BAB III KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Pengertian Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI No

BAB III KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 3.1. Kajian Pustaka 3.1.1. Manajemen Keuangan Rumah Sakit Pengertian

Rumah

Sakit

berdasarkan

Kepmenkes

RI

No

560/MENKES/SK/IV/2003 “Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna yang mempunyai status sebagai Perusahaan Jawatan. Berdasarkan UU No. 1 / 2004 pasal 1 (23) tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU memiliki karakteristik tertentu antara lain dengan dasar hukum BLU adalah pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat. 3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.

29 http://digilib.mercubuana.ac.id/

30

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi. 5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. 6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung. 7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. 8. BLU bukan subyek pajak. Berdasarkan jenis kegiatannya, BLU dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu: (1) BLU yang menyediakan barang dan jasa (rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi dan penyiaran), (2) BLU yang mengelolawilayah atau kawasan (otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu) dan (3) BLU yang mengelola dana khusus (pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai). Sebagai BLU, Rumah Sakit dituntut untuk memberikan yang memadai secara maksimal dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Manajemen rumah sakit dalam mengelola usahanya dituntut beroperasi secara profesional. Profesionalisme pengelolaan rumah sakit perlu mendapat dukungan semua pihak baik dari pemilik, manajemen, dan karyawan. Sehingga tuntutan dalam peningkatan mutu pelayanan yang diberikan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan serta penggunaan sumber daya dapat diupayakan secara efektif dan efisien.


31

Griffin dalam Andry (2008) mendefinisikan ”manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.” Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manejemen merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit tercapai. Ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan, yaitu : (1) untuk mencapai tujuan, (2) Untuk menjaga kesimbangan diantara tujuan, (3) Cara mencapai efisiensi dan efektivitas. Pelayanan kesehatan di rumah sakit peran manajemen merupakan salah satu hal yang sangat penting dan perlu dilakukan secara terus menerus, karena dengan manajemen yang baik maka pemilihan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan klien. Pelayanan kesehatan tidak akan bermutu tinggi apabila tidak memenuhi arahan hukum, etika, kewajiban akibat hubungan kontraktual dan persyaratan lainnya dan semuanya itu harus ditata dengan manajemen yang baik. Perkembangan rumah sakit saat ini mengalami transformasi besar. Pada masa sekarang rumah sakit sedang berada dalam suasana global dan kompetitif, termasuk bersaing dengan pelayanan kesehatan alternatif seperti dukun dan tabib. Pada keadaan demikian pelayanan rumah sakit sebaiknya dikelola dengan dasar


32

konsep manajemen yang jelas. Trisnantoro (2009:26) menjelaskan, tanpa konsep yang jelas, perkembangan rumah sakit di Indonesia akan berjalan lambat. Rumah sakit sebagai suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat sosial ekonomi didalam menjalankan perannya sering mendapat kendala dalam masalah pembiayaan karena meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, maupun perkembangan teknologi yang pesat. Dengan adanya keterbatasan dana, tuntutan masyarakat yang meningkat dan fungsi sosialnya, maka pada era kompetisi di Indonesia, sangat dibutuhkan manajemen keuangan yang dikelola secara tepat dan profesional dalam perencanaan, pengelolaan maupun penggunaan dana secara efisien dan efektif karena merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan rumah sakit, Setyawan dalam Wibowo (2010). Para pengelola rumah sakit dituntut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari kerugian. Masalah-masalah manajemen yang memerlukan keputusan misalnya penetapan tarif dan produk, keputusan untuk membuat atau membeli (make or buy decision), mencari teknik produksi yang paling efisien, persediaan barang, rekruitmen, dan pengembangan tenaga, hingga masalah investasi dan pendanaan, Trisnantoro (2009:98). Sebagian besar organisasi kesehatan (contohnya rumah sakit) tidak menjadikan keuntungaan yang besar sebagai tujuan utamanya, namun tetap harus menargetkan jumlah pendapatan demi mencapai tujuan lain. Baik rumah sakit profit atau non profit membutuhkan pemasukan (pendanaan) untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas aksesnya. Rumah sakit membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaharui teknologi yang ada guna meningkatkan mutu


33

pelayanan. Oleh sebab itu, besarnya pendapatan rumah sakit tetap harus diperhatikan, Finkler and Ward (2006). Pendanaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan agar rumah sakit dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Oleh sebab itu, pengelolaan sektor keuangan tidak bisa diabaikan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai strategi pengarahan dalam keuangan organisasi serta kinerja dalam operasional, Berger dalam Yunita (2012). Manajemen keuangan di rumah sakit bersifat sebagai alat bantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, Wibowo (2010). Siklus pendapatan (revenue cycle) di rumah sakit terdiri dari beberapa fungsi seperti pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien, penerimaan kas, dan pengelolaan piutang (Tommy http://www.academia.edu/13115434/) yaitu Penerimaan Kas Sumber penerimaan kas rumah sakit, yaitu: 1. Penerimaan hasil usaha rumah sakit a. pendapatan operasional 1) pendapatan rawat jalan; 2) pendapatan rawat inap; 3) pendapatan tindakan medis; 4) pendapatan penunjang medis; 5) pendapatan operasional lainnya. b. penghasilan non operasional 1) pendapatan jasa lembaga keuangan;


34

2) pendapatan kerja sama operasi 3) pendapatan sewa 2. Penerimaan hibah 2. Penerimaan anggaran APBN/APBD Pengelolaan Piutang Fungsi pengelolaan piutang tidak terlepas dari fungsi pemberian jasa pelayanan dan mencakup subfungsi penerimaan kas dari pencairan piutang, penagihan, dan sub fungsi piutang usaha itu sendiriyang bertugas memelihara informasi piutang pasien/pihak lain secara berkelanjutan. Siklus Pengeluaran Siklus pengeluaran (expenditure cycle) mencakup fungsi-fungsi yang terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa yang digunakan oleh rumah sakit dalam menjalankan usahanya. Fungsi dalam siklus ini terdiri dari proses seleksi pemasok (vendor selection), permintaan pembelian (requisitioning), pembelian (purchasing), utang usaha (accounts payable), dan akuntansi pengupahan (payroll accounting) Manajemen keuangan rumah sakit terdiri dari tiga disiplin ilmu, mengacu pada Neuman dalam Yunita (2012), yaitu: a. Akuntansi Keuangan (Financial accounting)\ Fokus utama dari Akuntansi keuangan adalah pemantauan dan pencatatan transaksi, pemenuhan (compliance), melindungi asset serta efisiensi dengan orientasi waktu masa lalu dan sekarang. Laporan standar berupa neraca, laporan rugi laba, serta laporan perubahan posisi


