dalam rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat perbedaan antara laba komersil dengan laba fiskal. Perbedaan ini dikarenakan banyaknya koreksi fiskal positif yang dilakukan atas laporan keuangan PT. UB.
85
Tabel 4.7 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 (Rupiah) Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Makan dan Minum Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan
Komersial
Koreksi
Fiskal
Usulan
Fiskal
14,186,500,790 11,237,982,063
14,186,500,790 11,237,982,063
14,186,500,790 11,237,982,063
2,948,518,727
2,948,518,727
2,948,518,727
549,757,564 300,263,504 30,184,725 862,771,443 26,313,700 13,123,350 68,745,648 7,110,000 13,500,000 188,000,000 22,248,660 12,150,000 2,450,000 540,000 5,035,000 2,400,000
1). 7,110,000 2). 13,500,000 3). 12,150,000 4). 270,000 5). 2,400,000
549,757,564 300,263,504 30,184,725
-
549,757,564 300,263,504 30,184,725
862,771,443 26,313,700 13,123,350 68,745,648 188,000,000 22,248,660 2,450,000 270,000 5,035,000 -
a). 7,110,000 k). 2,862,944 b). 270,000 c). 2,400,000
862,771,443 26,313,700 13,123,350 68,745,648 7,110,000 190,862,944 22,248,660 2,450,000 540,000 5,035,000 2,400,000
86
Biaya Kebersihan Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain - lain
1,380,000 32,210,013 29,045,158 400,600,600 3,125,500 29,487,878 18,813,209 23,165,625
6). 1,380,000 7). 32,210,013 -
66,313,004 4,025,998
-
8). 3,125,500 9). 29,487,878 -
10).4,025,998
29,045,158 400,600,600 18,813,209 23,165,625
d). 1,380,000 e). 3,125,000 -
1,380,000 29,045,158 400,600,600 3,125,500 18,813,209 23,165,625
66,313,004 -
f). 4,025,998
66,313,004 4,025,998
g). 13,500,000 h).12,150,000 i). 32,210,013 j). 29,487,878
13,500,000 12,150,000 32,210,013 29,487,878
Bonus Akhir Tahun Tunjangan seragam Tunjangan Kesehatan Tunjangan Pajak Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
2,712,760,579
105,659,389
2,607,101,190
2,715,623,523
235,758,148
341,417,537
232,895,204
-
-
235,758,148
341,417,537
-
232,895,204
87
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Badan (Rupiah) Sebelum Perencanaan Pajak
Sesudah Perencanaan Pajak
Penghasilan Kena Pajak
341,417,537
232,895,204
PPh Badan : 10% X Rp. 50,000,000 15% X Rp. 50,000,000 30% X Rp. 241,417,537 30% X Rp. 132,895,204
5,000,000 7,500,000 72,425,261
5,000,000 7,500,000
Kredit Pajak : PPh Pasal 22 PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
Persentase Penghematan
31,78%
39,868,561 84,925,261
52,368,561
10,204,642 32,130,520
10,204,642 32,130,520
42,335,162
42,335,162
42,590,099
10,033,399
38,33%
76,44%
88
Tabel 4.9 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 (Rupiah) Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Makan dan Minum Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan
Komersial
Koreksi
Fiskal
Usulan
Fiskal
47,250,968,015 39,465,630,915
47,250,968,015 39,465,630,915
47,250,968,015 39,465,630,915
7,785,337,100
7,785,337,100
7,785,337,100
806,626,030 1,430,192,392 112,741,800 1,952,346,816 117,107,300 38,094,650 53,557,123 7,855,000 15,500,000 351,764,350 49,709,548 13,050,000 4,600,000 669,000 153,240,446 2,550,000
1). 7,855,000 2). 15,500,000 3). 13,050,000 4). 334,500 5). 2,550,000
806,626,030 1,430,192,392 112,741,800 1,952,346,816 117,107,300 38,094,650 53,557,123 351,764,350 49,709,548 4,600,000 334,500 153,240,446 -
a). 7,855.000 k). 5,356,818 b). 334,500 c). 2,550,000
806,626,030 1,430,192,392 112,741,800 1,952,346,816 117,107,300 38,094,650 53,557,123 7,855,000 357,121,168 49,709,548 4,600,000 669,000 153,240,446 2,550,000
89
Biaya Kebersihan Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain - lain
1,400,000 34,447,458 29,914,163 1,870,301,800 3,750,500 42,331,301 49,731,893 67,584,728 209,674,142 4,272,880
6). 1,400,000 7). 34,447,458 8). 3,750,500 9). 42,331,301 10). 4,272,880
29,914,163 1,870,301,800 49,731,893 67,584,728 209,674,142 -
Bonus Akhir Tahun Tunjangan Seragam Tunjangan Kesehatan Tunjangan Pajak 7,423,013,320 Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
d). 1,400,000 e). 3,750,500 f). 4,272,880
1,400,000 29,914,163 1,870,301,800 3,750,500 49,731,893 67,584,728 209,674,142 4,272,880
g). 15,500,000 h. 13,050,000 i). 34,447,458 j). 42,331,301
15,500,000 13,050,000 34,447,458 42,331,301
7,297,521,681 125,491,639
