BAB IV ANALISIS KERAGAAN 22 KABUPATEN TERTINGGAL
4.1. Karakteristik Daerah/Wilayah Kajian mengenai karakteristik kondisi masing-masing wilayah diperlukan untuk mengetahui program pembangunan yang tepat dalam memajukan suatu daerah. Karakteristik yang perlu dilihat lebih lanjut adalah kondisi aksesibilitas, sumber daya alam (baik masih potensi maupun yang sudah dikembangkan), sumber daya manusia (kuantitas maupun kualitasnya), dan perkembangan sarana prasarana.
4.1.1. Aksesibilitas Aksesibilitas sebuah daerah berperan penting dalam menyalurkan sumber daya input produksi sekaligus sebagai jalur pemasaran/pendistribusian hasil produksi tersebut. Kemudahan akses untuk keluar masuk barang jasa dalam suatu daerah mampu mempercepat kinerja perekonomian. Mobilitas perpindahan sumber daya akan mengalir ke tempat sumber daya tersebut lebih dibutuhkan. Sulitnya akses dari dan menuju suatu wilayah menyebabkan harga barang dan jasa menjadi relatif lebih mahal dikarenakan adanya tambahan biaya transport. Kondisi geografis dari sebagian besar 22 kabupaten tertinggal terletak di kepulauan dan pegunungan/perbukitan yang sulit diakses, daerah pesisir dan daerah yang rawan bencana. Pada umumnya kabupaten tertinggal merupakan daerah yang relatif sulit dijangkau. Untuk daerah yang sulit diakses dikarenakan
42
kepulauan antara lain Kabupaten Simeuleu, Nias Selatan, dan Nias. Untuk kesulitan akses dengan kondisi perbukitan atau belum terbukanya akses jalan di sebagian besar wilayah desanya adalah Kabupaten Simeuleu, Aceh Jaya, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Padang Pariaman, dan Way Kanan. Sebagian besar daerah mempunyai kondisi rawan bencana (banjir, gempa, tsunami, dan longsor) terutama yang terletak di wilayah Pantai Barat Sumatra antara lain Kabupaten Simeuleu, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nias, Nias Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Mukomuko. Kondisi daerah yang rawan bencana bukan hanya dapat menyebabkan pembangunan terhambat, bahkan merusakkan pembangunan yang sudah terlaksana. Kerusakan fasilitas, terutama jalan sebagai jalur transportasi, dapat menyebabkan sebuah daerah terisolir.
persentase desa
100 80 60 40 20
Desa dengan jalan dapat dilalui mobil
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Barat
Lebong
Kaur
Mukomuko
Ogan Ilir
Lahat
Banyuasin
Pasaman Barat
Solok
Solok Selatan
Padang Pariaman
Nias Selatan
Pakpak Bharat
Tapanuli Tengah
Nias
Aceh Jaya
Aceh Barat Daya
Aceh Besar
Aceh Selatan
Simeuleu
0 Kabupaten
Desa dengan jalan sudah diaspal
Sumber: BPS, Podes 2008 (diolah) Gambar 4.1. Persentase Desa dengan Jalan yang Dapat Dilalui Mobil dan Desa dengan Jalan yang Sudah Diaspal Tahun 2008
43
Kondisi jalan sebagai jalur transportasi di 22 kabupaten tertinggal masih cukup memprihatinkan. Walaupun sebagian besar desa sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil), akan tetapi, hanya sekitar 61 persen yang sudah diaspal, lebih banyak jalan yang kondisinya terbatas. Kondisi jalan yang diaspal masih banyak yang berada di bawah rata-rata desa secara nasional (64 persen). Kabupaten Aceh Jaya, Banyuasin, dan Way Kanan merupakan daerah yang mempunyai persentase desa dengan jalan aspal yang paling rendah.
