BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 20 Tahun 2015). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lembaga Non Departemen merupakan badan pemerintahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) di bidang-bidang tertentu. Dalam hal ini, BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam salah satu bidang yang diselenggarakan oleh pemerintahan eksekutif yaitu di bidang pertanahan. Sehingga BPN merupakan salah satu Lembaga Non Departemen dengan kedudukan lebih rendah dari Departemen. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan awal kebangkitan Badan Pertanahan Nasional baru yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan sebelas agenda kebijakan BPN RI dan empat prinsip BPN RI yang menuntut jajaran BPN RI untuk lebih kreatif, proaktif, dan produktif dalam bekerja dengan tetap menjaga diri dan lembaga. Kemudian untuk mewujudkan sebelas agenda tersebut, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah maka dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang merupakan bagian dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999, kewenangan pemberian hak atas tanah yang dilakukan secara individual dan secara kolektif, serta pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara. 2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar a. Letak Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terletak di Jalan Lawu Nomor 202 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN. Sebagaimana Kanwil BPN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berada di Semarang karena Karanganyar termasuk wilayah dari Jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten Karanganyar yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan: Sebelah Utara
: Kabupaten Sragen
Sebelah Timur
: Provinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan
: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat
: Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
Apabila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110° 40"-110°70" Bujur Timur dan 7°28"-7°46" Lintang Selatan dengan luas wilayah 80.425,54 Ha dan jumlah penduduk mencapai 825.671 jiwa. b. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh informasi maupun menyelesaikan permasalahan yang erat kaitannya dengan pertanahan. Adapun visi dan misi Kantor Pertanahan tersebut adalah sebagai berikut: 1)
Visi Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah menjadi lembaga Kantor Pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.
2)
Misi
Misi Kantor Pertanhanan Kabupaten Karanganyar adalah mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat,
pengurangan
kemiskinan
dan
kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. b) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). c) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan diseluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara dikemudian hari. d) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan dIndonesia denga memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. e) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan aspirasi rakyat secara luas. c. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis mengenai bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokan, dikoordinasi secara formal yang memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Struktur organisasi ini dibagi kedalam masing-masing bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Keberadaan adanya struktur organisasi ini sangat penting karena akan terlihat jelas tugas dan fungsi dalam
mencapai tujuan sehingga dapat dengan mudah melakukan
pengawasan antara atasan dengan bawahan. Berdasarkan Surat Keputuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala dengan membawahi sub bagian tata usaha dan masing-masing seksi yang terdiri dari: 1) Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 2) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 3) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
4) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 5) Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Pada kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terdiri dari 98 pegawai yang terbagi kedalam masing-masing seksi diantaranya sebagai berikut: 1) Sub Bagian Tata Usaha
: 32 orang
2) Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
: 23 orang
3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftraan Tanah
: 25 orang
4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
: 8 orang
5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
: 5 orang
6) Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
: 5 orang
(Sumber : Data Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016)
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR SUB BAGIAN TATA USAHA
URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Subseksi Penetapan
Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
Hak Tanah
SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN
Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN
Subseksi Pengendalian Pertanahan
Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Subseksi Perkara Pertanahan
Subseksi Pendaftaran Hak
Subseksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT
(Sumber : Lampiran Keputusan Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2006)
Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
d. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Kantor pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pertanahan Nasional melalui kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berada di Ibukota Provinsi, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Adapun tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di tempat yang bersangkutan. Tugas dan fungsi dari BPN RI itu sendiri adalah sebagai berikut: 1) Tugas Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; c) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; d) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan; e) Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; f) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; g) Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; h) Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasisi agraria dan penataan wilayahwilayah khusus; i) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan; j) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; k) Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain; l) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
m) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; n) Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; o) Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; p) Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; q) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; r) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan; s) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; t) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menangani sengketa pertanahan, maka dibentuk suatu unit kerja prosedural baik dari unit kerja struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria sampai dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Kemudian untuk melaksanakan penanganan sengketa tanah, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan meliputi : 1) Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan 2) Pengkajian Kasus Pertanahan; 3) Penangan Kasus Pertanahan; 4) Penyelesaian Kasus Pertanahan; 5) Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan oleh BPN RI didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan
penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Dalam proses pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang terjadi diselesaikan di dalam bagian Kantor Pertanahan yaitu bagian Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, yang dimana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut a. Tugas Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Seksi Konflik, Sengketa, dan Perkara terdiri dari: 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. 2) Subseksi Perkara Pertanahan Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. b. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Seksi Konflik, Sengketa, dan Perkara mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan; 3) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusanputusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah; 4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Deputi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan pengkajian secara sistematik terhadap akar dan sejarah kasus pertanahan. Hasil kajian dituangkan dalam Peta Kasus Pertanahan yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan umum dan/atau kebijakan teknis penanganan kasus pertanahan dengan acuan bersifat rawan, strategis, atau yang mempunyai dampak luas. Pengadministrasian data dilaksanakan melalui pencatatan, pengolahan dan penyajian data yang diselenggarakan dengan Sistem Informasi di Bidang Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang dibangun secara terintegrasi antara BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Pengkajian akar dan riwayat sengketa dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi penyelesaian sengketa dengan cara meneliti dan menganalisis data sengketa yang terjadi. Hasil penelitian dan analisa data menghasilkan pokok permasalahan sengketa dan potensi penyelesaian sengketa. Pokok permasalahan pertanahan dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya dimana hasil telaahan dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan. Bantuan Hukum dilaksanakan untuk kepentingan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum. Kegiatan bantuan hukum meliputi: 1) Pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata, atau tata usaha negara bagi keluarga besar Badan Pertanahan Nasional yang meliputi pegawai Badan Pertanahan Nasional, pensiunan Badan Pertanahan Nasional dan keluarga pegawai Badan Pertanahan Nasional, yang sedang menghadapi masalah hukum; 2) Pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan BPN; 3) Pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPN. Kegiatan pendampingan hukum bagi keluarga besar BPN meliputi:
a. Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, antara lain: 1) Bantuan pembuatan legal opinion; 2) Pendampingan dalam pemeriksaan di tingkat penyelidikan; 3) Pendampingan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan; 4) Pendampingan selama proses persidangan. b. Bantuan hukum dalam proses peradilan perdata/tata usaha negara, antara lain: 1) Bantuan penyiapan surat Kuasa Hukum; 2) Bantuan dalam penyiapan gugatan; 3) Bantuan pembuatan legal opinion; 4) Pendampingan selama proses persidangan. Mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik oleh Badan Pertanahan Nasional, Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan oleh BPN RI didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. 1) Mekanisme Pengaduan. a) Pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Deputi V) di BPN RI, di Kantor Wilayah BPN Provinsi dilakukan oleh Kepala Bidang PPSKP dikoordinasi oleh Kakanwil, dan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Seksi SKP dikoordinasi oleh Kepala Kantor; b) Pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Kantor BPN RI, atau melalui www.bpn.go.id. Khusus melalui www.bpn.go.id harus ditindaklanjuti dengan pembuatan permohonan secara tertulis; c) Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu, obyek
yang
diperselisihkan, posisikasus (legal standing) dan maksud pengaduan, serta dilampiri foto copy identitas pengadu dan data dukung yang terkait dengan pengaduan;
d) Surat pengaduan yang telah diterima diteruskan ke satuan organisasi yang tugas dan fungsinya menangani sengketa dan konflik pertanahan. Surat pengaduan yang diterima dicatat dalam register dan diditribusikan kepada pelaksana dan/atau tim pengolah untuk mendapatkan penanganan. 2) Pengkajian Konflik Pertanahan. Pengkajian konflik dilakukan dengan melakukan pengkajian akar dan riwayat koflik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Pengkajian konflik pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi. Hasil dari penelitian dan analisa data dipergunakan untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang hasilnya kemudian dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan konflik. 3) Penanganan Konflik Pertanahan. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik. Penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan dengan : a) Penelitian/pengolahan data pengaduan yang meliputi : penelitian kelengkapan dan keabsahan data, pencocokan data yuridis dan data fisik serta data dukung lainnya, kajian kronologi sengketa dan konflik, dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi. b) Penelitian lapangan; meliputi penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya, pencarian keterangan dari saksi-saksi terkait, peninjauan fisik tanah obyek yang disengketakan, penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, Surat Ukur, dan kegiatan lain yang diperlukan.
c) Penyelenggaraan Gelar Kasus tujuannya antara lain untuk memetapkan rencana penyelesaian, memilih alternatif penyelesaian dan menetapkan upaya hukum. Jenis gelar kasus terdiri dari : 1. Gelar Internal, adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan. Gelar Internal bertujuan : menghimpun masukan pendapat para petugas/ pejabat; mengidentifikasi sengketa dan konflik yang diperselisihkan; dan menyusun rencana penyelesaian. 2. Gelar Eksternal, adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang diikuti peserta dari unsur/instansi lainnya. Gelar Eksternal bertujuan : melengkapi keterangan dan pendapat dari internal dan eksternal Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan agar pembahasan lebih komprehensif; mempertajam analisis kasus pertanahan; dan memilih alternatif penyelesaian 3. Gelar Mediasi, adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah. Gelar Mediasi bertujuan : menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan;
menjelaskan
posisi
hukum
para
pihak
baik
kelemahan/kekuatannya; memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah; dan pemilihan penyelesaian kasus pertanahan. 4. Gelar Istimewa, adalah gelar yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan
Konflik
Pertanahan.
Gelar
Istimewa
bertujuan
:
menyelesaikan kasus pertanahan yang sangat kompleks; menyelesaikan perbedaan keputusan mengenai penanganan kasus pertanahan antara pejabat BPN RI atau pejabat instansi lainnya; mengkoreksi keputusan Pejabat BPN RI yang bermasalah; dan menetapkan upaya hukum. d) Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD); merupakan dokumen resmi BPN RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang merupakan rangkuman hasil penanganan
kasus/sengketa dan konflik pertanahan. Risalah Pengolahan Data disusun berdasarkan komitmen terhadap kebenaran, kejujuran dan prosedur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. e) Penyiapan Berita Acara/Surat/Keputusan; f) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. 4) Penyelesaian Konflik Pertanahan. Dalam rangka membangun kepercayaan publik (trust building), salah satu yang dilakukan oleh BPN adalah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana diamantkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001 yang juga merupakan bagian dari 11 Agenda Prioritas BPN RI dengan berlandaskan 4 (4mpat) prinsip kebijakan pertanahan. Peyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Pera turan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan terdiri dari : a) Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, yaitu : 1. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; 2. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; 3. Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain; 4. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b) Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan Perbuatan Hukum Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi : 1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi; 2. Pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya; dan 3. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.
Dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertenahan, BPN RI menetapkan beberapa keriteria terhadap kasus pertanahan yang dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, yaitu :
a) Kriteria Satu (K-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa; b) Kriteria Dua (K-2) berupa Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan; c) Kriteria Tiga (K-3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; d) Kriteria Empat (K-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai; e) Kriteria Lima (K-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain. 5) Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Bantuan hukum dilaksanakan untuk kepentingan BPN RI atau aparatur BPN RI yang masih aktif atau sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata atau tata usaha negara, pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan BPN dan pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPN.
3. Sengketa Pertanahan (Sengketa Tanah Inventaris Desa) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Kasus Posisi) Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (Sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat letak tanah yang disengketakan. Sengketa Tanah Inventaris Desa yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Sengketa Tanah Inventaris Desa yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah dengan objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3884/Blulukan. Bermula dari adanya laporan yang diutarakan oleh warga Desa Blulukan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang bernama Wiyono. Adapun tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah tanah grumbul seluas 190 m2 yang berada di lokasi perumahan Flamboyan 4 milik Tjandra Irawan yang sebagian berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3884/Blulukan seluas 444 m2 atas nama Sayem di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Kasus tanah grumbul di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang diduga melibatkan Kades Blulukan Sugito itu berawal ketika pengusaha properti itu membeli sebidang tanah seluas 2.785 meter tahun 2012. Tanah tersebut terletak di Desa Blulukan dengan sertifikat atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Candra berulangkali kali berkonsultasi ke Kantor Pertanahan Karanganyar dan tanah itu dinyatakan sah milik Sayem. Bahkan tim Kantor Pertanahan sudah menurunkan tim mengecek dan menyatakan tanah itu sah. Namun pada pertengahan 2013, tiba-tiba ada laporan ke Kejaksaan Karanganyar kalau tanah yang dibelinya itu, ada sebagian tanah kas desa, berupa makam. Pihaknya sudah meminta kejaksaan bahwa tidak ada kesalahan apapun atas proses jual beli tanah itu, namun tetap saja menyeret dia atas tersangka Sugito yang sebetulnya hanya urusan memindahkan makam yang hanya satu saja. Candra mengatakan, pelapor, warga bernama Wiyono, sampai sekarang belum pernah diperiksa, meski sebetulnya dia harus bisa menunjukkan bukti kalau menuduh orang lain korupsi. Sementara dirinya yang menyodorkan bukti keabsahan pembelian tanah itu, tidak digubris. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar kemudian melakukan gelar mediasi kepada para pihak yang bersengketa demi menemukan bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah grumbul di desa Blulukan. Tujuan dari diadakannya gelar mediasi sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 39 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih dan pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; 2. Menjelaskan posisi hukum para pihak baik kelemahan/kekuatannya; 3. Memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah; 4. Pemilihan penyelesaian kasus pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, diadakanlah gelar mediasi yang hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian permasalahan, dikarenakan telah ada titik temu penyelesaian/kesepakatan, maka gelar mediasi maka selanjutnya dilimpahkan penyelesaiannya melalui jalur Pengadilan karena adanya tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Kepala Desa Blulukan dalam kasus sengketa tanah Grumbul tersebut. Indikasi penyimpangan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melaksanakan Gelar Kasus pertanahan mengingat lokasi tanah yang menjadi objek perkara telah terbit sertifikat hak atas tanah guna membantu Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai saksi dalam penyidikan dan penyitaan. Peran dan tindakan yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa tanah inventaris desa adalah melaksanakan Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan meliputi : 1) Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan 2) Pengkajian Kasus Pertanahan; 3) Penangan Kasus Pertanahan; 4) Penyelesaian Kasus Pertanahan; 5) Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Terkait dengan kasus pertanahan yang terjadi di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yaitu mengenai tanah grumbul, dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat unsur Pidana Korupsi sebagaimana penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Maka oleh Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar melaksanakan Gelar Kasus pertanahan mengingat lokasi tanah yang menjadi objek perkara telah terbit sertifikat hak atas tanah guna membantu Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai saksi dalam penyidikan dan penyitaan. Tindakan serta kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait yang dihadiri oleh instansi terkait yaitu Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat. Penyelenggaraan Gelar Kasus eksternal digunakan untuk melengkapi keterangan dan pendapat dari internal dan eksternal Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan agar pembahasan lebih komprehensif; mempertajam analisis kasus pertanahan; dan
memilih alternatif
penyelesaian. Hasil yang dicapai adalah bahwa posisi tanah grumbul yang masuk ke dalam bidang tanah HM No. 3884/ Blulukan berdasarkan putusan pengadilan tersebut,
sertifikat hak atas tanah akan direvisi kembali dengan sebelumnya dilakukan proses pelepasan hak oleh pemegangnya di hadapan Camat sebagai PPATS. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 4 Januari 2016 pukul 10.00 WIB pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan Bapak Wisnu Untoro selaku Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan hasil dari kasus tersebut antara lain: Sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg menetapkan bahwa: 1. Tanah grumbul seluas 190 m2, yang berada di lokasi perumahan Flamboyan 4 milik Tjandra Irawan yang sebagian berada dalam Sertifikat Hak Milik No. 3884/ Blulukan seluas 444m2 atas nama Sayem dirampas untuk dikembalikan kepada Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar melalui Kasi Pemerintah desa Blulukan. 2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3884/ Blulukan seluas 444 m2 atas nama Sayem dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar untuk dilakukan pembetulan sertifikat tersebut berkaitan dengan tanah grumbul yang berada di atas Sertifikat milik Sayem tersebut.