7,428,370,138
362,323,780
487,815,419
-
-
362,323,780
487,815,419
356,966,962 -
356,966,962
90
Tabel 4.10 Perhitungan PPh Badan (Rupiah) Sebelum Perencanaan Pajak
Sesudah Perencanaan Pajak
Penghasilan Kena Pajak
487,815,419
356,996,962
PPh Badan : 10% X Rp. 50,000,000 15% X Rp. 50,000,000 30% X Rp. 387,815,419 30% X Rp. 256,996,962
5,000,000 7,500,000 116,344,625
5,000,000 7,500,000
Kredit Pajak : PPh Pasal 22 PPh Pasal 25
Persentase Penghematan
26,82%
77,099,088 128,844,625
89,599,088
36,782,852 42,278,444
36,782,852 42,278,444
79,061,296
79,061,296
49,783,329
10,537,792
30,46%
PPh Pasal 29
78,83%
91
Tabel 4.11 PT. UB REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 (Rupiah) Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasional : Biaya Gaji dan Tunjangan Perbaikan dan Pemeliharaan Pengurusan dan Perizinan Bahan Bakar Minyak Testing / laboratorium Perlengkapan dan ATK Ongkos Angkut Biaya entertainment Bingkisan Listrik dan Air Seragam Meterai dan Perangko Majalah dan Surat Kabar Biaya Administrasi Bank Biaya keamanan Biaya Kebersihan
Komersial
Koreksi
Fiskal
Usulan
Fisakal
15,420,086,155 11,449,440,639
15,420,086,155 11,449,440,639
15,420,086,155 11,449,440,639
3,970,645,516
3,970,645,516
3,970,645,516
948,945,584 719,904,106 42,859,500 347,414,625 41,233,100 11,878,700 7,815,000 8,127,550 18,000,000 26,877,748 10,055,000 1,800,000 340,000 90,366,421 1,014,500 1,455,000
1). 8,127,550 2). 18,000,000 3). 10,055,000 4). 170,000 5). 1,014,500 6). 1,455,000
948,945,584 719,904,106 42,859,500 347,414,625 41,233,100 11,878,700 7,815,000 26,877,748 1,800,000 170,000 90,366,421 -
a). 8,127,550 b). 170,000 c). 1,014,500 d). 1,455,000
948,945,584 719,904,106 42,859,500 347,414,625 41,233,100 11,878,700 7,815,000 8,127,550 26,877,748 1,800,000 340,000 90,366,421 1,014,500 1,455,000
92
Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Telepon Sewa Leasing Biaya Rumah Tangga PPh pasal 21 Bunga Bank Asuransi kendaraan operasional Biaya Penyusutan Biaya Lain - lain
36,798,450 23,313,789 1,042,206,721 4,115,450 49,447,279 61,417,467 11,767,500 156,244,175 11,182,556
7). 36,798,450 8). 4,115,450 9). 49,447,279 10). 11,182,556
23,313,789 1,042,206,721 61,417,467 11,767,500 156,244,175 -
Bonus Akhir Tahun Tunjangan Seragam Tunjangan Kesehatan Tunjangan Pajak 3,674,580,221 Biaya Umum dan Operasional Laba Operasional Pendapatan Lain-Lain Laba Sebelum Pajak
e). 4,115,450 f). 11,182,556
23,313,789 1,042,206,721 4,115,450 61,417,467 11,767,500 156,244,175 11,182,556
g). 18,000,000 h). 10,055,000 i). 36,798,450 j). 49,447,279
18,000,000 10,055,000 36,798,450 49,447,279
3,534,214,436 140,365,785
3,674,580,221
296,065,295
436,431,080
-
-
296,065,295
436,431,080
296,065,295 -
296,065,295
93
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Badan (Rupiah) Sebelum Perencanaan Pajak
Sesudah Perencanaan Pajak
Penghasilan Kena Pajak
436,431,080
296,065,295
PPh Badan : 10% X Rp. 50,000,000 15% X Rp. 50,000,000 30% X Rp. 336,431,080 30% X Rp. 196,065,295
5,000,000 7,500,000 100,929,324
5,000,000 7,500,000
Kredit Pajak : PPh Pasal 22 PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
Persentase Penghematan
32,16%
58,819,589 113,429,324
71,319,589
18,042,747 52,515,698
18,042,747 52,515,698
70,558,445
70,558,445
42,870,879
761,144
37,12%
98,22%
94
Dari evaluasi atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersil dan fiskal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak atas biayabiaya komersil maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersil dapat diminimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah penghasilan sebelum pajak menurun yaitu untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 dari Rp 341.417.537,-, Rp 487.815.419 dan Rp 436.431.080,sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 232.895.204,-, Rp 356.966.962,- dan Rp 296.065.295,- setelah perencanaan pajak. Beberapa penjelasan atas usulan perencanaan pajak adalah sebagai berikut : a. Biaya entertainment dikoreksi untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 7.110.000,-, Rp 7.855.000,-, dan Rp 8.127.550,-. Dikoreksi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Agar tidak dikoreksi fiskal maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment. b. Biaya majalah dan surat kabar untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar Rp 270.000,-, Rp 334.500,- dan Rp 170.000,- dikoreksi karena pembelian majalah dan surat kabar tidak semuanya berhubungan dengan bisnis perusahaan. Perencanaan pajaknya adalah perusahaan sebaiknya membeli majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan bisnis perusahaan dan melengkapi bukti pembeliannya. c. Biaya keamanan untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.400.000,-, Rp 2.550.000,- dan Rp 1.014.500,- dikoreksi karena perusahaan tidak memiliki bukti seperti kwitansi dari RT/RW yang mendukung bahwa biaya 95
