BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2005

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2004 dan Rencana Kerja Tahun 2005

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2005

A. Bidang Kebijakan Ekonomi Makro 1. Pengembangan model ekonomi makro; 2. Penelaahan kebijakan dan perkembangan ekonomi makro; 3. Penyusunan asumsi dasar RAPBN 2006; 4. Penelaahan kebijakan fiskal dan APBN; 5. Penelaahan kebijakan dan perkembangan ekonomi makro; 6. Penelitian dan pengembangan sektor fiskal; 7. Monitoring perkembangan kebijakan fiskal dan keuangan negara; 8. Penyiapan bahan rakor dan bahan sidang kabinet bidang ekonomi; 9. Penyusunan konsep SK Menteri Keuangan tentang kurs dalam rangka penetapan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan; 10. Penyediaan data dan statisktik ekonomi dan keuangan; 11. Pemantauan dan pengendalian sasaran inflasi berkoordinasi dengan Bank Indonesia;

12. Memberikan pelatihan model keuangan ekonomi makro Departemen Keuangan, baik di lingkungan Departemen Keuangan maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan.

B. Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1. Kegiatan Rutin a. Program penyempurnaan NK dan APBN 2005 : •

Melakukan koordinasi Keuangan;

•

dengan unit

eselon I terkait Departemen

Melakukan penyempurnaan NK dan APBN 2005 berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR RI.

b. Program Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2006 : Penyampaian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro. •

Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Panitia Anggaran (PA) DPR RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap awal RAPBN 2006;

•

Melakukan pembahasan rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2006 Tingkat I dengan PA-DPR-RI;

•

Menyiapkan jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan Komisi XI DPR RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2006;

•

Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan;

32


•

Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan Tingkat II RAPBN 2006;

•

Melakukan pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap akhir dengan PA DPR-RI.

c. Program penyusunan NK dan RAPBN 2006 : •

Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2005 periode Januari – Mei;

•

Melakukan koodinasi dengan unit eselon I terkait Departemen Keuangan dan instansi lainnya dalam rangka penyusunan pelaksanaan APBN 2005 dan penyusunan RAPBN 2006;

•

Menyusun narasi perkembangan pelaksanaan APBN 2005 dan perkiraan RAPBN 2006, serta RUU APBN 2006;

•

Menyiapkan bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2006;

•

Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi DPR-RI dalam rangka Pemandangan Umum RAPBN 2006;

•

Menyiapkan jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan Komisi XI DPRRI berkaitan dengan RAPBN 2006;

•

Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR RI berkaitan dengan RAPBN 2006;

•

Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembahasan RAPBN 2006;

•

Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI yang berkaitan dengan pembicaraan Tk. I (Pembahasan NK dan RAPBN serta RUU APBN 2006).

d. Program penyiapan jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI : •

Mengkoordinasikan dan menyusun jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan

Komisi

XI

DPR

RI

berkaitan

penganggaran Departemen Keuangan; •

dengan

kinerja

dan

Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR RI berkaitan dengan kinerja dan penganggaran Departemen Keuangan.

e. Program penyelesaian tugas khusus pimpinan : •

Menyiapkan data/jawaban tertulis atas pertanyaan IMF dan lembaga internasional lainnya;

•

Menyiapkan data/bahan kebijakan fiskal untuk keperluan Menteri Keuangan.

f.

Program penyusunan laporan pelaksanaan APBN 2005 semester I: •

Melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan APBN 2005 semester I;

•

Melakukan koordinasi dengan unit eselon I Departemen Keuangan dan

instansi lain dalam rangka pelaksanaan APBN 2005 semester I dan prognosa semester II; •

Menyusun narasi laporan pelaksanaan APBN 2005 semester I dan prognosa semester II;

33


•

Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2005 semester I dan prognosa semester II;

•

Melakukan

pembahasan

dengan

PA

DPR-RI

berkaitan

pelaksanaan APBN 2005 semester I dan prognosa semester II.

dengan

g. Program penyusunan APBN-P 2005 : •

Melakukan monitoring pelaksanan APBN 2005 periode Januari – Juni;

•

Melakukan koodinasi dengan unit eselon I terkait Departemen Keuangan dan instansi lainnya dalam rangka monitoring pelaksanaan APBN 2005 dan penyusunan APBN-P 2005;

