BAB III Profil Sanitasi Wilayah 3.1.
Perkembangan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013
Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berjarak kuang lebih 40 KM dari arah selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar. Sesuai dengan Implementasi Otonomi Daerah yang berjalan sejak Tahun 2001 membawa konsekueensi pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian tugas dan fungsi ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat lebih tepat dialokasikan, jika sejak awal pelaksanaan pembangunan yaitu tahapan perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk dalam pembangunan sector penyehatan lingkungan utamanya sanitasi guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk menjaga konsistensi pembangunan di bidang sanitasi maka daya dukung pembiayaan oleh perintah pusat hingga pemerintah kabupaten dalam mendorong terwujudnya capaian MDGs, sangat mempengaruhi suatu kabupaten dalam menyusun kegiatan perencanaan kesanitasiannya. Kabupaten Takalar sendiri sejak 5 tahun terakhir berdasarkan data keuangan untuk belanja sanitasi secara keseluruhan memiliki perkembangan dan pertumbuhan rata-rata 14 %. Perkembangan pengnggaran sanitasi meliputi bidang air limbah, persampahan, drainase lingkungan, dan Prohisan bisa dikatakan masih jauh. Untuk setiap tahunnya besaran biaya komponen sanitasi tidak stabil dalam pertumbuhannya. Namun di tahun 2013, peningkatan penganggaran sanitasi telah mengalami peningkatan hingga 300 % dari tahun 2013. Hal Ini sangat menggembirakan karena regulator dan eksekutor telah dinaungi dan memahami betapa pentingnya pembangunan sanitasi di kabupaten Takalar dengan adanya pengelola di tingkat kabupaten yaitu Pokja Sanitasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Takalar Tahun 2008 – 2012 No
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2
Uraian
Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Sampah rumah tangga Drainase Dlingkungan PHBS Dana Alokasi Khusus
Belanja Sanitasi
Rata- rata pertumbuhan
N-4
N-3
N-2
N-1
N
4.262.479.784
1.751.446.500
2.143.700.000
2.404.294.000
14.859.647.680
14% 367.500.000 631.634.000
330.134.000
3.263.345.784
1.421.312.500
993.700.000
874.160.000
350.000.000
1.530.134.000
1.171.438.680
800.000.000
-
3.354.782.000 -
-
-
8.484.792.000
-
-
3.263.345.784
1.421.312.500
1.332.000.000
1.630.330.000
1.763.240.000
3.263.345.784
1.421.312.500
573.500.000
794.700.000
850.840.000
7%
2.2
DAK Sanitasi DAK Lingkungan Hidup
758.500.000
835.630.000
912.400.000
16%
2.3
DAK Perumahan
-
-
-
-
-
2.1
1
dan Permukiman Pinjaman Hibah Untuk Sanitasi Bantuan Keuangan _Provinsi Untuk 4 Sanitasi Belanja APBD Murni Untuk 5 Sanitasi Total Belanja 6 Langsung % APBD Murni Terhadap Belanja Langsung 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
367.500.000 221.752.476.806
-
461.700.000
(756.170.000)
9.741.625.680
19%
185.900.490.038
156.927.946.652
214.371.762.395
235.621.464.201
1%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
Sumber : APBD tahun 2008 – 2012, diolah
Kolaborasi kekuatan antara pemerintah pusat dan pemeritah kabupaten Takalar tentang porsi pembiayaan sanitasi baik itu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus hingga Anggara Pendapatan Daerah merupakan dukungan kuat dalam melanjutka pembangunan sanitasi di kabupaten Takalar. Rendahnya pendapatan daerah dari retribusi sanitasi sangat melemahkan laju pertumbuhan bidang sanitasi di kabupaten Takalar. Berdasarkan data yang terekam dari Dinas Pendapatan Daerah bahwa pemasukan sanitasi terbesar bersumber dari bidang persampahan yang sejak 2009 memasukkan Retribusi pendapatan daerah hingga 0,08 % . Untuk mengetahui profil retribusi persampahan kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi Kabupaten Takalar per Kapita No
SKPD
n-4
n-3
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) n-2 n-1
n
1
Retribusi Air Limbah
-
-
-
-
-
1.a
Realisasi retribusi
-
-
-
-
-
1.b
Potensi retribusi
-
-
-
-
-
2
Retribusi Sampah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000
2.a 2.b
Realisasi retribusi Potensi retribusi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000
3 3.a 3.b
Retribusi Drainase Realisasi retribusi Potensi retribusi Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a) Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b) Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)
-
-
-
-
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000
-
-
-
-
-
4 5 6
Pertumbuhan (%)
-
Sumber Data: Rincian Perangkat Satuan Daerah 2009-2013 diolah
1
3.2
Promosi Higiene dan Sanitasi Salah satu poin dalam pembangunan sanitasi dikabupaten Takalar yang perlu mendapat perhatian
khusus dalam menilai kondisi kesehatan dan pola hidup masyarakat adalah faktor perilaku, pelayanan, kesehatan dan genetik, lingkungan. Hal ini juga turut menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Takalar. Program Penyehatan Lingkungan dilaksanakan secara terpadu baik dengan lintas program maupun lintas sektor, dengan melakukan intervensi terhadap faktor resiko lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selain itu juga melalui pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat terhadap pengawasan lingkungan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dari tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan dan prilaku hidup sehat dan produktip. Data Salah satu konsekuaensi dari komitmen bersama melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman maka pemerintah kabupaten diharapkan secara partisipatif mampu menyusun suatu buku putih sanitasi kabupaten Takalar yang didalamnya terdapat profil sanitasi yang diambil dari data existing kondisi rawan sanitasi dan data primer dari salah satu study primer EHRA dan melakukan kajian terhadap data sekunder yang telah ada. Berdasarkan data EHRA yang didapat bahwa indikator penilaiaan Perialku Hygine dan Sanitasi Kabupaten Takalar menitik beratkan pada perilaku 5 Pilar STBM. Adapun ke lima pilar tersebut antara lain:: a. Cuci Tangan Pakai Sabun b. Pengelolaan Air Minum Rumeh Tangga c.
Buang Air Besar Sembarangan
d. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga e. Pengelolaan Sampah Masyarakat.
1
3.2.1
Tatanan Rumah Tangga Berdasarkan capaian hasil kegiatan dapat dinilai bahwa upaya yang telah dilakukan melalui tiga pogram
pokok yakni peningkatan pelayanan kesehatan dan pengembangan desa sehat serta Program Jaminan Kesehatan Daerah berdampak pada Derajat Kesehatan Masyarakat yakni ; Infant Mortality Rate (Kematian Bayi), Maternal Mortality Rate (Kematian Ibu) dan Child Mortality Rate (Kematian Balita). Namun yang paling besar pengaruhnya terhadap ketiga Indikator tersebut adalah Program Desa Sehat. Program Desa Sehat memuat sepuluh Program Pokok Pelayanan Kesehatan diantaranya adalah Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan Penyakit, Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan beberapa program lainnnya yang diimplementasikan sebagai kegiatan operasional puskesmas se Kabupaten Takalar. Desentralisasi/otonomi daerah membawa konsekuensi bagi daerah agar dapat mewujudkan kemandiriannya dalam pembangunan, termasuk pembangunan bidang kesehatan yang merupakan investasi bangsa di masa mendatang sebagaimana asas desentralisasi. Pemerintah daerah sesuai fungsinya memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pembangunan di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud tingkat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Hal yang mempengaruhi dari kebijakan serta aturan yang mampu dilaksanakan dan di implementasikan secara langsung melalui Perilaku Hidup Bersih Sehat ini harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dari perilaku tersebut. Berikut ganbaran Perilaku Hidup bersih Sehat untuk masyarakat kabupaten Takalar dalam study EHRA di Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. 1. Cuci Tangan Pakai Sabun Aktivitas keseharian kita me betapa kotornya tangan kita setelah bekerja. Seringkali tanpa disadari bahwa sebelum makan kadang masyarakat lupa untuk mencuci tangannya, kebiasaan inlah yang mengakibatkan orang sering terkena penyakit. Penyakit yang bisa ditimbulkan dengan melupakan kebiasaan ini antara lain diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit k u l i t , Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) EHRA Kabupaten Takalar 2013 mendata:
Penggunaan Sabun di Masyarakat
1
Untuk aktivitas keseharian masyarakat kabupaten Takalar, penggunaan sabun bagi masyarakat belum begitu menyentuh. Sekitar 4,4 % saja yang memakai sabun di 5 waktu penting. 95,6 belum menggunakan sabun di waktu tersebut. Gambar 3.4 Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
Tempat Mencuci Tangan Keseharian masyarakat di Kabupaten Takalar untuk tempat mencuci tangan pakai sabun terbaca setelah dilakukan survey data adalah: (i) Dikamar mandi
: 38,8 %
(ii) Di dekat kamar mandi : 4,8 % (iii) Di jamban
:3 %
(iv) Di dekat jamban : 2,6 % (v) Di sumur
: 11,3 %
(vi) Di sekitar penampungan :0,9 % (vii) Di tempat cuci piring : 49,8 % (viii) Di dapur
: 44,4 %
Waktu Mencuci Tangan Pakai Sabun Hasil analisis EHRA kabupaten Takalar menegaskan bahwa waktu mencuci tangan pakai sabun terdapat pada kegiatan:
1
(i) Sebelum ke toilet
:1,3 %
(ii) Setelah menceboki bayi/anak
: 17 %
(iii) Setelah dari buang air besar
:37,8 %
(iv) Sebelum makan
:88,9 %
(v) Setelah makan
:48,9 %
(vi) Sebelum memberi menyuapi anak :9,5 % (vii) Sebelum menyiapkan masakan
:24 %
(ix) Setelah memegang hewan
:15,3 %
(x) Sebelum sholat
: 5,9 %
2. Perilaku Buang Air Besar BAB adalah singkatan dari Buang Air Besar, mengapa indikator ini merupakan salah satu pilar dari lima STBM karena untuk dikategorikan hidup sehat karena masyarakat harus memiliki wadah atau tempat untuk buang air besar terfokus. Alasannya bila tidak terfokus maka bisa menyebabkan kuman ecoli menyebar ke suatu wilayah yang tanpa sadar bisa menyebabkan kejadian luar biasa. Perilaku BAB suatu daerah dikatakan baik apabila sudah tidak ada lagi masyarakat di daerah tersebut berperilaku buang air besar d sembarang tempat. Berdasarkan EHRA Kabupaten Takalar 2013:
Tempat Buang Air Besar Hasil EHRA menyebutkan bahwa sekitar 30,5 yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Sisanya sebesar 69,5 % telah Buang Air Besar pada tempat terfokus. Data kajian EHRA juga menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Takalar sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 74,1 % dan yang menggunakan MCK/WC Umum sebanyak 7,9 %. Untuk tingkat kepemilikan jamban di kabupaten Takalar mencapai 73,9 % %. Hal yang memprihatinkan dimana menurut survey EHRA Perilaku BAB ke sungai sebesar 8,4 %, yang masih ditemukan prilaku BAB ke kebun/pekarangan sebesar 5,9 %, ke selokan/parit/got sebesar 0,1 %, k e lubang galian sebesar 1,4 %, yang memakai WC helikopter sebesar 0,1 % . Dengan melihat masih ada Perilaku BAB yang buruk ini, di dapat dari hasil pengamatan di lapangan terjadi pada masyarakat perdesaan terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan masyarakat peladang. Kenapa mereka masih BAB di kebun atau membuat lubang galian karena setengah hari aktifitas mereka berada di daerah perkebunan yang mana perkebunan tersebut tidak memiliki sarana jamban. Alasan masyarakat sangat jauh bagi mereka untuk pulang dan BAB saat mereka ada di kebun mereka.
