BAB III IDENTIFIKASI DATA A. Gambaran Umum Motion Graphic Motion graphic adalah suatu teknik animasi dengan cara menggerakkan objek animasi, foto, still life, dan materi desain lainnya, tanpa suatu proses penggambaran per frame. Mayoritas teknis-teknis pengerjaannya sudah dengan menggunakan bantuan teknologi komputer (computerized), yakni dengan menggunakan bantuan perangkat lunak olah grafis, olah vektor hingga olah suara. Dalam era digital ini motion graphic sudah sangat sering kita jumpai, terutama dalam peruntukannya sebagai media sosialisasi berupa iklan televisi komersial maupun sekadar animasi bumper di acara televisi. Media dengan jenis animasi motion graphic dewasa ini mulai banyak bermunculan sebagai alternatif media audio visual yang sedari dulu selalu dipenuhi dengan bentuk iklan nonanimasi. Sebagai media sosialisasi, animasi motion graphic memunyai prospek yang cerah. Karena selain sebagai trend yang termasuk baru, motion graphic dianggap mampu menjadi alternatif media dalam menyampaikan suatu informasi dengan cepat, sederhana dan menarik sehingga lebih mudah diapresiasi oleh audiens. Berangkat dari pertimbangan di atas, dalam usahanya sebagai kontributor DKV, penulis menetapkan motion graphic sebagai objek perancangan demi menciptakan media sosialisasi manfaat dan pentingnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
29
30 B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
1.
Data Perusahaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) merupakan institusi pemerintah yang berbentuk badan hukum publik yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan publik yang berfokus pada penyelenggaraan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. a. Sejarah dan Perkembangan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang
berbentuk
badan
hukum
publik
berdasarkan
prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan Peserta. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-
31 Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). 1) Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ~ 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Semesta. 2) Perusahaan Umum Husada Bhakti ~ 1984 - 1991 Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984,
32 status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan
beserta
anggota
keluarganya.
Disamping
itu,
perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. 3) PT Askes (Persero) ~ 1992 - 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT
Persero)
dengan
pertimbangan
fleksibilitas
pengelolaan
keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Pada tahun 2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes (Persero) sebagai salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004
PT
Askes
(Persero)
ditunjuk
sebagai
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
33 Di tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program
Jamkesmas
yang
meliputi
tatalaksana
kepesertaan,
tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen. Untuk mempersiapkan PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka dilakukan pemisahan Program Askes Sosial dan Askes Komersial. Dan tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT Askes (Persero) yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18 Desember 2008 dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009. Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada 1 April 2009. PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi para menteri dan pejabat tertentu (Program Jamkesmen).
34 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: a) Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan. b) Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. 4) BPJS Kesehatan ~ 2014 - sekarang Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.
35 b. Struktur Organisasi Organ BPJS Kesehatan adalah Dewan Pengawas dan Direksi, yang dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Organisasi secara tegas memisahkan tugas, hak, kewajiban, wewenang, fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi demi keberhasilan pengelolaan organisasi dan implementasi Good Governance. 1) Dewan Pengawas Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016 2021, maka susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: Ketua Dewan Pengawas
: Chairul Rajab Nasution
Anggota Dewan Pengawas
: 1. Karun 2. Sri Hartati 3. Misbahul Munir 4. La Tunreng 5. Roni Febrianto 6. Michael Johannis Latuwael
36 2) Direksi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016 2021, maka susunan Direksi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: Direktur Utama
: Fachmi Idris
Dir. Kepesertaan & Pemasaran
: Andayani Budi Lestari
Dir. Pelayanan
: R. Maya Amiarny Rusady
Dir. Keuangan
: Kemal Imam Santoso
Dir. Perencanaan & Pengembangan
: Mundiharno
Dir. SDM & Umum
: Mira Anggraini
Dir. Hukum Komunikasi & HAL
: Bayu Wahyudi
Dir. Teknologi & Informasi
: Wahyuddin Bagenda
Gambar 2. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Sumber: Website BPJS Kesehatan (http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/3) (2016)
37 c. Visi dan Misi 1) Visi Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPJS Kesehatan adalah: "Cakupan Semesta 2019" Dengan penjelasan: paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memeuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Visi adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa penduduk Indonesia di wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap mampu mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 257 juta jiwa. 2) Misi a) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). b) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.
