A
:
A
A
4
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
BAB III A KINERJA
__
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Datam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016 ditakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh bagian di lingkungan Perwakitan BPKP Provinsi Papua. Pengumpulan data kinerja ditakukan dengan tujuan memperoteh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Pengukuran data kinerja ditakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan daLam dokumen perjanjian kinerja Perwakitan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas: 1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih tinggi dari nitai target yang ditetapkan. Persentase Pencapaian Kinerja =
Realisasi Rencana
X 100%
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nitai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP Kabupaten/Kota level 1 ditakukan dengan menggunakan rumus: Persentase Pencapatan Kinerja
=
Rencana-(Realisasi-Rencana) X 100% Rencana
Khusus untuk pengukuran pencapaian indikator kinerja dan IKU APIP Kabupaten/Kota level 2, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan
31
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
rumus nomor 1. Namun, apabila realisasi Lebih dari rencana digunakan rumus nomor 2. Berdasarkan hasiL pengukuran kinerja, ditakukan evatuasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasitan dan kendata yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipetajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang. Datam evaluasi kinerja juga ditakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjatan, reatisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun Lalu dan pembandingan Lain yang dipertukan. Selain itu, dalam evaluasi kinerja ditakukan puta analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya terkait dana dan sumber daya manusia, yang dalam hat
mi
direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakata capaian kinerja Lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Anatisis efisiensi ditakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
B. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabititas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan petaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang tetah ditetapkan metatul Renstra dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja. AnaLisis akuntabititas kinerja metiputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta vlsi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Berdasarkan Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditakukan Petaporan Kinerja yang di datamnya tertuang pengukuran capaian kinerja. Capaian sasaran program
32
Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua
diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program metiputi identifikasi atas reatisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Anatisis lebih mendaLam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana datam mencapai kinerja IKU. Capaian sasaran strategis dan sasaran program Perwakitan BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut: Tabel3.1 I khtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabititas Pengelotaan Keuangan dan Pembangunan Program Pnontas dalam Nawacita Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Prioritas Nasional dan Pengelo(aan Keuangan Negara/Korporasi
1
Persentase Perbaikan Tata Kelota Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PengeLolaan Program Nasionat
%
45,00
45,00
23,17
51,49
2
Persentase tindak tanjut rekomendasi tata ketota, manajemen risiko dan pengendatian intern pengetotaan korporasi
%
100,00 1
100,00
72,70
72,70
3
Periyerahan Hasit Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
%
60,00
60,00
91,43
152,38
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Matuntas SPIP Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Kuahtas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Persentase Maturitas SPIP Pemerintah I Kabupaten/Kota_(LeveL 3)
5,00
5,00
0,00
0,00
33
A
LA
A
A
*
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perivakilan BPKP Provinsi Papua
5
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat balk dan BUMD yang dibina
6
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina
%
30,00
30,00
15,00
50,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemenntah Sasaran Program 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemcfa
7
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
%
100,00
100,00
0,00
0,00
8
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Ka bupaten/ Kota(Level 2)
%
12,00
10,00
10,00
100,00
9
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
%
80,00
90,00
90,00
100,00
Sasaran Program 3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan
10
Persepsi kepuasan Layanan kesesmaan (skata likert 1-10)
Skala Likert
7,00
7,00
7,57
108,14
1-10
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja pada Perwakilan BPKP sebagai Unit EseLon II diLakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program. Datam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapalan sasaran strategis. AnaLisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran
34
4
i-I. •
Ie
A
Laporan KinerjaInstansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua
program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.