4.1.2. Sumber Daya Alam Sumber daya alam merupakan salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi. Daerah tertinggal diindikasikan memiliki sumber daya alam yang terbatas maupun berpotensi namun belum dikembangkan/dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam kabupaten tertinggal biasanya bergantung pada sektor primer. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam, yang sangat
menggantungkan pembangunan daerahnya dari pajak dan dana
perimbangan, seperti Kabupaten Solok Selatan dan Lebong. Daerah yang mempunyai potensi dari subsektor petanian pangan dan palawija (berupa produk padi, jagung, cabai, dan singkong) adalah Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Besar, Pakpak Bharat, Padang Pariaman, Lahat, Banyuasin, dan Lampung Utara. Di antara daerah tersebut, yang dapat dikatakan lebih mampu mengelola potensinya adalah Lahat. Dengan program pertanian yang terpadu dengan dinas pertanian terkait diharapkan mampu memacu perkembangan produk
44
pertanian. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembentukan daerah penyangga (dari OKU Timur) dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Sebagian besar daerah yang berpotensi pada produk perikanan masih belum bisa mengelola sumberdaya perikanannya dengan baik (masih perikanan tangkap, bukan budidaya). Daerah dengan produk perikanan seperti Nias dan Nias Selatan sangat tergantung musim dan perairan. Daerah yang sudah mulai mengembangkan pola budidaya dengan keramba dan tambak adalah Lampung Barat. Dengan pengembangan budidaya maka akan relatif dapat memastikan pasokan produk ke pasaran. Adapun daerah yang memproduksi tanaman perkebunan seperti kopi dan kelapa sawit belum bisa mengembangkan produksinya dengan maksimal dikarenakan belum adanya industri lanjutan. Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat Daya merupakan penghasil Kopi Aceh (Kopi Gayo) yang terkenal, meskipun produksinya belum massive. Kabupaten lain yang juga sebagai produsen kopi antara lain Solok dan Lampung Barat. Kabupaten yang sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit adalah Kaur dan Mukomuko.
4.1.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia juga perlu diperhatikan, selain sumber daya alam, sebagai faktor pembangunan. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia merupakan motor penggerak sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dengan peningkatan tersebut masih
45
relatif kecil dibandingkan angka nasional. Sehingga dapat disimpulkan percepatan pembangunan sumber daya manusia masih kurang progesif.
90 80
TPAK
70 60 50 40 30 20 64
66
68
ipm
70
72
74
Simeuleu Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Barat Daya Aceh Jaya Nias Tapanuli Tengah Pakpak Bharat Nias Selatan Padang Pariaman Solok Solok Selatan Pasaman Barat Lahat Banyuasin Ogan Ilir Kaur Mukomuko Lebong Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan
Sumber: BPS (diolah) Gambar 4.2. Plot Kondisi TPAK dan IPM dari 22 Kabupaten Tertinggal Tahun 2007 Perkembangan kuantitas dan pembangunan kualitas sumber daya manusia tahun 2007-2009 dapat dilihat dari Gambar 4.2 dan 4.3. Seluruh kabupaten mengalami peningkatan IPM pada 2009 dibandingkan dengan tahun 2007. Akan tetapi, peningkatan kualitas 21 kabupaten masih berada di bawah IPM nasional (2007 sebesar 70,59 dan pada 2009 menjadi sebesar 71,67), hanya Kabupaten Aceh Besar yang berada di atas nilai IPM nasional. Kabupaten Nias Selatan memiliki nilai IPM yang jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain. Sebagian besar kabupaten juga mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja sejalan penambahan jumlah penduduk. Kabupaten yang memiliki Tingkat
46
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) lebih tinggi dari nasional antara lain Aceh Selatan, Lebong, Lahat, Ogan Ilir, dan Kaur. TPAK nasional tahun 2007 sebesar 66,99 persen dan meningkat di tahun 2009 menjadi 67,23 persen. 80 70
TPAK
60 50 40 30 20 64
66
68
ipm
70
72
74
Simeuleu Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Barat Daya Aceh Jaya Nias Tapanuli Tengah Pakpak Bharat Nias Selatan Padang Pariaman Solok Solok Selatan Pasaman Barat Lahat Banyuasin Ogan Ilir Kaur Mukomuko Lebong Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan
Sumber: BPS (diolah) Gambar 4.3. Plot Kondisi TPAK dan IPM dari 22 Kabupaten Tertinggal Tahun 2009
4.1.4. Sarana dan Prasarana Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi maupun sosial suatu daerah merupakan investasi masa depan bagi daerah itu sendiri. Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai dan berkualitas mendorong pengembangan sumber daya dengan efektif yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Begitu halnya dengan ketersediaan infrastruktur energi (listrik) sangat perlu diperhatikan. Pengembangan kegiatan ekonomi daerah berbasis industri kurang dapat menyebar ke daerah tertinggal jika kapasitas produksi masih belum mencukupi kebutuhan.