35

keuangan dan laporan khusus berupa analisis laporan keuangan, tagihan, pengupahan, pengelolaan. Akuntansi keuangan ini sering disebut sebagai Eksternal Accounting. b. Akuntansi Manajemen (Managerial Accounting) Akuntansi

manajemen

mempunyai

perhatian

utama

pada

perencanaan, penganggaran, pengawasan, penentuan biaya, penentuan harga, pengambil keputusan, efektifitas serta produktifitas dengan orientasi waktu masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Laporan standar anggaran dan variasi anggaran serta analisis biaya total dan biaya satuan perhitungan tarif, pembayaran serta pengadaan barang. Akuntansi ini sering disebut sebagai Internal Accounting. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja dalam organisasi. c. Akuntansi Pembiayaan (Cost Accounting) Fokus utama akuntansi pembiayaan adalah sumber pendanaan, pembiayaan, pendapatan, penambahan modal, arus kas, investasi, efektifitas dan efisiensi dengan orientasi waktu yang akan datang. Laporan standar berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan serta laporan khusus berupa analisis arus kas, manajemen

modal

kerja,

dan


keputusan

investasi

untuk

36

dipertanggungjawabkan kepada berbagai tingkat manajemen, pemberi dana dan penanam modal. 3.1.2. Pasien Masuk Rawat Menurut Azwar (2006) “pasien masuk rawat inap, pasien yang masuk ke rumah sakit dan memerlukan rawat inap, harus diregrestasi terlebih dulu.” Tujuan selain untuk mendata pasien, yang lebih penting adalah untuk menyiapkan perkembangan medis atau catatan perkembangan penyakitnya melalui file rekam Medik. Untuk itu tiap pasien memiliki nomor rekam medik tersendiri. Sehingga jika ada pasien yang sebelumnya sudah tercatat di rumah sakit tertentu, untuk kunjungan mereka berikutnya cukup dengan menunjukkan nomor rekam medic melalui kartu berobat yang diberikan sebelumnya oleh pihak rumah sakit. Rawat inap (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit . Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. (https://id.wikipedia.org/wiki/Rawat_inap). Menurut Bakti Husada, Kementerian Kesehatan RI

(2012) tentang

pedoman teknis bangunan rumah sakit, point (a) alur pasien masuk adalah: (a). Pasien masuk ruang rawat inap. (1). Pasien masuk ruang rawat inap dari IGD/COT/Rawat jalan melalui admistrasi. (2). Pasien mendapatkan Nomor Rekam Medis. (3). Serah terima & orientasi di pos perawat (nurse station).


37

(4). Pasien ganti pakaian. (5). Pasien selanjutnya dirawat lebih lanjut di ruang rawat inap. Mengacu pada peraturan Menkes No. 2357/MENKES/PER/1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJPDHK, pasien yang masuk untuk mendapatkan layanan rawat mengacu pada tahap yang dilalui pasien sebelum menjalani rawat inap dirumah sakit. Sebelum menjalani perawatan, idealnya seorang pasien harus melalui tahap pra penerimaan dan tahap penerimaan yang diproses oleh unit central admitting office, customers service dan Tim Penilai Pembayaran sebagai berikut: a. Menerima surat pengantar, Surat Permintaan Masuk Rawat, surat rujukan dan merekatkan pada lembar dokumen pengantar b. Melakukan tanya jawab untuk mengisi formulir identitas pasien. c. Membuat kartu pasien d. Menyerahkan surat perjanjian yang berfungsi untuk memastikan pemilihan kelas rawat dan memastikan kesediaan pasien membayar uang muka 10 hari perawatan serta kemudian melunasi kekuranganya setiap hari Sabtu e. Konfirmasi ruangan f. Memberi nomor kunjungan g. Memasukkan data ke komputer h. Membuat ringkasan riwayat pasien i. Mengantar pasien ke ruang rawat


38

Namun, pada kasus tertentu pasien mengalami kondisi gawat yang mengharuskannya menerima perawatan sesegera mungkin. Dalam kondisi ini pasien akan langsung mendapat perawatan melalui Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa melalui tahap pra penerimaan dan tahap penerimaan. Ada dua jalur “pengirim” pasien masuk rawat melalui UGD, yaitu pasien datang sendiri atau dirujuk dari rumah sakit lain. Jadi secara singkat prosedur masuk rawat adalah keadaan pada saat pasien masuk ke rumah sakit, misalnya kasus-kasus yang membutuhkan perawatan segera tanpa perencanaan sehingga tidak melewati proses pra penerimaan. Kasus pasien kondisi sito atau gawat mengacu pada standar instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009: 1. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan : melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat dan melakukan resusitasi dan stabilitasi (life saving). 2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. 3. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD. 4. Dan selanjutnya Berdasarkan pada peraturan di atas dalam penelitian indikator pasien masuk rawat yang akan digunakan adalah: 1. Central Admitting Office (CAO)


39

Masuk biasa / terencana dengan rujukan dari dokter RSJPDHK maka melalui CAO. Pihak keluarga atau pasien mendaftarkan terlebih dahulu pasien pada dan melalui prosedur penerimaan pasien. 2. Unit Gawat Darurat Pasien masuk ke bagian ini karena kondisi gawat yang harus segera mendapat tindakan dokter atau kasus pasien sito, pemberian tindakan secepatnya tidak dapat ditunda karena kondisi darurat maka paling lama 5 (lima) menit setelah sampai unit gawat darurat langsung mendapat perawatan melalui tanpa melalui tahap pra penerimaan dan tahap penerimaan. 3.1.3. Pasien Lepas Rawat Pasien lepas rawat mengacu pada tahap apa yang dilalui pasien sebelum keluar atau lepas rawat dari rumah sakit. Penanggung jawab pasien diharuskan melapor ke bagian administrasi untuk kemudian melunasi kekurangan pembayaran jika akan mengurus kepulangan pasien. Jika penanggung jawab hendak melunasi biaya yang ada, pihak rumah sakit membuatkan lima rangkap kwitansi. Kemudian pasien diminta melakukan pembayaran melalui bank. Setelah lunas, petugas administrasi akan memberikan surat ijin pulang dan berdasarkan surat tersebut barulah bagian perawatan mengijinkan pasien meninggalkan rumah sakit. Namun, dalam kasus tertentu, misalnya jika pasieen meninggal, penanggung jawab atau keluarga pasien cenderung enggan untuk menyelesaikan administrasi, dan memaksa membawa pulang pasioen tanpa melakukan pelunasan sesuai