•

Menyusun narasi APBN-P 2005 dan RUU APBN-P 2005;

•

Melakukan Pembicaraan Tk. I/Pembahasan RUU tentang APBN-P 2005;

•

Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2005 beserta RUU-nya;

•

Melakukan Pembicaraan Tk. II//Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan APBN 2005;

•

Melakukan penyempurnaan APBN-P 2005.

h. Program penyiapan bahan rakor dan bahan sidang kabinet bidang ekonomi: •

Melakukan

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

data

perkembangan keuangan negara dan perkembangan indikator ekonomi makro; •

Menyiapkan

buku

laporan

perkembangan

keuangan

negara

dan

Menyiapkan

buku

laporan

perkembangan

keuangan

negara

dan

indikator ekonomi untuk bahan rakor bidang ekonomi; •

indikator ekonomi untuk bahan sidang kabinet bidang ekonomi. i.

j.

Program peningkatan strategi komunikasi publik dalam rangka sosialisasi kebijakan fiskal : •

Melaksanakan sosialisasi kebijakan fiskal 2005;

•

Menyusun Budget in Brief tahun 2005.

Program pembahasan bahan RKP tahun 2006 di bidang ekonomi : •

Menyusun bahan masukan RKP tahun 2006 di bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran, serta belanja negara;

•

Melakukan koordinasi dengan unit eselon I Departemen Keuangan dalam rangka pembahasan bahan masukan RKP tahun 2006 di bidang ekonomi.

2. Kegiatan Penunjang dalam

Kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 adalah bentuk

laporan

studi/analisis/penelitian/forum

peningkatan kemampuan analisa kebijakan fiskal.

diskusi

untuk

Kegiatan-kegiatan penunjang tersebut, antara lain : •

Koordinasi dan Monitoring Perhitungan APBN;

34


•

Koordinasi Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah, Plafond Pengeluaran serta Pembiayaan Defisit Anggaran-RAPBN 2006;

•

Goverment Financial Statistics;

•

Medium Term Expenditure Frame Work.

C. Bidang Perencanaan Anggaran 1. Kegiatan Rutin a. Penyiapan bahan perencanaan anggaran; b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; c. Membuat pagu indikatif; d. Menyusun rincian RKA-KL; e. Membuat Rancangan Rincian keppres untuk APBN; f.

Penyampaian

Rincian

Kementerian/Lembaga;

keppres

APBN

(Satuan

Anggaran)

kepada

g. Penelaahan rencana pelaksanaan anggaran (RKA-KL); h. Penelaahan konsistensi dengan prioritas anggaran; i.

Membuat Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL);

j.

Penyampaian hasil penelaahan kepada DJPB berupa Satuan Anggaran;

k. Penyiapan bahan pembinaan penyelesaian rincian rencana pelaksanaan anggaran;

l.

Penyiapan bahan evaluasi realisasi rencana pelaksanaan anggaran;

m. Menyusun proyeksi anggaran untuk tahun berikutnya; n. Menyusun Keppres lampiran APBN.

Menyusun narasi konsep Keppres sebagai lampiran Keppres APBN;

Melakukan pembahasan dalam penyusunan Keppres lampiran APBN.

2. Kegiatan Penunjang a. Sosialisasi

kepada mitra kerja

Kementerian/Lembaga teknis

pembinaan penyelesaian rincian rencana pelaksanaan anggaran;

b. Menata

data

berikutnya;

yang

dibutuhkan

untuk

penyusunan

anggaran

sebagai tahun

c. Mengikuti rapat/seminar baik di lingkungan Departemen Keuangan maupun dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga;

d. Menyusun Harga Satuan Umum tahun 2005; e. Menyusun Buku Petunjuk Teknis Pembahasan RKA-KL; f.

Melakukan koordinasi dan monitoring perencanaan anggaran tahun 2006;

g. Menyusun

Harga

Satuan

pembentukkan Pokja-Pokja;

Umum

Tahun

Anggaran

2006

dengan

h. Menyusun Buku Petunjuk Teknis RKA-KL; i.

Menyusun Daftar Kegiatan yang disesuaikan dengan Kementerian/Lembaga

j.