38 c) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. d) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja yang unggul. e) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. f)
Mengembangkan dan menetapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keseluruhan operasional BPJS Kesehatan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPJS Kesehatan, maka sasaran strategi utama yang ditetapkan antara lain: 1) Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019. 2) Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. 3) Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. d.
Tata Nilai Organisasi BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan tata nilai organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu:
39 1) Integritas Merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya. 2) Profesional Merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan. 3) Pelayanan Prima Merupakan tekad dalam memperikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada seluruh peserta. 4) Efisiensi Operasional Merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuai kebutuhan.
2.
Data Produk Sebagai badan yang menangani masalah jaminan sosial, layanan utama yang diberikan BPJS, khususnya BPJS Kesehatan, adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi: a.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama Yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1) Administrasi pelayanan, 2) Pelayanan promotif dan preventif, 3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis,
40 4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif, 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, 6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis, 7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, 8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi. b.
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan Yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup: 1) Rawat Jalan, meliputi: a) Administrasi pelayanan, b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis, c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, e) Pelayanan alat kesehatan implan, f)
Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis,
g) Rehabilitasi medis, h) Pelayanan darah, i)
Pelayanan kedokteran forensik,
j)
Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
2) Rawat Inap, meliputi: a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
41 Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menampung masyarakat tidak mampu, prinsip ekuitas tadi mampu terealisasikan dengan bentuk subsidi silang dari iuran yang terkumpul setiap bulannya. Setiap peserta JKN diwajibkan untuk membayar iuran peserta setiap bulan. Berikut beberapa pilihan besaran iuran yang ada, antara lain: a.
Kelas I, Rp 80.000,00 per jiwa dan per bulan,
b.
Kelas II, Rp 51.000,00 per jiwa dan per bulan,
c.
Kelas III, Rp 25.500,00 per jiwa dan per bulan. Besarnya iuran per bulan akan menentukan akomodasi kelas saat
perawatan inap di rumah sakit. 3.
Data Pemasaran Pada
pelaksanaannya,
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
dicanangkan untuk mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, baik kota hingga ke pelosok daerah. Namun mengingat masih minimnya jumlah fasilitas kesehatan yang tergabung dalam BPJS Kesehatan, maka cukup pantas jika dibilang bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional belum mampu menjangkau ke daerah terpencil. 4.
Data Konsumen Jumlah total peserta dari program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai angka 163.327.183 (per Maret 2016), atau sekitar 60% dari jumlah keseluruhan rakyat Indonesia saat ini. Dari jumlah tersebut, BPJS Kesehatan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori peserta yakni
42 Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peserta Mandiri, dengan rincian sebagai berikut: a.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam kategori PBI berjumlah 103.735.804 kepala, atau sekitar 63% dari jumlah keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah tersebut terbagi lagi menjadi 2 kategori baru, yakni: 1) PBI APBN, yang berjumlah 90.801.505 kepala, atau sekitar 88% dari jumlah keseluruhan peserta PBI. 2) PBI APBD, yang berjumlah 12.934.289 kepala, atau sekitar 12% dari jumlah keseluruhan peserta PBI.
b.
Pekerja Penerima Upah (PPU) Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam kategori PPU berjumlah 38.597.609 kepala, atau sekitar 24% dari jumlah keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah tersebut terbagi lagi menjadi 8 kategori baru, yakni: 1) Eks Askes Sosial, berjumlah 12.796.151 kepala, 2) Polri, berjumlah 1.536.788 kepala, 3) TNI, berjumlah 1.192.927 kepala, 4) Pegawai BUMN, berjumlah 1.142.130 kepala, 5) Pegawai BUMD, berjumlah 143.734 kepala, 6) Pegawai Swasta lainnya, berjumlah 13.637.926 kepala, 7) Eks Jamsostek, berjumlah 8.132.613 kepala, dan 8) Warga Negara Asing, berjumlah 15.340 kepala.
43 c.