40

prosedur. Oleh sebab itu prosedur lepas rawat juga mencakup keadaan pasien ketika meninggalkan rumah sakit. Kendala yang biasa dihadapi oleh management rumah sakit adalah urusan adminstrasi, khususnya pembayaran sebelum pasien boleh keluar dari lingkungan rumah sakit. Dengan komputerisasi yang terintegrasi penyelesaian urusan administrasi dan pembayaran bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan adalah intruksi dokter setelah pasien ada di rumah, pesan baik lisan maupun tertulis terhadap apa-apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dihindari. Termasuk juga obat-obat yang mesti dikonsumsi penderita di rumah beserta jadwal control kembali ke dokter yang merawat sebelumnya. Prosedur Pemulangan Pasien melalui pencatatan yang baik dan rapi, ketika pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawatnya, semestinya pasien tidak memerlukan waktu menunggu terlalu lama untuk bisa benar benar keluar dari rumah sakit. Kendala yang biasa dihadapi oleh management rumah sakit adalah urusan adminstrasi, khususnya pembayaran sebelum pasien boleh keluar dari lingkungan rumah sakit. Menurut pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI (2012) point (b) Alur Pasien Lepas Rawat. Pasien lepas rawat

adalah: pasien

meninggalkan ruang rawat inap. Indikator untuk pasien lepas rawat adalah: (1) Pasien Hidup, pulang ke rumah setelah sehat, atau Pasien lepas rawat dalam kondisi sehat atau hidup, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap.


41

(2) Pasien Meninggal, dikirim ke kamar janazah. Pasien lepas rawat dalam kondisi meninggal setelah mendapatkan layanan perawatan dan dinyatakan meninggal oleh dokter yang menanggani. 3.1.4. Uang Muka Pembayaran uang muka adalah kewajiban pasien untuk membayar dimuka biaya perawatan selama sepuluh hari. Pengambilan faktor pembayaran uang muka ini dapat merepresentasikan keinginan pasien untuk membayar. Dapat diasumsikan jika pasien bersedia membayar uang muka diawal, kemungkinan besar pasien juga bersedia melunasi sisa piutangnya, dan juga sebaliknya. Kutipan dari tentang arti uang muka, Wikipedia (2015), ”uang muka adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot: mereka yang hendak membeli.” Pendapat lain uang muka adalah semacam kas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan, yang wewenang pengelolaannya didelegasikan kepada orang/staf tertentu, sesuai dengan struktur otorisasi organisasi, untuk keperluan dan jangka waktu yang telah disetujui pada formulir pengajuannya, dikutip dari Satria dan Hidayat.(2015). Pasien yang masuk rawat inap ada yang memberikan pembayaran uang muka dan ada yang tidak membayar. Bagian pasien yang mempunyai jaminan asuransi akan dibiayai atau dijamin oleh pihak perusahaan asuransi namun bagi pasien dengan jaminan pribadi akan mengakibatkan tidak bisa membayar biaya rumah sakit apabila tidak mampu. Pembayaran uang muka dibayarkan setelah melakukan Pendaftaran Pasien yaitu:


42

a. Penerimaan pasien masuk perawatan dari poliklinik atau IGD, baik itu pasien umum atau jaminan hingga pemilihan ruangan perawatan. b. Penagihan dan pembayaran serta monitor uang muka pasien rawat inap hingga pasien masuk perawatan. Menurut Menkes (2009) rumah sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis. Pelayanan pasien gawat darurat adalah pelayanan yang memerlukan pelayanan segera, yaitu cepat, tepat dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Salah satu indikator mutu pelayanan adalah waktu tanggap (respons time) Pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan dan life saving tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat harus dilakukan segera. Prinsip umum pelayanan IGD di rumah sakit menurut Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 adalah: 1. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan : melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat dan melakukan resusitasi dan stabilitasi (life saving). 2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. 3. Berbagai nama untuk instalasi/unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat (IGD).


43

4. Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat. 5. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 ( lima ) menit setelah sampai di IGD. 6. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi dan terintegrasi struktur organisasi fungsional (unsur pimpinan dan unsur pelaksana)

7. Setiap Rumah sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk pembayaran uang muka pasien adalah: 1) Bayar Uang Muka Pasien atau keluarga pasien melakukan pembayaran uang muka untuk perawatan di rumah sakit. Pembayaran pembiayaan termasuk pembayaran uang muka merupakan kewajiban pasien, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 2) Tidak Bayar Uang Muka

Pasien atau atau keluarga tidak melakukan pembayaran uang muka, hal ini

diperbolehkan

mengacu

pada

Kepmenkes

RI

No.

856/Menkes/SK/IX/2009 Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat atau kondisi sito. Ditambaha


44

apalagi keluarga pasien tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perawatan rumah sakit.. 3.1.5. Jenis pembiayaan atau Jaminan Jenis pembiayaan atau Jaminan adalah sumber dana yang digunakan pasien untuk melunasi biaya perawatan rumah sakit. Setiap pasien yang datang untuk mendapat perawatan membayar dengan sumber dana yang berbeda-beda. Diantaranya jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Pasien yang menggunakan jaminan pribadi diasumsikan lebih rentan menimbulkan piutang. Hal ini karena pasien harus membayar semua biaya perawatan dari uang sendiri. Sehingga dimungkinkan sangat membebani dan sering kali diluar kemampuan ekonominya. Jenis pembiayaan yang digunakan pasien yang rawat inap di rumah sakit ada menggunakan pembiayaan atau jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Pembiayaan atau Jaminan perusahaan seringnya dilakukan oleh pihak asuransi. Namun apabila kualitas asuransi tidak baik dimana tidak sanggup membayar klaim yang diajukan pasien maka akan mengakibat bertanmbahnya jumlhan piutang. Jenis pembiayaan

atau Jaminan menurut Kementerian Kesehatan RI

(2012) tentang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terdiri dari: Pembiayaan atau Jaminan Pribadi, Pembiayaan atau Jaminan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan atau Jaminan Pemerintah. Jika berkaitan dengan asuransi, jaminan pembiayaran pasien sudah harus didapatkan sebelum tenaga administrasi memberikan ijin untuk meninggalkan rumah sakit. Merujuk pada