B. Pembahasan 1. Program Layanan Anggota Masyarakat dalam membantu kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah inventaris desa Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan dalam pasal 19 (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, asas ini juga ditemukan pada pasal 18 UUPA yang menyatakan “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang”, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional dan penyelesaian sengketa melalui jalur Badan Peradilan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011. Salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan adalah administrasi pertanahan yang belum sempurna, sehingga Badan Pertanahan Nasional saat ini terus berupaya membangun reformasi birokrasi dan sumber daya manusia serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat, hal itu juga disertai inovasi yang menjadikan layanan pertanahan secara cepat, murah, dan praktis dengan informasi setiap bidang tanah telah tersedia dengan lengkap yang diharapkan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah Kabupaten Karangayar dalam hal ini bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya sengketa dan konflik pertanahan yang timbul, dan dalam rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi pertanahan dan informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar, maka diluncurkanlah Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat), yang diharapakan dengan inovasi pelayanan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adanya Layanan Anggota Masyarakat yang sudah tersedia peta dengan format digital, masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan secara mudah, cepat, dan akurat. Selain itu terwujudnya database spasial mengenai potensi wilayah yang terintergrasi dengan bidang tanah dalam format digital juga dapat diakses di anjungan Layangmas. Dengan adanya Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat lebih mudah dalam memantau aktivitas di bidang pertanahan, menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan Badan Pertanahan Nasional, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Layangmas atau Layanan Anggota Masyarakat, merupakan aplikasi layanan mandiri bagi masyarakat berbasis Geo Spatial dengan menggunakan teknologi komputer touchscreen, sebagai wujud pemanfaatan lebih lanjut dari aplikasi pelayanan pertanahan berbasis komputer (Komputerisasi Kantor Pertanahan/KKP). Layangmas atau Layanan Anggota Masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi potensipotensi industri, pertanian, dan pariwisata, serta informasi-informasi bidang pertanahan yang jelas dan transparan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. Selain itu, informasi yang terkait rencana tata ruang dan wilayah, seperti data dasar bidang tanah, penggunaan tanah, zona tanah, juga kawasan rentan bencana alam. Citra yang bersumber dari Google Earth digunakan sebagai background pada aplikasi Layanan Anggotas Masyarakat ini. Layangmas atau Layanan Anggota Masyarakat merupakan inovasi yang digunakan untuk memberikan memberikan informasi potensi-potensi industri, pertanian, dan pariwisata, serta informasi-informasi bidang pertanahan yang jelas dan transparan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya potensi timbulnya konflik yang berkaitan dengan bidang pertanahan yang ada di Kabupaten Karanganyar itu sendiri. Dengan adanya Layangmas ini masyarakat dapat mengetahui secara langsung tentang informasi peta bidang pertanahan yang ada di daerah Kabupaten Karanganyar secara lebih transparan dan jelas sesuai dengan data yang ditampilkan di anjungannya. Diharapakan dengan inovasi pelayanan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tekad selaku Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada hari Senin, 11 April 2016 pukul 09.00 WIB bahwa : Dengan adanya Layangmas yang diluncurkan ini merupakan salah satu inovasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam menggambarkan informasi peta digital bidang pertanahan yang tersedia di bumi Intanpari dengan jelas dan transparan, dengan adanya penggambaran informasi dengan jelas dan tranparan ini juga mengurangi kemungkinan adanya sengketa pertanahan/ konflik pertanahan. Setiap kasus pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasonal maka dilakukan pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan karena hal tersebut merupakan salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi sengketa, konflik dan perkara pertanahan guna mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan memperkecil potensi timbulnya masalah pertanahan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan maka BPN akan melakukan Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan meliputi: a. Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan; b. Pengkajian Kasus Pertanahan; c. Penanganan Kasus Pertanahan; d. Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan e. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihakpihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Kewenangan administratif permohonan pembatalan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan. Semua ini agar diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut. Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang – undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu : Pertama, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR). Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011. Dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional dibentuk 1 (satu) kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 34 tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya melalui mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Desember 2015 pukul 09.30 WIB pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan Bapak Wisnu Untoro selaku Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan antara lain : Kewenangan secara umum dari kantor pertanahan yaitu pengaturan dan penetapan hukum tanah nasional yang meliputi perencanaan dan peruntukan tanah, penguasaan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah serta
pendaftaran tanah, sedangkan kewenangan secara khusus sebagaimana salah satu fungsi yaitu penganganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan maka di kantor pertanahan kabupaten atau kota melalui seksi Sengketa Konflik dan Perkara melaksanakan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. Penyelesaian kasus sengketa yang berkaitan dengan pertanahan kemudian dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian yang menjelaskan bahwa gelar kasus pertanahan yang di selanjutnya disingkat Gelar Kasus adalah mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan. Gelar Penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan yang meliputi: a. Gelar Kasus Internal Gelar Kasus Internal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan. b. Gelar Kasus Eksternal Gelar Kasus Eksternal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang diikuti peserta dari unsur/instansi lainnya. c. Gelar Mediasi Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah. Setiap pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang menanagani kasus pertanahan, sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukan Gelar Mediasi. Dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus pertanahan, Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif yang
murah, cepat dan adil serta tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution) dengan berdasar pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Iindonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Apabila terjadi sengketa maupun konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka dilakukan penanganan dan penyelesaian kasus tersebut untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 26 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan tentang Penanganan Kasus Pertanahan yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 2. Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah. 3. Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan bahwa kewenangan serta peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 1. Untuk perkara di pengadilan yang tidak melibatkan BPN RI sebagai pihak, tetapi perkaranya menyangkut kepentingan BPN RI, pihak yang berkepentingan dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari BPN RI. 2. Permohonan bantuan aparatur BPN RI untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kakan, Kakanwil, atau Kepala BPN RI. 3. Kakan, Kakanwil, atau Deputi atas nama Kepala BPN RI menerbitkan Surat Tugas kepada staf atau pejabat untuk memberikan keterangan ahli atau saksi ahli. 4. Kakan dalam hal tertentu dapat menyampaikan permohonan keterangan ahli atau saksi ahli kepada Kakanwil.