Analisis terhadap capaian sasaran strategis satu yang ditetapkan oleh Perwakitan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awal tahun Renstra, disajikan sebagai berikut: Tabel 3.2 Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.1
Sasaran Program 1.1
: Perbaikan Pengelolaan Program Priontas Nasional dan Pengelolaan Keuanga n Negara / Korporasi
IKU1.1.1
: Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern Pengelolaan Program Nasional
Target Sebelum Revisi : 45% Target Setelah Revisi : 45% Realisasi
: 23,17%
%Capaian
: 51,49%
IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional" dengan target outcome Tahun 2016 sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 23,17% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 51,49%. Hal
mi
menunjukkan belum berhasilnya perbaikan
tata kelola manajemen risiko dan pengendatian intern pengelolaan program nasional tahun 2016. Ketidakberhasi(an
mi
disebabkan betum seluruh
rekomendasi Perwakilan BPKP ditindaklanjuti pada tahun 2016. Dari total 82 rekomendasi perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendatian intern pengetolaan program nasional hanya 19 tindak lanjut yang dilaksanakan atau 51,49%. Hal
mi
menunjukkan masih rendahnya
35
Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua komitmen mitra kerja untuk menindakianjuti rekomendasi yang tetah diberikan Perwakitan BPKP Provinsi Papua. IKU "Persentase Perbaikan Tata KeloLa Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern PengetoLaan Program NasionaL" didukung oLeh 3 Indikator Kinerja KegiatanlOutput seperti yang tercantum pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Indikator Kinerja KeiatanIOutput 1
Indikator Kinerja Output
Satuan
Target Sebelum Revisi
Target Setelah Revisi
Realisasi
%
1)
Rekomendasi Pengawasan Perwakitan BPKP
Rekomendasi
50
47
47
100
2)
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi
32
31
31
100
3)
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rekomendasi
11
4
4
100
1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakitan BPKP sebesar 47 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi sebesar 47 rekomendasi. Keberhasitan
ml
diperoLeh metaLui rekomendasi
dari kegiatan pengawasan berupa: V Monitoring dan EvaLuasi Lintas Sektorat atas APBD Provinsi; V
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/ Lembaga dan Instansi Pemerintah;
V
Asistensi dan Bimbingan Teknis Reviu RKA APBD;
V Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN; V Bimbingan Teknis Akuntabititas Petaporan Keuangan dan Kinerja pada
Instansi Pemerintah; V Audit atas Dana Siap Pakai dan RehabiLitasi Rekonstruksi; V
Monitoring dan Evatuasi Program Prioritas NasionaL Pemantauan Kantor Staf Presiden pada Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemenmntah;
36
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua V Kegiatan EvaLuasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 pada Kementerian /Lembaga dan Instansi Pemerintah. 2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita sebesar 31 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi sebesar 31 rekomendasi. KeberhasiLan
mi
diperoLeh melatui
rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan NasionaL berupa: V
Audit Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS;
V
Audit AksesabiLitas Pendidikan dan Aksesibititas Masyarakat Berpenghasi[an Rendah;
V
Audit atas Program Jaminan Kesehatan Nasionat
V Audit Program Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan V Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman, Kesehatan, Pendidikan 3) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan RegionaL Bidang Otonomi Daerah Nawacita sebesar 4 rekomendasi atau 100% dari target seteLah adanya revisi sebesar 4 rekomendasi. KeberhasiLan
ml
diperoteh
metatul rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan NasionaL berupa: V Monitoring dan Evatuasi Optimatisasi Pendapatan Daerah dengan potensi peningkatan Pendapatan Asti Daerah (PAD) sebesar Rp28,41 mitiar. V
Audit atas ALokasi Dana Otonomi Khusus dengan hasiL temuan sebanyak 55 kejadian dengan nhLai sebesar Rpl .52 miLiar.
V SosiaLisasi PengeloLaan Keuangan Desa diLakukan pada 4 kabupaten dan Bimbingan Teknis Pengetotaan Keuangan Desa diLakukan di 8 kabupaten. IKU
mi
menggunakan Dana DIPA sebesar Rp3.463.739.851,00 atau 93,60%
dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp3.700.614.000,00 dan Dana Mitra
37
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Kerja sebesar Rp598.336.816,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 5.433 OH/HP atau 73,06% dari rencana sebanyak 7.436 OH/HP. Tabel 3.4 Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.2 Sasaran Program 1.1
:Perbaikan Pengelo1aangram Pnioritas Nasionat dan Pengetotaan Keuangan Negara / Korporasi
IKU1.1.2
: Persentase Perbaikan Tata KeloLa, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern PengeLotaan Korporasi
Target Sebetum Revisi : 100% Target Setetah Revisi : 100% Realisasi
72,7%
% Capaian
: 72,7%
IKU "Persentase Perbaikan Tata Ketota Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern PengeloLaan Korporasi" dengan target outcome Tahun 2016 sebesar 100%. Reatisasi outcome sebesar 72,7% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 0%. Hat
mi
menunjukkan belum berhasilnya perbaikan tata kelola
manajemen nsiko dan pengendalian intern pengelotaan program strategis tahun 2016. Ketidakberhasitan
mi
disebabkan betum adanya tindak tanjut
yang ditakukan dari korporasi terhadap setiap rekomendasi yang diberikan pada tahun 2016. Dari total 11 rekomendasi perbaikan tata ketola manajemen risiko dan pengendatian intern pengelotaan korporasi hanya 8 tindak lanjut yang ditaksanakan atau 72,7%. Hal
mi
menunjukkan masih rendahnya komitmen
mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tetah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi" didukung oleh 2 Indikator Kinenja Kegiatan/Output sebagaimana tercantum pada tabel 3.5.
