BAB IV PEMBAHASAN. Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi pada PT QN

BAB IV PEMBAHASAN

IV.1

Analisis Biaya Pada Laporan Laba Rugi pada PT QN Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Pengetahuan atas ketentuan pajak yang benar sangat diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan pengetahuan tersebut Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar bahkan bila dipelajari secara rinci Wajib Pajak dapat memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan tersebut untuk menghemat pengeluaran untuk pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan tersebut. Di dalam laporan rekonsiliasi laba rugi fiskal PT QN ditemukan beberapa koreksi positif yang menyebabkan bertambahnya laba perusahaan sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Selama ini PT QN belum pernah menerapkan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada perusahaannya sehingga ada beberapa koreksi fiskal atas biaya komersial yang harusnya bisa dihindari tetapi tidak dilakukan. Selain itu, ada beberapa peraturan perpajakan yang terlewatkan sehingga dapat menyebabkan adanya sanksi di kemudian hari apabila dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap akunakun yang termasuk dalam objek pajak penghasilan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT QN. Beberapa biaya yang secara umum dikeluarkan oleh PT QN

selama

tahun

2009,

2010, 49

dan

2011

adalah

sebagai

berikut:

1. Biaya gaji karyawan. Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan. Gaji diberikan kepada setiap karyawan setiap akhir bulan. THR diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya setahun sekali. Perusahaan menanggung seluruh PPh 21 atas gaji karyawan dalam bentuk tunjangan PPh 21. 2. Biaya Entertainment. Perusahaan

mengeluarkan

biaya

entertainment

untuk

melancarkan

kepentingan bisnisnya dengan menjamu kolega dan partner bisnis PT QN. Kegiatan entertainment ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan bagian marketing yang bekerja pada PT QN. 3. Biaya listrik. Biaya listrik dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik setiap bulannya untuk kegiatan operasional perusahaan. 4. Biaya telekomunikasi dan internet. Perusahaan mengeluarkan biaya telepon, faksimili, internet, dan pulsa handphone dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Biaya pengisian pulsa telepon selular diberikan perusahaan untuk pegawai yang memiliki jabatan tertentu. 5. Biaya sewa. Biaya ini dikeluarkan untuk menyewa gedung berupa ruko berlantai tiga yang digunakan untuk produksi software dan kantor.

50

6. Biaya iuran keamanan dan kebersihan. Perusahaan mengeluarkan biaya keamanan kepada RT/RW setempat untuk menjaga kantor dan biaya kebersihan untuk membersihkan bagian dalam dan luar kantor. 7. Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan mengeluarkan biaya pemelihaaran dan perbaikan untuk biaya pemeliharaan kantor, perawatan peralatan kantor seperti AC, komputer, meja dan kursi, dan lain-lain. Untuk biaya pemeliharaan ini biasanya perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain. 8. Biaya keperluan kantor. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli air minum untuk semua karyawan, perlengkapan kebersihan, pewangi ruangan dan perlengkapan dan alat tulis kantor, seperti kertas, tinta, dan lain-lain. Untuk setiap pengeluaran atas keperluan kantor memiliki dokumen pendukung seperti bon pembelian. 9. Biaya transportasi. Biaya dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bensin, pembayaran tol dan biaya parkir sehubungan dengan operasi perusahaan, seperti membeli alatalat pendukung software, menemui klien di luar kantor, mengantar pesanan pelanggan, dan biaya operasional kendaraan kantor. 10. Biaya pos dan meterai. Biaya yang digunakan perusahaan untuk mengirim produk, surat dan faktur melalui ekspedisi.

51

11. Biaya administrasi bank Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai transaksi yang dilakukan di bank setiap bulannya seperti biaya administrasi bulanan bank, pembayaran cek, biaya transfer dan biaya kliring. 12. Biaya iklan dan promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasang biaya iklan untuk mencari karyawan baru bagi perusahaan. 13. Biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa PT QN kepada klien. Biaya ini juga termasuk biaya perjalanan dinas dan biaya sewa tempat di pameran-pameran untuk memasarkan produk mereka. 14. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan inventaris kantor. Setiap inventaris yang dimiliki perusahaan memiliki biaya penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus.

52

IV.2

Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya Didalam akuntansi komersil semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan sehingga laba menjadi kecil dan pembayaran pajak juga menjadi lebih rendah. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perpajakan, tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sehingga untuk memperoleh laba fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, maka laporan keuangan komesial perusahaan harus dikoreksi terlebih dahulu sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Terdapat 2 macam koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan penambahan biaya yang akan diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak. Berdasarkan analisis biaya- biaya yang ada di PT QN maka terdapat koreksi fiskal untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 adalah sebagai berikut:

53

Tabel IV.1 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2008 PT QN LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah)

Keterangan

Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Operasi: Gaji Karyawan Keperluan Kantor Listrik Pemeliharaan & Perbaikan Telepon Transportasi Penyusutan Sewa Pos dan Materai Administrasi Bank Keamanan dan Kebersihan Lain-lain Jumlah Beban Operasional Laba (Rugi) Operasi Pendapatan Lain-Lain: Jasa Giro Selisih Kurs Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba Bersih Sebelum Pajak PPh tahun 2008* Laba setelah Pajak Penghasilan

Komersial

Koreksi Perusahaan

2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

(80,122,600) (650,000) (4,452,092) (5,416,000) (1,699,678) (6,732,000) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) (443,370) (14,955)

(193,300)

(4,634,689)

14,955

Laporan Fiskal Perusahaan 2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

(80,315,900) (650,000) (4,452,092) (5,416,000) (1,699,678) (6,732,000) (4,634,689) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) (443,370) -

Analisis Penulis

Penulis

2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

(2,635,000)

76,095

443,370

(80,315,900) (3,285,000) (4,452,092) (5,416,000) (1,699,678) (6,732,000) (4,558,594) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) -

(118,736,150)

(123,549,184)

(125,664,710)

(21,687,340)

(26,500,374)

(28,615,900)

75,027,528

75,027,528

75,442,818

75,027,528

75,027,528

53,755,478

48,527,155

46,411,629

5,563,250

4,852,700

4,641,100

48,192,228

43,674,455

41,770,529

415,289 75,027,528

(415,289)