Kategori Usia Yang BAB di Ruang Terbuka
1
Data yang dihasilkan oleh study EHRA untuk cakupan layanan jamban di kabupaten Takalar menyebabkan kita akan berpikir sampai sebatas mana usia yang BAB sembarang tempat. Korelasi hasil survey menyebutkan bahwa anak laki-laki umur 5- 12 tahun yang paling sering melakukan perilaku Buang Air besar Sembarang Tempat sebesar 1,9 %. Untuk anak perempuan yang berusia 5-12 tahun 1,3 %, Remaja laki-laki sebesar 0,4 %, remaja perempuan 0,8 % dan Laki-laki dewasa sebesar 2,3 % untuk perempuan dewasa sebesar 2,8 %. Laki-laki di usia tua didapat data 0,8 %, perempuan tua 1,1 %. Usia lainnya 0,3%. Realitas tersebut menjelaskan mengenai masih adanya perilaku BAB sembarang tempat. Kategori tidak memilih usia untuk melakukan kebiasaan ini. Hal yang bisa di petik adalah bagaimana cara mengkampanyekan PHBS kepada masyarakat khususnya mulai dari usia remaja hingga usia lanjut untuk tidak BAB sembarang tempat. Pemicuan dengan menimbulkan rasa jijik akan dapat mengurangi jumlah orang untuk BAB sembarang tempat. Untukl anak usia 5-12 tahun pendidikan yang bisa menyentuh langsung adalah dengan mengadvokasi sekolah untuk promosi kesehatan di sekolah dan tidak lupa bahwa kebiasaan ini harus ditunjang dengan fasilitas yang cukup untuk jamban dan air bersih sebagai penunjang keberfungsian jamban yang telah dibangun.
Kepemilikan Jamban Untuk memenuhi kebutuhan akan buang air besar maka bagaimanakah jamban yang bersyarat
dan baik. Dari hasil EHRA berikut jenis jamban masyarakat di kabupaten Takalar dimana untuk jamban kloset leher angsa sebesar 73,9 %, kloset duduk siram leher angsa sebesar 25,8 %, tidak punya jamban sebesar 0,4 %. Hasil inilah menjadi patokan dasar untuk pemenuhan jamban bagi yang tidak mempunyai kloset di kabupaten Takalari.
Pembuangan Limbah Tinja/ lumpur Tinja Hasil Ehra menunjukkan bahwa tempat pembuangan Tinja Untuk Kabupaten Takalar di Tangki Septik
sebanyak 14,6 %, untuk pipa sewer sebesar 0,1 %, Sistim Cubluk/ Lobang Tanah 53,6 %, , ke sungai atau danau atau pantai sebesar 0,3 %, tidak tahu sebesar 31 %. Bagaimanakah sistim pengelolaan lumpur tinja di kabupaten Takalar. Hasil Ehra menilai bahwa periode pengosongan tangki septic adalah sebagai berikut: a. Periode Lebih dari 10 Tahun sebanyak 0,9 % b. Tidak pernah sebanyak 96,6 % c. Tidak tahu sebanyak 2,6 %
1
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani akan layanan penyedotan limbah tinja, maka sangat diperlukan partisipasi dan program dari pemerintah dalam mengoptimalkan tingkat pelayanan penyedotan tinja di kabupaten sinjai. Untuk pelaku pelaksanaan penyedotan limbah tinja di kabupaten Takalar berdasarkan EHRA pelayanan dilakukan kepada masyarakat sebesar 25 % sedangkan tidak tahu sebanyak 75 %. Pengetahuan dan informasi tentang lanjutan rantai kegiatan pembuangan lumpur tinja masyarakat 100 % masyarakat di kabupaten Takalar tidak mengetahui. Peran masyarakat sebagai kontrol pembangunan dewasa ini mengkikat peran dalam pembangunan Jangka Menengah yang berbasis capasity building. Harapan terbesarnya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini hanya bersifat sebagai fasilitator tetapi masyarakatlah yang berperan dalam pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak sepenuhnya masyarakat memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah untuk penanganan masalah pembuangan limbah tinja. Kebiasaan yang tidak baik harus diperangi dengan mempercepat proses sosilisasi, proses peningkatan kapasitas, proses melekukan pembangunan sendiri dan memelihara fasilitas yang telah dibangun sehingga hterpeliharanya sarana akan lebih terjangkau untuk akses pelayanannya dan pemeliharannya. Gambar 3.5 Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
1
Ibu-ibu memegang peranan penting dalam pengelolaan sanitkasi, karena setiap hari ibu beserta anaklah yang tinggal di rumah dimana memerlukan sosilalisasi dan pemahaman yang kuat bagi pengelolaan tinja rumah tangga. Hasil EHRA menyebutkan sisa pembuangan tinja balita dibuang ke WC atau ke kamar mandi sebesar 27,6 %, pembuangan ke tempat sampah sebesar 2,1%, ke kebun/pekarangan/jalan sebesar 8,8 %, ke sungai/selokan/got sebesar 4,6 %, ke tempat lainnya 1 % sedangkan yang tidak tahu membuang kemana sebesar 55,9 % . Mengingat masih banyaknya tempat buang kotoran balita ke tempat sampah, kebun dan pekarangan ke sungai/selokan/got, maka sangat besar kemungkinan banyaknya penyakit yang timbul karena pembungan kotorn tidak di daerah tertutup sehingga banyaknya lalat, tikus dan masih banyak penyebar penyakit lainnya dapat menjangkau sumber tersebut. Untuk data penyakit diare kabupaten Takalar berdasarkan EHRA dapt dikategorikan dalam periode sebagai berikut: a. 24 jam terakhir sebesar 1 % b. Kemarin sebesar
3,1 %
c. 1 minggu terakhir
7,4
d. 1 bulan terakhir sebesar 7,9 % e. 3 bulan terakhir sebesar 5,9 % f.
6 bulan terakhir sebesar 1,5 %
g. Lebih dari 6 bulan lalu sebesar 3,9 % h. Tidak pernah terkena diare sebesar 69,4 %
3.
Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga
Kabupaten Sinjai memiliki banyak sumber air permukaan dan sumber air dalam tanah karena kondisi geografis kabupaten Takalar beraneka ragam. Mulai dari pegunungan hingga daratan. Pengelolaan Air bersih di kabupaten Takalar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar. Daerah pelayanan PDAM Kabupaten Kabupaten Takalar terdapat di 9 Kecamatan . Jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah pelanggan sebanyak 43285 jiwa dengan 8857 Sambungan Rumah. Dari hasil survey EHRA di Kabupaten Takalar tahun 2013 ini sumber air yang tercemar sebesar 25,9 % sedangkan yang terlindungi sebesar 74,1 %. Penggunaan air untuk kebiasaan sehari-hari minum, masak,mencuci piring, mencuci pakaian, dan menggosok gigi pemakaian air bersih bersumber dari air sumur gali yang terlindungi. Kelangkaan sumber air di Kabupaten Takalar sebesar 4,1 % yang mengalami kelangkaan , sedangkan ketersediaan sumber air sebanyak 95,9 %. Akses terhadap air bersih berdasarkan EHRA untuk dipakai makan dan minum sumber air yang dipakai adalah sumur pompa tangan atau sumur bor. Persentase yang biasanya memakai sumur pompa
1
tangan sebanyak 40,9 % sedangkan untuk PDAM responden mejawab hanya 26 % yang memakai air ledeng. Dan untuk minum sebesar 23 %.
Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air) Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
4.
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Kondisi sampah rumah tangga di kabupaten Takalar saat ini ada beraneka ragam kondisinya, ada yang berserakan, banyak menumpuk, kerawanan untuk menjadi sarang penyebar penyakit , menyumbat saluran drainase dan untuk melihat kondisi riil dari sampah rumah tangga menurut EHRA . Hasil Survey EHRA Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa sebanyak 48,9 % sampah rumah tangga masih berserakan. Banyaknya lalat diantara sampah yang berserakan masih sekitar 20,8 %. Tikuspun tidak luput dari kumpulan sampah ditingkat masyarakat terdapat 31,3 % dalam kondisi diatas. Nyamuk di kerumunan smpah di kabupaten Takalar sebesar 31,3 %, nyamuk di tengah sampah sebesar 45,1 %, kucing dan anjing sebesar 3,9 %. Bau busuk sampah dari total volune sampah sekitar 7,5 %. Yang menyumbat drainase sekitar 1,4 %. `
Pengelolaan sampah masyarakat di kabupaten Takalar ada yang diolah dan ada yang tidak diolah.
Yang tidak mengolah sampah rumah tangga untuk kabupaten Takalar sebesar 93,5 % dan yang mengolah sebesar 6,5 %.
1
Gambar 3.7 Grafik Pengolahan Sampah Setempat Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
5.
Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Barometer pengelolaan air limbah di tingkat masyarakat berupa Sistim Pengelolaan Air Limbah rumah tangga. Jumlah data SPAL di kabupaten Takalar sebanyak 22935 sedangkan yang tidak memiliki SPAL sebanyak 9483. SPAL yang memnuhi syarat sebanyak 7633 buah sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16295 buah. Total SPAL di Kabupaten Takalar berjumlah 31418 buah. Berdasarkan survey EHRA kabupaten Takalar tingkat keamanan tangki septik masyarakat yang dapat menimbulkan pencemaran sebesar 90,1 % sisanya 0,9 berada pada ambang tidak aman. Pencemaran karena isi tangki septik sebanyak 75 % tidak aman sedangkan 25 % dari total tangki septik aman. Besarnya tingkat pencemaran ini diakibatkan oleh metode pembuatan Tangki Septik sehingga mencemari lingkungan sekitar. Besaran tingkat pencemaran karena SPAL dikabupaten Takalar sebesar 64,3 % sedangkan dalam kondisi aman 35,7 %.
1
Gambar 3.8 Grafik Pencemaran karena SPAL Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
3.1.2
Tatanan Sekolah
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk kalangan sekolah sangat diperlukan mengingat masa depan bangsa adalah ditangan generasi muda. Jika diusia dini mereka telah mengenal hal tersebut maka untuk kedepannya tidak akan perlu susah lagi dalam mengembangkan Konsep Sanitasi dalam kehidupan berperilakberperilaku hidupsih dan sehat. Dalam Program PPSP faktor yang menjadi landasan PHBS sekolah di kabupaten Takala meliputi : a. Sarana Jamban Sekolah b. Sarana Cuci Tangan c. Sarana Air Bersih Yang Digunakan d. Sarana Tempat Sampah e. Sarana Pengolahan Air Limbah Pola pendidikan akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat. Sosialisasi di level sekolah ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah sanitasi. Selain promosi kesehatan di masyarakat, pendidikan awal di sekolah bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat melalui murid sekolah akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
1
Untuk kabupaten Takalar sendiri pendidikan PHBS di sekolah telah masuk kedalam kurikulum sekolah dimana dari total jumlah sekolah yang ada di kabupaten Takalar sudah 50 % yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. Ada beberapa kegiatan yang menjadi landasan tumbunya kecintaan perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:
Kampanye PHBS sekolah
Pelatihan Dokter Kecil ( Mata Kurikulum Sekolah)
Praktek Sikat Gigi
Dan Bersih Lingkungan Sehat
Pembuatan kartu kontrol sehat ( yang dibacakan setiap hari senin)
Kampanye dan advokasipun tidak luput dari pembinaan PHBS sekolah baik ditingkat guru maupun SKPD yang menaungi kegiatan ini. Berikut dokumentasi kegiatan PHBS .
1
1.
Kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun
2.
Menggalakkan Jumat Bersih dan Sehat dengan membentuk kelompok bersih sehat dan hari bersih lingkungan setiap Jumat
1
3.
Kartu Kontrol Sehat serta Advokasi berupa Promosi Kesehatan
1
Secara kekuatan Internal pemda kabupaten Takalar telah menanamkan dan mengaktifkan Perilaku Hidup bersih sehat di tingkat anak-anak sekolah dasar yang menjadi pondasi dan dasar pengembangan PHBS di kedepan. Penganggaran sarana untuk CTPS dengan sharing loan semakin gencar digiatkan. Beberapa sekolah telah terbangun sarana CTPS dan saran sanitasi sekolah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 1.
Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun
2.
Sarana Sanitasi Sekolah
1
Tidak mengherankan bila target pemerintah kabupaten Takalar dalam mensukseskan Sanitasi Sekolah serta PHBS sekolah ingin dicapai pada capaian 100 % sekolah terlayani CTPS dan Deklarasi ODF Kabupaten Takalar di Tahun 2014 namun semuanya itu harus ditunjang dengan komitmen dari kebijakan dan pembiayaan serta membutuhkan perhatian yang lebih serius dari berbagai komponen, mengingat untuk tingkat kabupaten Kabupaten Takalar masih memiliki keterbatasan untuk mengejar target tersebut.