47
Pada Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa kabupaten tertinggal cukup memfokuskan pada pembangunan sarana sosial maupun ekonomi. Perkembangan jumlah sarana kesehatan dan pendidikan yang meningkat, serta penambahan daya listrik terpasang merupakan indikasi adanya pembangunan sarana yang krusial. Tabel 4.1. Perkembangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di antara 22 Kabupaten Tertinggal Tahun 2005 dan 2008 Rasio Fasilitas Rasio SD dan Persentase Kesehatan per SMP per 10.000 Keluarga Kabupaten 10.000 penduduk penduduk Pengguna Listrik Tertinggal 2005 2008 2005 2008 2005 2008 46,95 73,11 Simeuleu 3,82 14,67 18,24 19,56 68,74 93,01 Aceh Besar 4,07 8,00 8,04 10,51 65,40 75,37 Aceh Selatan 5,05 4,71 12,68 13,28 47,63 76,59 Aceh Barat Daya 3,71 5,36 11,71 11,70 42,91 65,79 Aceh Jaya 5,94 7,28 13,30 19,05 26,69 47,95 Nias 2,64 3,79 11,70 12,85 66,46 78,25 Tapanuli Tengah 4,09 6,52 13,53 13,25 58,65 71,63 Pakpak Bharat 7,75 12,91 16,78 19,24 35,33 45,08 Nias Selatan 1,88 4,07 8,02 13,27 80,71 82,80 Padang Pariaman 3,72 4,24 11,47 12,37 68,96 78,79 Solok 3,50 6,07 11,18 11,78 58,13 73,87 Solok Selatan 3,61 5,38 10,28 13,40 42,27 54,51 Pasaman Barat 2,90 2,37 10,34 10,38 48,53 71,41 Lahat 5,35 6,17 17,77 12,36 49,19 62,62 Banyuasin 2,49 6,36 7,09 8,10 46,85 73,40 Ogan Ilir 1,83 9,91 9,96 10,57 34,90 48,47 Kaur 4,71 10,07 13,33 14,24 35,39 65,24 Muko-muko 5,12 11,40 11,40 11,33 49,93 68,12 Lebong 5,46 10,97 13,27 15,14 34,33 42,20 Lampung Barat 2,99 6,83 10,80 11,59 54,28 69,95 Lampung Utara 3,79 5,84 9,94 10,63 24,19 50,44 Way Kanan 3,64 6,74 11,58 12,36 Rata-rata 89,01 92,73 Nasional Sumber: BPS, Podes (2005 dan 2008) Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) mencanangkan bahwa satu SD terhadap maksimal menampung 200-300 anak usia 7-12 tahun atau maksimal
48
30 anak dalam satu kelas. Menurut Kementrian Kesehatan, sarana kesehatan yang dibangun seyogyanya mampu melayani 30.000 penduduk di sekitarnya atau dengan rasio sekitar 30. Kabupaten tertinggal memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan nasional berdasarkan Tabel 4.1. Hal ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan melebihi kapasitas ideal yang diharapkan.
4.2. Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Tertinggal Keterbatasan potensi dan PAD dari daerah tertinggal menyebabkan terbatasnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang ada. Anggaran sebagai instrumen fiskal dalam fungsi alokasi disesuaikan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Keterpaduan alokasi yang tepat bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah sehingga bermanfaat bagi perekonomian kabupaten. 100,0
pendidikan 60,0
kesehatan
40,0
ekonomi
Way Kanan
Lampung Utara
Lebong
Kaur
Mukomuko
Ogan Ilir
Banyuasin
Lampung Barat
Kabupaten
Lahat
Solok Selatan
Pasaman Barat
Nias Selatan
Pakpak Bharat
Nias
Tapanuli Tengah
Aceh Jaya
Aceh Barat Daya
Aceh Besar
Aceh Selatan
Simeuleu
0,0
Solok
20,0 Padang…
persentese alokasi
lainnya 80,0
pelayanan umum
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.4. Struktur Alokasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tertinggal Berdasarkan Fungsi Tahun 2009
49
Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa struktur alokasi belanja pemerintah daerah tertinggal hampir sama. Alokasi belanja terbesar masih didominasi belanja fungsi pelayanan umum kemudian baru fungsi pendidikan. Alokasi belanja fungsi pelayanan umum berkisar antara 22-40 persen dari total belanja. Belanja fungsi kesehatan, ekonomi, dan lainnya relatif kecil, antara 5 persen sampai dengan 20 persen.