54

Tabel IV.2 Perhitungan Pajak Terutang tahun 2008

Laba Sebelum Pajak PPh Badan: 10% x Rp 48.527.000,10% x Rp 46.411.000 Total Pajak Terutang Angsuran PPh: (14% x Rp 48.527.000)/12 (14% x Rp 46.411.000)/12

Sebelum Analisis Sesudah Analisis 48,527,155 46,411,629

Selisih 2,115,526

4,852,700 4,852,700

4,641,100 4,641,100

211,600

566,100 541,400

Dari hasil koreksi perusahaan dan analisis dari penulis, pada tahun 2008 perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 48.527.155,dengan pajak penghasilan sebesar Rp 4.852.7000,- dan setelah dianalisis laba bersih sebelum pajak perusahaan menurun menjadi Rp 46.411.629,- dengan pajak penghasilan sebesar Rp 4.641.100,-. Penjelasan koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi PT QN pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Penjualan Nilai penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan kepada para customer selama bulan Agustus- Desember 2008. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, PT QN telah melaporkan penjualan di dalam SPT masa PPN dan hasilnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal atas pendapatan tersebut. Nilai penjualan selama bulan AgustusDesember tahun 2008 adalah sebagai berikut: 55

Bulan

Pendapatan (DPP)

Agustus September Oktober November Desember Total

226,853,490 320,284,170 355,267,475 481,984,537 807,508,951 2,191,898,623

PPN 22,685,349 32,028,417 35,526,748 48,198,454 80,750,895 219,189,862

2. Gaji Karyawan Biaya gaji karyaawan dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji, bonus, dan tunjangan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan. Pada dasarnya biaya gaji dan THR tidak perlu dikoreksi, karena sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 2 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya gaji karyawan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seperti biaya upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Tetapi karena ada perbedaan jumlah gaji karyawan di dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 193.300,Perincian jumlah perbedaan biaya gaji karyawan di dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sesuai dengan SPT Badan 1771 tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keuangan Komersial

= Rp 80.122.600,-

SPT Badan 1771

= Rp 80.315.900

56

3. Keperluan Kantor Biaya keperluan kantor dikeluarkan perusahaan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari seperti membeli air minum, alat kebersihan, alat tulis kantor, dan lain-lain. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal karena biaya ini dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Tetapi penulis melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 2.635.000,dimana angka tersebut berasal dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang disusutkan sekaligus karena dianggap memiliki nilai yang tidak material (Di bawah Rp 1.000.000,-) untuk disusutkan selama 4 tahun (kelompok 1) ataupun 8 tahun (kelompok 2). Jadi penulis menyusutkan aktiva tetap tersebut sekaligus pada saat tahun pembeliannya dan memasukkannya sebagai keperluan kantor. Berikut ini adalah perincian pembelian aktiva tetap tersebut: Nilai Perolehan Kelompok Tahun Aktiva Perolehan (dalam rupiah) Printer HP I 12-08 600,000 2 unit Kursi Gracia-Biru II 10-08 950,000 2 unit Kursi Gracia-Coklat II 10-08 485,000 1 unit Dispenser II 10-08 150,000 3 unit Telepon Sahitel II 10-08 450,000 Total aktiva yang 2,635,000 disusutkan sekaligus Jenis Aktiva

4. Listrik Biaya listrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pemakaian listrik setiap bulannya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Atas biaya listrik ini tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat 57

dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (a) yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Biaya pemeliharaan dan perbaikan dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor seperti AC, komputer, meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya. Atas biaya pemeliharaan dan perawatan tidak perlu dilakukan koreksi karena berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, perusahaan selalu menggunakan jasa dari pihak lain. Perusahaan tidak pernah memotong PPh pasal 23 atas penggunaan jasa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang dapat dikenakan sanksi di kemudian hari apabila dilakukan pemeriksaan. 6. Telepon Perusahaan mengeluarkan biaya telepon untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga atas biaya telepon ini tidak perlu dilakukan korensi fiskal karena termasuk salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (a) yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. 7. Transportasi Biaya transportasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan pendistribusian software dari supplier ke 58

customer. Pengeluaran dalam hal transportasi berupa bensin, tol, dan parkir setiap bulannya. Pengeluaran atas biaya transportasi merupakan komponen biaya pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi. 8. Penyusutan Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan aktivanya. Perusahaan membagi penyusutan atas inventaris perusahaannya kedalam 2 kelompok yaitu bukan bangunan kelompok I dan dan bukan bangunan kelompok II. Besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 4.450.000,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan

184.689,-

Rp 4.634.689,-

Karena ada beberapa aktiva tetap yang telah disusutkan sekaligus pada saat pembelian, maka nilai penyusutan aktiva tetap juga akan mengalami perubahan. Maka nilai penyusutan berdasarkan analisis penulis adalah sebagai berikut: Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 4.437.500,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan

121.094,-

Rp 4.558.594,-

Sehingga atas biaya penyusutan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 76.095,-

59

9. Sewa Perusahaan mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Untuk biaya tersebut tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu komponen biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 3 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Atas biaya sewa ini, PT QN telah memotong PPh final pasal 4 ayat 2 setiap bulannya kepada pemilik gedung. 10. Pos dan Materai Perusahaan mengeluarkan biaya pos dan materai untuk mengirim barang, faktur, dan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Atas biaya pos dan materai tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 11. Administrasi bank Perusahaan mengeluarkan biaya administrasi bank atas transaksi perbankan yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya. Biaya ini tidak perlu dikoreksi karena termasuk di dalam komponen biaya pengurang penghasilan bruto yang diatur di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 8. 12. Keamanan dan kebersihan Setiap bulannya, perusahaan membayarkan iuran keamanan dan kebersihan kepada petugas yang dipekerjakan oleh RT di lingkungan setempat. Biaya ini 60

seharusnya dapat dijadikan biaya fiskal karena biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan UU PPh Pasal 6 ayat 1 jika biaya-biaya tersebut dilengkapi dengan bukti pembayaran yang lengkap dan rinci. Atas biaya ini harus dilakukan koreksi seluruhnya yaitu sebesar Rp 443.470,- karena tidak ditemukan adanya bukti pendukung atas biaya keamanan dan kebersihan ini. 13. Beban lain-lain Beban lain-lain ini harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp 14.955, karena tidak memiliki bukti pendukung atau daftar nominatif atas dikeluarkannya biaya tersebut. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan telah benar melakukan koreksi atas biaya lainlain ini. 14. Pendapatan jasa giro Pendapatan bunga atas jasa giro dikenakan pajak yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2) oleh Bank. Pendapatan atas jasa giro harus dikoreksi negatif karena bersifat final sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak dan tidak dapat dijadikan sebagai beban perusahaan. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000, pendapatan bunga jasa giro harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan fiskal. Jadi atas pendapatan Bungan jasa giro dikoreksi negatif sebesar Rp 215.489,-. Dan perusahaan telah benar melakukan koreksi negatif atas pendapatan jasa giro.