1
Tabel 3.4 Kondisi sarana sanitasi di sekolah(SD/MI) (sumber air, toilet, SPAL dan tempat cuci tangan)
Nama Sekolah
Jumlah Siswa
Jumla h Guru
L
L
P
P
PDAM
S
K
SPT
T
S
K
Jml Toilet/WC Guru
SGL
T
S
Siapa yang membersihkan Toilet
Tempat Pembuangan Air Kotor
Sumber Air Bersih
K
T
Jumlah Toilet/WC Murid
P
Dari Toilet
Dari Talan g
Dari Kama r mand i
Dari Air hujan
P
L
Fas. Cuci Tanga n
Persedia an Sabun
Siswa
Guru
Pesuru h
Y
T
Y
L
P
L
P
L
T
P
L
SDN No. 26 Soreang
3 4
42
3
5
√ -
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
√
--
--
√
-
√
-
√
√
-
√ -
-
-
SDN No 57 Mangad u
1 0 4
77
3
7
-
-
-
√
-
-
√
-
-
-
1
-
1
√
-
-
-
√
-
--
√
-
-
-
√
-
SDI Pattopa kang
8 4
10 0
0
8
-
-
-
-
-
-
-
√ -
1
-
2
√
-
-
√
√
√
√
-
SDN
4
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
√
-
√
V
V
V
V
-
1
-
3
156 Makam mu
0
SDN 167 Malewa ng
1 0 6
12 3
2
1 6
-
-
-
√
-
-
SDN Balang
1 3 7
14 4
1
1 4
-
-
-
-
-
-
SDN. 82 Baramm amase
6 9
77
1 1
5
-
-
-
√
-
-
SDN No 86 Aeng Towa
1 2 8
87
1
5
-
-
-
-
-
SDN. 5 Ballo
1 0 4
96
0
9
-
-
-
-
-
SDN 10 Pappa
3 4
48
3
6
-
-
-
-
SDN, No 146
7 4
85
2
8
-
-
-
6
70
7
1
√ -
-
-
-
-
1
2
2
√
-
√
-
-
-
1
-
√
-
-
√
-
-
-
3
-
√
-
-
√
√
-
-
-
1
-
2
√
-
-
√
√
-
√
-
-
-
1
1
1
√
-
-
√
√
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
1
√
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
1
√
√
√
-
√
√
√
-
√
√
√
-
√
V
√
√ √
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
√
-
-
-
-
-
-
√
-
√
-
-
√
-
-
-
-
√
-
√
-
-
√
-
-
-
√
-
-
salaka SDN No 36
4
Tonasa Parappa
2
SDN. No 29 Banyua ntara
4 6
52
4
1 2
√ -
-
SDN.70 Boddia
1 3 6
12 9
1
7
-
-
-
√
-
SDI. 193 Pa’jang enggan g
5 8
71
5
7
-
-
-
√
SD No.224 inpres Manyom pa
4 7
41
4
6
-
-
-
-
0
-
-
√
-
-
-
√
-
√
√
√ √
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
√
-
-
√
√
-
√
--
-
-
-
-
-
-
1
1
3
√
-
-
√
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber Data: Data AMPL Assesment Sekolah wise 2013 Keterangan: L = laki-laki; P = perempuan S = selalu tersedia air; K = kadang-kadang; T = tidak ada persediaan air Y = ya; T = tidak SPT = Sumur pompa tangan; SGL = Sumur gali
5
Air Hujan : Saluran Pembuangan Air Kotor, Drainase lingkungan, halaman, dll Tempat pembuangan air kotor sebutkan kemana salurannya: Dari Kamar Mandi : Saluran Pembuangan Air Limbah, halaman, sungai, dll Toilet : Septik Tank, Cubluk, sungai, kolam, dll Talang : Saluran Pembuangan Air Limbah, Drainase Lingkungan, Halaman, Sungai, dll
6
Tabel 3.5 Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi) Kabupaten Takaar
Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan
Rencana perbaikan sanitasi sekolah
Cara Pengelolaan Sampah Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene
Nama Sekolah Ya, saat pertemu an / penyulu han tertentu
Ya, saat mata pelajaran PenJas di kelas
SDN No. 26 Soreang
√
√
-
-
-
SDN No 57 Mangadu
√
√
-
-
SDI Pattopakang
√
√
-
SDN 156 Makammu
√
√
SDN 167 Malewang
√
SDN Balang
√
Tidak pernah
Kapan Tangki Septik Dikosongkan Dikumpul kan
Kondisi Higiene Sekolah
Dipisahk an
Dibuat kompos
√
-
-
-
-
-
-
√
-
-
-
--
--
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
-
--
-
-
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
√
--
-
-
--
--
Ya
Tidak
7
SDN. 82 Barammamase
√
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
SDN No 86 Aeng Towa
√
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
SDN. 5 Ballo
√
√
-
-
-
√
--
-
-
-
-
SDN 10 Pappa
√
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
SDN, No 146 Salaka
√
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
SDN No 36 Tonasa Parappa
√
√
-
-
-
√
-
-
-
--
-
SDN. No 29 Banyuantara
√
√
-
-
-
√
SDN.70 Boddia
√
√
-
-
-
√
-
SDI. 193 Pa’jangenggang
√
√
-
-
-
√
-
SD No.224 inpres Manyompa
√
√
-
-
-
√
-
8
3.2
Pengelolaan Air Limbah
Secara umum sarana pengelolaan air limbah domestik di KabupatenTakalar masih memiliki permasalahan.dimana belum adanya sistim pengolahan air limbah yang memadai . Walaupun berdasarkan data Pusat Statistik Kabupaten Takalar tahun 2013, total jumlah penduduk sebesar 277.431 jumlah KK berjumlah 69258 KK , terdapat 42414 unit jamban/WC pribadi dengan persentase kepemilikan jamban mencapai 54 % . Hal ini memperlihatkan masih perlunya kampanye penyadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya sarana sanitasi yang sesuai standar kesehatan. Oleh karena itu, selain pemicuan kepada masyarakat agar mau membangun jamban pribadi mereka seperti CLTS atau pun pembangunan fasilitas public atau MCK Komunal masih sangat dibutuhkan utamanya pada masyarakat yang tinggal didaerah pulau dan pesisir pantai. Instalasi pengolahan limbah serta pembangunan sarana pendukung sanitasi lainnya, penyadaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan advokasi serta promosi kesehatan melaui media merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sampai saat ini Kabupaten Takalar belum mempunyai sistim pengolahan limbah domestik pada pusat-pusat pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas secara kelembagaan dan keuangan masih harus mengalami pembenahan ataupun perubahan agar bisa berbenah diri dan bersiap untuk pengolahan limbah yang bersifat terpusat . Sistim pengolahan Instalasi Lumpur Tinja atau biasa dikenal dengan IPLT mau ataupun tidak harus segera dibangun. Pengolahan air limbah (IPAL) tanpa tawar menawar harus juga segera diusulkan, dengan catatan segera membuat Master Plane air limbah untuk kabupaten Takalar sebagai penuntun dari arah pembangunan pengolahan air limbah Kabupaten . Regulasi maupun koordinasi ditingkat kelembagaan SKPD yang bernaung dibawah pokja AMPL Kabupaten dan Pokja Sanitasi Kabupaten Takalar merupakan kekuatan intertnal yang sangat mendukung pembangunan serta pengolahan air limbah domestik dalam mencapai target yang dinginkan dapat direalisasikan. Perda AMPL serta Rencana Strategi AMPL dan Dokumen Buku Putih Sanitasi adalah kekuatan yang besar dan bersifat madani dikarenakan muncul oleh dan untuk kabupaten takalar sendiri. Belum banyaknya desa yang ODF merupakan salah satu tantangan pokja untuk lebih giat bekerja dalam memperbaiki infrestruktur serta pola hidup sehat akan sanitasi dapat berjalan dengan baik.
9
3.2.1
Kelembagaan Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan
industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Takalar merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Takalar yang dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.
Mekanisme kerja dalam
penanganan Limbah Cair mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Takalar, SKPD yang menangani air limbah dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Kantor Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam seksi pemantauan lingkungan. Sedangkan SKPD yang menangani air limbah dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana pengelolaan limbah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar yaitu berada dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Air,. Diluar Dinas PU, pembangunan sarana pengelolaan air limbah tidak dibangun secara spesifik tapi merupakan sarana pendukung dari sarana utama yang mereka bangun. Untuk kegiatan advokasi dalam hal kampanye penyadaran masyarakat untuk limbah rumah tangga, SPAL terdapat pada Dinas Kesehatan kabupaten Takalar. Pemberdayaan Masyarakat tidak lepas dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Takalar. Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah belum ada, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki legalitas yang kuat. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah. Berikut struktur organisasi yang menangani pengelolaan limbah di kabupaten Takalar.
10
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. TAKALAR PERDA BUPATI TAKALAR NO 48 TAHUN 2008 KEPALA
KELOMPOK FUNGSIONAL
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA LINGKUNGAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SEKSI PENANAMAN MODAL DAERAH
11
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 48 Tahun 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Pasal 6 Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan (1)
Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana, menelaah, meneliti dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan serta melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten; c. Melaksanakan penelitian berkas izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas; d. Mengawasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten; e. Mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten; f. Mengawasi penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten; g. Melaksanakan penelitian berkas izin lokasi pengolahan limbah B3; h. Melaksanakan penelitian berkas izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; i. Melaksanakan penilaian amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; j. Menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL; k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam wilayah kabupaten; l. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam wilayah kabupaten;
12
m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. å. ä. ö. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj.
Menelaah pengelolaan kualitas air skala kabupaten; Menetapkan kelas air pada sumber air skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten; Melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten; Melaksanakan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; Melakukan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; Mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten; Menyelenggarakan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tana; Melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten; Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten; Melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; Melaksanakan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten; Melaksanakan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten; Menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; Melaksanakan pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten; Melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten; Melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; Menerbitkan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; Melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten; Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten; Melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten; Menetapkan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; Menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
13
kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. åå. ää. öö. aaa. bbb.
Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten; Melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten; Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten; Menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten; Menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten; Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; Menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten; Menyelenggarakan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten; Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten; Melaksanakan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten; Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten; Menyiapkan bahanperumusan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten; Melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten; Menyiapkan bahan penyediaan fasilitas laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
14
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TAKALAR
PERATURAN BUPATI NOMOR : 40 Tahun 2008 KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG KEINDAHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERSAMPAHAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG TATARUANG
BIDANG CIPTA KARYA
SEKSI IRIGASI
SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
SEKSI PERUMAHAN
SEKSI DRAINASE
SEKSI DANAU SUNGAI RAWA DAN PANTAI
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PERTAMANAN
SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SEKSI PERMUKIMAN
UPT
15
PERATURAN KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 40 Tahun 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
Pasal 16 Bidang Sumber Daya Air
(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugasnya; c. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Sumber Daya Air skala Kabupaten; d. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan, irigási, danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah; e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan bidang Irigasi, Danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah; f.
Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring penyelenggaraan bidang Irigasi, danau, sungai, rawa, dan pantai, air minum dan limbah;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan; h. Menysusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
16
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 41 Tahun 2008 KEPALA KESEKRETARIATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG LITBANG DAN STATISTIK
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG STATISTIK,MONITORI NG DAN EVALUASI
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BIDANG KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG FISIK DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG KEASEJHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG SDA,SARANA DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM
SU BIDANG TATARUANG DAN
17
Pasal 14 Bidang Sosial Budaya
(1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan dan
mengoordinasikan
kegiatan
perencanaan
pembangunan
Kesejahteraan
rakyat,
pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan kelembagaan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang pembangunan kesejahteraan rakyat, pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat ;
c. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
d. Mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
e. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan
pengembangan
kelembagaan masyarakat;
f.
Melaksanakan koordinasi penyusunan Program Tahunan di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan; h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
18
Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah
(1) Bidang Fisik dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sarana, prasarana daerah, tata ruang, Lingkungan hidup dan permukiman. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang sarana, prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup serta prasarana dan sarana perhubungan;
c. Melakukan penyusunan rencana dan program pengoordinasian rencana pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
d. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah propinsi atau ke pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam rencana pemerintah daerah;
f.
Melaksanakantugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
19
Pasal 18 Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah
(1) Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah; b. Menyusun program pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; c. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; d. Melaksanakan monitoring Pelaksanaan program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; e. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; f.
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
20
Pasal 19 Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman (1) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan
menganalisa program-program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Perumahan; b. Menyusun program pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; c. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; e. Melakukakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; f.
Penyusun bahan evaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; h. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; i.
Menetpakan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
j.
Menetapkan
petunjuk, pedoman dan stnadar pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala kabupaten; k. Melaksanakan petunjuk keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten; l.
Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
m. Melaksanakan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten; n. Menetapkan petunjuk, standar dan standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
21
o. Melaksanakan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; p. Melaksanakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
22
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB. TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 32 Tahun 2008 KEPALA SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PELAYANAN KHUSUS DAN RUJUKAN
SEKSI IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG BINA FARMASI , ALAT KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SEKSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
SEKSI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SEKSI PROMOSI KESEHATAN UPT
23
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 2008 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR
BAB IV BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Bagian Ketiga Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Pasal 35 Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja terdiri dari : a.
Pengelola Sanitasi Penyehatan Lingkungan Umum;
b.
Pengelola Data Pengawasan Air;
c.
Pengelola Data Sanitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman. Pasal 36
(1)
Pengelola Sanitasi Penyehatan Lingkungan umum sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis usaha peningkatan fasilitas sarana kesehatan lingkungan masyarakat pada tempat-tempat umum dan membuat pelaporan;
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah : a.
mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
b.
mempersiapkan formulir laporan pendataan dan inventarisasi, laporan bulanan/triwulan untuk petugas sanitasi puskesmas;
c.
mengumpulkan dan merekapitulasi/mentabulasi laporan dari puskesmas serta membuat laporan umpan balik ke puskesmas;
d.
melaksanakan pengawasan langsung terhadap pengelola sarana tempat-tempat umum tentang usaha-usaha peningkatan fasilitas kesehatan lingkungan tempat-tempat umum bersama sanitarian puskesmas;
e.
membuat laporan triwulan ke Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan;
24
f.
melaksanakan kegiatan teknis lapangan untuk memantau dan menanggulangi gangguan kesehatan pada masyarakat yang kemungkinan ditimbulkan oleh pencemaran di tempattempat umum.
g.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h.
Melaksanakan tugas kedinasanlain sesuai bidang tugasnya. Pasal 37
(1)
Pengelola Data Pengawasan Air sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemanfaatan pemeliharaan kualitas, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana iir bersih;
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah : a.
mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
b.
mempersiapkan formulir laporan pendataan dan inventarisasi sumber/jenis sarana air;
c.
membuat format laporan pengawasan kualitas air;
d.
mengumpulkan dan merekapitulasi serta mengevaluasi laporan dari puskesmas serta membuat laporan umpan balik ke puskesmas;
e.
membimbing petugas puskesmas dalam pengawasan dan peningkatan kualitas air;
f.
membimbing petugas puskesmas dalam pembuatan sarana air bersih;
g.
membuat laporan triwulan ke Dinas Kesehatan Propinsi;
h.
membimbing petugas puskesmas dalam pengambilan sampel air;
i.
melakukan peninjauan sanitasi lingkungan tempat pengolahan air minum;
j.
melakukan pemeriksaan sampel air;
k.
membuat berita acara pemeriksaan;
l.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 38 (1)
Pengelola Data Sanitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis usaha peningkatan kebersihan lingkungan, memantau dan menanggulangi gangguan kesehatan pada masyarakat yang mungkin diakibatkan oleh kondisi sanitasi lingkungan permukiman, kualitas udara, kebisingan, pestisida dan industri serta membuat pelaporan secara berkala;
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
25
a.
mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan atasan;
b.
mempersiapkan formulir laporan pendataan dan inventarisasi, laporan bulanan/triwulan untuk petugas sanitasi puskesmas;
c.
memberikan pengarahan kepada sanitarian puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan, pendataan dan inventarisasi;
d.
mengumpulkan dan merekapitulasi/tabulasi laporan dari puskesmas serta membuat laporan umpan balik ke puskesmas;
e.
membuat laporan hasil pendataan dan inventarisasi jumlah dan jenis sarana perumahan, jamban keluarga, Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Tempat Penjualan dan Penggunaan Pestisida (TP3);
f.
melakukan peninjauan lokasi tempat penjualan/pengolahan;
g.
membuat berita acara hasil pemeriksaan;
h.
membuat laporan triwulan ke dinas kesehatan Propinsi;
i.
melaksanakan kegiatan teknis lapangan untuk memantau dan menanggulangi gangguan kesehatan pada masyarakat yang kemungkinan ditimbulakan oleh pencemaran debu, udara, kebisingan, pestisida, industri dan limbah padat, cair dan gas;
j.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
k.
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
26
Tabel 3.6: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota
Swasta
Masyarakat
PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota
√
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target
√
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA
√
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic
√
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)
√
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)
√
Membangun sarana IPAL
√
PENGELOLAAN Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja
27
FUNGSI
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota
Swasta
Masyarakat
Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB
√
PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik
√
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota
√
28
FUNGSI
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
√
Swasta
Masyarakat
√
29
Tabel 3.7 Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Takalar Ketersediaan Peraturan
Ada (Sebutkan)
Pelaksanaan Tidak Ada
Efektif Dilaksanakan
Belum Efektif Dilaksanakan
Tidak Efektif Dilaksanakan
Keteranga n
AIR LIMBAH DOMESTIK
Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha
√ √
√
√
√
30
Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic Retribusi penyedotan air limbah domestic
√
Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran
√
√
√
31
3.2.1
Sistim dan Cakupan Pelayanan Air Limbah
Sistem dan cakupan layanan air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Takalar masih berupa sistem pengolahan secara individu di masingmasing rumah atau sering disebut on-site system. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang mempergunakan cubluk atau tangki septik yang secara konstruksi tidak memenuhi persyaratan baik secara desain maupun dari segi kesehatan menurut standar yang ditentukan. Akses sanitasi yang berupa jamban yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Kabupaten Takalar pada umumnya kurang layak dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK). Kondisi pengolahan air limbah ini merupakan dasar perencanaan dari sistim yang akan dipakai dan target pencapaian yang akan menentukan keputusan strategi sanitasi kabupaten Takalar. Penanganan pembuangan air limbah domestik belum mendapat dukungan yang signifikan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menduduki prioritas yang rendah dalam perencanaan dan pembangunan infrastrukrtur. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah domestik yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik. Pembuangan limbah domestik yang berupa limbah cair di Kabupaten Takalar, saat ini menggunakan beberapa cara : 1. Dibuang ke septik tank Penanganan limbah cair kegiatan rumah tangga salah satunya dilakukan secara on site dengan pembuatan tangki septik di tiap-tiap rumah tangga. Hal ini banyak dilakukan pada kawasan perumahan penduduk. Kelemahan dari kondisi ini adalah seringkali masyarakat tidak mengetahui standar teknis yang telah ditentukan. Selain dimensi septik tank yang tidak sesuai dengan standar, syarat yang kurang diperhatikan oleh masyarakat saat membangun sumur peresapan dari tangki septik adalah letak dan jarak sumur peresapan dengan sumur gali.
32
2. Dibuang langsung ke sungai Ada sebagian masyarakat yang masih membuang limbah cair baik yang dihasilkan manusia maupun rumah tangga langsung ke badan air (sungai), dimana sungai tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi dan mencuci. 3.
Saluran Terbuka Sebagian besar masyarakat membuang air limbahnya ke saluran terbuka atau drainase yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
4.
Saluran Tertutup Untuk saluran tertutup hanya sebagian kecil yang memakai sistim ini.
5.
Lubang galian Lubang galian masih diminati untuk pembuangan air limbah
Untuk melihat dan mengenal lebih jauh berikut diagram sistim pengolahan air limbah di kabupaten Takalar.
33
Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja Kabupaten Takalar Dalam EHRA Kabupaten Takalar 2013
Gambar 3.10: Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman Kabupaten Takalar Dalam EHRA 2013
34
Peta 3.1: Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Takalar
35
Peta 3.2: Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Takalar
36
Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik
Input
User Interface
Pengumpulan dan Penampungan/Pengolahan Awal
Pengaliran
Pengolahan Akhir
Pembuangan/ Daur Ulang
Kode/Nama Aliran
Grey Water
Rumah
Saluran Drainase
Pipa
-
Sungai
Aliran Limbah AL1
Black Water
Toilet/MCK
Septik Tank
Perpipaan
-
Sungai
Aliran Limbah AL2
37
Tabel 3.9: Sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Takalar
Kelompok Fungsi
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
(Perkiraan) Nilai Data
Sumber Data
B
C
D
E
A
User Interface
WC
Jumlah KK RT
41961
AMPL Kab. Takalar
Penampungan awal
Tangki Septik
Jumlah
1
AMPL Kab. Takalar
Pembuangan akhir/Daur ulang
Sungai dan Saluran terdekat
Sungai yang terdekat
Dinas PU Kabupaten Takalar
38
Tabel 3.10: Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat
Jumlah Pemakai
Lokasi MCK
Sumber Air
Jml Toilet/WC
MCK
Jml kmr mandi
Fas. Cuci Tangan
Persedia an Sabun
Ada biaya pemakai an MCK
Tempat buangan air kotor
Kapan tangki septik
No PDAM
RT
RW
L
P
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SPT
K
T
SGL
S
K
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
dikosongkan
L
P
L
P
Y
T
Y
T
Y
Tangki Septik
K
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data Belum Ada
39
Cubluk
40
3.2.3
Kesadaran Masyarakat
Penanganan sub sektor limbah domestik terkhusus jamban keluarga menjadi urusan masing-masing keluarga. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban penanganan limbah domestik yang benar yaitu mengkondisikan pengelolaan air limbah domestik yang aman sebelum dibuang ke lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah walau dampaknya belum terlalu besar. Permasalahan pengelolaan air limbah domestik seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak terkait terutama untuk lingkungan yang mempunyai kepadatan tinggi. Untuk daerah permukiman dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sistem komunal merupakan solusi yang paling tepat. Di Kabupaten Takalar beberapa kelompok masyarakat dapat dikategorikan beberapa kelompok antara lain: a. Masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau kepedulian dalam pengelolaan air limbah. Kelompok ini masih menjadi mayoritas di kabupaten Takalar, terdiri atas kelompok masyarakat miskin, pendidikan rendah dan sebagian kecil ada pada kelompok masyarakat menengah. b. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan limbah, namun belum memiliki kepedulian penuh terhadap pengelolaan air limbah. Kelompok ini umumnya berada pada komunitas masyarakat kelas menengah, berpendidikan, namun belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan air limbah atau PHBS pada umumnya. c. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran serta kepedulian tinggi terhadap pengelolaan air limbah. Mayoritas kelompok ini ada pada tatanan masyarakat kelas menengah ke atas, dan termasuk kelompok minoritas.
Adapun peran serta masyarakat Kabupaten Takalar dalam pengelolaan limbah domestik saat ini antara lain : 1.
Pembuatan jamban pribadi oleh masing-masing rumah tangga (KK)
2.
Pembangunan MCK umum yang pembangunannya melalui dana APBD dan/atau APBN tapi tidak memiliki kelembagaan tetapi melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. (masyarakat hanya sebagai pengguna) umumnya didapat dari program yang sifatnya loan atau hibah
3.
Pembuatan MCK komunal yang pembangunannya melalui dana masyarakat , APBD II , APBD Tk I, APBN dan pengelolaannya oleh masyarakat ( DAK Sanitasi.)
4.
Menyebarkan informasi melalui media mesjid, kelompok pengajian, pengurus RT dan RW, rembug desa ,PKK ataupun dalam bentuk pertemuan informal lainnya untuk tidak BABS dan menggalakkan hidup sehat
di
masyarakat.