Peserta Mandiri Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam kategori Peserta Mandiri berjumlah 20.993.770 kepala, atau sekitar 13% dari jumlah keseluruhan peserta JKN BPJS Kesehatan. Rincian jumlah tersebut terbagi lagi menjadi 2 kategori baru, yakni: 1) Pekerja Bukan Penerima Upah, yang berjumlah 15.994.602 kepala, 2) Bukan Pekerja, yang berjumlah 4.999.168 kepala.
5.
Promosi Demi membantu mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan memilik beberapa media pendukung promosi, antara lain: a.
Brosur
Gambar 3. Brosur BPJS Kesehatan Sumber: Dokumentasi pribadi (2016)
44 b.
Majalah
Gambar 4. Majalah Info BPJS Sumber: Dokumentasi pribadi (2016)
c.
Website
Gambar 5. Interface website BPJS Kesehatan Sumber: http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs (2016)
45 d.
Twitter
Gambar 6. Halaman Twitter BPJS Kesehatan Sumber: http://twitter.com/BPJSKesehatanRI (2016)
C. Target 1.
Target Market Target market adalah sasaran pasar yang dituju. Dalam konsep pemasaran, pasar merupakan sasaran utama yang dituju oleh perusahaan. Target market dari motion graphic sosialisasi manfaat dan pentingya BPJS Kesehatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a.
Segmentasi Geografis
b.
Segmentasi Demografis
c.
: Kota-kota besar di Indonesia
1) Jenis kelamin
: Laki-laki dan perempuan
2) Umur
: 25 - 45 tahun
3) Status Ekonomi
: Menegah dan atas
Segmentasi Psikografis
: Mengincar orang yang ingin mengetahui mengenai layanan BPJS Kesehatan.
2.
46 Target Audience Target audiens adalah sasaran audiens yang dituju. Target audiens dari motion graphic sosialisasi manfaat dan pentingya BPJS Kesehatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Segmentasi Geografis
: Kota-kota besar di Indonesia
b) Segmentasi Demografis 1) Jenis kelamin
: Laki-laki dan perempuan
2) Umur
: 25 - 45 tahun
3) Status Ekonomi
: Menengah dan atas
c) Segmentasi Psikografis
: Mengincar orang butuh informasi mengenai manfaat dan layanan BPJS Kesehatan.
D. Kompetitor Kompetitor adalah pesaing dalam usaha, yakni sebuah perusahaan yang menawarkan barang atau jasa sejenis ataupun berlainan jenis namun mampu memengaruhi keputusan calon konsumen dalam membeli atau memakai produk tersebut. Berangkat dari permasalahan yang penulis angkat, dalam hal ini sebuah perancangan motion graphic sebagai media sosialisasi manfaat dan pentingnya BPJS Kesehatan, dalam menentukan kompetitor yang akan dianalisis, penulis akan fokus kepada salah satu kriteria segmentasi target audiens yang telah ditetapkan di atas. Beberapa lembaga asuransi kesehatan yang mampu bertindak sebagai kompetitor BPJS Kesehatan antara lain:
1.
47 AXA Insurance a.
Sejarah dan Perkembangan PT Asuransi AXA Indonesia (AXA General Insurance) merupakan bagian dari AXA Group, salah satu perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia yang didukung oleh 157.000 karyawan dan melayani 102 juta nasabah di 56 negara. AXA General Insurance beroperasi dibidang asuransi umum dengan jalur distribusi direct marketing, keagenan, broker, bancassurance, dan distribusi alternative. AXA General Insurance didukung oleh lebih dari 500 tenaga penjualan, 8 kantor pemasaran dan melayani sekitar 51.000 nasabah di seluruh Indonesia. AXA General Insurance memiliki pengalaman yang luas dalam menyediakan ragam perlindungan asuransi umum mulai dari asuransi perorangan seperti asuransi rumah beserta isinya, kendaraan, perjalanan, serta kesehatan dan kecelakaan diri untuk pribadi dan keluarga. AXA General Insurance juga menyediakan asuransi bisnis seperti asuransi property, kantor, manufaktur, pengangkutan, kendaraan serta asuransi kesehatan dan kecelakaan diri untuk kelompok.
b.