61

Tabel IV.3 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2009 PT QN LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 (Dalam Rupiah) Keterangan

Pendapatan Usaha Harga Pokok Pendapatan Laba Kotor Biaya Operasi : Gaji Karyawan Keperluan Kantor Listrik Pemeliharaan & Perbaikan Transportasi Penyusutan Sewa Pos dan Materai Administrasi Bank Keamanan dan Kebersihan Beban Internet Beban Entertainment Beban Iklan dan Promosi Lain-lain Jumlah Beban Operasional Laba(Rugi) Operasi Pendapatan(Beban) Lainlain : Jasa Giro Selisih Kurs Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan(Beban) Lainlain Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan PPh tahun 2009* Laba Setelah Pajak Penghasilan

Komersial

Koreksi Perusahaan

3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(374,889,800) (7,133,101) (7,873,438) (1,989,280) (5,521,998) (128,018,538) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (4,575,525) (73,914,852) (12,695,152) (949,500) (847)

12,695,152 847

(674,402,205) 61,628,000

Laporan Fiskal Perusahaan 3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(374,889,800) (7,133,101) (7,873,438) (1,989,280) (5,521,998) (128,018,538) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (4,575,525) (73,914,852) (949,500) (661,706,205)

Analisis Penulis

Penulis

3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(2,640,000) (3,615,000)

919,271

4,575,525 1,800,000

(377,529,800) (10,748,101) (7,873,438) (1,989,280) (5,521,998) (127,099,267) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (72,114,852) (949,500) (660,666,409)

74,324,059

75,363,856

(3,507,140) 1,000,000

(3,507,140) 1,000,000

(1,979,123)

(2,507,140)

(2,507,140)

59,648,937

71,816,919

72,856,716

8,350,720

10,054,240

10,199,840

51,298,217

61,762,679

62,656,876

528,017 (3,507,140) 1,000,000

(528,017)

62

Tabel IV.4 Perhitungan Pajak Terutang tahun 2009

Laba Bersih sebelum Pajak PPh Badan: (50% x 28%) x Rp 71.816.000 (50% x 28%) x Rp 72.856.000 Total Pajak Terutang Angsuran PPh {[(50% x 25%) x Rp (71.816.000-1.000.000)] – 336.776} / 12 {[(50% x 25%) x Rp (72.856.000-1.000.000)] – 336.776} / 12

Sebelum Sesudah Selisih Analisis Analisis 71,816,919 72,856,716 1,039,797 10,054,240 10,199,840 10,054,240 10,199,840

145,600

709,600 720,400

Dari hasil koreksi perusahaan dan analisis dari penulis, pada tahun 2009 perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 71,816,919,dengan pajak penghasilan sebesar Rp 10.054.240,- dan setelah dianalisis laba bersih sebelum pajak perusahaan meningkat menjadi Rp 72,856,716,- dengan pajak penghasilan sebesar Rp 10.199.840,-. Penjelasan koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi PT QN pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Usaha Pendapatan usaha diperoleh melalui kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh penghasilan. Pendapatan usaha perusahaan diperoleh melalui kegiatan penjualan software dan penyediaan jasa solusi telekomunikasi. Perusahaan memilih metode accrual basis dalam mengakui pendapatannya karena hampir semua jenis pembayaran atas kegiatan penjualan dan

63

pemberian jasa dalam bentuk kredit. Di dalam perpajakan, pendapatan di akui pada saat terjadinya transaksi (accrual basis). Dalam hal ini, berarti perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasakan analisis yang dilakukan oleh penulis, PT QN telah melaporkan seluruh pendapatannya di dalam SPT Masa PPN. Sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal atas perhitungan pendapatan ini. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dan PPN yang telah dilaporkan dan dibayarkan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

Pendapatan (DPP) PPN 231,608,543 23,160,854 104,696,238 10,469,624 178,251,001 17,825,100 518,929,875 51,892,988 436,313,659 43,631,366 290,782,354 29,078,235 261,413,682 26,141,368 305,641,382 30,564,138 256,820,685 25,682,069 225,648,176 22,564,818 292,499,993 29,249,999 282,586,703 28,258,670 3,385,192,291 338,519,230

2. Biaya Gaji Karyawan Biaya gaji karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2009 sebesar Rp 374,889,800,- terdiri dari biaya gaji dan THR selama satu tahun dan sudah termasuk tunjangan pajak yang diberikan. Atas biaya gaji karyawan dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 2.640.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara jumlah biaya gaji di dalam

64

SPT Tahunan Badan 1771 dengan jumlah biaya gaji di dalam SPT masa PPh pasal 21 dan/atau 26 dengan perincian sebagai berikut : Pada SPT Badan 1771

: Rp 374.889.800,-

Pada SPT masa PPh pasal 21 dan/atau 26

: Rp 377.529.800,-

Jumlah gaji karyawan di dalam SPT Tahunan 1771 seharusnya sama dengan jumlah penghasilan bruto atas gaji di dalam SPT masa PPh pasal 21 dan/atau 26 sehingga diperlukan koreksi negatif atas biaya tersebut. 3. Keperluan Kantor Atas biaya

keperluan kantor perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal

karena biaya ini dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Tetapi penulis melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 3.615.000,- dimana angka tersebut berasal dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang disusutkan sekaligus karena dianggap memiliki nilai yang tidak material untuk disusutkan. Sehingga penulis menyusutkan aktiva tetap tersebut sekaligus pada saat tahun pembeliannya dan memasukkannya sebagai keperluan kantor. Berikut ini adalah perincian pembelian aktiva tetap di tahun 2009: Jenis Aktiva FWT GSM GF181NK-1 Port Printer LX 300 Meja Samping Meja Meeting Whiteboard Total Aktiva yang disusutkan sekaligus