45

Sitorus (2015), “akan lebih dipermudah jika pihak asuransi penanggung telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak rumah sakit.” Setelah pasien melakukan rawat inap dan dinyatakan diperbolehkan pulang maka pihak pasien atau keluarga pasien menyelesaikan biaya-biaya yang berkaitan dengan layanan kesehatan, jika pembiayaan pribadi maka dapat dilakukan langsung, namun jika berkaitan dengan asuransi, jaminan pembiayaran pasien sudah harus didapatkan sebelum tenaga administrasi memberikan ijin untuk meninggalkan rumah sakit. Akan lebih dipermudah jika pihak asuransi penanggung telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak rumah sakit Dalam penelitian ini indikator pembiayaan atau jaminan yang tidak termasuk pembiayaan dari Pemerintah yaitu, 1) Pembiayaan/Jaminan Perusahaan Pembiayaan atau jaminan perudahaan merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pasien yang dikeluarkan atau dibebankan kepada pihak lain, dalam hal ini perusahaan asuransi. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, “pasien wajib memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, pasien wajib

memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.” 2) Pembiayaan/Jaminan Pribadi Pembiayaan

atau

jaminan

pribadi

merupakan

pembiayaan

yang

dikeluarkan oleh pasien atau keluarga secara pribadi dan tidak dibebankan


46

kepada pihak lain. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, “pasien wajib memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.”

3.1.6. Piutang Tak Tertagih Pasien Menurut Direktorat Pelayanan Medik Departemen kesehatan RI (2002), “piutang adalah hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain tesebut melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya.” Menurut Peraturan Menteri Keuangan (2010), “piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian Negara/kembaga dan/atau hak kementerian Negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat lainnya yang sah.” Sedangkan menurut Kieso (2009:346) menjelaskan “piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa

kepada pelanggan atau pihak–pihak

lainnya.” Van Horne dan Wachowicz (2005) mengatakan “piutang adalah sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Pengertian piutang menurut Hery (2013:181) menjelaskan, “piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain.” Mehta dalam Sani, (2010) mengatakan piutang terjadi karena adanya penundaan pembayaran baik sebagian atau seluruuhnya dari pelayanan yang diberikan.


47

Menurut Neumann yang dikutip oleh Haryanto (2010) menyatakan bahwa “piutang tak tertagih adalah piutang yang ditagih dan tidak dapat diterima dalam jumlah seutuhnya setelah lewat tenggang waktu satu tahun, mengacu pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014), ”Piutang tak tertagih merupakan jumlah piutang yang disisihkan menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.” Penyisihan piutang tak tertagih mengacu pada

Dirjen Bina Upaya

Kesehatan No. HK.02.03 (2014), ditetapkan sebesar: 1. 5% (lima permil) dari piutang yang memilik kualitas lancar yaitu 0-4 bulan 2. 10% (sepuluh per seratus) dari piutang yang memilik kualitas kurang lancar yaitu >4-8 bulan 3. 50% (limapuluh per seratus) dari piutang yang memilik kualitas diragukan yaitu >8-12 bulan 4. 100% (seratus per seratus) dari piutang yang memilik kualitas macet yaitu >12 bulan. Dalam penelitian ini piutang tak tertagih (bad debt) yang dijadikan penelitian adalah piutang dengan kualitas macet yakni 100% yaitu >12 bulan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2015), piutang digolongkan dalam dua kategori berdasarkan terjadinya antara lain: 1. Piutang usaha, yaitu piutang yang timbul karena penyerahan jasa tindakan medis dalam rangka kegiatan rumah sakit, seperti piutang


48

asuransi, jaminan perusahaan dalam pelayanan rawat jalan dan piutang rawat inap, piutang jaminan pribadi, dan piutang pelayanan lainnya. 2. Piutang bukan usaha, yaitu piutang yang digolongkan sebagai piutang lain-lain. Seperti, Piutang pegawai/karyawan dan piutang sewa. Piutang menjadi masalah penting untuk rumah sakit karena 3 aspek menurut Granof dalam Haryanto (2010), yaitu: 1. Piutang adalah asset yang harus muncul dalam laporan keuangan. 2. Piutang merupakan dasar penentuan penerimaan/income. 3. Piutang dapat menjadi asset yang tidak produktif, baik yang berasal dari penjualan barang atau pemberian jasa, sering tidak termasuk dalam penjualan atau transaksi yang meningkatkan penerimaan/income. Suatu hal yang spesifik pada industri kesehatan (rumah sakit) adalah bahwa piutang pasien (patient account receivable) merupakan bagian terbesar dari kekayaan lancar (current assets), sehingga pengelolaan piutang pasien hal yang penting dalam operasional rumah sakit (Gaffar, 2010). Dasar-dasar pengelolaan piutang rumah sakit mengacu pada Raharja dalam Wardanela (2008) sebagai berikut 1. Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain, dimana pelunasannya dilaksanakan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.


49

2. Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan. 3. Jenis piutang pada rumah sakit dikelompokkan menjadi: piutang asuransi, piutang jaminan perusahaan, piutang jaminan pribadi, piutang pelayanan lainnya (piutang karyawan, sewa, dan lain sebagainya). Menurut Berger dalam Yunita (2012), tujuan utama pengelolaan dan pengendalian piutang adalah untuk memonitor nilai piutang sehingga berada pada tingkat yang dapat ditolerir, efektif dan efisien. Menurut Nowickidalam Yunita (2012) bahwa tujuan manajemen piutang adalah: 1. Meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan siklus piutang setiap pasien. 2. Meminimalkan pelayanan yang tidak tertagih. 3. Meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk penagihan piutang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari manajemen piutang sebagai berikut, Mehta dalam Sani (2010): 1. Membuat

suatu

prosedur

pemberian

kredit

untuk

mengetahui

kemampuan keuangan pasien dalam membayar tagihan dari rumah sakit. 2. Memastikan bahwa seluruh pelayanan yang telah diberikan sudah dibebankan pada tagihan pasien secara akurat. 3. Mempersiapkan rekening tagihan pasien dengan baik dan tepat waktu. 4. Melakukan beberapa prosedur penagihan piutang. 5. Segera mengkredit rekening pasien bila pembayaran telah diterima.