41
Tabel 3.11: Kondisi sarana MCK
Kecamatan
Jumlah RT
RW
Jumlah MCK
Jumlah Pddk miskin
Jamban Keluarga
Dikelola RT
Dikelola RW
Dikelola CBO
Dikelola Lainnya
Jumlah Sanimas
Tahun MCK dibangun
Dikelola RT
Dikelola RW
Tahun Sanimas
Dikelola CBO
Dikelola Lainnya
dibangun
1. Galesong Utara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Galesesong Selatan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Galesong
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Mangarabomban
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Mappasunggu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Sanrobone
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7. Polombangkeng Selatan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Polombangkeng Utara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
d. Pattallassang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
g
Data Belum Ada
42
Data Tidak ada Keterangan: L = laki-laki
S = selalu tersedia air
Y = ya
SPT = Sumur pompa tangan
P = perempuan
T = tidak ada persediaan air
T = tidak
SGL = Sumur gali
K = kadang-kadang
43
Tabel 3.12: Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat ini No
Komponen
Nama Program / Proyek / Layanan
Pelaksana/PJ
Tahun Mulai
Fungsi
Tidak Fungsi
Rusak
Aspek PMJK PM
Air Limbah Domestik: Onsite Individual
MCK Biasa
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
2011
√
√
Air Limbah Domestik: Onsite Komunal
MCK++
Kelompok Swadaya masyarakat
2011
√
√
2012
√
√
2013
√
√
Keterangan: PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR= Masyarakat Berpenghasilan rendah
44
JDR
MBR
3.2.4
Pemetaan Media
Belum adanya kegiatan komunikasi media maupun kerjasama meldia akan pengelolaan air limbah di kabupaten Takalar Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi terkait komponen air limbah
No
Kegiatan
Dinas Pelaksana
Tahun
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Data Belum Ada
Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponen air limbah
No
Jenis Media
Pendanaan
Khalayak
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Efektivitas
1.
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
Data Belum Ada
45
3.2.5
Partisipatif Dunia usaha Partisipatif dunia usaha belum tergerak untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Takalar dalam bidang pengelolaan air limbah. Tabel 3.15: Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota
No
Nama Provider/Mitra Potensial
Tahun mulai operasi/ Berkontribusi
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
A
b
C
D
Potensi Kerjasama
Komponen : Air Limbah 1
--
-
-
2
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Data Belum Ada
46
3.2.6
Pendanaan Dan Pembiayaan
Sejauh ini belum adanya
keterlibatan pihak swasta dalam mendukung masyarakat dan
pemerintah kabupaten Takalar dalam pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Takalar seperti yang dikemukakan diatas, masing-masing individu masih melakukan pemgolahan air limbah secara domestik atau rumah tangga. Bagi masyarakat yang mampu secara keuangan, mereka membuat membuat septic tank (system on-site) di rumah tangga masing-masing. Sementara itu partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestic lebih banyak dilakukan oleh developer yang membangun kawasan perumahan bagi masyarakat khususnya yang akan bertempat tinggal di ibukota kabupaten . Peningkatan area pembangunan perumahan di kabupaten Takalar dilengkapi dengan septic tank untuk masing-masing rumah.
Sementara itu air limbah rumah tangga yang lain (dapur dan kamar mandi) disalurkan ke
saluran drainase jalan lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai saluran air limbah rumah tangga. Selanjutnya air limbah perumahan disalurkan ke badan air yang berupa sungai tanpa pengolahan air limbah terlebih dahulu. Demikian pula dengan masyarakat yang membangun rumah/ruko di kawasan perdagangan/komersial disepanjang jalan utama baik di ibukota kabupaten maupun di ibukota kecamatan, mereka menyalurkan limbah domestiknya ke drainase perkotaan secara individu tanpa pengolahan limbah terlebih dahulu. Dalam hal ini peran pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif menjadi sangat penting dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban tata bangunan dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat melalui penerbitan peraturan perundang-undangan terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan kawasan khususnya di perkotaan.
47
Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi komponen air limbah domestik
No
Komponen
Belanja (Rp) n-4
n-3
1.335.924.000
874.130.000
n-2
Rata-rata
Pertumb uhan (%)
n-1
n
629.500.000
3.883.664.000
970.916.000
25 %
1
Air Limbah (1a+1b)
1.a
Pendanaan Investasi air limbah
1.b
Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD
-
-
-
-
-
-
-
1.c
Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
--
--
-
-
-
-
--
1.043.630.000
48
Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah No
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)
SKPD
n-4
n-3
n-2
n-1
Pertumbuhan (%)
n
1
Retribusi Air Limbah
1.a
Realisasi retribusi
-
-
-
-
-
-
1.b
Potensi retribusi
-
-
-
-
-
-
Data belum ada
49
3.2.7 Permasalahan Mendesak dan Issue Strategis
Tabel 3.18 Permasalahan mendesak dan Issue Strategis
Permasalahan Mendesak
Isu Strategis Mengadakan sosialisasi tentang PHBS
1.Peran Serta Masyarakat mengelola limbah domestik
dalam
2. Kelembgaan : a. Belum optimalnya koordinasi Kelembagaan yang menanganmi air limbah.
Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai air limbah
Rapat koordinasi berkala antar SKPD yang menangani air limbah
Intervensi kebijakan lebih ditingkatkan
b. Keberpihakan kebijakan masih kurang c. Regulasi belum ada
Pembuatan regulasi air limbah
d. Jumlah personil pengelolaan air limbah masih kurang
Penambahan personil, melengkapi perangkat struktur organisasi yang membidangi
3. Teknis dan Operasional pengelolaan
Membangun IPLT dan IPAL
a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik baik onsite maupun off site
Mengadakan mobil truk lumpur tinja
b. Belum maksimumnya SPM air limbah
Terbentuknya SPM air limbah kabupaten Takalar
50
3.3
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Takalar, cakupan layanannya masih terbatas pada daerah Kota
Takalar tepatnya kecamatan Pattallassang. Saat ini layanannya belum seluruhnya atau hanya insidentil pada beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan pengangkutannya dan pembuangannya ke TPA. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga, armada pengelola persampahan, dan pembiayaan yang tersedia. Lokasi rutin yang dilakukan dalam kota antara lain : a. Tempat Bisnis dan Niaga (CBD) Pasar Sentral dan Pasar Pattallassang( Kecamatan Pattallassang). Pasar Palleko ( Kecamatan Polombangkeng Utara) pasar lengkese ( Kec. Mangarabombang) b. Permukiman dan Perumahan Wilayah yang dilayani meliputi BTN Bajeng Pepabri, BTN Bontomate’ne, BTN Germit, Perumahan Graha Ananda, Perumahan Bombong Indah, Perumahan Balindah, Perumahan Istana Permai, Perumahan Pemda, Perumnas Bajeng c. Perkantoran dan Layanan Umum, dan Layanan Pendikdikan RSUD Kabupaten Takalar, Puskesmas, Instansi Pemerintah, BUMN, BBUMD, Pertokoan, Sekolah.
3.3.2
Kelembagaan Dalam penanganan persampahan berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Keindahan
dan Pertamanan Kabupaten Takalar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar dan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural maka bidang pertamanan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan 3 orang kepala seksi masing-masing seksi persampahan , drainase dan pertamanan. Selain itu kantor Lingkungan Hidup juga terlibat dalam pengelolalaan persampahan dikabupaten Takalar. Sedangkan dalam pengorganisasian perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan di koordinir oleh bidang fisik dan prasarana badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Takalar. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat dalam bagan struktur berikut ini.
51
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. TAKALAR PERDA BUPATI TAKALAR NO 48 TAHUN 2008 KEPALA
KELOMPOK FUNGSIONAL
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA LINGKUNGAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SEKSI PENANAMAN MODAL DAERAH
52
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 48 Tahun 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Pasal 6 Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan
(3)
Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana, menelaah, meneliti dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan serta melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
ccc. Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya; ddd. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten; eee. Melaksanakan penelitian berkas izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
fff.
Mengawasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
ggg. Mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten; hhh. Mengawasi penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten; iii.
Melaksanakan penelitian berkas izin lokasi pengolahan limbah B3;
jjj.
Melaksanakan penelitian berkas izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
kkk. Melaksanakan penilaian amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
53
lll.
Menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL;
mmm.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam wilayah kabupaten;
nnn. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam wilayah kabupaten;
ooo. Menelaah pengelolaan kualitas air skala kabupaten; ppp. Menetapkan kelas air pada sumber air skala kabupaten; qqq. Melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten; rrr.
Melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
sss. Melaksanakan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
ttt.
Melakukan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
uuu. Mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten; vvv. Menyelenggarakan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; www. Menyelenggarakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tana; xxx. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
yyy. Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; zzz. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten; ååå. Melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
äää. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; ööö. Melaksanakan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
aaaa. Melaksanakan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
bbbb. Menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; cccc. Melaksanakan pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten;
dddd. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
54
eeee. Melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
ffff.
Melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
gggg. Menerbitkan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
hhhh. Melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten; iiii.
Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
jjjj.
Melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
kkkk. Menetapkan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
llll.
Menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
mmmm. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
nnnn. Melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten;
oooo. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
pppp. Menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten; qqqq. Menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten; rrrr. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;
ssss. Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten;
tttt.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
uuuu. Menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; vvvv. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
55
wwww.
Menyelenggarakan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup
skala kabupaten;
xxxx. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten; yyyy. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten; zzzz. Melaksanakan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;
åååå. Melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten; ääää. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;
öööö. Menyiapkan bahanperumusan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;
aaaaa.
Melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;
bbbbb.
Menyiapkan bahan penyediaan fasilitas laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan
daerah;
ccccc.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
ddddd.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
56
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TAKALAR
PERATURAN BUPATI NOMOR : 40 Tahun 2008 KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG KEINDAHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERSAMPAHAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG TATARUANG
BIDANG CIPTA KARYA
SEKSI IRIGASI
SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
SEKSI PERUMAHAN
SEKSI DRAINASE
SEKSI DANAU SUNGAI RAWA DAN PANTAI
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PERTAMANAN
SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
UPT
57
SEKSI PERMUKIMAN
Pasal 13 Seksi Persampahan (1) Seksi Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan persampahan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Persampahan, menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; c. Menyiapkan bahan penetapan lembaga tingkat kabupaten dalam pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten; d. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi; e. Mengelola aktivitas persampahan skala kabupaten; f.
Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama
dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten; g. Memberikan bantuan teknis penangan persampahan kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten; h. Menyelenggarakan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten;
58
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 41 Tahun 2008 KEPALA KESEKRETARIATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG LITBANG DAN STATISTIK
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG STATISTIK,MONITORI NG DAN EVALUASI
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BIDANG KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG FISIK DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG KEASEJHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG SDA,SARANA DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM
SU BIDANG TATARUANG DAN
59
Pasal 14 Bidang Sosial Budaya
(3) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
melakukan dan
mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Kesejahteraan rakyat, pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan kelembagaan masyarakat.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
i.
Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
j.
Menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang pembangunan kesejahteraan rakyat, pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat ;
k. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
l.
Mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
m. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
n. Melaksanakan koordinasi penyusunan Program Tahunan di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas SDM, pemerintahan, hukum dan pengembangan kelembagaan masyarakat;
o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan; p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 15
60
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Menyusun program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya; c. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya; d. Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya; e. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya; f.
Melakukan evaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pelayanan sosial, agama, seni dan budaya; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
61
Pasal 16 Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum; b. Menyusun program pembangunan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundang-undangan; c. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundangundangan; d. Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundang-undangan; e. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundangundangan; f.
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, hukum dan perundang-undangan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; i.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah (3) Bidang Fisik dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sarana, prasarana daerah, tata ruang, Lingkungan hidup dan permukiman.
62
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :
h. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya; i.
Menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang sarana, prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup serta prasarana dan sarana perhubungan;
j.
Melakukan penyusunan rencana dan program pengoordinasian rencana pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
k. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
l.
Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah propinsi atau ke pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam rencana pemerintah daerah;
m. Melaksanakantugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 18 Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah (3) Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi : j.
Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah;
k. Menyusun program pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; l.
Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah;
m. Melaksanakan monitoring Pelaksanaan program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; n. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
63
o. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; r.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 19 Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman (3) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi: q. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Perumahan; r.
Menyusun program pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan;
s. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; t.