5. Kakanwil dalam hal tertentu dapat menyampaikan permohonan keterangan ahli atau saksi ahli kepada Kepala BPN RI. Pasal 54 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian dijelaskan sebagai berikut : 1. BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. 2. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; b. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; c. Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain; d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dijelaskan di dalam Pasal 57 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian dijelaskan sebagai berikut : 1. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan. 2. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait. Mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik oleh Badan Pertanahan Nasional, Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan oleh BPN RI didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. a) Mekanisme Pengaduan. 1) Pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan (Deputi V) di BPN RI, di Kantor Wilayah BPN Provinsi dilakukan oleh Kepala Bidang PPSKP dikoordinasi oleh Kakanwil, dan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Seksi SKP dikoordinasi oleh Kepala Kantor; 2) Pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Kantor BPN RI, atau melalui www.bpn.go.id. Khusus melalui www.bpn.go.id harus ditindaklanjuti dengan pembuatan permohonan secara tertulis; 3) Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu, obyek yang diperselisihkan, posisikasus (legal standing) dan maksud pengaduan, serta dilampiri foto copy identitas pengadu dan data dukung yang terkait dengan pengaduan; 4) Surat pengaduan yang telah diterima diteruskan ke satuan organisasi yang tugas dan fungsinya menangani sengketa dan konflik pertanahan. Surat pengaduan yang diterima dicatat dalam register dan diditribusikan kepada pelaksana dan/atau tim pengolah untuk mendapatkan penanganan. b) Pengkajian Konflik Pertanahan. Pengkajian konflik dilakukan dengan melakukan pengkajian akar dan riwayat koflik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Pengkajian konflik pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi. Hasil dari penelitian dan analisa data dipergunakan untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang hasilnya kemudian dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan konflik. c) Penanganan Konflik Pertanahan. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Adapun peran dan tindakan
yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa tanah inventaris desa adalah melaksanakan: 1) Penelitian atau pengolahan data pengaduan : a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan data, dapat dilakukan dengan mencari data dari pengadu, arsip di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, instansi terkait, atau sumber lainnya; b. Penelitian data. Dalam pasal 18 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan : 1) Pencatatan dan penyajian data kasus dilaksanakan sesuai format Daftar Isian Pengelolaan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. 2) Daftar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dan diberi kode: a) Format Penanganan Kasus Pertanahan (Kode DI.500-DI.509), meliputi format surat dan daftar isian laporan/pengaduan, pengolahan data sampai penyelesaian kasus pertanahan dan format surat keputusan mengenai Pembatalan/Penerbitan hak atas tanah; b) Format Kegiatan Berperkara (Kode DI.510-DI.519), meliputi format pengendalian kegiatan di pengadilan, kegiatan operasional dan format surat kuasa hukum; c) Format Pemetaan Kasus Pertanahan (Kode DI.520-DI.529), meliputi format data tipologi, subyek, obyek, sebaran/distribusi, peta kerawanan, dan penyelesaian kasus; dan d) Format Pembinaan (Kode DI.530-DI.533), meliputi format data personil, sarana, anggaran, sistem laporan dan analisa evaluasi kegiatan. 3) Daftar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. c. Pencocokan data yuridis dan data fisik, dan data pendukung lainnya. Dalam pasal 20 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan : 1) Penyiapan dan penyajian data kasus pertanahan dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
2) Penyiapan dan penyajian data atau sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a) Data pemetaan masalah kasus pertanahan; a) Rekapitulasi data penanganan kasus pertanahan; b) Laporan kinerja penanganan kasus pertanahan; dan c) Analisa dan evaluasi penanganan kasus pertanahan. d. Kajian kronologi sengketa. Dalam pasal 21 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan : 1) Pengkajian akar dan riwayat sengketa dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi penyelesaian sengketa. 2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data sengketa yang terjadi. 3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengadu, satuan organisasi di lingkungan BPN RI atau lembaga/instansi terkait. 4) Hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pokok permasalahan sengketa dan potensi penyelesaian sengketa e. Analisis aspek yuridis, fisik, dan administrasi. Dalam pasal 23 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan: 1) Pengkajian akar dan riwayat konflik dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. 2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi. 3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengadu, satuan organisasi di lingkungan BPN RI atau lembaga/instansi terkait. 4) Hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. 2. Penelitian lapangan : a. Penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya. Keabsahan data yang dimaksud disini untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.
b. Pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta memiliki kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. c. Peninjauan fisik tanah objek yang diperselisihkan. Dalam pasal 31 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian menjelaskan bahwa dalam hal diperlukan kegiatan lapangan untuk meneliti obyek yang diperselisihkan, pelaksanaannya harus: 1) Dilengkapi Surat Tugas; 2) Melakukan pemberitahuan kepada pihak yang menguasai tanah, pemilik, penduduk sekitar lokasi dan /atau pejabat dari lingkungan/dusun/desa/ kelurahan setempat; 3) Disaksikan paling sedikit oleh dua orang terdiri dari yang menguasai obyek tanah, pemilik, penduduk sekitar lokasi dan/atau pejabat dari lingkungan/ dusun/desa/kelurahan setempat; dan 4) Dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan para saksi. d. Penelitian bahas tanah, gambar situasi, Peta Bidang atau Surat Ukur. 3. Penyelenggaraan gelar kasus melalui persuasif, fasilitasi, mediasi para pihak dalam rangka penganganan sengketa, jika diperlukan dapat melibatkan instansi terkait dan/atau unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat atau adat atau agama, atau pemerhati atau pegiat agraria; 4. Penyusunan Risalah pengolahan data merupakan dasar pertimbangan bagi pimpinan untuk menerbitkan surat penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Risalah Pengolahan Data yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang merupakan dasar pertimbangan bagi pimpinan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian kasus pertanahan yang menjadi tanggung jawab BPN RI; 5. Penyiapan berita acara atau surat atau keputusan; 6. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. d) Penyelesaian Konflik Pertanahan. Dalam rangka membangun kepercayaan publik (trust building), salah satu yang dilakukan oleh BPN adalah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana diamantkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001
yang juga merupakan bagian dari 11 Agenda Prioritas BPN RI dengan berlandaskan 4 (4mpat) prinsip kebijakan pertanahan. Peyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan terdiri dari : 1. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, yaitu : a) Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; b) Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; c) Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain; d) Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi : a) Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi; b) Pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya; dan c) Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. e) Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum. Bantuan hukum dilaksanakan untuk kepentingan BPN RI atau aparatur BPN RI yang masih aktif atau sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata atau tata usaha negara, pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan BPN dan pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPN. Proses penyelesaian sengketa tanah Inventaris Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang bermula dari adanya aduan dari warga Desa Blulukan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang bernama Wiyono dengan objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3884/Blulukan. Sehubungan dengan hal tersebut, diadakanlah gelar mediasi yang hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian permasalahan, dikarenakan telah ada titik temu penyelesaian/kesepakatan, maka gelar mediasi maka selanjutnya dilimpahkan penyelesaiannya melalui jalur Pengadilan karena adanya indikasi tindakan
yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Kepala Desa Blulukan dalam kasus sengketa tanah Grumbul tersebut. Indikasi penyimpangan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
kemudian
menerbitkan keputusan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerbitan keputusan sebagaimana dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil. Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan. Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan. Terkait dengan kasus pertanahan yang terjadi di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yaitu mengenai tanah grumbul, dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat unsur Pidana Korupsi sebagaimana penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Maka oleh Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar melaksanakan Gelar Kasus pertanahan mengingat lokasi tanah yang menjadi objek perkara telah terbit sertifikat hak atas tanah guna membantu Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai saksi dalam penyidikan dan penyitaan. Mekanisme pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan, harus dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Gelar Internal yang hanya melibatkan unsur BPN, sebagai strategi untuk lebih mengetahui pokok permasalahannya secara obyektif dan akuntabel, agar supaya persoalannya tidak melebar (persoalannya dapat dikerucutkan), dan gelar kasus dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, untuk memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kasus tanah yang disengketakan. Gelar kasus eksternal dalam rangka penanganan kasus pertanahan, jika diperlukan dapat melibatkan pakar dan atau saksi ahli yang terkait dengan kasus pertanahan dan atau instansi yang terkait.