Menyempurnakan Program Penyusunan RKA-KL.

terkait;

35


D. Bidang Dana Perimbangan Dalam TA 2005 Direktorat Dana Perimbangan

bekerjasama dengan instansi

terkait (BPS, Depdagri, dan unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan) melaksanakan pengumpulan dan rekonsiliasi data dasar perhitungan DAU, menyiapkan perhitungan alokasi, simulasi, penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selanjutnya menyusun rekomendasi DAU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Kegiatan lain yang berkaitan dengan DAU adalah memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah-daerah otonom baru. Hal ini menjadi

pertimbangan mengingat adanya berbagai permasalahan yang terjadi akibat pemekaran beberapa daerah otonom baru, khususnya masalah yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah baik bagi daerah-daerah otonom baru, daerah-daerah induk, maupun daerah daerah lainnya. Perencanaan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan formula serta alokasi DAU

ke Daerah dalam rangka peningkatan transparansi perhitungan dan alokasi DAU. Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah memberikan pengertian yang lebih baik kepada daerah mengenai kebijakan formula dan alokasi DAU secara

utuh, sehingga daerah diharapkan tidak menganggap bahwa DAU harus dapat mencukupi seluruh kebutuhan daerah.

Kegiatan yang akan berkaitan DAK pada tahun 2005 adalah merumuskan dan

menyusun alokasi DAK dan Pedoman Umum DAK Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2006, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan DAK Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004. Kegiatan yang lain adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Anggaran II

dan Departemen Kehutanan dan Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun ancar-

ancar pengalokasian DAK – Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 untuk daerah penghasil sekaligus penyusunan kebijakan pedoman umum pengelolaannya.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan DAK maka

dibentuk

suatu

Tim

Koordinasi

Pusat

Pengelolaan

DAK

yang

bertugas

mengkoordinasikan departemen/instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kebijakan DAK.

Dalam tahun 2005 kegiatan yang akan dilaksanakan yang kaitannya dengan

Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut: •

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

•

Menyiapkan bahan perumusan sekaligus penetapan perhitungan alokasi DBH Pajak dan SDA TA 2006;

•

Melakukan penyebaran Kuesioner dan interview dengan Instansi/Pejabat terkait, baik yang ada di Pusat maupun Daerah;

•

Melakukan kunjungan ke lapangan;

•

Mapping permasalahan bersumber dari surat menyurat. Selain itu, saat ini sedang disusun RPP-RPP atas pelaksanaan UU nomor 33

Tahun 2004 yaitu RPP mengenai Dana Perimbangan, Hibah, dan Dana Darurat. 36


E. Bidang Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah 1. Mengadakan workshop series yang bertujuan mencari masukan dari beberapa daerah

mengenai

Pelaksanaan

Pembiayaan

Dekonsentrasi

Pembantuan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004; 2. Melakukan

koordinasi

di

tingkat

pusat

dengan

instansi

dan

Tugas

terkait

guna

mematangkan konsep RPP tentang Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah disusun;

3. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal secara makro khususnya dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah-daerah;

4. Memperbaiki

kebijakan-kebijakan

yang

desentralisasi fiskal (money follows function);

belum

sesuai

dengan

asas

5. Menyelaraskan antara Pembiayaan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Melakukan pemetaan data sektoral tahun anggaran 2005 untuk dijadikan data base dana sektoral per propinsi dan per departemen;

7. Melaksanakan Sosialisasi Prosedur dan Tatacara Pinjaman Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004;

8. Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan Peraturan Pemerintah dalam bidang pinjaman dan obligasi Daerah;

9. Menyusun pedoman pelaksanaan dalam rangka penerbitan obligasi daerah; 10. Menyusun pedoman pelaksanaan dan penyusunan mekanisme pemantauan perkembangan pinjaman daerah;

11. Menyusun dan menetapkan instrumen penilaian kemampuan daerah untuk meminjam, batas kumulatif pinjaman daerah serta peta kapasitas fiskal;

12. Menyiapkan dan melaksanakan penilaian pinjaman daerah; 13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pinjaman daerah; 14. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pinjaman daerah; 15. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

16. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang batas maksimal defisit APBD; 17. Penyusunan pedoman pengendalian defisit dan penggunaan surplus anggaran daerah;

18. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jumlah kumulatif defisit APBD; 19. Penyusunan Modul Pedoman penyusunan laporan keuangan daerah; 20. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman Pengendalian defisit dan penggunaan surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah;

21. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah; 22. Melanjutkan kompilasi dan menyajikan data ekonomi dan non ekonomi daerah dalam rangka perhitungan dan evaluasi Dana Alokasi Umum;

23. Melanjutkan Kompilasi dan menyajikan data ekonomi dan ekonomi daerah dalam rangka mendukung penghitungan Dana Kontigensi;

37


24. Membangun data base ekonomi (seperti data APBD, data bagi hasil pajak dan non pajak, data belanja pegawai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indek Harga Bahan Bangunan, dll) dan data non ekonomi (seperti jumlah penduduk,

luas wilayah, tingkat kemiskinan, poverty gap, dll) dalam rangka mendukung kebijakan desentralisasi fiskal;

25. Test dan evaluasi pembangunan aplikasi laporan konsolidasi APBD dengan format baru yang berdasarkan Kepmendagri 29/2002;

26. Melakukan implementasi aplikasi dalam rangka SIKD ke 19 pilot project DTF –

Project worldbank;

27. Melakukan Updating data/informasi untuk website DJAPK; 28. Melaksanan presentasii IMF mengenai DQAF–ROSC serta Self assessment oleh masing-masing unit berdasarkan pedoman IMF dan dilanjutkan penilaian IMF

terhadap data statistic Indonesia (GFS);

29. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan RPP mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. F. Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum 1. Kegiatan Rutin a. Program Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Migas. •

Penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam pada dasarnya terdiri dari penerimaan dari SDA migas dan penerimaan dari PPh Migas. Target penerimaan negara sektor migas untuk TA 2004 sebagaimana dituangkan dalam APBN TA 2005;

•

Untuk

melaksanakan

program

tersebut,

dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

kegiatan-kegiatan

yang

o

Meningkatkan pemantauan realisasi penerimaan migas;

o

Menyusun perkiraan realisasi penerimaan migas;

o

Melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak KPS.

b. Program Penghitungan dan Penyaluran DBH SDA Migas, meliputi kegiatankegiatan antara lain : •

Menyusun perkiraan penerimaan negara SDA yang akan dibagihasilkan pada TA 2005 bersama instansi terkait dan daerah penghasil migas;

•

Menyiapkan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan

perkiraan jumlah dana bagian masing-masing daerah dari SDA migas TA 2005; •

Melakukan perhitungan realisasi penerimaan dana bagian daerah setiap triwulan dalam rangka penyaluran dana bagian daerah sesuai realisasi;

•

Melaksanakan penyaluran dana bagian daerah dari SDA migas TA 2005 sesuai dengan jadwal penyaluran.

c. Pogram Pemberian Subsidi Pupuk. •

Perkiraan Subsidi Listrik untuk TA 2005 sebagaimana telah dianggarkan dalam APBN TA 2005 adalah sebesar Rp 1,3 triliun, yang mencakup Subsidi Pupuk untuk urea dan non urea (NPK);

38


•

Melakukan perhitungan perkiraan Subsidi Pupuk berdasarkan realisasi penyaluran pupuk;

•

Melakukan proses pembayaran sementara Subsidi Pupuk atas dasar permohonan produsen pupuk secara bulanan;

•

Melakukan verifikasi atas pembayaran sementara Subsidi Pupuk secara triwulanan.

d. Program Pemberian Subsidi Listrik. •

Perkiraan Subsidi Listrik untuk TA 2005 yang diberikan kepada

pelanggan golongan tarif S-1, S-2, R-1, I-1 dan B-1 dengan daya terpasang sampai dengan 450 Volt Ampere adalah sebesar Rp 3.363,28 miliar; •

Melakukan proses pembayaran sementara Subsidi Listrik atas dasar permohonan PT. PLN (Persero) secara bulanan;

•

Melakukan verifikasi atas pembayaran sementara Subsidi Listrik secara Triwulanan.

e. Program Evaluasi RKT/RAPB BPMIGAS TA 2005 sebagaimana Amanat UU No. 22 Tahun 2001 dan PP No. 42 tahun 2002 (PP No. 42/2002) tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas); f.