Melaksanakan monitoring pelaksanaan program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan;
u. Melakukakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; v. Penyusun bahan evaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan; w. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; x. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; y. Menetpakan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; z. Menetapkan
petunjuk, pedoman dan stnadar pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala kabupaten; aa. Melaksanakan petunjuk keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
64
ä. Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; ö. Melaksanakan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten; aa. Menetapkan petunjuk, standar dan standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten; bb. Melaksanakan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; cc. Melaksanakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
65
Tabel 3.19: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Pemerintah Kabupaten/Kota
Swasta
Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,
√
-
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target
√
-
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target
√
-
PERENCANAAN
PENGADAAN SARANA
-
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah
√
-
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)
√
-
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)
√
-
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
√
-
Membangun sarana TPA
√
-
66
Masyarakat
PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Menyediakan sarana composting
Pemerintah Kabupaten/Kota
Swasta
√
-
PENGELOLAAN Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS
√
Mengelola sampah di TPS
-
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA
√
Mengelola TPA
-
Melakukan pemilahan sampah*
-
Melakukan penarikan retribusi sampah
√
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah
-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)
√
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah
√
67
√
Masyarakat
PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
Pemerintah Kabupaten/Kota
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah
-
MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
√
68
Swasta
Masyarakat
Tabel 3.20: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Takalar Ketersediaan Peraturan Ada (Sebutkan)
Pelaksanaan Tidak Ada
Efektif Dilaksanakan
Belum Efektif Dilaksanakan
PERSAMPAHAN
Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini
Penjemputan,pengangkutan sampah dan penyapuan sampah
√
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum
Perda
√
Perda
√
Perda
√
Perda
√
Tidak Dilaksa
Ketersediaan Peraturan Ada (Sebutkan)
Pelaksanaan Tidak Ada
Efektif Dilaksanakan
ke TPA
Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan
√ √
√
Belum Efektif Dilaksanakan
Tidak Dilaksa
3.3.2 Sistim dan Cakupan Layanan
Volume sampah di Kota Takalar setiap harinya memproduksi 80 m3 dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 28.500 jiwa atau hampir seluruh kelurahan di kecamatan Pattallassang. Volume sampah terbesar ada di titik yaitu di daerah Pasar sentral, RSUD H Padjonga Dg Ngalle, Pasar Pattallassang dan Hoteldan resort Sampulungan di Tamalate Kecamatan Galesong Utara. Pemerintah kabupaten Takalar bersama dengan NGO lokal seperti Lembaga Abdi Masyarakat (LAM) dan Lembaga Pemerhati Masyarakat Takalar terus mendorong program pengolahan persampahan 3 R ( Reduse, Reuse, Recycle). Upaya melalui kerjasama NGO lokal ini berupa : a.
Pembuatan rumah kompos Lokasi yang direncanakan ada didaerah Pasar Sentral Takalar, Pasar Pallekko dan Pasar Bulukunyi. Rumah kompos ini dikelola bersama dengan menggunakan tenaga dari LAM dan melalui pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar.
b. Kampanye dan Advokasi di tingkat masyarakat Kegiatan ini merupakan kerjasama LPMI dengan perintah kabupaten Takalar. Kegiatan ini merupakan sosialisasi dan ajakan untukmelakukan PHBS serta pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Lokasi kegiatan ini terletak di kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang dan melalui persetujuan masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Dinas PU Kabupaten Takalar bidang Keindahan dan Pertamanan. Koordinasi Lintas sektoral juga telah dilakukan oleh Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar melalui kerjasama sharing program. Ditahun 2013 ini beberapa kegiatan telah dianggarkan antara lain pengadaan 2 unit mobil sampah, pengadaan 2 unit motor sampah yang bersumber dari Dana Aloklasi khusus (DAK) sehingga total armada persampahan di tahun 2013 ini mencapai 7 unit mobil sampah,. Di Dinas PU sendiri juga mengalokasikan 5 unit motor sampah, 5 kunit kontainer sampah, rehabilitasi kendaraan 2 unit, dan i unit sky lift . Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Takalar dapat di lihat pada tabel dibawah ini:
25
Tabel 3.20 a Sarana dan Prasarana Persampahan kab. Takalar NO
NAMA SARANA DAN
JUMLAH
PRASARANA
TARGET KEGIATAN KEDEPAN
1
Kantor
1 Unit
2
Workshop
1 Ruang
3
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
1 Lokasi
2 Lokasi
Sampah Volume 1,98 Ha Sistim Open Dumping 4
Loader
-
1 Unit
5
Mobil Dump Truk
4 Unit
8 unit
6
Mobil Truk Amroll
3 Unit
7 Unit
7
Mobil Pick Up
1 Unit
2 Unit
8
Mobil Skylift
1 Unit
1 Unit
9
Sepeda Motor Sampah
10 Unit
30 Unit
10
Container Sampah
7 Unit
15 Unit
11
Landasan Container
7 buah
15 Unit
12
Gerobak Sampah Penyapu Jalan
10 unit
50 Unit
29 Buah
40 Buah
3 Unit
10 Unit
Krisbow) 13
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)
14
Rumah Kompos
26
Secara internel kekuatan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dalam mengelola kegiatan pengelolaam persampahan di kabupaten Takalar. Komposisi personil bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel; berikut. Tabel 3.20 b Jumlah Personil Persampahan Kabupaten Takalar No
Personil
Jumlah
Target
1
Sopir Loader
2
Sopir
7 Orang
18 Orang
3
Buruh Sampah
14 orang
36 Orang
4
Penyapu Jalan
9 Orang
35 Orang
5
Koordinator Mesin Sampah
1 Orang
2 Orang
6
Operator Mesin Sampah
4 Orang
8 Orang
Jumlah
Target
No
2 Orang
Personil
7
Penjaga TPA
3 Orang
6 Orang
8
Mekanik
3 Orang
4 Orang
9
Buruh Drainase
8 Orang
30 Orang
10
Kolektor / Retributor Sampah
4 Orang
10 Orang
Untuk mengetahui efektivitas Persampahan dan kinerja pengelolaan persampahan telah direncanakan dan didata oleh Dinas PU Kabupaten Takalar dimana produksi sampah sangat menentukan jumlah armada dan personil yang akan terserap dalam kegiatan pengelolaan persampahan di kabupaten Takalar. Jumlah produksi sampah kota Takalar:
27
Tabel 3.20 c Produksi Sampah Kabupaten Takalar NO
URAIAN
VOLUME
1
Produksi Sampah Kota Takalar
80,2 m3/hari
2
Sampah yang terangkut
56 m3/ hari
3
Jumlah Penduduk dalam wilayah kerja
28.500 jiwa
4
Luas Wilayah Persampahan
2.250 Ha
Tabel 3,20 d Wilayah Pengelolaan Sampah Kab. Takalar No
Kecamatan
Kelurahan / Desa
Jumlah
Jumlah
Volume
Penduduk
Penduduk
Sampah
Luas Wilayah
Terlayani 1
Pattallassang
Keluraahan
6.126
5753
10,7 m3
2,87 Km2
5494
5245
10,6 m3
3,52 km2
Kelurahan Bajeng
4106
3565
8,5 m3
2,51 km2
Kelurahan Salaka
2020
1200
2,1m3
2,00Km2
Kelurahan
5616
4750
10,5m3
2,36km2
4226
3145
7,2m3
2,99km2
Sombalabella Kelurahan Kalabbirang
Pattallassang Kelurahan
28
Palantikang Kelurahan
2455
1100
2,2m3
2,97km2
Maradekaya RSUD
4,8m3
Pasar Sentral
6,7m3
Pasar
5,5m3
Pattallassang 2
Galesong Utara
Hotel dan Resort
1500
3,2m3
Desa Tamalate 3
Mangarabombang
Pasar lengkese
1000
3,4m3
4
Polombangkeng
Pasar Palleko Kel.
1000
3,8 m3
Utara
Pallleko
29
Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah Kabupaten Takalar 2013
Gambar 3.12 Grafik Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga Kabupaten Takalar 2013
30
Peta 3.3 Peta cakupan layanan persampahan
31
Peta 3.4 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan 32
DumpTruck 4 Unit
33
Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Daur Ulang/Pemb uangan Akhir
Kode/
Input
User Interfac e
Pengumpulan Setempat
Penampungan Sementara (TPS)
Pengangkutan
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
Sampah Anorganik
Permuki man,,per kantoran
TPS,Kontainer
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Motor Sampah, Amroll, Truk Sampah
TPA Balang
Open Damping
Aliran Sampah P1
Sampah Organik
Perumah an,Pasar, Pertokoa n
Bak Sampah,kantong plastik, komposting
TPS , Kontainer,Bak sampah
Motor Sampah, Amroll, Truk Sampah
TPA Balang
Open Damping
Aliran Limbah P2
Nama Aliran
Tabel 3.22: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Kelompok Fungsi A
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
(Perkiraan) Nilai Data
Sumber Data
B
C
D
E
User Interface
Bak Sampah
Sampah Organik dan Anorganik
Bidang Keindahan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Takalar
Penampungan Awal
Tempat Penampungan Sementara
Sampah Organik dan Anorganik
Bidang Keindahan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Takalar
Open Dumping
Sampah Organik dan Anorganik
Bidang Keindahan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Takalar
Penampungan Akhir
34
3..3.3
Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kesadaran Masyarakat akan pengelolaan persampahan masih kurang selain tingkat pengetahuan serta
pemahaman yang kurang akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah sosialisasi masih perlu ditingkatkan melalui kerjasama pemeritah dengan kelompok masyarakat.
35
Tabel 3.23: Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan
Jenis Kegiatan
Dikelola oleh Kabupaten/Kota
Dikelola oleh Masyarakat
Dikelola oleh Sektor Formal di Tingkat
Dikelola Pihak Swasta
L
P
L
P
L
P
L
P
Pengumpulan sampah dari rumah
√
-
-
-
-
-
-
-
Pemilahan sampah di TPS
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengangkutan Sampah ke TPS
√
-
-
-
-
-
-
-
Pengangkutan sampah ke TPA
√
-
-
-
-
-
-
-
Pemilahan sampah di TPA
-
-
-
-
-
-
-
-
Para Penyapu Jalan
√
√
-
-
-
-
-
-
36
Tabel 3.24 Pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota
Dikelola oleh Sektor Formal di tingkat Kelurahan/Kecamatan
Dikelola oleh Masyarakat
Dikelola Pihak Swasta
Keterangan
Jenis kegiatan RT
RW
L
P
L
P
L
P
L
P
Pengumpulan sampah dari rumah
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemilahan sampah di TPS
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengangkutan Sampah ke TPS
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengangkutan sampah ke TPA
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemilahan sampah di TPA
-
-
-
-
-
-
-
-
Para Penyapu Jalan
-
-
-
-
-
-
-
-
Petugas kebersihan adalah tenaga honorer di Bidang Keindahan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Takalar
37
Tabel 3.25 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat ini No
Komponen
Nama Program / Proyek / Layanan
Tahun Mulai
Pelaksana/PJ
Tidak Fungsi
Fungsi
Aspek PMJK
Rusak
PM
JDR
MBR
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data(tidakada)
38
3.3.4
Pemetaan Media Untuk media Informasi dalam pengelolaan persampahan baru sebatas informasi melalui Siaran Radio.
Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Radio Lokal menyiarkan kampanye pola hidup bersih sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.
Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi terkait komponen Persampahan No 1
Kegiatan Radio Bajeng
Tahun Setiap Tahun
Dinas Pelaksana Swasta
Tujuan Kegiatan Menjaga Kebersihan
Khalayak Sasaran Masyarakat
Pesan Kunci
Pembelajaran
Jagalah Kebersihan Lingkungan
Lingkungan Sehat dan Bersih
Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponenPersampahan No
Jenis Media
1.
Radio Bajeng
Khalayak Masyarakat
Pendanaan Pemda Kabupaten Takalar
Isu yang Diangkat Kebersihan Lingkungan
Pesan Kunci Jagalah Kebersihan
Efektivitas Efektif
39
3.3.5
Partisipasi Dunia Usaha Belum adanya partisipasi dunia usaha untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Takalar. Tabel 3.28 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota
No
Nama Provider/Mitra Potensial
Tahun mulai operasi/ Berkontribusi
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
A
B
C
D
Potensi Kerjasama
Komponen : Persampahan 1.