4.2.1. Belanja Fungsi Pelayanan Umum Perkembangan belanja fungsi pelayanan umum dari tahun 2007-2009 bervariasi antardaerah, sebagian besar mengalami kenaikan. Kenaikan belanja fungsi ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan gaji pegawai (baik dari segi nominal maupun jumlah pegawai). Rekrutmen pegawai baru juga semakin memberikan beban tersendiri karena semakin memperbesar pengalokasian. Pada tahun 2009 Kabupaten Lahat mempunyai pengeluaran untuk fungsi belanja pelayanan umum terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya untuk kebutuhan yaitu sebesar 250.055,65 miliar rupiah atau 64,91 persen lebih tinggi dari rata-rata belanja pelayanan umum seluruh kabupaten yang ada yaitu 151.628,10 miliar rupiah. Belanja untuk kebutuhan pelayanan umum terkecil adalah Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya 34.444,74 miliar rupiah atau 77,28 % lebih kecil dari rata-rata belanja pelayanan umum seluruh kabupaten. Pada Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa terdapat sepuluh kabupaten yang mengalokasikan belanja fungsi alokasi yang lebih besar dibandingkan rata-rata (32 persen). Sepuluh kabupaten tersebut adalah Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh
50
Barat Daya, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Solok, Kaur, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Way Kanan.
alokasi anggaran
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Barat
Lebong
Mukomuko
Kaur
Ogan Ilir
Banyuasin
Lahat
Pasaman Barat
Solok Selatan
Solok
Padang Pariaman
Nias Selatan
Pakpak Bharat
Tapanuli Tengah
Nias
Aceh Jaya
Aceh Barat Daya
Aceh Selatan
Aceh Besar
Simeuleu
0,0
Kabupaten
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.5. Alokasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum Tahun 2009
4.2.2. Belanja Fungsi Ekonomi Kenaikan belanja
fungsi ekonomi antara lain digunakan untuk
pengembangan pelatihan kerja, peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, dan promosi potensi wilayah. Kabupaten Lahat memiliki belanja fungsi ekonomi tertinggi
dibandingkan
daerah
pembangunan pada sektor pertanian.
lain,
dimana
sedang
memprioritaskan
51
alokasi anggaran
15,0
10,0
5,0
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Barat
Lebong
Mukomuko
Kaur
Ogan Ilir
Banyuasin
Lahat
Pasaman Barat
Solok
Solok Selatan
Padang Pariaman
Nias Selatan
Pakpak Bharat
Tapanuli Tengah
Nias
Aceh Jaya
Aceh Barat Daya
Aceh Selatan
Aceh Besar
Simeuleu
0,0
Kabupaten
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.6. Alokasi Belanja Fungsi Ekonomi Menurut Kabupaten Tahun 2009
Rata-rata belanja pemerintah daerah untuk fungsi ekonomi adalah sebesar 9,5 persen. Alokasi fungsi ini relatif kecil untuk pengembangan ekonomi masyarakat, dimana kebutuhan pembangunan infrastruktur/fasilitas umum membutuhkan dana yang besar. Alokasi fungsi ekonomi antarkabupaten cukup beragam, Nias Selatan merupakan kabupaten dengan alokasi terendah sebesar 6 persen, sedangkan Nias tertinggi sebesar 12 persen. Walaupun bersebelahan, alokasi fungsi ekonomi memang berbeda dimana Nias Selatan masih lebih berfokus kepada pemulihan terhadap kondisi setelah bencana.
52
4.2.3. Belanja Fungsi Kesehatan Belanja fungsi kesehatan merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Contoh pembelanjaan fungsi ini antara lain seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan (alat medis maupun penujang), dan gedung kesehatan.
alokasi anggaran
15,00
10,00
5,00
0,00
Kabupaten
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.7. Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan Menurut Daerah Tahun 2009
Rata-rata belanja pemerintah daerah untuk fungsi kesehatan adalah sebesar 9,9 persen. Alokasi fungsi kesehatan digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat seperti peningkatan sarana prasarana kesehatan, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan. Keragaman alokasi belanja fungsi kesehatan antardaerah cukup bervariasi. Kabupaten Simeuleu merupakan daerah dengan alokasi terendah sebesar 5 persen, sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat tertinggi sebesar 11 persen. Pengalokasian belanja fungsi kesehatan secara efektif di Kabupaten Kaur terbukti dapat menurunkan angka kejadian penyakit menular dan endemik.