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Sektor Migas, meliputi: •

Pemrosesan usulan pembayaran/pemindahbukuan Pajak Penerangan Jalan Bukan Berasal dari PT PLN (Persero) untuk industri pertambangan migas (PPJ Non PLN);

•

Pemrosesan usulan pembayaran/pemindahbukuan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk industri pertambangan migas (Pajak ABT dan AP);

•

Pemrosesan

usulan

pembayaran/pemindahbukuan

Pajak Pertambahan Nilai; •

Reimbursement

Pemrosesan usulan pembayaran/pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Migas dari Rekening Menteri Keuangan No. 600.000.

ke

Rekening

Kabupaten/Kota.

Bank/Kantor

Pos

Operasional

III

PBB

di

g. Pemantauan perkembangan harga minyak mentah Indonesia dan pasar minyak. •

Mengikuti pembahasan Tim Harga di Ditjen. Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan harga rata-rata minyak

mentah pada bulan bersangkutan dan perkiraan harga rata-rata minyak mentah pada bulan berikutnya serta penetapan formulasi harga minyak mentah Indonesia; •

Melaporkan kepada pimpinan hasil pembahasan Tim Harga sebagai

dasar penyusunan perkiraan penerimaan migas, realisasi sementara penerimaan migas dan perkiraan besaran subsidi BBM.

39


h. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keanggotaan Indonesia sebagai negara anggota OPEC Fund. •

Mempersiapkan bahan-bahan dan melaporkan pelaksanaan Sidang

Dewan Gubernur dan Dewan Menteri OPEC Fund serta hal-hal lain yang terkait dengan OPEC Fund. i.

Pogram Pemberian Subsidi BBM. •

Rencana kerja tahun 2005 pengeluaran negara dari kegiatan penyediaan bahan bakar minyak adalah berupa subsidi BBM. Jumlah subsidi BBM yang diusulkan dalam APBN 2005 adalah sebesar Rp 19.000 miliar.

j.

Penerimaan Panasbumi. •

Dalam rencana kerja tahun 2005 penerimaan negara dari hasil pengusahaan sumber daya panasbumi adalah sebesar Rp 250 miliar. Target tersebut didasarkan pada

Perkiraan Anggaran Perusahaan

Pertamina dan Unocal Geothermal of Indonesia tahun 2005. k. Pengeluaran Panasbumi. •

Dalam rencana kerja tahun 2005 pengeluaran dari rekening panas bumi

untuk pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panasbumi diperkirakan sebesar Rp. 22 miliar dengan asumsi seluruh faktur pajak dianggap sah oleh Direktur Jenderal Pajak. l.

Dalam rencana kerja tahun 2005, target penerimaan dari iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan dibidang penyediaan dan pendistribusian BBM

dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa belum dapat

diperkirakan karena Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan Iuran

dari

Badan

Usaha

dalam

Kegiatan

Usaha

Penyediaan

dan

Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa belum ditetapkan;

m. Bersama-sama instansi terkait menyempurnakan Peraturan Pemerintah dan

Petunjuk Pelaksanaannya tentang jenis dan besaran tarif pungutan atas iuran dari Badan Usaha yang mempunyai kegiatan dibidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;

n. Melakukan pemantauan (monitoring) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan subsidi BBM antara lain adalah : •

Perkembangan pengadaan minyak mentah dari dalam negeri dan luar negeri untuk keperluan kilang-kilang berserta harganya;

•

Perkembangan pembelian BBM baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri serta harganya;

•

Perkembangan produksi minyak mentah baik Perusahaan Minyak Nasional maupun Kontraktor Asing;

•

Perkembangan biaya-biaya operasional antara lain biaya pengolahan,

distribusi, bunga, angkutan laut, penyusutan serta biaya umum dan kantor pusat; •

Perkembangan volume Penjualan BBM dalam negeri dan luar negeri serta penjualan non BBM dalam negeri dan luar negeri; 40


•

Perkembangan harga BBM dan Non BBM yang berlaku di negara Asean;

•

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD;

•

Melakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

o. Melakukan pemantauan (monitoring) dalam kegiatan pengusahaan panas bumi antara lain adalah : •

Pelaksanaan setoran bagian Pemerintah dan laporan perhitungan oleh pengusaha panas bumi;