Visi Kami berusaha untuk menjadi Perusahaan Asuransi Umum Pilihan melalui kualitas produk dan layanan dan kinerja terbaik yang kami miliki.
c.
Nilai Utama Perusahaan 1) Semangat tim, 2) Integritas,
48 3) Inovasi, 4) Pragmatisme, 5) Profesionalisme. Nilai-nilai tersebut merupakan pondasi dari ambisi AXA, sebuah pedoman yang menginspirasi segala tindakan dan keputusan perusahaan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan cara perusahaan bertindak dan berpikir, untuk kepentingan para nasabah, pemegang saham, karyawan, rekan bisnis dan komunitas. d.
Asuransi Kesehatan AXA Asuransi kesehatan AXA menawarkan produk eksklusif dengan jaminan yang komprehensif dan didukung oleh pelayanan yang handal dalam perawatan kesehatan untuk kebutuhan nasabah perorangan dan perusahaan. 1) Kesehatan Perorangan Selain menyisihkan dana atau menabung untuk pos pembiayaan kesehatan, ada jalan praktis lain sebagai penanhanan risiko kesehatan memburuk, yaitu dengan membeli program Asuransi Kesehatan. AXA sangat sadar akan kebutuhan ini dan untuk keperluan tersebut, AXA telah menyediakan suatu program asuransi kesehatan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan anda dan keluarga. 2) Kesehatan Grup Karyawan adalah aset bagi setiap perusahaan. Mereka adalah kunci bagi keberhasilan perusahaan. Paket asuransi kesehatan AXA memberikan perlindungan asuransi kesehatan yang lengkap bagi
49 karyawan anda. Produk asuransi kesehatan AXA dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari perusahaan UKM sampai perusahaan besar multinasional. Semua manfaat dapat diperluas untuk menjamin pasangan dan anak-anak dari karyawan. 3) Rumah Sakit Rekanan Rumah Sakit Rekanan AXA adalah rumah sakit yang secara khusus dipilih karena mutu pelayanannya yang memuaskan.
2.
Manulife Indonesia a.
Sejarah dan Perkembangan Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Dengan surat izin perusahaan nomor: S. 254/MK.17/99 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep-020/KM.13/1989, Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada klien individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta klien di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
50 b.
Visi dan Misi Visi Menjadi penyedia jasa keuangan yang paling profesional di dunia dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah kami. Misi Untuk menjadi penyelenggara jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia.
c.
Nilai Utama Perusahaan Manulife Indonesia memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap langkah perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan sehari-hari, hingga cara perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Manulife Indonesia dituangkan dalam singkatan PRIDE. 1) Profesionalism (Profesionalisme) Sasaran Manulife Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan yang memiliki standar profesionalisme tinggi di industri asuransi jiwa yang didukung oleh karyawan dan agen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk melayani kepentingan nasabah. 2) Real Value to Our Customer (Nilai Nyata Bagi Nasabah) Keberadaan
Manulife
Indonesia
memuaskan
nasabah.
Dengan
semata-mata menyediakan
adalah
untuk
produk-produk,
pelayanan, dan nilai-nilai jangka panjang yang berkualitas tinggi, kami akan memastikan semua nasabah mendapat solusi terbaik untuk
51 memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. 3) Integrity (Integritas) Seluruh pelayanan Manulife Indonesia memiliki nilai kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan nasabah dibangun dengan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam industri asuransi jasa. 4) Demonstrated Financial Strength (Kekuatan Finansial) Manulife Indonesia berkewajiban memenuhi janji finansialnya kepada nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, kami senantiasa mempertahankan kemampuan membayar klaim dengan kondisi keuangan yang sehat dan hasil investasi yang maksimal, serta tetap konsisten dengan falsafah manajemen investasi yang bertanggung jawab. 5) Employer of Choice (Perusahaan Pilihan) Manulife Indonesia sangat menghargai karyawan dan agen yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Untuk menarik minat dan mempertahankan tenaga kerja terbaik dan handal, kami memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia serta memberikan penghargaan atas prestasi terbaik. d.