Kelompok Aktiva I I I I I

Tahun Pembelian 11-09 12-09 02-09 02-09 02-09

Nilai Perolehan (dalam rupiah) 950,000 650,000 415,000 985,000 615,000 3,615,000

65

4. Biaya Penyusutan Besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 127,279,788,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan tahun 2009

738,750,-

Rp 128,018,538,-

Karena ada beberapa aktiva tetap yang telah disusutkan sekaligus pada saat pembelian, maka nilai penyusutan aktiva tetap juga akan mengalami perubahan. Maka nilai penyusutan berdasarkan analisis penulis adalah sebagai berikut : Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 126,614,892,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan tahun 2009

484,375,-

Rp 127,099,267,-

Sehingga atas biaya penyusutan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 919.271,5. Biaya Keamanan dan Kebersihan Atas biaya ini harus dilakukan koreksi seluruhnya yaitu sebesar Rp 4,575,525,- karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang rinci dan jelas atas biaya keamanan dan kebersihan ini. 6. Beban internet Perusahaan mengeluarkan biaya internet untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Penulis menemukan bahwa perusahaan memasukkan biaya komunikasi ke dalam 66

biaya internet ini. Seharusnya biaya telepon tidak boleh digabung dengan biaya internet karena di dalam biaya tersebut terdapat biaya pulsa handphone yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan tertentu yang harus dikoreksi sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian uang pulsa selama tahun yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan DJP no KEP-220/PJ/2002 tertanggal 18 April 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon selular dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. Besarnya koreksi fiskal positif di dalam biaya internet ini adalah sebesar Rp 1.800.000,7. Biaya Entertainment Perusahaan mengeluarkan biaya entertainment untuk menjamu tamu dan kolega bisnisnya demi melancarkan keperluan bisnisnya. Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya entertainment yang telah dikeluarkan (formal) dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Dalam S334/PJ.321/2003 tanggal 22 Mei 2003 yang merupakan penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang biaya entertainment menegaskan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh dan tidak terkena PPh final dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Karena perusahaan tidak membuatkan daftar nominatif atas biaya entertainment, 67

maka atas biaya entertainment harus dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 12.695.152,-. 8. Biaya Iklan dan Promosi Perusahaan mengeluarkan biaya iklan dan promosi untuk memasang iklan di media online yang digunakan untuk mencari karyawan baru bagi perusahaan. Untuk biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam UU PPh pasal 6 ayat 1 (a). Untuk jasa pemasangan iklan, perusahaan sudah melakukan pemotongan PPh pasal 23. 9. Pendapatan Jasa Giro Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat 2, sehingga atas pendapatan jasa giro harus dikoreksi negatif sebesar Rp 528.017,10. Kerugian selisih kurs Kerugian yang diakibatkan oleh selisih kurs tidak perlu dikoreksi karena termasuk di balam salah satu komponen pengurang penghasilan bruto yang terdapat dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf e tentang kerugian selisih kurs mata uang asing.

68

Tabel IV.5 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya tahun 2010 PT QN LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rupiah) Keterangan Penjualan Pendapatan Jasa Jumlah Pendapatan Usaha Harga Pokok Pendapatan Biaya Tidak Langsung Laba Kotor Biaya Operasi : Gaji Karyawan Pemasaran Keperluan Kantor Transportasi Sewa Listrik Telekomunikasi Pemeliharaan dan Perbaikan Pos dan Materai Penyusutan Administrasi Bank Beban Entertainment PPh pasal 23 Lain-lain Jumlah Beban Operasional Laba(Rugi) Operasi Pendapatan(Beban) Lainlain : Jasa Giro Selisih Kurs Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan PPh tahun 2010* Laba Setelah Pajak Penghasilan

Komersial

Koreksi Perusahaan

5,549,575,021 41,659,818 5,591,234,839 (3,153,864,738) (369,943,750) 2,067,426,351

Laporan Fiskal Perusahaan 5,549,575,021 41,659,818 5,591,234,839 (3,153,864,738) (369,943,750) 2,067,426,351

(726,327,304) (549,394,283) (28,878,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (105,919,011) (1,044,000) (14,170,175) (237,584,196) (2,917,974) (53,240,299) (91,560) (785)

(726,327,304) (549,394,283) (28,878,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (105,083,136) (1,044,000) (14,170,175) (237,584,196) (2,917,974) (53,240,299) -

835,875

91,560 785

Menurut Penulis

Penulis 5,549,575,021 41,659,818 5,591,234,839 (3,153,864,738) (369,943,750) 2,067,426,351

4,620,000

1,141,125

1,169,583 7,122,399

(726,327,304) (549,394,283) (24,258,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (103,669,011) (1,044,000) (14,170,175) (236,414,613) (2,917,974) (46,127,900) -

(1,853,790,940)

(1,852,862,720)

(1,838,546,613)

213,635,411

214,563,631

228,879,738

(3,860,758)

(3,860,758)

(3,227,159)

(3,860,758)

(3,860,758)

210,408,252

210,702,873

225,018,980

30,022,917

30,064,895

32,107,878

180,385,335

180,637,978

192,911,102

633,599 (3,860,758)

(633,599)

69

Tabel IV.6 Perhitungan Pajak Terutang tahun 2010

Laba Bersih sebelum Pajak PPh Badan: 4.800.000.000 × 210.702.000x 12,5% 5.591.234.839 (210.7011.873 – 180.884.837) x 25% 4.800.000.000 × 225.018.000x 12,5% 5.591.234.839 (225.018.980 – 193.174.930) x 25% Total Pajak Terutang Angsuran PPh (30.064.895 – 833.196)/12 (32.107.878 – 833.196)/12

Sebelum Sesudah Selisih Analisis Analisis 210,702,873 225,018,980 14,316,107 22,610,604 7,454,291 24,146,866 7,961,012