53
4.2.4. Belanja Fungsi Pendidikan Belanja fungsi pendidikan merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah, maupun gedung sekolah. Alokasi belanja fungsi pendidikan secara nasional untuk daerah dicanangkan minimal 20 persen.
alokasi anggaran
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Kabupaten
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.8. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan Menurut Kabupaten Tahun 2009
Pada Gambar 4.8 bahwa secara rata-rata belanja pemerintah daerah untuk fungsi pendidikan cukup besar, yaitu 27,02 persen. Alokasi fungsi pendidikan antarkabupaten cukup beragam, tapi dengan persentase yang lebih dibandingkan alokasi fungsi yang lain. Kabupaten yang paling sedikit mengalokasikan belanja pada fungsi pendidikan adalah Mukomuko (16,26 persen), sedangkan yang terbesar adalah Solok. Belanja fungsi pendidikan difokuskan kepada peningkatan prasarana sekaligus kualitas fasilitas pendidikan seperti buku, laboratorium,
54
peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan kualitas pengajar. Perkembangan alokasi belanja fungsi pendidikan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini salah satunya dikarenakan semakin banyaknya program intervensi dari pemerintah pusat seperti peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa pendidikan.
4.2.5. Belanja Fungsi Lainnya Merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka belanja fungsi lain yang belum tercakup seperti perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Belanja perlindungan sosial digunakan untuk biaya penanggulangan bencana yang dianggarkan, jaminan sosial masyarakat, dan pendistribusian bantuan. Belanja lingkungan hidup lebih diarahkan dalam pemeliharaan dan pelestarian kondisi lingkungan terutama hutan.
alokasi anggaran
20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Kabupaten
Sumber: Kemenkeu, 2009 (diolah) Gambar 4.9. Alokasi Belanja Fungsi Lainnya Menurut Kabupaten Tahun 2009
55
Rata-rata belanja pemerintah daerah untuk fungsi lainnya adalah sebesar 8,8 persen. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa alokasi fungsi ekonomi antardaerah sangat beragam. Lampung Utara merupakan daerah dengan alokasi terendah sebesar 2,8 persen, sedangkan Lebong tertinggi sebesar 20,3 persen. Belanja fungsi lainnya biasanya merupakan pengeluaran untuk perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Kabupaten Lebong mempunyai alokasi yang cukup tinggi pada belanja ini, yang lebih menitikberatkan pada lingkungan hidup, dimana pengembalian fungsi hutan mangrove, kelestarian terumbu karang, dan reboisasi hutan sangat digalakkan oleh pemerintah daerahnya. Kabupaten Nias dan Nias Selatan juga memiliki alokasi yang belanja fungsi lainnya yang tinggi terkait fokusnya pada program revitalisasi pasca bencana.
4.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Tabel 4.2, pada tahun 2007 dari 22 kabupaten tertinggal tersebut yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Aceh Besar (Provinsi Nangro Aceh Darusalam) sebesar 13,87 persen Tingginya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah kabupaten di Aceh pada tahun tersebut lebih disebabkan adanya pengembangan kawasan ekonomi terpadu Basajan (Banda Aceh, Sabang, dan Jantho) sebagai kawasan wisata dan berikat serta pembangunan jaringan telekomunikasi di sebagian besar wilayah NAD tersebut.