MV
'•,
-
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Keiatan/Output 2
Indikator Kinerja Output
Satuan
Target
Target
Sebelum
Setelah
Revisi
Revisi
Realisasi
%
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi
8
8
8
100
2) Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi
3
3
3
100
1)
1) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP sebanyak 8 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 8 rekomendasi. Pencapaian target output
ml
diperoLeh meLatui
rekomendasi melatui kegiatan pengawasan berupa: V Evatuasi Kinerja PD. Irian Bhakti V Reviu atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum V Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih PT. Pupuk
Indonesia (Persero) V Evatuasi Kinerja PT. Papua Lintas Nusantara V Evaluasi Kinerja PT. Irian Bhakti Mandiri V Assessment GCG Perusahaan Daerah Air Minum V Evatuasi Internal Control Berbasis COSO Perusahaan Daerah V Bimbingan Teknis SPI Perusahaan Daerah
2) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita sebanyak 3 rekomendasi atau 100% dari target sete[ah adanya revisi sebanyak 3 rekomendasi. KeberhasiLan
mi
diperoLeh metatul
rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasionat berupa: V Evatuasi Kinerja pada 3 RSUD yang ada di Provinsi Papua yaitu RSUD
Kabupaten Biak Numfor, RSUD Kabupaten Nabire, RSUD Kabupaten Mimi ka IKU
mi
menggunakan Dana DIPA sebesar Rp510.685.872,00 atau 80,73% dan
Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp632.557.000,00 dan Dana Mitra Kerja
39
Jr
A
-
1
-
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
sebesar RpO,00 dengan menggunakan 5DM sebanyak 9870H/HP atau 87,04% dari rencana sebanyak 1.134 OH /HP. Tabel 3.6 Sasaran Program 1. 1/KU 1. 1.3 Sasaran Program 1.1
: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional. dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
IKU1 .1.2
Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
Target Sebelum Revisi : 60% Target Setetah Revisi
: 60%
Realisasi
: 91,43%
% Capaian
152,38%
IKU "Penyerahan Hasit Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 60%. Realisasi outcome sebesar 91,43% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 152,38%. Hal mi menunjukkan keberhasiLan pencapaian IKU penyerahan hasiL pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tahun 2016. IKU "Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum" didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegia tan/ Output 3 Indikator Kinerja Output
Satuan
Target Sebelum Revisi
Target Setelah Revisi
Reatisasi
%
1)
Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi PerwakiLan BPKP
34
34
31
91,18
2)
Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi Perwakitan BPKP Nawacita
1
1
1
100
1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP sebanyak 31 rekomendasi atau 91,18% dan target seteLah adanya revisi
EEO
A
A
A
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
sebanyak 34 rekomendasi. Keberhasilan
mi
diperoteh metatui
rekomendasi yang disampaikan datam fokus Pengawatan Akuntabihas Aset dan Pengawalan AkuntabiLitas Prioritas Pembangunan berupa: V
Audit Investigatif atas permintaan APH sebanyak 3 kasus dengan ni(ai kerugian keuangan negara sebesar Rp 18.415.669.340,00 dan audit investigatif atas permintaan non APH (PD. Irian Bhakti) sebanyak 1 kasus dengan nitai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.602.073.000,00;
V
Audit daLam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) sebanyak 22 kasus dengan niLai kerugian keuangan negara sebesar Rpl 39.445.328.475,13;
V PKA pada persidangan atas kasus dugaan TPK; V Bimbingan Teknis FCP pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke dan SosiaLisasi Fraud Control Plan pada Dinas Tanaman Pangan dan HoLtikuLtura Kapubaten Merauke; V EvaLuasi Hambatan Ketancaran Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak dan kabuapten Supiori; V Evatuasi Hambatan KeLancaran Pembangunan pada PT. PeLayaran Musamus dan Perum BULOG Divre Biak; V
SosiaUsasi Program Anti Korupsi (SOSPAK) pada Universitas Musamus Merauke dan SMAN 2 Jayapura.
Dari hasil audit investigatif sebanyak 4 kasus dengan jumtah kerugian negara sebesar Rp21 ,01 miLiar dan audit PKKN sebanyak 22 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 139,44 miLiar menghasiLkan outcome penyelamatan keuangan negara. 2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita sebanyak 1 rekomendasi atau 100% dari target seteLah adanya revisi sebanyak 1 rekomendasi. KeberhasiLan
mi
diperoLeh meLaLui
kegiatan pengawasan sebagai berikut: V
EvaLuasi Dana Bantuan Sosiat pada Pemerintah Daerah.
41
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Faktor IKU
ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rpl .694. 342.529, 00 atau
99,59% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rpl.701.31.000,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 1.796 OH/HP atau 81,82% dari rencana sebanyak 2.195 OH/HP.
Analisis terhadap capalan sasaran strategis dua yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awat tahun Renstra, disajikan sebagai berikut: Tabel 3.8 Sasaran Program 2.1 IKU 1.2. 1 Sasaran Program 2.1
: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda /Korporasi
IKU 1.2.1
: Persentase Matunitas SPIP Pemenntah Kabupaten/Kota (Level 3)
L Target- Sebelum Revisi Target Setetah Revisi
5% : 5%
Realisasi
: 0%
% Capaian
: 0%
IKU "Persentase Maturftas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 0% sehingga capalan menjadi outcome sebesar 0%. Hal mi menunjukkan ketidakberhasilan dalam pencapaian outcome yang disebabkan oleh betum adanya Pemenintah Kabupaten/Kota yang memiliki matunitas SPIP dengan level 3. IKU "Persentase Matunitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" didukung oleh 1 Indikator Kinenja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabel 3.9.
42