50

6. Membuat laporan piutang secara akurat, rutin dan tepat waktu untuk keperluan manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen piutang pasien rumah sakit merupakan suatu proses yang dimulai sebelum pasien masuk rumah sakit sampai dengan dihapuskannya piutang tersebut. Proses tersebut terbagi dalam enam tahap yang berfungsi sebagai metode evaluasi yang efektif dalam pengelolaan piutang. Tahapan ini disebut sebagai siklus piutang (Yunita, 2012), yaitu: 1. Tahap Pra Penerimaan (Pre Adminission) Pada tahap ini kebijakan rumah sakit mengenai pemberian kredit sangat diperlukan. Kebijakan ini meliputi bilamana dan berapa besar kredit yang disetujui, jangka waktu pemberian kredit serta kebijakan mengenai potongan, dimana semua hal tersebut dapat meminimalkan biaya manajemen piutang. Tahap ini perlu sekali diperhatikan karena para administrator rumah sakit menyadari

tahapan

yang

diandalkan

sebelumnya

tahapan

admission

(penerimaan) sering mengalami kesulitan dan tidak dapat dimulai secepat mungkin memainkan peranannya dalam manajemen piutang. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk meminimalkan terjadinya piutang tak tertagi yang dianjurkan pada tahap ini Mehta dalam Haryanto (2006), yaitu: a. Prosedur awal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan Prosedur ini dimulai pada saat rumah sakit mendapat informasi dari dokter bahwa pasien perlu dirawat. Biasanya untuk pasien-pasien yang tidak memerlukan gawat darurat. Maka dokter yang mengirim pasien akan


51

membuat rencana mengenai kapan pasien akan masuk rumah sakit. Apabila rumah sakit memiliki waktu minimal tiga hari sebelum pasien masuk perawatan, seluruh informasi sudah didapatkan. Hal ini bisa dicapai dengan cara menggunakan formulir pra-penerimaan, yang pengisiannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengirim formulir kepada dokter yang mengirim pasien untuk kemudian diminta pasien tersebut mengisi dan mengembalikan ke rumah sakit. 2) Rumah sakit mengirim formuulir ini langsung kepada calon pasien. Formulir ini mempunyai dua fungsi, yaitu: a) Memberikan informasi pada calon pasien rawat inap hal-hal yang perlu diketajui, seperti jam masuk rumah sakit, apa yang sebaiknya dibawa dan apa yang tiak diperkenankan dibawa serta peraturan tata tertib mengenai kunjungan. b) Memberikann informasi pada rumah sakit data individual atau pribadi dan keuangan calon pasien. b. Mempelajari informasi yang diterima Informasi kredit yang diterima kemudian dipelajari untuk mengetahui apakah pembayaran biaya rumah sakit ditanggung oleh pihak ketiga. Apabila pembayaran ditanggung oleh pihak ketiga perlu diteliti apakah: 1) Pembayaran tersebut secara tunai atas dasar perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak rumah sakit.


52

2) Pembayaran tersebut secara tunai atas dasar perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak pasien 3) Pembayaran pasien hanya ditanggung sebagisn oleh pihak ketiga atau tidak menanggungg lagi biaya penderita (sistem kapitasi) c. Memperkirakan jumlah tagihan pasien Perkiraan jumlah tagihan yang akan ditanggung oleh pasien dapat dilakukan dengan memperhatikan: 1) Diagnose penyakit pasien 2) Pengobatan yang dilakukan oleh dokter 3) Kemungkinan akan terjadi komplikasi dan harapan kesembuhan 4) Kelas perawatan yang dipilih oleh pasien d. Membicaraakan situasi piutang dengan pasien Keadaan yang diketahui pada langkah-langkah terdahulu dibicarakan dengan calon pasien atau yang menanggung biaya perawatan calon pasien tersebut dengan maksud: 1) Memberikan informasi kepada pasien jumlah biaya yang diperkirakan akan dibebankan. 2) Mengetahui rencana pembayaran biaya perawatan yang akan dilakukan oleh calon pasien, apakah pembayaran dimuka, cicilan pinjaman bank atau kartu kredit dan lain sebagainya. 3) Memberikan saran alternatif pembayaran yang dapat dilakukan oleh calon pasien.


53

4) Mendapat gambaran seberapa besar pembayaran yang mungkin dapat diterima. 5) Mengetahui apakah calon pasien merupakan pasien yang tidak mampu (free service account). e. Membuat keputusan kredit Setelah mempelajari dan berbicara dengan calon pasien dan keluarganya

mengenai

hal-hal

diatas,

maka

dibuatlah

pengaturan

pembayaran (credit arrangement) yang merupakan keputusan mengenai kredit oleh pihak rumah sakit. Pengaturan pembayaran dan keputusan kredit ini akan dievaluasi kembali saat pasien dalam perawatan dan setelah pasien keluar dari rumah sakit. 2. Tahap Penerimaan (Admission) Tahap

ini

adalah

untuk

mendapatkan

informasi

yang

selengkaplengkapnya mengenai pasien dalam waktu yang relatif singkat. Wawancara yang dilakukan oleh petugas yang terdidik dan menguasai peraturan rumah sakit, seluk beluk peraturan asuransi dan pelayanan secara umum akan sangat membantu pihak rumah sakit maupun pasien. Informasi yang didapat harus dicatat pada tempat yang tepat. Apabila pasien tidak melalui tahap pra penerimaan misalnya pasien gawat darurat, seluruh informasi yang didapat seperti pada tahap pra penerimaan harus dicatat dalam formulir penerimaan. Bagian ini mempunyai beberapa tugas (Haryanto, 2006), yaitu: a. Menerima surat pengantar, melakukan pendaftaran pasien rawat inap.


54

b. Memberikan informasi tentang uang muka, tarif kelas perawatan yang dipilih oleh pasien, dan melakukan Tanya jawab untuk mengisi jati diri pasien (catatan medis). c. Membuat kartu pasien. d. Menghubungi ruang perawatan sesuai dengan kelas yang dipilih dan dikehendaki oleh pasien. e. Menerima uang muka perawatan selama sepuluh hari. f. Menerima uang perawatan bagi pasien yang piutang ataun meeninggal. g. Mengantar pasien keruang perawatan, setelah selesai melakukan prosedur perawatan. Formulir penerimaan secara garis besar berisi informasi mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Nama dan alamat pasien, b. Nama dan alamat penanggung jawab, c. Surat jaminan, d. Pembayaran dengan kartu kredit, e. Jika ada deposit, besarnya tertulis dengan jelas dalam ketentuan, juga ketentuan bahwa apabila deposit mencapai sekian persen maka akan dilakukan penagihan. 3. Tahap Perawatan (Inhouse) Bagian perawatan melakukan perhitungan biaya berdasarkan beberapa pertimbangan Beck dalam Haryanto( 2006), sebagai berikut:


55

a. Pelayanan yang dikenakan terhadap pasien agar biayanya mudah diidentifikaasi. b. Biaya yang dikeluarkan harus meliputi semua hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. c. Biaya yang diberikan sebaiknya wajar dan kompetitif (dengan rumah sakit lain). d. Menginformasikan biaya perawatan kepada penanggung jawab pasien. e. Menginformasikan dan menawarkan cara pembayaran kepada pasien (penanggung jawab) tentang biaya perawatan berikutnya (berkala) terutama apabila rekening pasien sudah negative. Hal ini merupakan inisiatif rumah sakit untuk menawarkan tagihan selama perawatan (intern bill) dan bisa dilakukan setiap tujuh hari, yang oleh pihak rumah sakit biasa disebut sebagai laporan perkembangan (report of progess). Pada tahap ini pencatatan seluruh pelayanan dan tindakan yang telah diberikan harus tercakup secara tepat dan akurat dalam perkiraan rekening pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan pencatatan pembebanan biaya selama perawatan adalah sebagai berikut Yunita (2012): a. Informasi biaya dan kelengkapan dokumen pendukung. b. Koordinasi antara bagian keuangan dengan bagian terkait lainnya, antara lain bagian perawatan. c. Memasukkan biaya dalam perkiraaan pasien. d. Pengawasan dan pengendalian terhadap prosedur dan kebijakan.