•

Kebenaran atas jawaban konfirmasi serta setoran pajak yang dibayarkan oleh pengusah panas bumi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

•

Perkembangan volume penjualan uap panas bumi;

•

Perkembangan pemanfaatan uap panas bumi dalam kaitannya dengan usaha mendorong diversifikasi energi non migas;

•

Laporan perhitungan laba bersih usaha dari pengusaha panas bumi;

•

Penelitian terhadap dokumen persyaratan pengembalian PPN yang diajukan oleh pengusaha panas bumi.

p. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik yaitu : •

Perbandingan

penyimpangan; •

realisasi

dan

target

serta

sebab-sebab

terjadinya

Rencana dan realisasi penerimaan di bidang usaha panasbumi dan halhal yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan panas bumi;

•

Laporan perhitungan subsidi BBM;

•

Laporan harga jual eceran BBM di beberapa negara Asean;

•

Perkembangan volume konsumsi BBM dan Non BBM Dalam Negeri.

q. Program Reformasi Kebijakan PNBP. •

Pemrosesan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif PNBP pada BPK, MA, Meneg Komunikasi dan informasi, ANRI, BPS, dan BPKP;

•

Pemrosesan perubahan/penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis PNBP pada 5 Lembaga Pemerintah Non Departemen;

•

Pemrosesan

perubahan/penyempurnaan

undangan di bidang PNBP: o o

peraturan

perundang-

RPP tentang Pemeriksaan PNBP;

RPP tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penagihan PNBP;

o •

RPP tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP.

Pemrosesan

peraturan perundang-undangan di bidang PNBP pada

LPND berupa Keputusan Menteri Keuangan; •

Penegasan kewenangan Pemerintah Pusat terhadap PNBP dari masing-

masing Lembaga Pemerintah Non Departemen (setiap LPND harus

menyampaikan kewenangan yang telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah);

41


•

Evaluasi atas Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Pemerintah Non Departemen periode 2 tahunan;

• r.

Verifikasi PNBP Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Program Reformasi Administrasi PNBP. •

Pembangunan sistem informasi PNBP berupa database PNBP: o

On line rencana dan realisasi PNBP antar LPND dengan Departemen

Keuangan (DJAPK dan DJPBN). s. Memproses : •

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan PNBP;

•

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Pendidikan Nasional (Unit Utama Non Perguruan Tinggi Negeri);

•

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Pendidikan Nasional (Perguruan Tinggi Negeri Non BHMN);

•

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Pertahanan dan TNI;

•

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Penentuan

Jumlah,

Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penagihan PNBP yang Terutang; •

Rancangan

Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Persetujuan

Rancangan

Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Persetujuan

Rancangan

Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Penggunaan sebagian dana PNBP pada Departemen Luar Negeri; •

Penggunaan sebagian dana PNBP pada Kepolisian Republik Indonesia; •

Penggunaan

sebagian

Departemen Keuangan; •

Rancangan

Penggunaan

Keputusan sebagian

Departemen Keuangan; •

Rancangan

Keputusan

dana

PNBP

pada

Ditjen

Menteri

Keuangan

Menteri

Keuangan

dana

PNBP

pada

Bea

Persetujuan dan

Cukai,

tentang

Persetujuan

tentang

Persetujuan

Ditjen

Perbendaharaan,

Penggunaan sebagian dana PNBP pada Jasa-jasa di Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; •

Rancangan

Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Persetujuan

Penggunaan sebagian dana PNBP yang berasal dari Iuran Tetap dan Royalti Bagian Pemerintah Pusat, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; •

Rancangan

Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Persetujuan

Penggunaan sebagian dana PNBP yang berasal dari Penjualan Hasil Tambang, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; •

Rancangan

Penggunaan

Keputusan sebagian

Menteri

dana

Keuangan

PNBP

yang

tentang

berasal

dari

Persetujuan

Pungutan

Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Bagian Pemerintah Pusat, Departemen Kelautan dan Perikanan;

42


•

Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkiraan dan Laporan Realisasi PNBP (Format Perkiraan dan Laporan Realisasi PNBP).

t.