30,064,895

32,107,878

2,042,983

2,435,900 2,606,200

Dari hasil koreksi perusahaan dan analisis dari penulis, pada tahun 2010 perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 210,702,873,-, dengan pajak penghasilan sebesar Rp 30,064,895,- dan setelah dianalisis laba bersih sebelum pajak perusahaan meningkat menjadi Rp 225,018,980,- dengan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 32,107,878,-. Penjelasan koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi PT QN pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Usaha Berdasakan analisis yang dilakukan oleh penulis, PT QN telah melaporkan seluruh pendapatannya di dalam SPT Masa PPN. Sehingga atas pendapatan tersebut tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Pendapatan yang diperoleh

70

perusahaan dan PPN yang telah dilaporkan dan dibayarkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

Pendapatan (DPP) 440,293,127 306,382,500 466,217,067 587,004,156 425,137,514 487,297,875 472,436,627 403,206,719 425,665,891 453,027,500 486,089,473 638,476,390 5,591,234,839

PPN 44,029,313 30,638,250 46,621,707 58,700,416 42,513,751 48,729,788 47,243,663 40,320,672 42,566,589 45,302,750 48,608,947 63,847,639 559,123,484

2. Biaya Pemasaran Biaya pemasaran merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan usaha PT QN. Perusahaan mengeluarkan biaya pemasaran ini untuk iklan mengenai perusahaan di media cetak maupun media online, promosi dalam mendukung acara tertentu, dan untuk menyewa stand di beberapa tempat pameran untuk mempromosikan produk mereka. Pada tahun 2010 tidak ditemukan adanya biaya pemasaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. 3. Keperluan Kantor Didalam biaya keperluan kantor pada tahun 2010, penulis menemukan bahwa perusahaan memasukkan biaya keamanan dan kebersihan di dalamnya. Walaupun biaya keamanan dan kebersihan berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan

71

masuk ke dalam komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi perusahaan tidak memiliki bukti pendukung adanya pembayaran atas biaya ini. Maka atas biaya tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 4.620.000,4. Biaya Telekomunikasi Atas biaya telekomunikasi, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 835.875,-. Akan tetapi dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

bagian

keuangan

perusahaan,

mereka

menerangkan

bahwa

perusahaan memberikan pulsa telepon selular sebesar Rp 125.000,- per orang per bulan kepada 3 orang bagian marketing dan sales perusahaan. Atas pemberian pulsa ini, perusahaan seharusnya melakukan koreksi positif sebesar Rp 2.250.000,-. Maka penulis menambahkan koreksi positif sebesar Rp 1.414.125,- terhadap biaya telekomunikasi. 5. Penyusutan Dalam keadaan perusahaan saat ini perhitungan untuk biaya penyusutan lebih baik menggunakan metode garis lurus, karena jika menggunakan metode saldo menurun, maka hasilnya perusahaan akan mengalami kerugian yang akan berdampak buruk bagi perpajakan. Besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan dengan metode garis lurus pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 236,845,446,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan tahun 2009

738,750,-

Rp 237,584,196,-

72

Karena ada beberapa aktiva tetap yang telah disusutkan sekaligus pada saat pembelian, maka nilai penyusutan aktiva tetap juga akan mengalami perubahan. Maka nilai penyusutan di tahun 2010 berdasarkan analisis penulis adalah sebagai berikut : Inventaris Kantor

Kelompok I

Rp 235,930,238,-

Inventaris Kantor

Kelompok II

Rp

Total Penyusutan tahun 2009

484,375,-

Rp 236,414,613,-

Sehingga atas biaya penyusutan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1.169.583,6. Beban Entertainment Atas beban entertainment yang dikeluarkan perusahaan ditemukan adanya perbedaan antara nilai yang ada di Laporan Keuangan Fiskal dan yang ada di daftar nominatif. Dimana nilai yang ada di dalam daftar nominatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang di laporkan di dalam SPT tahunan Badan. Jumlah biaya entertainment di dalam SPT Tahunan

: Rp 53.240.299,-

Jumlah biaya entertainment di dalam daftar nominatif

: Rp 46.127.900,-

Selisih

: Rp 7.112.399,-

Atas selisih inilah harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 7.112.399,7. Biaya PPh Pasal 23 Pada tahun 2010, perusahaan menggunakan jasa pemasangan iklan untuk mencari calon karyawan baru untuk perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memotong PPh pasal 23 atas jasa dan membiayakan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 (h), pemotongan PPh pasal 23 tidak dapat dibiayakan. Maka besarnya koreksi 73

yang harus dilakukan adalah sebesar Rp 91.560,-. Perusahaan telah melakukan hal yang benar dengan melakukan koreksi fiskal terhadap PPh pasal 23. 8. Pendapatan atas jasa giro Pendapatan atas giro adalan penghasilan yang telah dipotong PPh final Pasal 4 (2), sehingga pendapatan jasa giro tersebut tidak perlu diperhitungkan kembali di dalam laporan fiskal. Maka atas pendapatan jasa giro ini harus dilakukan koreksi fiskal seluruhnya sebesar Rp 633.599,IV.3

Perencanaan Pajak yang Dapat Diterapkan pada PT QN Setelah dilakukan koreksi fiskal selama tahun 2008, 2009, dan 2010 terdapat perbedaan laba sebelum pajak penghasilan, dimana jumlah laba sebelum pajak di tahun 2008 mengalami penurunan tetapi di tahun 2009 dan 2010 semakin mengalami peningkatan. Untuk mengatasi kenaikan laba, maka biaya yang telah dikeluarkan perusahaan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang baik merupakan suatu cara yang efektif untuk menekan laba kena pajak yang semakin meningkat tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peratutan perpajakan yang berlaku tanpa harus melanggarnya. Undang-Undang perpajakan dan segala peraturan perpajakan selalu berkembang dengan dinamis seiring dengan keadaan perekonomian Negara yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Semakin lama celah-celah yang dapat dimanfaatkan di dalam hal perpajakan semakin sempit disebabkan oleh adanya revisi-revisi baru atas undang-undang peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengetahui dan memperbaharui pengetahuan 74

mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku sebelum melakukan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang dikemudian hari akan memberatkan beban perusahaan. Dengan selalu memperbaharui pengetahuan perpajakan sesuai dengan perubahan yang senantiasa terjadi merupakan suatu awal bentuk perencanaan pajak yang baik. Dengan melihat keadaan perusahaan terutama dari segi keuangan dan perpajakannya, maka beberapa perencanaan pajak yang mungkin dilakukan pada PT QN adalah sebagai berikut: 1. Melihat adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, maka perusahaan tidak boleh hanya menggunakan laporan keuangan komersial saja dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Tetapi sebaiknya perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan perpajakan terbaru yang berlaku agar dapat membuat perencanaan pajak yang efektif bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menyusun laporan keuangan fiskal dengan teliti karena penulis menemukan adanya beberapa hal yang terlewatkan dan jumlah biaya-biaya yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. 2. Selama ini PT QN belum memiliki karyawan yang benar-benar mengerti mengenai perpajakan, sehingga hanya mengandalkan staf keuangan yang tidak memiliki kemampuan di bidang perpajakan. PT QN sudah menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan membayarkan pajak perusahaan. Akan tetapi, antara konsultan pajak yang digunakan perusahaan dengan staf keuangan perusahaan kurang komunikasi sehingga konsultan pajak hanya menerima perhitungan dari staf keuangan 75

tanpa menanyakan lebih rinci mengenai biaya-biaya tersebut dan staf keuangannya pun tidak mengerti tentang apa yang dikerjakan oleh konsultan pajak. Hal ini menyebabkan ada beberapa koreksi fiskal yang salah yang dapat menyebabkan sanksi di kemudian hari. Selain itu dalam hal pelaporan dan

pembayaran

pajaknya,

perusahaan

mengalami

beberapa

kali

keterlambatan yang menyebabkan perusahaan mendapatkan Surat Tagihan Pajak dan terkena sanksi administratif. Seharusnya antara konsultan dan staf keuangan perusahaan menjalin hubungan kerja yang lebih baik agak di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang mungkin berakibat fatal bagi perusahaan. 3. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan Dari data yang diperoleh melalui perusahaan , sumber-sumber penghasilan perusahaan berasal dari: a. Penjualan Software b. Penjualan jasa penghematan biaya telepon c. Pendapatan bunga jasa giro Dalam

melaksanakan

perencanaan

pajak,

perusahaan

harus

dapat

memaksimalkan penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dan yang dikenakan PPh final. Dilihat dari sumber penghasilan yang ada, maka pendapatan atas jasa giro merupakan penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memperkecil penghasilan kena pajak, karena penghasilan jasa giro sudah dipotong PPh final pasal 4(1), sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali dalam laporan laba rugi fiskal.

76

4. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan a. Biaya entertainment Biaya jamuan yang dikeluarkan perusahaan untuk menjamu tamu harus dikoreksi seluruhnya di tahun 2009 dan sebagian di tahun 2010. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya jamuan tersebut agar biaya tersebut tidak dianggap fiktif. Dengan adanya daftar nominatif maka biaya jamuan ini dapat diakui sebagai biaya yang boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Daftar nominatif harus dibuat secara lengkap dan jelas dengan menuliskan transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-27/PJ.22/1986, maka isi dari daftar nominatif harus dibuat seperti berikut ini : Tabel IV.7 Daftar Nominatif Biaya entertainment dan Sejenisnya Tahun Pajak : No

Pemberian entertainment dan sejenisnya Tanggal

Tempat

Alamat

Jenis

Jumlah (Rp)

Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya NPWP Nama Posisi Nama Jenis Perusahaan Usaha

Keterangan

77

b. Biaya Keamanan dan Kebersihan Biaya iuran keamanan dan kebersihan harus dikoreksi fiskal karena tidak sidertai dengan bukti perndukung yang jelas dan rinci sehingga tidak termasuk di dalam pasal 6 ayat 1 dan tidak dapat dijjadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang dapat menyatakan bahwa biaya ini benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bukti-bukti yang dapat digunakan dapat berupa kwitansi pembayaran atau surat dari pengelola gedung bahwa memang ada pemungutan biaya keamanan dan kebersihan. c. Biaya keperluan kantor Penulis menemukan pada tahun 2010, di dalam biaya keperluan kantor terdapat biaya keamanan dan kebersihan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan agar tidak perlu dilakukan koreksi fiskal adalah perusahaan harus selalu meminta bukti berupa kwitansi atas pembayaran iuran keamanan dan kebersihan. d. Biaya komunikasi dan internet Penulis menemukan pada tahun 2009 bahwa perusahaan menggabungkan biaya komunikasi di dalam biaya internet. Di dalam biaya komunikasi tersebut terdapat biaya pulsa yang dikeluarkan untuk karyawan dengan jabatan tertentu dan direktur. Pada tahun 2010, perusahaan kurang melakukan koreksi positif atas biaya komunikasi. Sebaiknya biaya ini dijadikan tunjangan komunikasi, agar perusahaan dapat memasukkannya sebagai

78

pengurang penghasilan bruto tanpa harus melakukan koreksi positif sebesar 50% yang diatur dalam KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. 5. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan aktiva yang dapat disusutkan sekaligus. Penulis menemukan bahwa ada beberapa aktiva tetap perusahaan yang tidak material (dibawah Rp 1.000.000,-) disusutkan selama 4 tahun ataupun 8 tahun. Dengan menyusutkan aktiva-aktiva tersebut selama beberapa tahun dinilai tidak efisien untuk perhitungan perpajakan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan menyusutkan aktiva-aktiva tersebut sekaligus pada tahun pembelian sehingga dapat memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, perusahaan akan lebih menguntungkan apabila menggunakan metode garis lurus. Karena jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun, maka di tahun 2009 dan di tahun 2010 perusahaan akan mengalami rugi sebelum pajak. 6. Transaksi yang berkaitan dengan Perusahaan sebagai pemungut pajak. Dalam menggunakan jasa pihak ketiga dalam memelihara dan memperbaiki inventaris dan aktiva tetap, perusahaan tidak pernah melakukan pemotongan PPh pasal 23. Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas withholding tax tersebut. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan cara memberikan tunjangan dengan metode gross up. Dengan menggunakan metode ini, maka perusahaan harus menggross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari 79