56

Agar pembebanan biaya tercatat dengan akurat, cukup, dan konsisten, maka dianjurkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut Haryanto (2006): a. Menentukan struktur biaya Struktur biaya yang dimaksud disini adalah mengenai apa yang akan dikenai biaya dan berapa besarnya biaya yang dikenakan terhadap pasien tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 1) Biaya sebaiknya wajar dan kompetitif. 2) Biaya harus meliputi semua pengeluaran yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. 3) Jenis pelayanan yang dikeenakan biaya sebaiknya diidentifikasikan dengan mudah. 4) Ruang lingkup pelayanan yang dikenakan sebaiknya tidak terlalu sempit atau terlalu luas. b. Kerja sama dengan bagian keuangan Pada saat pasien dirawat bagian keuangan harus mengetahui betul nama dan nomor registrasi pasien, nomor ruangan, dan jenis serta biaya dari pelayanan yang diberikan. Terhadap penderita yang informasi kreditnya telah lengkap, maka bagian keuangan dapat membuat perkiraan (account). Perkiraan dibuat setiap hari bila terjadi transaksi biaya sampai pasien lepas rawat. c. Memasukkan biaya dalam perkiraan pasien (patient account) Perkiraan pasien dibuat pada saat pasien masuk rawat. Semua biaya pelayanan yang diberikan terhadap pasien dipindah-bukukan kedalam


57

perkiraan tersebut. Berdasarkan perkiraan ini dibuat rekening (bill) dan diberikan kepada penanggung jawab atas pembayaran. Seluruh biaya pelayanan

berupa

biaya

perawatan,

tindakan

medis,

obat-obatan,

pemeriksaan penunjang dan lain-lainnya dimasukkan baik secara manual maupun elektronik, setiap hari. Sehingga beban biaya pasien dapat diketahui setiap saat. Apapun metode yang digunakan dalam pemindahan buku tersebut harus diperhatikan: 1) Semua biaya yang dibebankan sudah diterima dan diposkan. 2) Biaya-biaya tersebut diposkan kedalam perkiraan yang benar. 3) Biaya-biaya tersebut diuraikan sesuai tanggal dan jenis pelayanan yang benar. 4) Harus ada catatan yang melengkapi biaya yang diposkan. d. Pengawasan dan pengendalian terhaadap prosedur Untuk menghilangkan dan mengendalikan kesalahan pencatatan biaya yang dapat beresiko pada hilangnya pendapatan rumah sakit, ada beberapa cara pengawasan dan pengendalian yang dianjurkan (Yunita, 2012), yaitu: 1) Informasi yang dibutuhkan oleh bagian keuangan yang berkaitan dengan biaya pelayanan, diberikan tepat waktu dengan koordinasi yang baik. 2) Pemeriksaan berkala misalnya dengan mencocokkan secara random terhadap pelayanan yang diberikan oleh beberapa bagian dengan biaya yang dicatat pada buku besar pasien yang masih dirawat.


58

3) Bagian keuangan sendiri perlu melakukan pengawasan terhadap prosedur pencatatan untuk memastikan bahwa pembebanan biaya yang diterima seluruhnya diposkan. 4. Tahap Penataan Rekening (Billing) Proses penataan rekening dapat diartikan sebagai proses yang meliputi fungsi-fungsi di rumah sakit, mulai dari tahap penerimaan sampai dengan penagihan atau dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang menghasilkan rekening pasien mulai dari saat penerimaan sampai dengan penagihan. Pada saat bagian keuangan mendapat informasi bahwa pasien akan pulang, maka pembuatan rekening segera dimulai. Lebih cepat penanggung jawab pasien mengetahui jumlah yang harus dibayar, lebih besar kemungkinan pembayaran yang akan diterima. Dengan demikian penataan rekening pasien secara tepat dan akurat sangatlah penting. Menurut Haryono (2010), sebelum pasien meninggalkan rumah sakit sebaiknya petugas ruang rawat mengantar pihak penanggung jawab ke bagian keuangan terlebih dahulu dengan maksud agar: a. Memberikan kesempatan agar dapat mengumpulkan informasi yang masih dibutuhkan. b. Memberi kesempatan untuk meneliti rencana pembayaran yang telah dibuat pada saat penerimaan. c. Memberi kesempatan kepada penanggung jawab untuk melakukan pembayaran.


59

Apabila biaya pengobatan ditanggung oleh pihak ketiga, maka informasi mengenai rekening pasien harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak ketiga untuk persetujuan sebelum rekening tagihan diberikan kepada penanggung jawab pasien. Pada dasarnya rekening tagihan pasien yang baik harus dapat menimbulkan semua tagihan transaksi dari semua pelayanan dan bahan yang dipakai secara terinci, dan akurat serta dapat menunjukkan lamanya pasien dirawat. 5. Tahap Penagihan (Collecting) Tahap penagihan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pembayaran penuh dari pelayanan yang diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Menurut Bukics yang dikutip oleh Wibowo (2010) ada dua macam jenis tagihan: a. Tagihan rutin Tagihan ini umumnya dilunasi pada saat jatuh tempo. Upaya penagihan harus konsisten dilakukan dimana tujuan dari penagihan rutin adalah untuk mengurangi peningkatan dari rata-rata piutang dilunasi, mengurangi hal yang dapat menghambat pembayaran serta memperlihatkan kepada pihak ketiga bahwa kita mementingkan pembayaran tepat waktu. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan penagihan (Wibowo, 2010), yaitu: 1) Kapan berkomunikasi: biasanya satu hari setelah tagihan jatuh tempo, untuk mengetahui kapan pembayaran akan dilaksanakan.