56
Tabel 4.2. Perbandingan PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi pada 22 Kabupaten Tertinggal PDRB ADHK (Miliar Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Tertinggal 2007 2008 2009 2007 2008 2009 225 Simeuleu 2.135 Aceh Besar 1.181 Aceh Selatan 582 Aceh Barat Daya 243 Aceh Jaya 1.739 Nias 1.000 Tapanuli Tengah 138 Pakpak Bharat 1.085 Nias Selatan 2.490 Padang Pariaman 1.812 Solok 546 Solok Selatan 2.251 Pasaman Barat 2.292 Lahat 4.033 Banyuasin 1.493 Ogan Ilir 214 Kaur 488 Mukomuko 446 Lebong 1.286 Lampung Barat 2.855 Lampung Utara 1.220 Way Kanan Nasional Sumber: BPS, 2007-2009
236
246,66
11,59
4,83
4,68
2.258
2.405
13,87
5,77
6,50
1.244
1.317
6,14
5,34
5,85
608
635
4,57
4,50
4,44
252
264,91
2,95
3,73
5,14
1.855
1.980,33
6,64
6,70
6,75
1.062
1122,91
6,23
6,18
5,70
14 6
154,42
5,95
5,87
5,83
1.137
1.182,9
4,27
4,77
4,08
2.645
2.749,34
6,11
6,24
3,94
1.927
2.047,62
6,24
6,35
6,27
579
614,81
6,02
6,04
6,18
2.395
2.544,86
6,41
6,40
6,26
2.433
2.562,84
5,92
6,09
5,40
4.251
4.484,12
6,12
5,43
5,41
1.568
1.651,28
5,01
5,07
5,29
226,9
234,81
4,65
5,45
3,98
510
533,78
4,97
4,55
4,65
468
489,66
5,11
4,99
4,58
1.352
1.427,75
5,88
5,09
5,64
3.014
3.194,21
6,27
5,71
5,84
1.278
1.337,66
5,52
4,74
4,69
6.28
6,43
4,74
Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan Nias Selatan yang hanya sebesar 2,95 dan 4,27 persen. Hal tersebut dikarenakan pemulihan kondisi pasca bencana terdahulu belum maksimal. Walaupun Kabupaten Aceh lainnya juga terkena dampak bencana, akan tetapi tidak separah dan proses restrukturisasi daerah lebih cepat
57
16,00 14,00
Pertumbuhan Ekonomi
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00
2,00
4,00
6,00
PDRB Perkapita (juta rupiah)
8,00
10,00
Simeuleu Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Barat Daya Aceh Jaya Nias Tapanuli Tengah Nias Selatan Padang Pariaman Pakpak Bharat Solok Solok Selatan Pasaman Barat Lahat Banyuasin Ogan Ilir Kaur Mukomuko Lebong Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan
Sumber: BPS, 2007 (diolah) Gambar 4.10. Plot PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal Tahun 2007
Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal walaupun turun tapi lebih besar daripada pertumbuhan nasional. Hanya Kabupaten Padang Pariaman dan Kaur yang jauh lebih kecil dengan pertumbuhan sebesar 3,94 persen dan 3,98 persen (nasional 4,74 persen). Hal tersebut salah satunya dikarenakan terkena dampak bencana gempa yang cukup parah. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh secara konsisten merupakan prasyarat agar kabupaten tertinggal mampu mempercepat pemerataan pembangunan. Hal tersebut
58
berimplikasi menjadikan kabupaten tertinggal dapat menyejajarkan diri dengan daerah yang lebih maju. 8,00 7,00
Pertumbuhan Ekonomi
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00
2,00
4,00
6,00
PDRB Perkapita (juta rupiah)
8,00
10,00
Simeuleu Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Barat Daya Aceh Jaya Nias Tapanuli Tengah Pakpak Bharat Nias Selatan Padang Pariaman Solok Solok Selatan Pasaman Barat Lahat Banyuasin Ogan Ilir Kaur Mukomuko Lebong Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan
Sumber: BPS, diolah Gambar 4.11. Plot PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal Tahun 2009
Gambar 4.10 dan Gambar 4.11 menunjukkan perkembangan plot pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita ke-22 daerah tertinggal berdasarkan tipologi Klassen. Hasil analisis empat kuadran menunjukkan bahwa daerah tertinggal hanya tersebar pada kuadran tiga (merupakan kabupaten berkembang cepat) dan kuadran empat (merupakan kabupaten yang relatif tertinggal). Pada tahun 2007, hanya empat kabupaten yang termasuk kategori daerah berkembang
59
cepat yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pasaman Barat, Nias, dan Simeuleu. Delapan belas kabupaten lain termasuk kategori kabupaten relatif tertinggal. Perkembangan kondisi perekonomian selama kurun dua tahun menjadikan sebagian besar kabupaten tertinggal naik peringkat pada tahun 2009. Tersisa delapan kabupaten yang masih terpuruk dalam kondisi ketertinggalan yaitu Kabupaten Kaur, Simeuleu, Way Kanan, Mukomuko, Nias Selatan, Lebong, Aceh Barat Daya, dan Padang Pariaman. Kabupaten Simeuleu mengalami penurunan kelas tipologi masuk menjadi dalam kuadran empat. Hal tersebut berarti pertumbuhan pada tahun 2007 tidak berkesinambungan dan hanya berupa shock pertumbuhan.