Memproses perubahan/penyempurnaan : •

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Kesehatan;

•

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Hukum dan HAM (dahulu Dep. Kehakiman dan HAM);

•

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Perhubungan (khusus Ditjen Postel);

•

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Perhubungan;

•

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Keuangan;

•

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

•

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP pada Departemen Kehutanan;

•

Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana PNBP pada Departemen Hukum dan HAM.

u. Membuat Sistem Basis Data (Data-base) PNBP SDA Non Migas (Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan);

v. Melakukan Penagihan atas tunggakan Pungutan Ekspor; w. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pungutan ekspor dilapangan; x. Melakukan sosialisasi ketentuan Pungutan Ekspor; y. Melakukan verifikasi dokumen Ekspor; z. Membukukan penerimaan Pungutan Ekspor; aa. Melanjutkan pembahasan RPP PE dengan instansi terkait; bb. Menyusun konsep KMK. Tentang Tarip PE dan KMK. tentang Tata Cara Pembayaran PE;

cc. Melakukan audit Pungutan Ekspor; dd. Mengusulkan program online data penerimaan PE; ee. Laba BUMN. •

Penyusunan Peraturan Pemerintah Mengenai PNBP di bidang Laba BUMN;

•

Sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang Penerimaan Laba BUMN;

•

Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi yang terkait dengan penerimaan laba BUMN;

•

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Laba BUMN;

•

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Laba BUMN.

43


ff. Badan Layanan Umum (BLU). Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Pengelolaan Keuangan BLU antara lain: •

Perundang-undangan

di

bidang

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan

Keuangan BLU; •

Penetapan Persyaratan

Keuangan BLU;

Instansi Pemerintah

menjadi pengelola

•

Penetapan tarif yang berlaku pada Instansi pengelola keuangan BLU;

•

Tatacara pengadaan barang Instansi pengelola keuangan BLU;

•

Tatacara pengelolaan Keuangan BLU (Analisa Laporan Keuangan dan

Kinerja BLU, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Utang, Piutang, Investasi ); •

Tatacara penyusunan pengajuan penetapan, dan Perubahan Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran.

Sosialisasi kebijakan peraturan mengenai pengelolaan keuangan BLU. •

Koordinasi dengan Departemen Teknis dan Instansi Pengelola BLU.

2. Program Kerja Tambahan (Baru) •

Program Penyiapan RPP Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Migas.

G. Bidang Kesekretariatan 1. Mengajukan usul formasi pegawai baru TA. 2005; 2. Mengajukan usul mutasi di bidang kepegawaian; 3. Penyusunan Daftar Urut Kepangakatan; 4. Melaksanakan penegakan disiplin bagi para pegawai; 5. Mengembangkan kualitas pegawai dengan melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri;

6. Pemberian Tanda Penghargaan; 7. Menyusun anggaran Direktorat Jenderal; 8. Mengelola anggaran Direktorat Jenderal; 9. Mengusulkan penyempurnaan organisasi DJAPK; 10. Menyusun Koordinator Pelaksana di lingkungan DJAPK; 11. Menyusun leaflet DJAPK; 12. Membangun Sistem Informasi (SIM) organisasi DJAPK; 13. Menyusun uraian jabatan dan prosedur kerja di lingkungan DJAPK; 14. Menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) DJAPK Tahun 2006; 15. Menyusun Lakip DJAPK tahun 2005; 16. Menyusun Tata Persuratan Dinas di lingkungan DJAPK; 17. Melaksanakan sosialisasi kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal ke beberapa daerah;

18. Menyelenggarakan diskusi intern mengenai kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal di lingkungan DJAPK;

19. Melakukan pengadaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan DJAPK; 20. Melakukan akuntansi barang milik/kekayaan negara di lingkungan DJAPK; 21. Mengelola perpustakaan.

44


BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2004 dan rencana kerja tahun 2005

Direktorat

Jenderal

Anggaran

dan

Perimbangan

Keuangan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2004 dan disusun

sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan

pada tahun 2004 dilandasi oleh visi dan misi yang telah dicanangkan guna mensukseskan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. kerja

Dengan disusunnya laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2004 dan rencana

tahun 2005 Direktorat Jenderal

Anggaran dan

Perimbangan Keuangan,

diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan

Departemen Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat

Jenderal

Anggaran

dan

Perimbangan

Keuangan,

sehingga

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

dapat

45

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2005

Recommend Documents