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
Data tidak ada
3.3.6
Pendanaan dan Pembiayaan
Untuk mendukung operasional dan kinerja organisasi Bidang Keindahan dan Pertamanan maka telah dialokasikan dana dalam APBD Kabupaten Takalar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun penganggaran dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
40
Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen persampahan
No
Belanja (Rp)
Subsektor n-4
n-3
Rata-rata
n-2
n-1
N
1
Air Limbah (1a+1b)
2
Sampah (2a+2b)
631.634.000
330.134.000
350.000.000
1.530.134.000
3.354.782.000
2.a
Pendanaan Investasi air limbah
-
-
--
-
-
-
2.b
Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD
-
-
-
-
-
-
2.c
Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
-
-
-
-
-
-
3
Drainase (3a+3b)
-
-
-
-
-
-
4
Aspek Promosi Higiene dan Sanitasi
-
-
-
-
-
-
25 %
41
Pertumbu han (%)
Tabel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah
No
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)
SKPD n-4
n-3
Pertumbuhan (%)
n-2
n-1
N
1
Retribusi Air Limbah
-
-
-
-
-
-
2
Retribusi Sampah
-
-
-
-
-
-
2.a
Realisasi retribusi
10.390.000
8.908.000
5.807.500
6.628.500
-
-
2.b
Potensi retribusi
-
-
-
-
-
-
3
Retribusi Drainase
-
-
-
-
-
-
42
3.3.7
Permasalahan mendesak dan Isu strategis Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issue Strategis
Permasalahan Mendesak
Isu Strategis
Kelembagaan: Bentuk Kelembagaan masih belum sesuai dengan tugas dan volume pekerjaan
Peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola persampahan
Teknis dan Operasional 1.Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan masih minim
Masih kuranyanya pelayanan persampahan
2.Jumlah Personil masih kurang
Penambahan tenaga lepas
3.Daerah layanan terlalu kecil
Perlu pengembangan wilayah layanan persampahan
Partisipasi masyarakat masih kurang
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti kebersihan lingkungan
43
3.4
Pengelolaan Drainase Lingkungan Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan
masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kabupaten (perencanaan infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsure dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain : mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Sistem penyediaan jaringan drainase terdiri dari empat macam, yaitu : a.
Sistem drainase utama, sistem drainase yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat kota.
b.
Sistem drainase lokal, sistem drainase yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat kota.
c.
Sistem drainase terpisah, sistem drainase terpisah yang mempunyai jaringan saluran pembuangan terpisah untuk air permukaan atau air limpasan.
d.
Sistem drainase gabungan, sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air genangan atau air limpasan yang telah diolah.
Sasaran penyediaan sistem drainase dan pengendalian banjir adalah : a.
Penataan sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier melalui normalisasi maupun rehabilitasi
saluran guna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan local. Dari masing-masing jaringan dapat didefinisikan sebagai berikut : -
Jaringan primer
: saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai
-
Jaringan sekunder
: saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer
(dibangun dengan beton/plesteran semen). -
Jaringan tersier
: saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran
sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah. b.
Memenuhi kebutuhan dasar (basic need) drainase bagi kawasan hunian dan kota
c.
Menunjang kebutuhan pembangunan (development need) dalam menunjang terciptanya scenario
pengembangan kota untuk kawasan andalan dan menunjang sector unggulan yang berpedoman pada Rancangan Umum Tata Ruang Kota. Sedangkan arahan dalam pelaksanaannya adalah : -
Harus dapat diatasi dengan biaya ekonomis
-
Pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak social yang berat
-
Dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana
-
Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada
-
Jaringan drainase harus mudah pengoperasian dan pemeliharaannya
-
Mengalirkan air hujan ke badan sungai yang terdekat. Standarisasi sistem penyediaan drainase untuk penempatan perumahan di pinggiran saluran primer atau
sungai yang mengacu pada Provincial Water Reclement (PWR) tentang “Pemakaian bebas dari perairan umum” (waterrocilijn), yang berbunyi “dilarang menempatkan sebuah bangunan apapun, atau memperbaharaui seluruhnya atau sebagian dalam jarak diukur dari kaki tangkis sepanjang perairan umum atau bilamana tidak ada tangkis, dari pinggir atas dari tamping (talud) perairan umum kurang dari : 20 meter untuk sungai-sungai tersebut dalam daftar 2 dari verordening ini, 5 meter untuk sungai-sungai tersebut dalam daftar 2 dari verordening ini, demikian juga untuk saluran pengaliran dan pembuangan dengan kemampuan (kapasistet) 4 meter kubik/detik atau lebih, 3 meter untuk saluran-saluran pengairan, pengambilan dan pembuangan kemampuan normal 1 s/d 4 meter kubik/detik, 2 meter untuk saluran-saluran pengairan pengambilan dan pembuangan kemampuan normal kurang dari 1 meter kubik/detik.” Hal-hal yang menyebabkan terjadinya genangan air di suatu lokasi antara lain : -
Dimensi saluran yang tdak sesuai
-
Perubahan tata guna lahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan debit banjir di suatu daerah aliran
sistem drainase -
Elevasi saluran tidak memadai
-
Lokasi merupakan daerah cekungan
-
Lokasi merupakan tempat retensi air yang diubah fungsinya misalnya menjadi permukiman. Ketika
berfungsi sebagai tempat retensi (parkir alir) dan belum dihuni adanya genangan tidak menjadi masalah. Problem timbul ketika daerah tersebut dihuni. -
Tanggul kurang tinggi
-
Kapasitas tampungan kurang besar
-
Dimensi gorong-gorong terlalu kecil sehingga aliran balik
-
Adanya penyempitan saluran
-
Tersumbat saluran oleh endapan.
Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musi, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan oktober sampai bulan maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,9 c (oktober) dan terendah 26,5 c (januari – februari). Tingginya curah hujan pada Kab. Takalar setiap tahunnya sering mengakibatkan terjadinya banjir. Hampir setiap tahun beberapa wilayah di Kabupaten Takalar pada musim hujan terjadi banjir dan tergenang air. Kondisi banjir yang paling ekstrim terjadi di Kecamatan Pattalassang, ini dikarenakan kondisi topografi kec. Pattalassang cenderung rendah dan cekung dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain yang topografinya dataran tinggi dan cenderung berbukit. Diperparah lagi dengan kurangnya saluran drainase jika dibandingkan dengan besarnya curah hujan yang turun setiap tahunnya, ditambah lagi dengan kondisi saluran drainase yang ada sekarang 40 % diantaranya dalam kondisi rusak. Daerah-daerah yang sering terjadi banjir dan genangan air yaitu : Jl. Jenderal Sudirman
-
Daerah yang paling parah terjadinya banjir dan genangan air, terdapat di depan Masjid Agung Kab. Takalar. Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 15 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 5-10 cm dari permukaan jalan. Jl. Ince Husain Dg. Parani
-
Daerah yang paling parah terjadinya banjir dan genangan air, terdapat disebelah barat SLTP Neg.2 Takalar hingga ke perempatan jalan Sultan Hasanuddin. Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 20-35 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 15-25 cm dari permukaan jalan. Jl. Sultan Hasanuddin
-
Daerah yang paling parah terjadinya banjir dengan genangan air, terdapat BTN, Balinda tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 20-60 cm dari permukaan jalan dan pada waktu hujan redah genangan air berkisar antara 5 – 30 cm dari permukaan jalan. Jl. H. M. Manjarungi
-
Daerah yang paling parah terjadinya banjir dan genangan air, terdapat di sebelah selatan rumah jabatan Wakil Bupati Takalar sampai pertigaan Jalan Pramuka I. tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 20 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan redah genangan air berkisar antara 5 – 10 cm dari permukaan jalan. Kompleks Pasar Sentral
-
Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 20 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 5 – 10 cm dari permukaan jalan. -
Jl. Pramuka I Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 10 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 3 – 5 cm dari permukaan jalan.
-
Jl. Pramuka II Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 10 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 5 – 7 cm dari permukaan jalan.
-
Jl. Khaeruddin Dg. Ngampa Daerah yang paling parah terjadinya banjir dan genangan air, terdapat di depan BTN Bombong Indah. Tinggi rata-rata banjir pada waktu hujan berkisar antara 5 – 20 cm dari permukaan jalan, dan pada waktu hujan rendah genangan air berkisar antara 5-10 cm dari permukaan jalan.
3.4.1
Kelembagaan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Takalar saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2008 maka drainase lingkungan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah bidang keindahan dan pertamanan untuk pengelolaannya berada pada seksi drainase. Barometer perencanaan serta monitoring fisik dan prasarana drainase di kelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang fisik dan presarana. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada struktur dan tupoksi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TAKALAR
PERATURAN BUPATI NOMOR : 40 Tahun 2008 KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG KEINDAHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERSAMPAHAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG TATARUANG
BIDANG CIPTA KARYA
SEKSI IRIGASI
SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
SEKSI PERUMAHAN
SEKSI DRAINASE
SEKSI DANAU SUNGAI RAWA DAN PANTAI
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PERTAMANAN
SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SEKSI PERMUKIMAN
UPT
49
Pasal 12 Bidang Keindahan dan Pertamanan
(1) Bidang Keindahan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Keindahan dan Pertamanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keindahan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya; b. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Keindahan dan Pertamanan skala Kabupaten; c. Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persampahan, drainase, dan pertamanan; d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan, drainase, dan pertamanan; e. Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan monitoring penyelenggaraan kegiatan persampahan, drainase, dan pertamanan; f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 14 Seksi Drainase (2) Seksi Drainase
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan,
koordinasi, monitoring dan evasulasi pelaksanaan kegiatan drainase. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Drainase menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
c. Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi; d. Meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten; e. Menyelesaikan masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya; f.
Menelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten;
g. Menyusun konsep rencana induk pengmebngan (RIP) PS drainase skala kabupaten; h. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten; i.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;
j.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK drainase;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; l.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 41 Tahun 2008 KEPALA KESEKRETARIATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG LITBANG DAN STATISTIK
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG STATISTIK,MONITORI NG DAN EVALUASI
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BIDANG KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG FISIK DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG KEASEJHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG SDA,SARANA DAN PRASARANA DAERAH
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM
SU BIDANG TATARUANG DAN
52
Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah (5) Bidang Fisik dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sarana, prasarana daerah, tata ruang, Lingkungan hidup dan permukiman. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :
o. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya; p. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang sarana, prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup serta prasarana dan sarana perhubungan;
q. Melakukan penyusunan rencana dan program pengoordinasian rencana pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
r.
Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan;
s. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana lingkungan, permukiman, tata ruang, serta prasarana dan sarana perhubungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah propinsi atau ke pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam rencana pemerintah daerah;
t.
Melaksanakantugas kedinasan yang diberikan oleh Atasan;
u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 18 Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah (5) Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi : s. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah;
t.
Menyusun program pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah;
u. Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; v. Melaksanakan monitoring Pelaksanaan program pembangunan bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; w. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; x. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; y. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana daerah; z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 19 Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman (5) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi: gg. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Perumahan; hh. Menyusun program pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; ii.
Mengolah dan menganalisis program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan;
jj.
Melaksanakan monitoring pelaksanaan program pembangunan bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan;
kk. Melakukakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; ll.