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melaksanakan Gelar Kasus pertanahan ( Gelar Ekternal ) mengingat lokasi tanah yang menjadi objek perkara telah terbit sertifikat hak atas tanah guna membantu Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai saksi dalam penyidikan dan penyitaan. Pelaksanaan gelar Eksternal yang melibatkan para pihak hanya dapat dilakukan, apabila fakta dan data mengenai obyek sengketa telah jelas dan telah disepakati oleh BPN mengenai upaya penanganannya, dalam kasus yang terjadi di Desa Blulukan upaya penangangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tindakan serta kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tindakan pelaksanaan putusan pengadilan dengan melaksanakan Gelar Kasus Pertanahan (Gelar Ekternal), yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait yang dihadiri oleh instansi terkait yaitu Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaannya menyelesaikan sengketa tanah inventaris desa sudah sesuai dengan kewenangannya, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melakukan penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi terlebih dahulu karena tidak ditemukan kata sepakat barulah penyelesaian sengketa tanah tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kemudian dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana yang telah diputuskan di dalam pengadilan, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengambil tindakan dengan mengadakan gelar kasus Pertanahan di dalam penyelesaian sengketa tanah inventaris desa tersebut. Hasil yang dicapai dalam proses penyelesaiannya adalah bahwa posisi tanah grumbul yang masuk ke dalam bidang tanah HM No. 3884/ Blulukan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sertifikat hak atas tanah akan direvisi kembali dengan sebelumnya dilakukan proses pelepasan hak oleh pemegangnya di hadapan Camat sebagai PPATS. Layanan Anggota Masyarakat (Layangmas) Kantor Pertanahan dengan adanya pemberian informasi secara lebih jelas terkait informasi-informasi bidang pertanahan yang jelas dan transparan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. Berbagai informasi yang tersaji dalam Layangmas dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa administrasi pertanahan yang belum sempurna, sehingga Badan Pertanahan Nasional saat ini terus berupaya membangun reformasi birokrasi dan sumber daya manusia serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat, hal itu juga disertai inovasi
yang menjadikan layanan pertanahan secara cepat, murah, dan praktis dengan informasi setiap bidang tanah telah tersedia dengan lengkap yang diharapkan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar di dalam Program Layanan Anggota Masyarakat berkaitan dengan penyelesaian kasus yang terjadi di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Selain itu dalam pelaksanaannya, Penyelesaian sengketa pertanahan yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan peradilan yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang meliputi: a. Kepastian hukum Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berusaha semaksimal mungkin memberikan kepastian hukum dengan membantu pihak yang bersengketa dengan cara memperjelas yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang bersengketa agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat hak yang tidak terpenuhi. b. Ketidakberpihakan Pada proses penyelesaian sengketa pertanahan, Kantor Pertahanan Kabupaten Karanganyar khususnya Deputi Sengketa Konflik dan Perkara yang bertindak sebagai mediator tidak berpihak kepada siapa pun baik pelapor maupun terlapor karena kedudukan mediator disini hanya sebagai penengah antara kedua belah pihak yang mana keputusan akhir diserahkan kepada para pihak. c. Tidak menyalahgunakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan instansi Pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan didalam UndangUndang. Sehingga setiap segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa menyalahi aturan dengan menganggap memilki kewenangan.
d. Keterbukaan Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar senatiasa terbuka informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Berusaha semaksimal mungkin memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dalam ruang lingkup pertanahan. e. Kepentingan umum Proses kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengutamakan kepentingan umum yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tetap selalu menjadi prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan melakukan upaya gelar ekternal yang dimana dilakukan melalui badan peradilan dalam penyelesaian sengketanya. Selain itu dalam pelaksanaanya, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Hal ini terlihat dari kinerja dalam pelaksanaannya menyelesaikan sengketa pertanahan, salah satunya adalah sengketa tanah Inventaris Desa yang telah diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
2. Kendala Di Dalam Pelaksanaan program Layanan Anggota Masyarakat Serta Solusinya a) Kendala yang berada di dalam Layanan Anggota Masyarakat di Kabupaten Karanganyar Layanan Anggota Masyarakat merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangayar bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dalam rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi pertanahan dan informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Layangmas bertujuan untuk memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar, seperti pertanian, perumahan, perindustrian, dan pariwisata.
Adanya Layanan Anggota Masyarakat yang sudah tersedia peta dengan format digital, masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan adanya Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat lebih mudah dalam memantau aktivitas di bidang pertanahan, menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal. Dalam pelaksanaan dan penjalanan program tersebut terdapat beberapa hambatan di dalam program Layanan Anggota Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tekad selaku Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada hari Senin, 11 April 2016 pukul 09.00 WIB bahwa kendala yang ada di dalam Layanan Anggota Masyarakat, yaitu : 1) Kendala Teknis Kendala teknis adalah kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan program Layanan Anggota Masyrakat itu sendiri. Adapun kendala tersebut yaitu kendala dalam Fasilitas yang tersedia yang berupa anjungan Layanan Anggota Masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi kendala teknis yaitu : (a) Informasi yang diberikan serta Pembaruan data di dalam Layanan Anggota Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Informasi yang diberikan di dalam program Layanan Anggota Masyarakat memang memberikan informasi informasi yang berkaitan dengan informasi potensi-potensi industri, pertanian, dan pariwisata. Namun data yang disampaikan dalam program tersebut memang tidak memberikan gambaran data pertanahan Kabupaten Karanganyar lebih mendetail, sebab data yang ditampilkan tersebut memang merupakan data yang bersifat global/ menyeluruh tentang pertanahan yang berada di Kabupaten Karanganyar. Dalam upayanya meningkatkan pelayanan yang terbaik maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan inovasi layangmas seharusnya lebih memaparkan gambaran data peta bidang pertanahan dengan menjelaskan lebih detail
dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang ada, sedangkan yang diberikan data yang berupa gambaran tanah secara lebih global tidak menerangkan hak milik siapa. Data yang selalu berubah di bidang pertanahan yang seringkali membuat pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam memantau aktivitas di bidang pertanahan, menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan
dan
mempercepat
pelayanan
dibidang
pertanahan,
meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan masih dianggap belum memuaskan oleh masyrakat dalam rangka pemberian informasi. (b) Sarana dan prasarana pendukung anjungan Layanan Anggota Masyrakat Kurangnya perawatan anjungan dalam pelaksanaan inovasi Layanan Anggota Masyarakat tersebut, dimana beberapa anjungan yg digunakan kurang mengalami perawatan dari pihak Kantor Pertanahan sehingga di beberapa
anjungan
Layangmas
sering
mengalami
trouble
dalam
anjungannya. Penempatan anjungan dari inovasi Layanan Anggota Masyarakat itu sendiri terletak di 8 tempat yaitu dengan anjungan Layangmas yang ditempatkan di beberapa lokasi yaitu Bandara Adi Sumarmo, Lor In Solo Hotel, Kantor Sekertariat Daerah Karanganyar, Kantor Badan Pertanahan Nasional Karanganyar, DPRD, Rumah Dinas Bupati, Bappeda, DPPKAD, dan BPPT Kabupaten Karanganyar. Dengan ditempatkannya anjungan di lokasi tersebut dirasa sulit untuk masyarakat yang berada jauh dari tempat anjungannya tersebut, sehingga masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan dan informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. (c) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Layanan Anggota Masyarakat Program Layanan Anggora Masyarakat memang ditujukan di dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi pertanahan dan informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Layangmas bertujuan untuk memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar tetapi masih ada warga yang masih belum mengetahui tentang adanya anjungan Layanan Anggota Masyarakat tersebut. Diharapkan masih berjalannya sosialisasi guna menambah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait adanya program Layanan Anggota Masyarakat.
2) Kendala Yuridis Kendala Yuridis adalah kendala yang berkaitan dengan hukum yang muncul dalam pelaksanaan program Layanan Anggota Masyrakat itu sendiri. Adapun Kendala Yuridis di dalam Layanan Anggota Masyarakat yang ada di mana data dari bidang pertanahan yang selalu berubah yang menyebabkan selalu adanya perubahan di bidang pengadministrasian tanah yang digunakan di dalam pemberian informasi yang dala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar kurang menekankan peraturan terkait administrasi pertanahan, sehingga dapat memudahkan dalam penyampaian informasi yang terpercaya di dalam inovasi Layanan Anggota Masyarakat. b) Solusi untuk mengatasi kendala Terdapat beberapa solusi yang dapat diberikan terhadap beberapa kendala, baik itu kendala dari internal maupun kendala eksternal yang sudah penulis sebutkan diatas. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama berpengaruh terhadap kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan inovasi Layanan Anggota Masyarakat. Tentunya harus ada langkah yang jelas dan efektif dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam inovasi Layanan Anggota Masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai menurut pemikiran penulis untuk mengatasi hambatan tersebut secara umum adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengatasi hambatan pada Kendala Teknis (a) Informasi yang diberikan dalam Layanan Anggota Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam pemberian informasi tentang data pertanahan di dalam Layangmas masih berusaha disempurnakan agar masyarakat dapat mendapatkan tentang data pertanahan secara lebih mendetail, sehingga oleh pihak Kantor Pertanahan terus berupaya dalam meng upgrade inovasi Layangmas tersebut agar masyarakat dapat mendapatkan gambaran peta pertanahan Kabupaten Karanganyar secara lebih detail dan jelas peruntukan dan kepemilikannya.Kantor Pertanahan masih berupaya di dalam proses pembaruan data pertanahan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemberian informasi di daerah Kabupaten Karanganyar. Peningkatan dalam proses administrasi pertanahan, meningkatkan
dan
mempercepat
pelayanan
dibidang
pertanahan,
meningkatkan kualitas informasi pertanahan, pemeliharaan data pertanahan, meningkatkan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka
mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal juga harus dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan dalam upayanya meningkatkan standarisasi pelayanan yang diberikan. (b) Sarana dan prasarana pendukung anjungan Layanan Anggota Masyrakat Untuk mengatasi masalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung anjungan Layanan Anggota Masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah dengan mengajukan anggaran untuk penambahan pengelolaan di bidang operasional di dalam perawatan anjungannya. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa penempatan anjungan Layanan Anggota Masyarakat tersebut memang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di beberapa tempat yang strategis agar dapat diakses. (c) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Layanan Anggota Masyarakat Sosialisasi juga perlu ditekankan kepada Masyarakat bahwa Kantor Pertanahan
memiliki
inovasi
yang
diluncurkan
dalam
upayanya
meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dalam rangka mempermudah masyarakat mengakses informasi pertanahan dan informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Layangmas bertujuan untuk memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar, seperti pertanian, perumahan, perindustrian, dan pariwisata. Sehingga kemungkinan sengketa pertanahan yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir karena masyarakat sudah lebih mengetahui data pertanahan yang berupa peta tematik di daerah Kabupaten Karanganyar. 2) Untuk mengatasi hambatan pada Kendala Yuridis : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebaiknya lebih menekankan peraturan terkait administrasi pertanahan Legalitas kepemilikan tanah juga perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dapat memudahkan dalam penyampaian informasi yang terpercaya di dalam inovasi Layanan Anggota Masyarakat.