hasil penghasilan jasa setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Tarif tunjangan dengan metode ini disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007 yang mengatur mengenai jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa yang imbalannya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh. 7. Optimalisasi pengkreditan Pajak Penghasilan yang telah dibayar. Pada tahun 2009 dan 2010 PT QN telah melakukan optimalisasi pengkreditan pajak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara perusahaan memanfaatkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dapat dikreditkan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya kredit pajak ini, jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar menjadi berkurang. 8. Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus lebih teliti dan cermat dalam membuat laporan keuangan fiskal karena akan berdampak dalam pengisian SPT. Apabila ada kesalahan di dalam menghitung laporan keuangan fiskal, maka akan merugikan perusahaan jika dilakukan pemeriksaan karena dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat menambah beban perusahaan. 9. Perusahaan telah melaporkan pajak-pajaknya secara tepat waktu. Hal ini termasuk perencanaan pajak yang baik. Karena dalam melakukan perencanaan pajak tidak hanya mencari celah melalui peraturan-peraturan perpajakan,

namun

menghindari

kesalahan-kesalahan

yang

dapat

menimbulkan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

80

IV.4

Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Rekonsiliasi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan biaya secara akuntansi komersial dan fiskal karena laporan keuangan komersial mengacu pada PSAK dimana semua biaya komersial dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada peraturan perpajakan dimana tidak semua biaya komersial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas biaya yang tidak dapat dikurangkan ini harus dilakukan koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif atas atas suatu beban komersial perusahaan akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial perusahaan akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan koreksi fiskal positif atas biaya- biaya komersial dan memaksimalkan koreksi fiskal negatif yang akan berdampak pada berkurangnya laba kena pajak dan penghematan beban pajak. Dengan menerapkan langkah penerapan pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terlihat perbedaan antara laba komersial dan fiskal pada tabeltabel berikut ini:

81

Tabel IV.8 PT QN REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah)

Keterangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Operasi: Gaji Karyawan Keperluan Kantor Listrik Pemeliharaan & Perbaikan Telepon Transportasi Penyusutan Sewa Pos dan Materai Administrasi Bank Keamanan dan Kebersihan Lain-lain Jumlah Beban Operasional Laba (Rugi) Operasi Pendapatan Lain-Lain: Jasa Giro Selisih Kurs Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Laba Bersih Sebelum Pajak

Komersial 2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

(80,315,900) (650,000) (4,452,092) (5,416,000) (1,699,678) (6,732,000) (4,634,689) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) (443,370) -

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi Fiskal Fiskal 2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

Setelah Perencanaan Pajak Perencanaan Fiskal pajak 2,191,898,623 (2,094,849,813) 97,048,810

(80,315,900) (3,285,000) (4,452,092) (5,416,000) (1,699,678) (6,732,000) (4,558,594) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) -

(80,315,900) (3,285,000) (4,452,092) (5,761,702) (1,699,678) (6,732,000) (4,558,594) (18,108,993) (63,000) (1,033,462) -

(2,635,000)

76,095

443,370

345,702

443,370 14,955

(123,549,184)

(125,664,710)

(126,468,737)

(26,500,374)

(28,615,900)

(29,419,297)

75,027,528

75,027,528

75,027,528

75,027,528

75,027,528

75,027,528

48,527,155

46,411,629

45,607, 602

82

Tabel IV.9 PT QN REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 (Dalam Rupiah) Keterangan Pendapatan Usaha Harga Pokok Pendapatan Laba Kotor Biaya Operasi : Gaji Karyawan Keperluan Kantor Listrik Pemeliharaan & Perbaikan Transportasi Penyusutan Sewa Pos dan Materai Administrasi Bank Keamanan dan Kebersihan Beban Internet Beban Entertainment Beban Iklan dan Promosi Lain-lain Jumlah Beban Operasional Laba(Rugi) Operasi Pendapatan(Beban) Lainlain : Jasa Giro Selisih Kurs Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan(Beban) Lainlain Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan

Komersial 3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(374,889,800) (7,133,101) (7,873,438) (1,989,280) (5,521,998) (128,018,538) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (4,575,525) (73,914,852) (949,500) -

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi Fiskal Fiskal 3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(2,640,000) (3,615,000)

919,271

4,575,525 1,800,000

(377,529,800) (10,748,101) (7,873,438) (1,989,280) (5,521,998) (127,099,267) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (72,114,852) (949,500) -

Setelah Perencanaan Pajak Perencanaan Fiskal pajak 3,385,192,291 (2,649,167,273) 736,030,265

(126,975)

(4,575,525) (1,800,000) (12,695,152) (874)

(377,529,800) (10,748,101) (7,873,438) (2,116,255) (5,521,998) (127,099,267) (48,570,225) (6,074,144) (2,195,804) (4,575,525) (73,914,852) (12,695,152) (949,500) (874)

(661,706,205)

(660,666,409)

(679,864,935)

74,324,059

75,363,856

56,165,330

(3,507,140) 1,000,000

(3,507,140) 1,000,000

(3,507,140) 1,000,000

(2,507,140)

(2,507,140)

(2,507,140)

71,816,919

72,856,716

53,658,190

83

Tabel IV.10 PT QN REKONSILIASI PERHITUNGAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 (Dalam Rupiah) Keterangan Penjualan Pendapatan Jasa Jumlah Pendapatan Usaha Harga Pokok Pendapatan Biaya Tidak Langsung Laba Kotor Biaya Operasi : Gaji Karyawan Pemasaran Keperluan Kantor Transportasi Sewa Listrik Telekomunikasi Pemeliharaan dan Perbaikan Pos dan Materai Penyusutan Administrasi Bank Beban Entertainment PPh pasal 23 Lain-lain Jumlah Beban Operasional

5,549,575,021 41,659,818

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi Fiskal Fiskal 5,549,575,021 41,659,818

Setelah Perencanaan Pajak Perencanaan Fiskal Pajak 5,549,575,021 41,659,818

5,591,234,839

5,591,234,839

5,591,234,839

(3,153,864,738)

(3,153,864,738)

(3,153,864,738)

(369,943,750) 2,067,426,351

(369,943,750) 2,067,426,351

(369,943,750) 2,067,426,351

(726,327,304) (549,394,283) (28,878,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (105,083,136)

(726,327,304) (549,394,283) (24,258,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (103,669,011)

(726,327,304) (549,394,283) (28,878,500) (46,394,600) (75,781,752) (12,046,501) (105,083,136)