ini benar-benar ada, oleh sebab itu perusahaan harus memiliki bukti pendukung atas pengeluaran biaya ini sehingga tidak dikoreksi fiskal. d. Biaya kebersihan untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar Rp 1.380.000,-, Rp 1.400.000,-, dan Rp 1.455.000,- dikoreksi karena perusahaan tidak memiliki bukti pengeluaran atas biaya ini sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki bukti-bukti pendukung yang dapat menjelaskan bahwa biaya tersebut benar-benar ada dan sah. e. Atas biaya rumah tangga dikoreksi untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 masingmasing sebesar Rp 3.125.500,-, Rp 3.750.500,-, dan Rp 4.115.450,- karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Oleh sebab itu perusahaan harus melengkapi bukti pendukung atas biaya tersebut sehingga dapat menjelaskan bahwa biaya tersebut benar-benar ada. f. Biaya lain-lain dikoreksi untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 4.025.998,-, Rp 4.272.880,- dan Rp 11.182.556,- karena tidak disertai dengan bukti pendukung yang menyatakan bahwa biaya ini benar-benar ada dan sah. Agar tidak dikoreksi maka biaya tersebut harus dilengkapi dengan buktibukti pendukung yang dapat menjelaskan bahwa biaya tersebut benar ada dan sah. g. Setiap tahun perusahaan selalu memberikan bingkisan kepada karyawannya. Pemberian bingkisan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 96
Rp 13.500.000,-, Rp 15.500.000,- dan Rp 18.000.000,- merupakan biaya nonfiskal. Oleh sebab itu sebaiknya perusahaan mengganti dengan pemberian bonus pada akhir tahun, kerena pemberian bonus merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak PT. UB. h. Perusahaan menyediakan seragam bagi karyawannya untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 12.150.000,-, Rp 13.050.000,-, dan Rp 10.055.000,-. Pemberian seragam ini merupakan natura sehingga harus dikoreksi fiskal. Agar tidak dikoreksi fiskal sebaiknya perusahaan menganti dengan pemberian
tunjangan
seragam
sehingga
menjadi
komponen
penambah
penghasilan karyawan dan menjadi objek PPh Pasal 21. i. Pengobatan karyawan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 32.210.013,-, Rp 34.447.458,-, dan Rp 36.798.450,- harus dikoreksi fiskal karena merupakan natura. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti menjadi pemberian tunjangan kesehatan karyawan. Tunjangan ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan dan menjadi penambah penghasilan karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21 atau dengan memberikan asuransi kesehatan. j. PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Oleh sebab itu harus dikoreksi untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar Rp 29.487.878,-, Rp 42.331.301,-, dan Rp 49.447.279,-. Sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar jumlah PPh Pasal 21 97
terutang. Karena tunjangan merupakan biaya fiskal. Pemberian tunjangan tersebut merupakan objek PPh Pasal 21 dan akan menjadi komponen penambah penghasilan karyawan. k. Perusahaan menggunakan jasa catering untuk menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya. PPh Pasal 23 atas jasa catering tersebut ditanggung oleh perusahaan karena pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya. Sebagai langkah perencanaan pajaknya maka perusahaan harus melakukan gross up atas nilai transaksi. Dengan menggunakan metode gross up maka perusahaan dapat memasukan biaya atas hasil gross up untuk tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp 2.862.944,- dan Rp 5.356.818,-. Hasil ini diperoleh dari : 1. Tahun 2005 : 1,5% x Rp 188.000.000,- / 0,985 2. Tahun 2006 : 1,5% x Rp 351.764.350,- / 0,985
98