Asuransi Kesehatan (MiUltimate HealthCare) Dengan kenaikan biaya kesehatan per tahun di Indonesia mencapai 14%. Anda mungkin akan bertanya-tanya “bila saya sudah memiliki asuransi kesehatan, apakah jumlah manfaatnya cukup untuk membiayai biaya-biaya yang timbul bila saya sakit?” Memahami kekhawatiran Anda
52 akan kenaikan biaya kesehatan dan pentingnya kesehatan bagi Anda, Manulife Indonesia meluncurkan MiUltimate HealthCare, produk kesehatan yang memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap di rumah sakit hingga usia 80 tahun, sesuai dengan tagihan kesehatan dari rumah sakit tempat dimana Anda dirawat.
E. Analisis SWOT Analisis SWOT membandingkan antara faktor eskternal berupa peluang dan ancaman, dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. SWOT sendiri berarti memilah dan menginventarisasi sebanyak mungkin objek yang diteliti dari segi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Hasil dari analisis ini kemudian dapat ditarik kesimpulan SWOT sendiri berarti memilah dan menginventarisasi sebanyak mungkin objek yang diteliti dari segi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Berikut merupakan tabel analisis SWOT antara BPJS Kesehatan dan beberapa lembaga asuransi kesehatan lainnya: Internal
Kelebihan (Strength) • Premi yang murah untuk
BPJS Kesehatan
Kelemahan (Weakness) • Jumlah fasilitas kesehatan
setiap paket pelayanan yang
yang tergabung belum
sama dengan manfaat
sebanding dengan jumlah
jaminan yang menyeluruh.
peserta.
• Tidak ada pre-existing
• Proses lebih panjang karena
condition, semua penyakit
BPJS Kesehatan
ditanggung, termasuk
menggunakan sistem
53 penyakit yang sudah ada
rujukan berjenjang.
sebelum peserta bergabung. • Pendaftaran sangat mudah, tidak diperlukan data kesehatan dan medical check-up. • Alternatif produk banyak. • Memiliki cabang hampir di seluruh kota di Indonesia, sehingga memudahkan AXA
nasabah untuk mengajukan klaim. • Untuk kota-kota tertentu dan nominal tertentu, klaim dapat cair dalam 30 menit.
• Tenaga penjual yang seringkali tidak jujur atau tidak sepenuhnya paham mengenai produk asuransi yang dijelaskan. • Loyalitas agen asuransi yang rendah. • Beberapa kantor cabang dalam kondisi tidak terawat.
• Berpengalaman di bidangnya dan memiliki Manulife
citra baik di masyarakat. • Menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk
• Jaringan kantor perlu diperluas. • Perlu pemerataan kualitas SDM terutama di keagenan.
inovatif. Tabel 2. Analisis SWOT Internal
Eksternal
Peluang (Opportunity)
Ancaman (Threat)
• Biaya rumah sakit yang mahal sehingga memiliki BPJS Kesehatan
• Pemahaman masyarakat
polis asuransi kesehatan
yang salah tentang produk
dengan premi murah
asuransi.
menjadi sebuah pilihan yang tepat. • Kebutuhan akan jaminan
• Banyaknya pilihan asuransi lain yang tak kalah bagus.
54 kesehatan akan sangat dibutuhkan di masa mendatang. • Ketidakstabilan • Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dalam
dunia yang mampu
tiga tahun terakhir
menyebabkan turunnya
membuka lahan baru dalam
daya beli masyarakat.
dunia perasuransian, AXA
perekonomian nasional dan
• Masyarakat memiliki
khususnya segmentasi
banyak pilihan terhadap
menengah ke atas.
produk asuransi lain karena
• Dari 240 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 3% yang memiliki asuransi kesehatan.
pasar yang semakin kompetitif. • Pemahaman masyarakat yang salah tentang produk asuransi.
• Mulai timbul kesadaran
Manulife
• Kompetitor mulai meniru
masyarakat untuk
inovasi produk yang
berinvestasi.
dikembangkan.
• Lokasi geografis Indonesia
• Persepsi negatif dari
yang rawan bencana alam.
sebagian masyarakat
• Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta.
Indonesia terhadap produk asuransi.
Tabel 3. Analisis SWOT Eksternal