Komersial

4,620,000

1,141,125

(1,044,000) (14,170,175) (237,584,196) (2,917,974) (53,240,299) -

(1,044,000) 1,169,583 7,122,399

(14,170,175) (236,414,613) (2,917,974) (46,127,900) -

(4,620,000)

(1,141,125) (21,306)

(7,112,399) (785)

(1,065,306) (14,170,175) (236,414,613) (2,917,974) (53,240,299) (785)

(1,852,862,720)

(1,838,546,613)

(1,851,715,128)

Laba(Rugi) Operasi

214,563,631

228,879,738

215,711,223

Pendapatan(Beban) Lain-lain : Jasa Giro Selisih Kurs Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain

(3,860,758)

(3,860,758)

(3,860,758)

(3,860,758)

(3,860,758)

(3,860,758)

Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan

210,702,873

225,019,980

211,850,465

84

Tabel IV.11 Perhitungan PPh Badan Tahun 2008 (Dalam Rupiah) Keterangan Penghasilan Kena Pajak PPh Badan: 10% x Rp 46,411,629 10% x Rp 45,607,602 Total PPh Badan

Sebelum Perencanaan Pajak 46,411,629

Setelah Perencanaan Pajak 45,607,602

804,027

Persentase Penghematan 1,73%

80,403

1,73%

Selisih

4,641,162 4,641,162

4,560,760 4,560,760

Tabel IV.12 Perhitungan PPh Badan Tahun 2009 (Dalam Rupiah) Keterangan Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Dengan Fasilitas: 14% x Rp 72,856,716 14% x Rp 52,738,919 Total PPh Badan

Sebelum Perencanaan Pajak 72,856,716

Setelah Perencanaan Pajak 53,658,190

19,198,526

Persentase Penghematan 26.35%

2,687,794

26.35%

Selisih

10,199,940 10,199,940

7,512,146 7,512,147

Tabel IV.13 Perhitungan PPh Badan Tahun 2010 (Dalam Rupiah) Keterangan Penghasilan Kena Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak 225,019,080

Setelah Perencanaan Pajak 211,850,465

Selisih 13,168,615

Persentase Penghematan 5.85%

PPh Badan: PKP Fasilitas (4,8M/5,591,234,839) x Rp 225,019,080 (4,8M/5,591,234,839) x Rp 210,680,782 PKP non Fasilitas PPh Terutang Dengan Fasilitas: 12,5% x 193,174,857 12,5% x 180,866,621 PPh terutang non fasilitas 25% x 31,843,223 25% x 29,814,161 Total PPh Badan

193,175,857.41 181,870,778.33 31,843,223

29,979,687

24,146,982.18 22,733,847.29 7,960,805.65 7,494,921.67 32,107,787.82

30,228,768.96

1,879,018.87

5.85%

85

Dari analisis atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersial dan fiskal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan pajak atas biaya-biaya komersial, maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Penghematan pajak diperoleh karena biaya-biaya komersial dapat diminimalkan untuk dikoreksi fiskal sehingga jumlah penghasilan sebelum pajak penghasilan menurun yaitu: •

Tahun 2008 menurun dari Rp 46.411.629,- menjadi Rp 45.607.602,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,73%.

•

Tahun 2009 menurun dari Rp 72.856.716,- menjadi Rp 53.658.190,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 26,35%.

•

Tahun 2010 menurun dari Rp 225.019.080,- menjadi Rp 211.850.465,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 5,85%. Berikut ini beberapa penjelasan atas usulan perencanaan pajak pada PT

QN adalah sebagai berikut: a) Biaya keperluan kantor dikoreksi negatif pada tahun 2008 dan 2009 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.635.000,- dan Rp 3.615.000,karena merupakan pembelian aktiva yang nilai penyusutannya dilakukan sekaligus pada saat tahun perolehan karena memiliki nilai yang tidak material yaitu di bawah Rp 1.000.000,-. b) Biaya keamanan dan kebersihan dikoreksi positif pada tahun 2008 dan 2009 sebesar masing-masing Rp 443.370,- dan Rp 4.575.525,- karena perusahaan tidak memiliki bukti dari pengelola gedung yang mendukung bahwa biaya ini benar benar ada. Oleh sebab itu perusahaan harus

86

memiliki bukti pendukung atas pengeluaran biaya tersebut sehingga biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak perlu dilakukan koreksi fiskal c) Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga untuk memelihara dan memperbaiki inventaris dan aktiva tetap perusahaan. Namun pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajang penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan metode gross up, dimana biaya tersebut dapat dijadikan penambah biaya fiskal dalam laporan keuangan fiskal. Adapun rincian atas biaya pemeliharaan ini adalah: •

Tahun 2008 digross up sebesar Rp 345.702,-

•

Tahun 2009 digross up sebesar Rp 126.975,-

•

Tahun 2010 digross up sebesar Rp 21.306,-

d) Biaya entertainment. Biaya entertainment harus dikoreksi positif sebesar Rp 12.695.152,- pada tahun 2009 dan Rp 7.112.399,-. Biaya ini dikoreksi karena pada tahun 2009 perusahaan tidak membuat daftar nominatif dan pada tahun 2010 jumlah biaya entertainment di dalam daftar nominatif dengan di SPT Tahunan berbeda sehingga harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 7.112.399,-. Agar biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment dan nilainya harus sesuai dengan yang ada di SPT Tahunan.

87

e) Biaya internet dan telekomunikasi Di dalam laporan keuangan yang di buat oleh perusahaan, pada tahun 2009 perusahaan menggabungkan biaya telekomunikasi di dalam biaya internet dimana dalam biaya telekomunikasi tersebut ternyata digunakan juga untuk membeli pulsa telepon selular bagi direktur dan karyawan yang memiliki jabatan tertentu. Pada tahun 2010 terdapat kekurangan koreksi atas biaya telekomunikasi. Jadi pada tahun 2009 pada biaya internet harus dikoreksi sebesar Rp 1.800.000,- dan di tahun 2010 biaya telekomunikasi harus dikoreksi sebesar Rp 1.414.125,-. Perencanaan pajak untuk biaya ini adalah dengan mengganti biaya telepon selular dengan tunjangan komunikasi dimana tunjangan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

88