Penyusun bahan evaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan;
mm. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan dan perumahan; nn. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; oo. Menetpakan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; pp. Menetapkan
petunjuk, pedoman dan stnadar pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala kabupaten; qq. Melaksanakan petunjuk keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten; oo. Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; pp. Melaksanakan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten; qq. Menetapkan petunjuk, standar dan standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten; rr. Melaksanakan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; ss. Melaksanakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Kabupaten Takalar PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota
Swasta
Masyarakat
PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota
√
Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target
√
Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target
√
PENGADAAN SARANA Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan
√
PENGELOLAAN
√
Membersihkan saluran drainase lingkungan
√
Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak
√
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN
√
Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun
√
Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan
√ √
56
PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan
Swasta
Masyarakat
√
MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan
√ √ √
57
Tabel 3.33 Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Takalar Ketersediaan
Pelaksanaan
Peraturan Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
Efektif Dilaksanakan
Belum Efektif Dilaksanakan
Tidak Efektif Dilaksanakan
Keterangan
DRAINASE LINGKUNGAN
Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan
√ √ √
√
√
58
3.1.1
Sistem dan Cakupan Pelayanan
Secara umum fungsi drainase lingkungan adalah merupakan tempat penyaluran air limbah rumah htangga dan sisa air buangan lainnya. Berdasarkan EHRA kabupaten Takalar, pengelolaan air limbah masyarakat yang dipunyai adalah sekitar 41,7 % masyarakat memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang tidak punya sebesar 58,3 %. Secara struktur drainase lingkungan yang terbangun berupa pasangan batu namun karena pemeliharaan yang kurang sehingga banyak terjadi pendangkalan dalam badan drainase, sehingga saat hujan drainase tidak mampu untuk menampung air buangan dan air limbah rumah tangga. Banjir yang terjadi di kabupaten Takalar merupakan banjir rutin bahkan hingga masuk kedalam rumah masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil EHRA bahwa untuk banjir rutin sebanyak 72,8 % masyarakat mengalami banjir rutin pada waktu musim hujan. Sedangkan 27,2 % tidak mengalami banjir rutin. Genangan banjir masuk sampai kedalam rumah masyarakat. Sebanyak 51,3 % rumah masyarakat mengalami genangan hingga kedalam rumah. Sedangkan 48,7 % masyarakat hanya di sekitar halaman rumah ataupun jalan. Tinggi genangan yang terjadi rata-rata setinggi tumit orang dewasa baik laki maupun perempuan. Lama genangan berkisar 24 jam bahkan lebih. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Daerah kabupaten Takalar, panjang drainase secara keseluruhan hingga tahun 2011 tercatat sepanjang 7856 m yang telah terbangun. Belum adanya data yang baik mengenai kondisi saluran drainase sehingga sangat sulit untuk melakukan optimalisasi layanan pengelolaan drainase. Dinas Pekerjaan Umum sangat membutuhkan Master Plane drainase . Wilayah genangan untuk kabupaten Takalar terdapat pada area: -
Kecamatan Mappasunggum desa patani
-
Kecamatan Mangarabombang desa Lakatong , Tope Jawa dan Mangadu. Genangan diakibatkan oleh pasang surut laut.
-
Kecamatan Pattallassang desa Palantikang dan Pappa. Genangan berasal dari sungai pappa
-
Kecamatan Polombangkeng Selatan desa Canrego dan Pattene
-
Kecamatan Sanrobone desa banyuara
Gambar 3.13 Grafik Prosentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin
60
Peta 3.5: Peta jaringan drainase lingkungan Kabupaten Takalar
61
Peta 3.5a Peta jaringan drainase Primer Kabupaten Takalar
62
Peta 3.5b Peta jaringan drainase Sekunder Kabupaten Takalar
63
Peta 3.5 c Sistim Jaringan Drainase Tersier Kabupaten Takalar
64
Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan
65
Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan
Input
User Interface
Pengumpulan & Penampungan/ Pengolahan Awal
Pengangkutan/ Pengaliran
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
Pembuangan Akhir/ Daur Ulang
Kode/Nama Aliran
Grey Water
Dapur Rumah Tangga
Got
Saluran Sekunder
Saluran Primer
Sungai
Aliran Limbah D1
Grey Water
Kamar Mandi
-------
Perpipaan
Saluran Primer
Sungai
Aliran Limbah D2
Air Hujan
Talang
Got
Saluran Sekunder
Saluran Primer
Sungai
Aliran Limbah D3
Tabel 3.35 Sistem pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota Kelompok Fungsi
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
(Perkiraan) Nilai Data
b
c
D
A User Interface
Sumber Data E Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Grey Water
Pengaliran
Saluran Terbuka
7586 m
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Black Water
Pengaliran
Saluran Terbuka
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Pembuangan Akhir
Pengaliran
Sungai
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
66
3.4.2
Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Kegiatan pembersihan drainase lingkungan oleh masyarakat kabupaten Takalar , dilakukan oleh
masyarakat dan di kelola oleh pemerintah kabupaten Takalar melalui Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar. Daerah drainase yang rutin di bersihkan oleh masyarakat adalah di kelurahan Kalabbirang, Pattallassang, Bajeng, Sombalabella, dan Palantikang. Peran aktif masyarakat dalam membersihkan drainase lingkungannya mayoritas dikerjakan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan study EHRA dari hasil pengamatan bahwa sekitar 30 % wilayah tudak mempunyai saluran. Sekitar 28,1 % saluran bersih, 23,5 % tidak bersih tapi masih mengali , saluran tersumbat akibat sampah sebesar 23,1 %, dan 3,9 % merupakan saluran banyak sampah tapi kering tidak ada genangan. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase dapat dihat pada tabel berikut
67
Tabel 3.36 Kondisi drainase lingkungan di tingkat kecamatan Pattallassang Kondisi Drainase Saat Ini
Jumlah
Pembersihan Drainase
Kelurahan/Desa
Rutin RT
RW
Lancar
Pengelola oleh
Tidak Rutin
Mampet L
P
L
Pemerintah Kota
P
√
√
Kel. Maradekaya
√
√
√
Kel. Pattallassang
√
√
√
√
Kel. Pappa Kel.Bajeng
√ √
√
Masyarakat (RT /RW) L
Kel. Sabintang
Kel. Kalabbirang
Kelurahan
Bangunan Di Atas Saluran
Swasta
Ada
Tidak Ada
P
√
√ √
Kel. Sombalabella
√
√
√
√
Kel.Palantikang
√
√
√
√
√
68
Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat ini No
Komponen
Nama Program / Proyek / Layanan
Tahun Mulai
Pelaksana/PJ
Fungsi
Tidak Fungsi
Aspek PMJK
Rusak
PM
JDR
MBR
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
--
----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data belum ada Keterangan: PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR= Masyarakat Berpenghasilan Rendah
69
3.4.3
Pemetaan Media Untuk kajian media sebagai sarana informasi dalam pemeliharaan drainase yang berkelanjutan sebagai
pendukung terlaksananya pemeliharaan drainase yang baik belum maksimal dilakukan di kabupaten Takalar. Hal ini membutuhkan advokasi bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam m,enganmggarkan kegiatan media informasi terkait pemeliharaan dan pembangunan drainase lingkungan di kabupaten Takalar.
Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi terkait komponen drainase lingkungan
No
Kegiatan
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
--
-
-
-
Data belum ada Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponen drainase lingkungan
No
Jenis Media
Pendanaan
Khalayak
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Efektivitas
1.
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
Data Belum ada
71
3.4.5
Partisipasi Dunia Usaha Belum adanya partisipasi dunia usaha yang berkeinginan bahkan tertarik dalam pengelolaan drainase
lingkungan di kabupaten Takalar.
72
Tabel 3.40 Penyedia layanan pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota
No
Nama Provider/Mitra Potensial
Tahun mulai operasi/ Berkontribusi
Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi
A
B
C
D
Potensi Kerjasama
Komponen : Drainase Lingkungan -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data Belum ada
73
3.4.6
Pendanaan dan Pembiayaan Secara umum pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Takalar belum
menunjukkan hasil yang maksimum. Penggaran di tingkat eksekutif dan legislatif belum memberikan harapan baik dalam pembangunan infrestruktur kabupaten maupun sosialisasi dan belum adanya kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola bidang drainase . Ini terbukti untuk pembangunan drainase masih sangat tertinggal.
74
Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Komponen drainase lingkungan
No
Belanja (Rp)
Subsektor
n-4
1
Drainase (3a+3b)
1.a
Pendanaan Investasi air limbah
1.b
Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD
1.c
Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
n-3
n-2
n-1
n
Ratarata
Pertum buhan (%)
Data Belum ada Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan No
SKPD
1
Retribusi Drainase
1.a
Realisasi retribusi
1.b
Potensi retribusi
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) n-4
n-3
n-2
n-1
n
Pertumb uhan (%)
Data Belum ada
75
3.4.7
Permasalahan dan Issue yang mendesak Begitu kompleksnya hambatan dalam pengelolaan drainase sehingga untuk pertumbuhan pembangunan
drainase lingkungan sangat membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan pengelolaan drainase lingkungan kabupaten Takalar. Namun yang terutama dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah permasalahan dalam bidang teknis dan operasional, peningkatan pengelolaan media informasi serta peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan pembiayaan baik dari nilai investasi serta kerjasama dunia usaha perlu ditingkatkan demi pengelolaan yang baik di masa yang akan datang. Secara keseluruhan permasalahan drainase dapat dilihat pada tabel berikut.
76
Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issue Strategis
Permasalahan Mendesak
Isu Strategis
Teknis dan Operasional: Belum adanya Master Plane Drainase dan DED Drainase
Pembuatan Master Plane Drainase dan DED Drainase
Kelembagaan dan Regulasi: Pembuatan aturan atau regulasi dalam bentuk Perda mengenai drainase lingkungan. Belum adanya aturan mengenai drainase
Peran masyarakat: Kurangnya partisipatif masyarakat dalam memelihara drainase lingkungan yang telah terbangun
Sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan drainase sehingga tidak banjir atau tergenang
77
3.5
Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Pembangunan sanitasi di suatu daerah tidak lepas kaitannya oleh daya dukung untuk sarana air
bersihnya, karena antara sanitasi dan air bersih kaitannya begitu erat. 3.5.1
Pengelolaan Air Bersih Pengelolaan air bersih di kabupaten Takalar di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
takalar. Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Takalar , wilayah layanan air minum yang sudah dikelola hingga saat ini berada pada: a.
Kecamatan Pattallassang: 1. Kelurahan Pattallassang 2. Kelurahan Palantikang 3. Kelurahan Kallabirang 4. Kelurahan Bajeng 5. Kelurahan Pappa 6. Sombala Bella
b.
Kecamatan Polombangkeng Utara 1. Kelurahan Mattompo Dalle 2. Kelurahan Palleko 3. Kelurahan Malewang 4. Desa Pa’rapunganta 5. Desa Massamaturu 6. Kelurahan Manongkoki 7. Kelurahan Sabintang
c.
Kecamatan Polombangkeng Selatan 1. Kelurahan Canrego
78
2. Kelurahan Pa’bundukang 3. Kelurahan Bontokadatto d.
Kecamatan Galesong 1. Desa Boddia 2. Desa Galesong Baru 3. Desa Bontoloe 4. Desa Mappaka Lompo
e.
Kecamatan Galesong Selatan 1. Desa Mangindara 2. Desa Bonto Marannu 3. Desa Popo 4. Desa Bontokanang 5. Desa Bentang 6. Desa Kadatong 7. Desa Bonto Kassi
f.
Kecamatan Galesong Utara 1. Desa Aeng towa 2. Desa Bontolebang 3. Desa Sampulungan 4. Desa Aeng Batu-Batu 5. Desa Tamasaju 6. Desa Bontosunggu 7. Desa Pakkabba
79
g.
Kecamatan Mangarabombang 1. Desa Topejawa 2. Desa Banggae 3. Desa Ciokoang 4. Kelurahan Mangadu 5. Desa Lengkese 6. Desa Lakatong
h.
Kecamatan Mappakasunggu 1. Kelurahan Takalar 2. Desa Patani 3. Desa Taipa 4. Desa Pa’batangan
I
Kecamatan Sanrobone 1. Desa Sanrobone 2. Desa Banyuara\ 3. Desa Ujung Baji 4. Desa Tonasa 5. Desa Lagaruda 6. Desa Pabbatangan
80
Peta 3.7 Peta cakupan layanan air bersih (Peta jaringan PDAM Kabupaten Takalar)
81
Gambar 3.11 Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak
82
Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota No
Uraian
Satuan
Sistem Perpipaan
1
Pengelola
2
Tingkat Pelayanan
%
3
Kapasitas Produksi
Lt/detik
135
4
Kapasitas Terpasang
Lt/detik
122,5
5
Jumlah Sambungan Rumah (Total)
Unit
8857
6
Jumlah penduduk yang terlayani
Jiwa
43.285
7
Jumlah Kran Air
Unit
8
Kehilangan Air (UFW)
%
9
Retribusi/Tarif (rumah tangga)
M3
Keterangan
PDAM 40,7 %
Jumlah pelanggan per kecamatan - Kecamatan
Pelanggan
- Kecamatan
Pelanggan
83
3.5.2
Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga
Tabel 3.45 Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Jenis Industri Rumah Tangga
Lokasi
Jenis Pengolahan
Jumlah industri RT
Kapasitas (m3/hari)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data belum ada
3.5.3
Pengelolaan Limbah Medis
Tabel 3.46: Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan
Lokasi
Jenis Pengolahan Limbah Medis
Kapasitas (m3/hari)
-
-
-
-
-
-
-
-
Data belum ada
84