60

2) Media yang dipakai dalam berkomunikasi: dapat berupa telepon atau surat 3) Siapa yang akan melakukan komunikasi: untuk menjaga konsistensi penagihan sebaiknya dilakukan oleh orang yang sama dan berkompeten 4) Pesan dalam komunikasi tersebut harus jelas dan sesuai tujuan yang ingin dicapai b. Tagihan bermasalah Tagihan dikatakan bermasalah ketika penjamin tidak dapat atau tidak mau membayar tagihan pada saat jatuh tempo. Tidak ada batasan waktu yang direkomendasikan kapan tagihan disebut rutin atau bermasalah, masing-masing rumah sakit mempunyai kebijakan dan toleransi sendiri dalam menentukan batas waktu tagihan yang digolongkan sebagai tagihan bermasalah. Batas waktu dapat berkisar dari 30 sampai dengan 60 hari. Jika tagihan sudah masuk dalam kelompok tagihan bermasalah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu Bukics (1990) dalam Wibowo,(2010): 1) Meningkatkan intensitas penagihan oleh agen penagihan 2) Membuat kesepakatan ulang untuk memperpanjang waktu pembayaran dengan ditambah denda atas keterlambatan. Upaya-upaya lain yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam proses penagihan Clarkin dalam Yunita (2012), yaitu: a. Identifikasi sumber pembayaran Ada beberapa tipe pembayaran yaitu:


61

1) Pembayaran pribadi yang membayar langsung 2) Pihak ketiga yang membayar sesuai perjanjian rumah sakit 3) Pihak ketiga yang membayar sesuai perjanjian dengan pasien b. Mengirim tagihan tepat waktu 1) Tagihan harus memuat jumlah tagihan yang harus dibayar secara jelas, disertai perincian dari masing-masing layanan yang telah diberikan, dengan format surat tagihan resmi dari rumah sakit, sehingga dapat segera diverifikasi oleh pihak ketiga untuk dilakukan pembayaran. 2) Cantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati untuk mengingatkan kewajiban membayar. 3) Apabila pihak ketiga ternyata hanya membayar sebagian biaya pengobatan, maka pasien harus diberitahu sekaligus menginformasikan jumlah biaya yang masih harus dibayar oleh pasien secara pribadi di rumah sakit. c. Merancang prosedur penagihan lanjutan Upaya-upaya yang dilakukan pada penagihan awal sering berakhir dengan pembayaran sebagian atau tanpa pembayaran sama sekali. Untuk itu perlunya dirancang prosedur penagihan lanjutan. Bentuk dari penagihan lanjutan dapat berupa: (1) secara lisan, (2) melalui telepon, (3) melalui surat, atau (4) melalui kunjungan (Wibowo, 2010). Jangka waktu penagihan lanjutan yang direkomendasikan sekitar dua minggu. Tetapi hal ini dapat disesuaikan dengan pengalaman dan kondisi dari proses penataan rekening dan penagihan dari masing-masing rumah


62

sakit. Isi dari surat tagihan lanjutan secara garis besar harus memuat: (1) Data personal pasien, tanggal dan waktu perawatannya, (2) Jumlah tagihan pasien yang belum dibayar, (3) Tanggal jatuh tempo. 6. Tahap Penutupan Rekening (Write Off) Suatu perkiraan rekening siap ditutup jika telah terjadi pelunasan pembayaran tagihan (zero balance) atau upaya penagihan lanjutan dihentikan. Tujuan penghapusan ini adalah untuk menghindari akumulasi daripada piutang pada aktiva lancar rumah sakit. Prinsip pemberian piutang ini disebut pula 5C. pada dasarnya konsep 5C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) pasien untuk melunasi piutang antara lain sebagai berikut (Yunita, 2012): 1. Character, merupakan suatu gambaran kemauan pasien/klien untuk membayar hutangnya (willingness to pay). 2. Capacity, merupakan gambaran dari kemampuan pasien/klien membayar hutangnya (ability to pay), misalnya gaji. 3. Capital, merupakan gambaran dari status keuangan pasien/klien secara umum, dapat diketahui dengan melihat kekayaan dan hutangnya. 4. Collateral, dapat dilihat dari aktiva tetap yang dapat dipakai sebagai jaminan pembayaran, misalnya: tanah dan bangunan, kendaraan. 5. Condition


63

Merupakan keadaan/kebijakan ekonomi secara umum dikaitkan dengan kondisi dari bisnis yang kita lakukan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar. 3.1.7. Pengaruh Pasien Masuk Rawat terhadap Piutang Pasien Tak Tertagih Berdasarkan pada

Bakti Husada, Kementerian Kesehatan RI

(2012)

pasien masuk rawat inap bisa dari pasien rawat jalan adalah pasien yang rawat jalan menggunakan surat rujukan dan bisa karena pasien sito karena kondisi kegawatan melalui UGD. Pasien sito yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki kemampuan membayar akan menyebabkan piutang tak tertagih. Sebagaimana penelitian terdahulu tentang penyakit kronis yang menyebabkan piutang tak tertagih, Mulemi (2010), biaya pengobatan penyakit kronis sangat besar dan memberatkan untuk itu kebijakan pemerintah meningkatkan perhatian kepada penyakit kronis dapat membantu melindungi individu dan keluarga miskin. Iskandar (2010), hasil penelitian mengemukakan bahwa asal masuk pasien, pemberi rekomendasi, kelas rawat inap, lama hari rawat dan cara lepas rawat memiliki pengaruh signifikan terhadap piutang tak tertagih. 3.1.8. Pengaruh Pasien Lepas Rawat terhadap Piutang Tak Tertagih Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012), pasien lepas rawat. pasien lepas rawat adalah: pasien meninggalkan ruang rawat inap dengan kondisi pasien hidup pulang ke rumah setelah sehat atau pasien meninggal. Penelitian terdahulu Weissman and London. (2013), bad debt dan perawatan gratis klaim di rumah sakit ditemukan bahwa sebagian besar pasien berada di bawah garis kemiskinan. Apabila terdapat pasien sudah dinyatakan sehat atau pasien meninggal maka pihak


64

rumah sakit memperkenankan pasien untuk pulang membawa pasien dengan penjanjian harus melunasi semua tagihan, dan ruang rawat dapat dipergunakan oleh pasien lainnya, namun apabila pasien tidak mampu membayar akhirnya menjadi piutang tak tertagih. Dengan demikian menurut hasil peneliti Rauscher (2010), analisis korelasi menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit lebih cepat cenderung untuk mengakibatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pengaruh pada analisis regresi ditemukan bahwa pelayanan rumah sakit lebih banyak pasien Medicare memberikan dampak pendapatan lebih cepat. Pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan yang cepat dan memberi izin kepada pasien tidak mampu yang belum membayar agar ruang rawat dapat ditempati oleh pasien lain untuk memperlancar pendapatan. 3.1.9. Pengaruh Pembayaran Uang Muka terhadap Piutang Tak Tertagih Pasien atau atau keluarga tidak melakukan pembayaran uang muka, hal ini diperbolehkan mengacu pada Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat, pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.” Namun dalam kurun waktu paling lama sepuluh hari keluarga pasien harus melakukan pembayaran uang muka, apabila pasien atau keluarga pasien tidak dapat membayar maka akan mengidikasikan terjadinya piutang tak tertagih. Penelitian Yunita. (2012), hasil penelitian Rata-rata lama pembayaran 55 hari dan lama pelunasan 76 hari. Ada hubungan antara jenis instansi dengan nominal piutang, lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan.


65

3.1.10. Pengaruh Jenis Pembayaran Terhadap Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, “pasien wajib memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.” Bila pasien tidak memiliki jaminan asuransi akan mengakibat piutang tidak tertagih atau jenis pembiayaan pribadi dan pasien tidak memiliki kemampuan membayar maka menyebabkan piutang. Penelitian terdahulu Nataro et al (2012), hasil penelitian karakteristik pasien dan kondisi medis memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap pasien yang tidak memiliki asuransi. Thrivikraman (2012), karakteristik pasien dan keterlibatan asuransi berpengaruh signifikan terhadap piutang pelayanan. Sugianto dan Setyawan (2010), hasil penelitian bahwa lama hari rawat, kelas rawat inap, jenis pelayanan dan keikutsertaan askes memiliki pengaruh signifikan terhadap piutang tak tertagih. Bila asuransi yang menjadi jaminan pasien sedang mengalami masalah internal yang menyebabkan tidak membayar klaim pasien maka akan mengakibatkan piutang tak tertagih. 3.2. Penelitian Terdahulu Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu No 1

2

Nama

Hasil Penelitian

Rhonda L. Rundle Jumlah yang signifikan diperoleh pendapatan rumah sakit dengan and Paul Davies. menggunakan jaminan asuransi dan memberikan potongan harga (2014) kepada pasien sehingga mengurangi piutang tak tertagih Lloyd Makaya. (2014).

Periode pembayaran memiliki hubungan negatif yang kuat dengan likuiditas, pengelolaan modal kerja memiliki pengaruh terhadap likuiditas, sehingga menyebabkan pendapatan & pengeluaran tidak imbang dan menyebabkan kekurangan uang tunai


66

Nama

Hasil Penelitian

3

Mulemi, B.A. (2010).

4

Rauscher, Simone. (2010)

Biaya pengobatan penyakit kronis sangat besar dan memberatkan untuk itu kebijakan pemerintah meningkatkan perhatian kepada penyakit kanker dapat membantu melindungi individu dan keluarga dari efek kemiskinan Analisis korelasi menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit lebih cepat cenderung untuk merekam pendapatan yang lebih tinggi. Pengaruh pada analisis regresi ditemukan bahwa pelayanan rumah sakit lebih banyak pasien Medicare memberikan dampak pendapatan lebih cepat.

5

Takahashi Masakazu et al (2014).

Hasil analisis berhasil mengenali pelanggan potensial. Penelitian intensif terhadap karakteristik pelanggan yang melakukan transaksi penipuan. Hasil ini akan memanfaatkan ekspansi pendapatan dengan peningkatan bad debt.

6

Weissman. J S, P Dryfoos and K London. (2013).

Bad debt dan perawatan gratis klaim di rumah sakit ditemukan bahwa sebagian besar pasien berada di bawah garis kemiskinan. Hasil pengukuran tingkat perawatan warga miskin di rumah sakit untuk tujuan penelitian atau membuat peraturan harus mencakup beberapa bagian dari bad debt

7

Aidoo, Julius (2014).

Saldo hutang dan piutang periode hutang, jangka waktu hari pembayaran dan struktur berpengaruh kemampuan rumah sakit memenuhi hutang dalam jumlah dan tepat waktu, sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan yang berkualitas

8

Kauai, HI (2010)

Hasil menunjukkan kinerja dari an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) lebih baik dibanding dengan semi-supervised learning (SSL) yang merupakan sumber potensi pemulihan pendapatan dan mengurangi bad debt

9

Notaro et al (2012)

Karakteristik pasien dan kondisi medis memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap pasien yang tidak memiliki asuransi

10

Thrivikraman. Jyothi (2012)

Karakteristik pasien dan keterlibatan asuransi berpengaruh signifikan terhadap piutang pelayanan

11

Haryanto (2010)

Hasil penelitian pendidikan, pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap piutang tak tertagih

12

Sugianto dan Johny Setyawan

Hasil penelitian bahwa lama hari rawat, kelas rawat inap, jenis pelayanan dan keikutsertaan askes memiliki pengaruh signifikan terhadap piutang tak tertagih

No

(2010) 13

Yunita, Asri. (2012).

Rata-rata lama pembayaran 55 hari dan lama pelunasan 76 hari. Ada hubungan antara jenis instansi dengan nominal piutang, kepemilikan modal dengan lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan


67

3.3. Rerangka Pikir Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah berikut ini: Variabel pasien masuk rawat (X1), pasien lepas rawat (X2), uang muka (X3), jenis pembiayaan/pembiayaan (X4) sebagai variabel independen

dan

piutang pasien tak tertagih (Y) sebagai variabel dependen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang ditunjukan dengan tanda garis panah.

Pasien masuk rawat (X1) H1

Pasien lepas rawat (X2)

H2

Piutang pasien tak tertagih (Y) Uang muka (X3)

H3 H4

Jenis pembiayaan/Jaminan (X4) Gambar 3.1. Rerangka Penelitian Sumber: Sugiyono (2013:281) dan dikembang peneliti 3.4. Hipotesis H1 : Pasien masuk rawat berpengaruh terhadap piutang pasien tak tertagih di RSJPDHK. H2 : Pasien lepas rawat berpengaruh terhadap piutang pasien tak tertagih di RSJPDHK.


68

H3 : Uang muka yang dibayarkan oleh pasien berpengaruh terhadap piutang pasien tak tertagih di RSJPDHK. H4:

Jenis pembiayaan/Jaminan yang digunakan oleh pasien berpengaruh terhadap piutang pasien tak tertagih di RSJPDHK.


BAB III KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Pengertian Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI No

Recommend Documents